Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa agar lebih cepat dan efektif dalam mendeteksi pelanggaran over dimension over load perlu melakukan pengawasan berbasis teknologi dan data secara digital.

“Saat ini pengawasan masih parsial dan konvensional, personil kami terbatas dan harus mengawasi sekian banyak kendaraan ODOL, kami akan maksimalkan pemanfaatan data yang ada di kementerian dan lembaga lainnya,” kata Aan dalam keterangannya dikutip hari ini, Rabu (15/4/2026).

Baca juga: Truk ODOL Masih Meresahkan, Kemenhub Tangani dari Hulu ke Hilir

Menurut Aan, pihaknya bersama kementerian dan lembaga lain seperti Korlantas Polri, Kementerian PU, BUJT, Kemenperin hingga Kemendag tengah melakukan transformasi pengawasan berbasis digital melalui integrasi data lintas stakeholders.

“Transformasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti kamera ETLE ataupun jembatan timbang Weigh in Motion (WIM) guna mempermudah proses pengawasan hingga penegakan hukum terhadap kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan,” ujanrnya.

Dengan adanya pengawasan berbasis teknologi, kata Aan nantinya pemilik barang maupun transporter juga bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran lebih dimensi dan lebih muatan tersebut.

Baca juga: Truk ODOL Masih Banyak Berkeliaran, Kemenhub Tindak 214.553 Kendaraan

“Selama ini kalau ada pelanggaran, pengemudi kerap jadi kambing hitam padahal ada pemilik barang atau pemilik kendaraan yang kalau mereka aware dengan keselamatan seharusnya tidak boleh memuat barang sebanyak itu,” ungkapnya.

Sistem pengawasan berbasis digital, lanjuta Aan mampu mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) karena akan mengurangi interaksi antara petugas dengan pengemudi di lapangan, dan pihaknya tegas terhadap pelanggaran tersebut.

“Kami juga tengah menjalankan masa transisi menuju penerapan Zero ODOL melalui sosialisasi dengan asosiasi pengemudi serta operator angkutan barang. Hal ini dilakukan agar seluruh pihak memahami kebijakan yang akan diterapkan serta mampu beradaptasi dengan pengawasan hingga penegakan hukum berbasis digital, sehingga harapannya target Zero ODOL 2027 dapat tercapai,” tambahnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa banyak yang melihat masalah truk ODOL hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, tetapi kita harus melihat ini sebagai persoalan keselamatan yang perlu ditangani dari hulu ke hilir karena ada ekosistem angkutan logistik di dalamnya.

“Diperlukan komitmen dari seluruh pihak baik dari kementerian dan lembaga, operator angkutan logistik, hingga masyarakat untuk merealisasikan Zero ODOL 2027,” kata Aan dalam keterangannya dikutip hari ini, Senin (13/4/2026).

Baca juga: Truk ODOL Masih Banyak Berkeliaran, Kemenhub Tindak 214.553 Kendaraan

Menurut Aan, saat ini semua stakeholder yang terlibat tengah memproses langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam ekosistem angkutan logistik, agar masalah truk lebih dimensi dan muatan dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Sebenarnya kita sudah punya roadmap atau rencana aksi tidak hanya dari sisi pengawasan dan penegakan hukum tapi semua yang terlibat dalam ekosistem ini, mulai dari kesejahteraan para pengemudi sedang disusun oleh kementerian terkait,” ujarnya.

Masalah regulasi, kata Aan, sedang berproses di DPR dan sedang diperbaiki untuk disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem angkutan logistik saat ini, seperti pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang mematuhi dan yang melanggar.

Baca juga: Berlaku Mulai 2 Januari 2026, Kemenhub Berlakukan SIM PKB Fullcycle untuk Kendaraan Niaga

“Dari sisi pengawasan, pemerintah juga perlu terlibat sejak awal untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis hingga nantinya bisa menerapkan penegakan hukum yang lebih konsisten. Pengawasan harus dimulai dari titik pemuatan barang, lalu diperkuat dengan deteksi digital di jalan, integrasi data, dan penegakan hukum,,” ujarnya.

Penanganannya menyeluruh dari hulu ke hilir, lanjut Aan bukan sekadar menindak tetapi menata ekosistemnya. Dengan roadmap dan sistem yang sedang dibangun, nantinya tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke pengemudi, tapi juga operator atau pemilik barang juga dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

“Oleh karena itu, dengan adanya rencana aksi yang menyeluruh serta kolaborasi semua kementerian, lembaga, hingga stakeholder yang terlibat dalam ekosistem angkutan logistik, Aan pun optimistis target Zero ODOL 2027 dapat direalisasikan,” ungkapnya.

Pada tahap awal pelaksanaan, BPTD Kelas II Jawa Timur menormalisasi sebanyak 26 kendaraan ODOL melalui perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang mengikuti proses normalisasi secara sukarela.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem angkutan barang yang aman, tertib, dan sesuai standar teknis.

Baca juga: Atasi Kendaraan ODOL, Kemenhub Maksimalkan Pegawasan Jembatan Timbang

“Kendaraan yang tidak sesuai dimensi dan muatan terbukti meningkatkan resiko kecelakaan fatal, mempercepat kerusakan jalan, serta menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar,” kata Dudy dalam keterangannya dikutip hari ini, Rabu (17/12/2025).

Menurut Dudy, pendekatan kolaboratif dengan GSJT ini dinilai sebagai contoh transformasi angkutan barang berkeselamatan yang tidak semata mengedepankan penindakan, melainkan pembinaan dan kemitraan dengan pelaku usaha transportasi.

“Dalam mendukung implementasi kebijakan Zero ODOL Tahun 2027, ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem transportasi darat yang berkeselamatan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Hingga November 2025, Sebanyak 588.984 Kendaraan ODOL Terjaring

Kendaraan yang tidak sesuai standar dimensi dan muatan, kata Dudy, dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.

Sejalan dengan kebijakan nasional Zero ODOL 2027, Provinsi Jawa Timur akan menargetkan normalisasi terhadap sekitar 300 kendaraan yang berasal dari berbagai perusahaan angkutan barang dan asosiasi transportasi darat di wilayah Jawa Timur.

“Kami selalu melakukan pengawasan di UPPKB untuk memastikan kendaraan angkutan barang memenuhi ketentuan terkait muatan, dimensi, dan kelengkapan dokumen,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, Sabtu (29/11/2025).

Menurut Aan, kegiatan periode 1 Januari hingga 28 November 2025 ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi prasyarat keselamatan serta perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan dan umur infrastruktur jalan.

Baca juga: Ramp Check Menjelang Libur Natal dan Tahun Baru 2026, Masih Banyak Bus Melanggar Aturan

“Jenis pelanggaran yang ditemukan beragam, dan mayoritas pelanggarannya yakni terkait daya angkut sebanyak 393.992 unit, kemudian pelanggaran dimensi, dan pelanggaran dokumen. Selanjutnya juga ditemukan pelanggaran persyaratan teknis, pelanggaran tata cara muat serta pelanggaran kelas jalan,” ujarnaya.

Pada periode 1 Januari-28 November 2025,kata Aan, pihaknya telah memeriksa 2.514.244 kendaraan barang dengan 1.925.260 kendaraan (76,57%) tidak melakukan pelanggaran. Sementara 588.984 kendaraan (23,43%) dinyatakan melanggar dengan jumlah pelanggaran tertinggi yakni pelanggaran daya angkut mencapai 59,43% atau 393.992 kendaraan..

Adapun dari hasil pemeriksaan ditemukan 662.899 pelanggaran seperti pelanggaran daya angkut sebanyak 393.992 kendaraan (59,43%), pelanggaran dimensi sebanyak 1.396 kendaraan (0,21%) dan, pelanggaran dokumen sebanyak 261.058 kendaraan (39,38%).

Baca juga: Atasi Kendaraan ODOL, Kemenhub Maksimalkan Pegawasan Jembatan Timbang

Selain itu itu pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 940 kendaraan (0,14%), pelanggaran tata cara muat sebanyak 5.383 kendaraan (0,81%) serta pelanggaran kelas jalan sebanyak 130 kendaraan (0,02%).

“Sepanjang Januari hingga November 2025 dari total 588.984 kendaraan yang melanggar, sebanyak 394.583 kendaraan telah dikenakan penindakan. Sedangkan 194.401 kendaraan tidak ditindak selama masa sosialisasi sesuai kebijakan penindakan selektif, ungkapnya.

Lebih lanjut Aan melanjutkan, pemeriksaan juga dilakukan menggunakan teknologi Weigh in Motion (WIM) di 5 (lima) lokasi UPPKB mencakup Kertapati, Talang Kelapa, Tenayan, Pelawan, dan Dolok Parmonangan.

“Kami terus mengoptimalkan penggunaan JTO (jembatan timbang online) dan WIM serta mempercepat proses perbaikan di lapangan agar seluruh jembatan timbang berfungsi secara maksimal. Upaya ini kami lakukan untuk membangun sistem pengawasan angkutan barang yang lebih transparan, akurat, dan berkeadilan,” imbuhnya.

Baca juga: Pemprov Jawa Barat Terapkan Bebas Truk ODOL Mulai 2 Januari 2026

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan persoalan truk ODOL bukan hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang membahayakan masyarakat.

Baca juga: Truk ODOL Bikin Resah, Kemenhub Sebut Penanganan Tak Bisa Ditunda Lagi

“Kita ini sudah gila-gilaan membangun jalan. Biasanya anggaran pembangunan jalan hanya Rp400 miliar sampai Rp800 miliar, sekarang kita naikkan menjadi Rp3 triliun. Tapi masa tiap tahun uang rakyat kita habiskan untuk memperbaiki jalan yang rusak karena truk kelebihan muatan,” kata Dedi, Jumat (31/10/2026).

Menurut Dedi, kebijakan larangan truk ODOL melintas di wilayah Provinsi Jawa Barat yang bakal diterapkan 2 Januari 2026 ini merupakan langkah untuk menciptakan keadilan ekonomi di Jawa Barat.

“Saya mau bersikap bijak, artinya ekonomi ini tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, sehingga ada keadilan,” ujarnya.

Baca juga: Wujudkan Zero ODOL, Kesejahteraan Sopir Truk juga Perlu Diperhatikan

Sementara itu Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jam Operasional Kendaraan Berat. Aturan tersebut membatasi jam operasional kendaraan bertonase besar.

“Para pengusaha itu dengan mereka mengganti armadanya menjadi kendaraan yang lebih kecil, aktivitas pengangkutan justru bisa lebih maksimal tanpa melanggar ketentuan jam operasional,” ungkapnya.

Baca juga: Truk ODOL Bikin Resah, Kemenhub Sebut Penanganan Tak Bisa Ditunda Lagi

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, secara tegas menyerukan agar semua pihak terkait berkomitmen mewujudkan target Nol Kendaraan ODOL alias Zero ODOL pada tahun 2027 mendatang.

Baca Juga: Oli Mesin Diesel CK-4 Jadi Standar Mutlak Untuk Toyota HiAce Premio dan Pengguna Biodiesel!

Dalam FGD Rencana Aksi Nasional Penanganan ODOL di Surabaya, Jawa Timur, Aan menekankan bahwa kebijakan ini, yang didorong langsung oleh Presiden, tak bisa ditunda lagi demi keselamatan dan masa depan infrastruktur nasional.

“Saya ingin mengajak kita semua, asosiasi transporter, pengusaha logistik, hingga pengemudi, untuk berkomitmen merealisasikan Zero ODOL di tahun 2027,” ujar Aan mengutip keterangan resminya, Senin (27/10/2025).

Ini tidak bisa ditunda lagi, sesuai arahan bapak Presiden, karena dampaknya luar biasa, terutama untuk keselamatan Belum lagi dampak fatalitas korban yang meninggal, ini sangat memprihatinkan,” sambung Aan.

Lebih lanjut, Dirjen Aan memaparkan data mengejutkan yang menjadi dasar urgensi kebijakan ini: kendaraan ODOL adalah kontributor kedua tertinggi penyebab kecelakaan lalu lintas setelah sepeda motor, menyumbang 10-12% dari total kecelakaan.

Selain menjadi mesin pembunuh di jalan, Aan menambahkan bahwa kendaraan ODOL juga merupakan perusak senyap infrastruktur jalan yang dibangun dengan anggaran negara, memperpendek usia kendaraan, serta memicu kemacetan dan polusi.

Baca Juga: Hino 300 Series 136 MDLR Hadir di Jawa Timur, Berikan Solusi Angkutan Logistik Bebas ODOL

Menjawab kekhawatiran pelaku usaha bahwa Zero ODOL akan membebani perekonomian, Aan menyajikan hasil kajian simulasi yang melegakan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan survei di Jakarta dan Jawa Barat:

1. Kenaikan Biaya Logistik Relatif Kecil: Diperkirakan hanya naik 3,3%.
2. Dampak Inflasi Sangat Minin: Berkisar antara 0,02%-0,14%.
3. Pertumbuhan Ekonomi Justru Meningkat: Berpotensi naik 0,06%-0,08%.

“Hasil survei membuktikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru ini akan membuat iklim investasi dan perekonomian bergairah, para pengusaha logistik atau pemilik kendaraan akan diuntungkan secara ekonomi,” papar Aan.

Sementara, penerapan Zero ODOL diprediksi akan membawa manfaat sosial dan infrastruktur yang masif, penurunan kecelakaan hingga 22,4% yang melibatkan angkutan logistik, serta potensi n penghematan infrastruktur mencapai Rp1,4-2,8 triliun per tahun. 

Dengan demikian, dana tersebut dapat dialokasikan kembali untuk perbaikan ekosistem logistik. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan komitmen ini, Pemerintah telah menyiapkan Sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang komprehensif.

Baca Juga: Armada Diperbanyak! Pemkot Jambi Perpanjang Uji Coba Bus Listrik, Gratis Hingga Akhir 2025

Peta jalan ini berfokus pada integrasi data, penegakan hukum digital yang tanpa kompromi, harmonisasi regulasi, serta pemberian insentif dan disinsentif untuk mendorong kepatuhan badan usaha angkutan barang.

“Mari kita sukseskan Zero ODOL 2027. Dengan niat baik, kita bisa menyelamatkan korban lalu lintas karena satu nyawa terlalu banyak. Komitmen kita hari ini akan menyelamatkan ribuan nyawa di masa depan,” pungkas Aan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan bahwa transportasi darat memegang peranan penting dalam sistem logistik nasional, sehingga menuntut standar keselamatan, efisiensi, dan pelayanan yang tinggi.

“Penanganan ODOL di Indonesia tidak bisa lagi ditunda, sebab masalah ini telah menyebabkan dampak mengerikan di berbagai aspek, mulai dari kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, kemacetan, hingga kerusakan infrastruktur jalan, penurunan umur kendaraan, dan peningkatan polusi udara,” kata Aan.

Baca juga: Perangi Truk ‘Obesitas’, Kemenhub Bentuk Tim Khusus Lintas Sektoral Zero ODOL!

Menurut Aan, keseriusan pemerintah dalam menangani kendaraan lebih dimensi dan muatan dilakukan melalui berbagai langkah, di antaranya penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) ODOL 2025-2029 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

“RAN ini melibatkan sembilan rencana aksi komprehensif, termasuk deregulasi peraturan dan pemberian insentif/disinsentif bagi pelaku usaha, kemudian, Optimalisasi Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU),” ungkapnya.

Hingga Juni 2025, lanjut Aan, total perusahaan yang telah lulus SMK-PAU mencapai 220 perusahaan yang terdiri dari 142 perusahaan angkutan barang atau logistik dan 78 angkutan orang.

Baca juga: Kolaborasi Kemenhub dan Korlantas Tangani Truk ODOL

“Selanjutnya yaitu Digitalisasi Bukti Lulus Uji Berkala (BLUe RFID). Tanda Uji berupa stiker RFID dapat mempercepat pembacaan kendaraan, mempermudah penindakan, serta mengoptimalkan pengawasan dan pencatatan kendaraan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Aan mengatakan bahwa sistem BLUe RFID ini juga terintegrasi dengan berbagai pihak seperti aplikasi MitraDarat, Ferizy, My Pertamina, Jasa Marga, Pelindo, dan ETLE Korlantas Polri.

“Saat ini kami tengah melakukan Optimalisasi Pengawasan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang. Hingga tahun 2024, terdapat 89 UPPKB yang telah beroperasi dan beberapa di antaranya sudah dilengkapi dengan teknologi Weigh In Motion (WIM),” tambahnya.

Baca juga: Mitsubishi Kenalkan SUV Crossover Elektrik Konsep Baru

Yang tidak kalah penting juga adalah penyelenggaraan Diklat Pengemudi dan Training of Trainer (TOT). Hingga Oktober 2025, telah dilaksanakan 1.744 kali diklat pengemudi angkutan umum dan 110 kali TOT sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengemudi.

“Berdasarkan data Jasa Raharja, jumlah kecelakaan yang melibatkan truk pada April 2025 mengalami penurunan 22,38% dibandingkan Maret 2025. Penurunan ini terjadi seiring adanya kebijakan pembatasan angkutan barang 3 sumbu ke atas selama periode Lebaran 2025,” ujarnya.

Adapun Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan pelarangan kendaraan ODOL pada 1 Januari 2027. Kebijakan Zero ODOL diharapkan mampu menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas barang hingga 22,4% dan menghemat biaya perbaikan jalan sebesar Rp2,86 triliun per tahun.

Baca juga: Hyundai Tawarkan Mobil Bekas Berkualitas dengan Garansi Resmi

“Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir praktik pungutan liar terhadap pengemudi angkutan barang di UPPKB atau unit jembatan timbang,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, Kamis (21/8/2025).

Menurut Aan, unit jembatan timbang merupakan gerbang utama penegakan hukum kendaraan over dimension over loading (ODOL). Maka dari itu fungsinya harus ditingkatkan.

Baca juga: Area Lebih Luas, IIMS Kembali Digelar Pada Februari 2026

“Ditjen Hubdat akan melakukan modernisasi fasilitas alat penimbangan untuk mendorong sistem penindakan berbasis elektronik melalui teknologi Weigh In Motion (WIM),” ujarnya.

Lebih lanjut Aan mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan Standart Operation Procedure (SOP) terkait mekanisme pada unit jembatan timbang agar proses pengawasan lebih mudah dan terstandardisasi.

“Dengan begitu akan mengurangi interaksi antara pengemudi dan petugas pada unit jembatan timbang sehingga potensi adanya pungli dapat ditekan dan diminimalisir,” ungkapnya.

Baca juga: Cocok untuk Berbagai Usaha, DFSK Kini Hadir di Kota Palu

Nantinya, kata Aan, teknologi WIM ini akan diterapkan pada setiap unit jembatan timbang dan dikelola oleh masing-masing petugas UPPKB. Teknologi ini mampu menimbang kendaraan secara dinamis (tanpa harus berhenti). Sehingga data hasil timbang dapat langsung dikirim secara digital dan realtime.

“Adanya praktik pungli pada unit jembatan timbang merupakan salah satu tuntutan para pengemudi angkutan barang. Oleh sebab itu, kita berupaya menghadirkan sistem yang lebih transparan melalui penerapan teknologi WIM,” imbuhnya.

Baca juga: Cegah Kendaraan ODOL, Kemenhub Berikan Pelatihan Pengemudi Truk

]]> https://mobilkomersial.com/2025/08/22/kemenhub-maksimalkan-jembatan-timbang-untuk-awasi-truk-odol/feed/ 0 https://mobilkomersial.com/2025/08/20/cegah-kendaraan-odol-kemenhub-berikan-pelatihan-pengemudi-truk/ https://mobilkomersial.com/2025/08/20/cegah-kendaraan-odol-kemenhub-berikan-pelatihan-pengemudi-truk/#respond Wed, 20 Aug 2025 05:14:59 +0000 https://mobilkomersial.com/?p=25280 MobilKomersial.com — Kementerian perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat menggelar pendidikan dan pelatihan Pengemudi Angkutan Barang Umum Berkeselamatan Gelombang II di Bekasi, Jawa Barat.

Pelatihan ini dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi pengemudi terkait keselamatan terutama untuk mendukung efektivitas program nasional Zero Over Dimension Over Load atau ODOL.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan, saat ini persoalan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan menjadi tantangan sektor transportasi darat di Indonesia, karena menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan juga menjadi ancaman bagi keselamatan pengguna jalan lainnya.

Baca juga: Damri Buka Rute Baru dari Tanjung Barat Menuju Bandara Soetta

“Pendidikan dan pelatihan yang kita selenggarakan hari ini menjadi sangat penting. Karena kita menyadari perubahan tidak cukup hanya melalui regulasi dan pengawasan, tapi juga butuh human capital yang kompeten, berintegrasi, dan memahami prinsip keselamatan secara menyeluruh,” kata Aan, Rabu (19/8/2025).

Aan menjelaskan, tujuan diadakannya pendidikan dan pelatihan pengemudi ini, bukan hanya untuk mencetak pengemudi yang tersertifikasi tetapi juga mampu mentransfer pengetahuan kepada pengemudi-pengemudi lainnya di industri masing-masing.

“Kami berkomitmen mencetak pengemudi senior dan pengawas lapangan yang tersertifikasi, mampu berkendara dengan aman, serta mampu membagi pengetahuan dan budaya keselamatan kepada rekan-rekan mereka lainnya di perusahaan atau tempatnya masing-masing,” ujarnya.

Baca juga: Rute Baru Cititrans Bogor-Malang Manjakan Penumpang dengan Kabin Nyaman

Lebih lanjut Aan mengatakan usai mendapat pelatihan, para peserta dapat menjadi agen perubahan yang dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tentang pentingnya keselamatan angkutan barang. Ia juga berharap nantinya para peserta mampu menjadi trainer sekaligus role model di lingkungan kerja.

“Kita jadikan pelatihan ini sebagai titik awal gerakan bersama dalam menciptakan sistem transportasi angkutan barang yang berkeselamatan, efisien, dan berkelanjutan. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.

Baca juga: PO SPS Travel Tambah Bus Baru Pakai Bodi Skylander R25, Pertama yang Mengaspal di Indonesia

Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyatakan bahwa UPPKB adalah titik pengawasan krusial untuk memastikan setiap kendaraan angkutan barang patuh pada aturan dimensi dan muatan.

Baca Juga: Korlantas Polri Berikan Pelatihan Bagi Pengemudi Truk Angkutan Berat

“Kami terus memperkuat peranan UPPKB melalui peningkatan fasilitas, teknologi, dan sumber daya manusia, serta penegakan hukum yang tegas,” ungkapnya mengutip keterangan resminya, Kamis (17/7/2025).

Saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR di UPPKB Kemang, Kabupaten Bogor, Aan menyoroti peran UPPKB Kemang sebagai garda terdepan dalam penanganan ODOL. Berdasarkan data Januari-Juli 2025, UPPKB Kemang telah memeriksa 23.867 unit kendaraan, dan 1.410 unit di antaranya terbukti melanggar.

“UPPKB Kemang adalah salah satu garda terdepan dalam implementasi program Zero ODOL. Dengan lokasinya yang strategis, UPPKB ini memiliki peran vital dalam mengawasi kendaraan yang berpotensi menuju Jakarta atau Tangerang,” jelas Aan.

Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan, menambahkan bahwa UPPKB Kemang kini dilengkapi dengan jembatan timbang online (JTO) yang terintegrasi dengan aplikasi Bukti Lulus Uji Elektronik (Blu-E) dan JTO sentral di Kemenhub.

Baca Juga: Memahami Blind Spot dan Teknik Pengereman Truk Lewat Isuzu Safety Driving

Untuk meminimalisir antrian, Ditjen Hubdat berencana memasang alat penimbangan dinamis atau Weigh in Motion (WIM). “Alat ini bisa merekam data saat kendaraan berjalan. Ini akan kami tindak lanjuti, tidak hanya di sini tapi juga di UPPKB lain,” kata Toni.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menekankan pentingnya pengawasan ketat di UPPKB. Ia memperingatkan bahwa pengawasan yang lemah bisa membuka celah untuk praktik ilegal, merusak sistem transportasi, dan menurunkan kepercayaan publik.

Dirjen Aan berharap semua pihak, termasuk operator angkutan, penegak hukum, dan DPR RI, dapat berkolaborasi mewujudkan Zero ODOL.

“Kami menyadari ini adalah pekerjaan besar yang memerlukan sinergi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Kami terus mendorong kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha angkutan barang,” pungkasnya.

Baca Juga: Tindak Tegas Angkutan ODOL, Menhub Siapkan Tiga Langkah Tegas: “Tak Ada Lagi Penundaan!”

Sebagai informasi tambahan, data nasional Ditjen Hubdat juga telah menunjukkan bahwa selama periode Januari-Juni 2025 kemarin, sebanyak 1.223.961 unit kendaraan telah diperiksa di seluruh UPPKB yang beroperasi.

Dari jumlah tersebut, 300.427 kendaraan (24,55%) ditemukan melanggar. Mayoritas pelanggaran (59%) terkait kelebihan muatan, dengan persentase kelebihan mulai dari 5% hingga lebih dari 100%.