MobilKomersial.com — Sejalan dengan misi dalam menghadirkan transportasi rendah emisi dan peningkatan kualitas udara, Menteri Perhubungan RI (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong percepatan atas pengembangan bus listrik sebagai transportasi publik di perkotaan.
Menurut Menhub, hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024.
Baca Juga: Agar Bisa Beroperasi, Bus Pariwisata Harus Miliki Izin Laik Jalan
“Kementerian Perhubungan selalu memprioritaskan pengadopsian transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara. Karena itu, kami mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik yakni penggunaan bus listrik untuk kawasan perkotaan,” ujar Menhub dalam keterangan tertulis pada acara Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide, Selasa (21/5/2024) kemarin.
Budi mengatakan, pemerintah pusat serius mengembangkan kendaraan listrik, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Atas dasar itu, Kemenhub sedang menyusun Peta Jalan Implementasi E-Mobility untuk program transportasi massal berbasis BRT di Indonesia seperti layanan bus BTS listrik di Bandung dan Surabaya, serta rencana penggunaan bus listrik di kota Medan dan Bandung.
Sehingga, sejumlah tantangan dalam pengembangan aspek tersebut perlu segera diselesaikan. Seperti, kurangnya komitmen pemerintah daerah serta kurangnya sarana dan prasarana kesiapan armada bus listrik (charging station).
Baca Juga: Menhub Tekankan Kualitas dan Keselamatan Dalam Produksi Bus
“Menurut saya, salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam kendaraan listrik adalah baterai. Karena itu, saya berharap ITDP (Institute for Transportation and Development) atau pihak-pihak lain yang berkepentingan bisa melakukan riset bagaimana cara mendapatkan baterai dengan harga yang terjangkau,” kata Budi.
Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menerima hasil studi ITDP Indonesia terkait “Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” untuk mendukung akselerasi elektrifikasi bus di perkotaan.
Studi tersebut menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah masih rendah dalam penyelenggaraan transportasi publik yang baik, dan tingginya biaya investasi adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi sejumlah hambatan utama elektrifikasi transportasi publik perkotaan.
Studi ITDP juga merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, yaitu mulai dari Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor, dan Padang.
Baca Juga: Damri Sebut Bus Double Decker Imperial Suites Rute Jakarta-Malang Diminati Masyarakat
Studi tersebut menyebutkan bahwa untuk mendorong program elektrifikasi yang tepat sasaran dan menjamin ketersediaan anggaran, elektrifikasi transportasi publik di 11 kota prioritas tersebut perlu dicantumkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Selain mengganti armada bus yang sudah ada atau model konvensional menjadi bus listrik, kota juga perlu menambah armada bus secara gradual untuk menjamin ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik nol emisi.
