Yellow Box Junction merupakan marka jalan berbentuk persegi atau persegi panjang berwarna kuning yang dipasang di area persimpangan. Marka ini menandakan bahwa kendaraan tidak boleh berhenti di dalam area tersebut, kecuali dalam kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh aturan.

Marka yang berbentuk kotak dengan garis berwarna kuning ini sering dijumpai di area persimpangan. Namun, masih banyak pengguna jalan yang belum memahami bahwa marka tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas dan wajib dipatuhi.

Baca juga: Sangat Berbahaya di Jalan, Truk ODOL Jadi Perhatian Serius Korlantas Polri

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari laman Kakorlantas Polri, tujuan utama Yellow Box Junction adalah menjaga agar area persimpangan tetap kosong sehingga kendaraan dari berbagai arah dapat bergerak tanpa saling menghalangi.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang Yellow Box Junction

Pengendara tidak boleh masuk jika jalan di depan belum kosong meskipun lampu lalu lintas menyala hijau serta pengemudi harus menunggu apabila ruang di seberang persimpangan belum tersedia. Dengan prinsip ini, arus kendaraan dari berbagai arah tetap berjalan lancar dan risiko gridlock dapat diminimalkan.

Pada area persimpangan harus tetap steril, marka ini dirancang agar kendaraan tidak berhenti di tengah persimpangan. Kemudian di kawasan Yellow Box Junction
dipantau oleh kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis.

Baca juga: Pakai Bodi dari Karoseri Trijaya Union, Hino Serahkan Satu Unit Bus 115 SDBL ke PO Sima Perkasya

Agar fungsi Yellow Box Junction berjalan efektif, pengemudi perlu memahami tahapan berikut:

1. Berhenti di belakang garis henti saat lampu lalu lintas masih merah.
2. Amati kondisi persimpangan ketika lampu berubah hijau.
3. Masuk ke area Yellow Box Junction hanya jika tersedia ruang yang cukup di sisi seberang.
4. Tetap menunggu jika kendaraan di depan masih mengantre dan belum bergerak.

Mematuhi Yellow Box Junction bukan hanya untuk menghindari sanksi tilang, tetapi juga merupakan bentuk disiplin dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Dengan membiasakan diri menunggu hingga ruang di depan benar-benar tersedia, pengguna jalan turut membantu menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal mengungkapkan langkah pengeluaran paksa kendaraan sumbu 3 ini diambil untuk memprioritaskan volume kendaraan pribadi pemudik yang terus meningkat tajam.

“Perintah Pak Kakorlantas jelas, untuk kendaraan atau truk sumbu 3 dilakukan penindakan dan harus keluar dari tol di pintu terdekat,” kata Faizal, dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).

Baca juga: Nekat Beroperasi, Polres Cianjur Tilang 17 Truk di Jalur Mudik Lebaran

Menurut Faizal, keberadaan kendaraan besar di tengah arus padat tidak hanya memicu perlambatan signifikan, tetapi juga meningkatkan risiko fatalitas kecelakaan di jalur-jalur rekayasa seperti contraflow dan one way.

“Selain penindakan terhadap truk, tim urai gabungan dari Korlantas Polri, Polda Jawa Barat, dan Polda Metro Jaya terus melakukan penyisiran intensif di bahu jalan untuk memastikan tidak ada hambatan samping, seperti kendaraan yang parkir sembarangan atau kendaraan mogok yang belum tertangani, yang dapat memicu bottleneck,” ujarnya.

Faizal mengimbau bagi para pengusaha logistik dan sopir truk untuk mematuhi jadwal pembatasan yang telah ditetapkan pemerintah, jika masih ditemukan pelanggaran, petugas di lapangan akan langsung mengarahkan kendaraan keluar ke jalur arteri agar tidak menyumbat arus utama di jalan tol.

Baca juga: Jasa Marga Berlakukan Diskon Tarif di 9 Ruas Jalan Tol saat Arus Mudik dan Balik

Sebelumnya penindakan terhadap truk sumbu tiga dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Cianjur yang melakukan penilangan terhadap 17 kendaraan tiga sumbu atau lebih yang melanggar pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri.

Kapolres Cianjur, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ahmad Alexander Yurikho Hadi mengungkapkan bahwa guna mendukung kelancaran serta keamanan lalu lintas saat arus mudik lebaran, pihaknya menertibkan truk yang membawa hasil galian.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa hal tersebut dilakukan demi merealisasi target Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2027.

“Jadi sudah disepakati kita akan membentuk tim untuk menangani over dimension over load. Dengan komitmen yang sama, mudah-mudahan isu kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan bisa kita selesaikan tepat waktu,” kata Aan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Truk Jadi Lane Hogger di Jalan Tol ? Ini Aturan dan Sanksi Hukum yang Mengintai

Menurut Aan, untuk mencapai target tersebut secara tepat waktu, pemerintah pun tengah mempersiapkan sejumlah rencana aksi yang komprehensif. Rencana aksi ini salah satunya terkait integrasi data Kemenhub dengan Polri yang dapat mempermudah proses pengawasan dan penegakan hukum.

“Menuju Zero ODOL  2027 banyak rencana aksi yang perlu dilakukan, pertama terkait integrasi data. Pendataan saat ini belum optimal, kami akan integrasikan data dari kabupaten/kota yang tercatat di Dishub ke data di Kemenhub serta data kepolisian yang lebih lengkap terkait data angkutan barang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aan juga mengatakan bahwa pihaknya mendukung integrasi data angkutan barang yang tercatat di Weigh in Motion (WIM) dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) milik Korlantas Polri.

Baca juga: Mitsubishi Motors Lanjutkan Raihan Positif Destinator di Ajang GIIAS Surabaya 2025

“Salah satu penegakan hukumnya dengan membangun ETLE, kalau tidak salah sudah ada ETLE di Korlantas yang terhubung dengan WIM di sejumlah ruas jalan tol milik Jasa Marga,” ungkapnya.

Sehingga, kata Aan, jika WIM mendeteksi adanya kendaraan lebih dimensi atau muatan, akan terhubung ke sistem ETLE yang dapat menangkap pelat nomor kendaraan, dan secara otomatis dapat mengeluarkan bukti tilang elektronik.

Pada Juni 2026 lanjut Aan pemerintah akan melakukan uji coba penegakan hukum dan normalisasi kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan. Normalisasi dilakukan untuk mengembalikan ukuran angkutan barang yang melebihi ketentuan ke ukuran yang seharusnya.

“Juni 2026 kita akan uji coba penegakan hukum. Kemudian normalisasi kendaraan lebih dimensi, yang sebelumnya pernah kami coba lakukan dengan melakukan pemotongan kendaraan over dimensi, secara hukum kami akan berikan insentif juga pada Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang digratiskan,” ungkapnya.

Baca juga: Angkutan Perintis Damri di Surabaya Telah Layani 3.000 Penumpang, Harga Terjangkau Mulai dari Rp 5.000

]]> https://mobilkomersial.com/2025/08/29/kolaborasi-kemenhub-dan-korlantas-tangani-truk-odol/feed/ 0 https://mobilkomersial.com/2025/07/21/sangat-berbahaya-di-jalan-truk-odol-jadi-perhatian-serius-korlantas-polri/ https://mobilkomersial.com/2025/07/21/sangat-berbahaya-di-jalan-truk-odol-jadi-perhatian-serius-korlantas-polri/#respond Mon, 21 Jul 2025 04:30:42 +0000 https://mobilkomersial.com/?p=24709 MobilKomersial.com — Fenomena kendaraan niaga yang memiliki muatan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) masih menjadi perhatian serius Kementerian dan Lembaga terkait termasuk Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa penanganan kendaraan ODOL memerlukan langkah strategis dari seluruh pemangku kebijakan, dalam hal ini, Korlantas Polri telah menyiapkan beberapa tahapan untuk menertibkan kendaraan, diantaranya sosialisasi, peringatan dan normalisasi.

“Fenomena kendaraan ODOL saat ini sudah dibahas baik dari kementerian dan lembaga lainnya termasuk Korlantas. Tentunya kita konsen bagaimana menertibkan kendaraan tersebut,” kata Agus dalam keterangannya, Sabtu (19/7/2025).

Baca juga: Damri Rute Bogor-Halim via Stasiun KCIC Mulai Beroperasi, Simak Tarif dan Jadwal Keberangkatannya

Agus menegaskan, bahwa pihaknya akan mengikuti arahan kebijakan pemerintah secara penuh. Proses penertiban kendaraan Over Dimension dan Overload dilakukan secara bertahap agar pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan.

“Korlantas Polri sudah menetapkan untuk melakukan langkah-langkah strategis yang pertama adalah sosialisasi termasuk juga nanti ada peringatan ada normalisasi, kami juga mengambil sikap bahwa Korlantas akan loyal dengan kebijakan pemerintah maka dari itu tahap-tahap untuk penertiban Over Dimension tentunya diawali dari sosialisasi nanti terakhir baru penegakan hukum,” ujarnya.

Adanya fenomena kaendaaan ODOL ini, kata Agus, Korlantas juga menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang sebagian disebabkan oleh kendaraan Over Dimension dan Overload.

Baca juga: Cara Mudah Periksa Oli Matik Kondisi Baik Atau Harus Flushing

“Dilihat dari sisi kamseltibcarlantas atau keselamatan bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia cukup tinggi ada 26.839 orang meninggal dalam satu tahun salah satu penyebabnya adanya kendaraan ODOL, maka dari itu ini penting untuk dilakukan penertiban secara komperhensif,” ungkapnya.

Berdasarkan hukum, Agus menambahkan bahwa perbuatan Over Dimension merupakan bentuk kejahatan lalu lintas dan sudah diatur dalam perundang-undangan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas. Sementara Overload tergolong pelanggaran, namun tetap berpotensi membahayakan keselamatan umum.

“Melihat dari aspek hukum sudah jelas bahwa Over Dimension itu adalah sebuah kejahatan lalu lintas yang ada di pasal Undang-Undang Lalu Lintas pasal 277 ini ditindak dengan Criminal Justice System. Kedua Overload adalah pelanggaran maka dari itu tentunya negara hadir untuk bisa menertibkan ini demi keselamatan orang di jalan,” imbuhnya.

Baca juga: Mitsubishi Destinator Hadir Dalam Tiga Varian, Harga Diumumkan Saat GIIAS 2025

Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri, Brigjen Pol, Bakharuddin Muhammad Syah, mengungkapkan bahwa keselamatan pengemudi adalah tanggung jawab Polri dan menjadi amanat dari undang-undang.

“Polri di RUNK itu di kategori aksi keselamatan ada di pilar keempat, yaitu mewujudkan pengemudi berkeselamatan tentunya melalui pendidikan dan latihan,” kata Bakharuddin, dalam keterangannya dikutip hari ini, Rabu (16/7/2025).

Baca juga: Rutin Bersihkan EGR Bisa Cegah Mesin Diesel Tersendat

Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan pada Minggu (13/7/2025) ini, akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar seluruh pengemudi truk dari PT Tirta Investama mendapatkan pemahaman terkait keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di jalan raya.

“PT Tirta Investama telah memerintahkan seluruh pengemudinya untuk mengikuti pelatihan ini. Hari ini 50 pengemudi hadir, dan minggu depan akan ada 50 pengemudi lainnya, serta pelatihan ini akan terus berlanjut hingga seluruh pengemudi AQUA mengikuti pelatihan di lembaga pendidikan lalu lintas ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur PT Tirta Investama, Anton Purnomo memberikan apresiasi dan mendukung atas inisiatif Korlantas Polri dalam mengadakan pelatihan bagi para pengemudi truk.

Baca juga: Karoseri Laksana Luncurkan Bodi Bus Listrik Baru Nucleus 6

“Kami sangat menyambut baik acara ini. Kami berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat untuk keselamatan di jalan dan dapat berlanjut ke depannya. Safety is our number one priority,” ungkap Anton.

Salah satu peserta pelatihan, Jefri menyambut positif dengan adanya pelatihan pengemudi truk ini, ia menilai program ini sebagai bentuk perhatian Polri yang sangat berarti bagi para pengemudi truk akan pentingnya tertib berlalu lintas.

“Sebuah kebanggaan dan nilai positif buat semua pengemudi untuk meningkatkan keselamatan, terutama kami para pengemudi di truk-truk berat yang di mana kami selalu jadi tersangka penuh dalam setiap kecelakaan apalagi di jalan tol,” terangnya.

Pelatihan ini menjadi upaya Polri dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang kerap melibatkan kendaraan berat, serta mendorong peningkatan kesadaran dan kedisiplinan para pengemudi di jalan raya.

Baca juga: Mengintip Bodi Baru Skylander R25 yang Dibawa Karoseri New Armada Untuk GIIAS 2025

Kakorlantas Polri, Brigjen Pol Agus Suryonugroho mengungkapkan kendaraan yang mengalami Over Dimensi dan Overload sering menyebabkan kecelakaan dan masuk dalam ranah pidana. Karena itu, tindakan tegas harus diberikan kepada pengemudi maupun perusahaan yang melanggar batas dimensi panjang kendaraan.

“Overload atau truk ODOL itu pelanggaran, sedangkan over dimensi adalah kejahatan lalu lintas yang diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas. Modifikasi kendaraan yang memperpanjang atau memperbesar dimensi sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kecelakaan,” kata Agus dalam keteranganya, Selasa (11/2/2025).

Baca juga: Minat Pelanggan Tinggi, Damri Hadirkan Rute Baru Purwakarta-Rajabasa via Cawang Pakai Bus Kelas Bisnis

Menurut Agus, Korlantas Polri akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dari Kementerian Perhubungan, Jasa Raharja, dan Jasamarga untuk menindak pelanggaran Over Dimensi dan Over Load secara komprehensif.

“Kami berkomitmen menegakkan aturan tanpa mengabaikan aspek ekonomi. Pengangkutan barang tetap diperbolehkan, tetapi harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan karena keselamatan di jalan adalah prioritas utama,” ujarnya.

Selain penindakan hukum, kata Agus, Korlantas Polri juga mengutamakan pendekatan secara preemtif dan preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu upaya adalah memasukkan etika berlalu lintas ke dalam kurikulum pendidikan.

Baca juga: Blind Van Mitsubishi L100 EV Punya Dimensi yang Kecil dan Daya Angkut Besar, Bisa Diajak ke Jalan Sempit

“Lalu lintas adalah cermin budaya bangsa. Jika sejak dini anak-anak sudah memahami pentingnya tertib berlalu lintas, maka ke depannya kesadaran masyarakat akan meningkat,” ungkapnya.

Agus menambahkan, dengan adanya sinergi antara berbagai pihak dan komitmen bersama masyarakat dalam menegakkan aturan lalu lintas, diharapkan pelanggaran dapat diminimalisir sehingga keselamatan dan kelancaran lalu lintas dapat terwujud.

Baca juga: Aman Untuk Mesin Diesel Euro 4 Hingga Euro 6, Simak Kualitas Pelumas Wealthy Optimus

Berikut adalah jalur tol dan non tol yang tidak dapat dilewati oleh angkutan barang dan truk saat masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Baca juga: Pemerintah Berlakukan Pembatasan Operasional Truk Saat Libur Natal dan Tahun Baru 2025

Pembatasan Kendaraan Angkutan Barang pada Ruas Jalan Tol, diantaranya:

1.Lampung dan Sumatera Selatan
Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang.

2.DKI Jakarta – Banten:
Jakarta – Tangerang- Merak.

3.DKI Jakarta:
a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo.
b) Jakarta Outer Ring Road (JORR).
c) Dalam Kota Jakarta.

4.DKI Jakarta dan Jawa Barat:
a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong.
b) Cigombong – Cibadak.
c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu.
d) Jakarta – Cikampek.

Baca juga: Forwot Gelar ‘Diskotik 2024’, Kupas Peluang Masa Depan Industri Otomotif Indonesia

5.Jawa Barat:
a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi.
b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan.
c) Cileunyi – Cimalaka.
d) Cimalaka – Dawuan.
e) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Kutanegara (Fungsional).

6.Jawa Tengah:
a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang.
b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang).
c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang).
d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang).
e) Semarang – Solo – Ngawi.
f) Semarang – Demak.
g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten.
h) Yogyakarta – Solo segmen Klaten – Prambanan (Fungsional).

7.Jawa Timur:
a) Surabaya – Gempol.
b) Surabaya – Gresik.
c) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – SS Kraksaan (Fungsional).

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Masyarakat Tulus Abadi, mengatakan dengan telah diterbitkannya SKB ini, perjalanan pada masa libur Nataru 2024/2025 akhir tahun nanti akan ada pengaturan lalu lintas dan juga pembatasan operasional angkutan barang demi keselamatan, kenyamanan serta ketertiban bersama.

“Kemudian terkait manajemen pengaturan lalu lintas di Jalan Tol selama periode Nataru 2024/2025 tersebut, BPJT akan mengikuti instruksi dan arahan dari Kepolisian RI seperti kebijakan buka-tutup TIP, rest area, one-way dan contra-flow, ganjil genap di Jalan Tol,” kata Tulus.

Baca juga: Mitsubishi Fuso Beri Dukungan Penuh Jambore Nasional Canter Mania 2024 di Pangandaran

Pembatasan angkutan barang tersebut diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 Dan Tahun Baru 2025.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani mengungkapkan bahwa pada SKB ini perjalanan pada masa libur akhir tahun nanti akan ada pengaturan lalu lintas dan juga pembatasan operasional angkutan barang demi keselamatan, kenyamanan serta ketertiban bersama.

Baca juga: Deretan Truk Terbaru Yang Meluncur di Indonesia Sepanjang 2024

“Seperti yang kita ketahui bersama, pada libur nataru tahun ini diprediksi terdapat lebih dari 110 juta pergerakan masyarakat yang sebagian besar akan berlibur dengan prediksi arus pergi pertama pada 24 Desember 2024 dan arus pergi kedua pada 31 Desember 2024,” kata Ahmad Yani mengutip keterangannya, Kamis (12/12/2024).

Menurut Ahmad Yani, pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

“Kendaraaan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, truk pengangkut sepeda motor mudik gratis serta barang pokok,” ujarnya.

Baca juga: 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Pemilik Mobil Saat Musim Hujan

Untuk bisa melintas, kata Ahmad Yani, kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

“Pembatasan kendaraan angkutan barang diberlakukan mulai hari Jumat, 20 Desember 2024 pukul 00.00 – 22 Desember 2024 pukul 24.00 waktu setempat. Kemudian hari Selasa, 24 Desember 2024 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.

Kemudian pembatasan, tambah Ahmad yani, diberlakukan kembali hari Kamis, 26 Desember 2024 pukul 06.00 – Minggu, 29 Desember 2024 pukul 24.00 waktu setempat dan hari Rabu, 1 Januari 2025 pukul 06.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat,” tambahnya.

Baca juga: Transjakarta Tambah 200 Unit Bus Listrik High Deck dari 3 Operator

Berikut lokasi ruas jalan tol pembatasan angkutan barang pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025:

1.Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang.

2.DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak.

3.DKI Jakarta

a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo.

b) Jakarta Outer Ring Road (JORR).

c) Dalam Kota Jakarta.

4.DKI Jakarta dan Jawa Barat.

a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong.

b) Cigombong – Cibadak.

c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu.

d) Jakarta – Cikampek.

5.Jawa Barat

a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi.

b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan.

c) Cileunyi – Cimalaka.

d) Cimalaka – Dawuan.

e) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Kutanegara (Fungsional).

6.Jawa Tengah.

a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang.

b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang).

c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang).

d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang).

e) Semarang – Solo – Ngawi.

f) Semarang – Demak.

g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten.

h) Yogyakarta – Solo segmen Klaten – Prambanan (Fungsional).

7.Jawa Timur

a) Surabaya – Gempol

b) Surabaya – Gresik.

c) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – SS Kraksaan (Fungsional).

Baca juga: Promo Potongan Harga Perawatan Kendaraan di Bengkel Fast n Frugal Sampai 15%, Berlaku Hingga Akhir Tahun

Karena pada periode sebelumnya (14-16 Mei 2024) pihak Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) dan beberapa stakeholder menjaring 205 kendaraan besar yang terindikasi ODOL  di KM 120 B ruas tol Cipularang arah Jakarta.

Target operasi ODOL ini berfokus pada kendaraan yang melebihi kapasitas dimensi dan berat. Untuk kendaraan yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan penindakan berupa tilang oleh pihak Kepolisian.

Baca juga: Isuzu D-Max Facelift Siap Meluncur di GIIAS 2024?, Ini Kata IAMI

Senior Manager Representative Office 3 (JMT), Agni Mayvinna dalam keteranganya mengatakan bahwa 205 kendaraan besar yang terjaring operasi ODOL pada periode 14-16 Mei 2024 telah ditemukan 48 kendaraan besar yang melanggar kelebihan kapasitas Berat ( over load ).

“Kemudian ada tujuh kendaraan besar yang melebihi kapasitas Dimensi ( over dimension), enam kendaraan besar yang melanggar kelebihan kapasitas berat dan kapasitas Dimensi ( over dimension and over load ) dan 13 kendaraan tidak memiliki dokumen lengkap (SIM, STNK dan KIR),” katanya.

Baca juga: Sebanyak 8.392 Truk Mitsubishi Fuso Terjual Pada Kuartal Pertama 2024, Canter Terlaris

Menurut Agni, Jasa Marga bersama dengan pihak-pihak terkait seperti Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) dan BPTD Kementerian Perhubungan, melaksanakan operasi ini untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta mempertimbangkan kelancaran lalu lintas di jalan tol.

“Kegiatan operasi untuk truk ODOL ini dilaksanakan di tempat istirahat dan pelayanan KM 72 A ruas tol Cipularang arah Jakarta, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat kegiatan tersebut. Diimbau kepada pengguna jalan agar mengatur waktu perjalanan, perbaharui informasi jalan tol Jasa Marga Group melalui one call center Jasa Marga 24 jam di 14080, media sosial Jasamarga Metropolitan Tollroad, dan Aplikasi Travoy.

Baca juga: Kemenhub Awasi Bus Pariwisata Menjelang Libur Panjang Waisak 2024

“Melalui SKB ini perjalanan pada masa libur lebaran nanti akan ada pengaturan juga pembatasan demi keselamatan, kenyamanan serta ketertiban bersama. Sebagaimana yang sudah kita ketahui akan ada sekitar 193 juta orang yang akan bergerak,” kata Direktur Jenderal  Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno.

Baca juga: 722 Bus Disiapkan Kemenhub Untuk Mudik Gratis 2024

Menurut Hendro, pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih. Kemudian mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

“Kendaraaan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, logistik pemilu, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, serta barang pokok,” ujarnya.

Kendaraan angkutan barang yang masih boleh beroperasi, kata Hendro, harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang dan ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

Baca juga: Strategi Mitsubishi Fuso Tingkatkan Penjualan di Tahun 2024

“Mengingat prediksi tingginya angka mobilitas saat libur lebaran nanti, perlu dilakukan pembatasan angkutan barang agar meningkatkan kelancaran lalu lintas karena jumlah volume kendaraan diprediksi akan bertambah, baik di jalan tol maupun non tol,” ungkapnya.

Hendro juga mengatakan bahwa waktu pelaksanaan pembatasan operasional angkutan barang di ruas tol diberlakukan mulai hari Jumat, 5 April 2024 pukul 09.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat.

Baca juga: VinFast Dorong Potensi Penyewaan Baterai EV di Indonesia