MobilKomersial.com — Dalam menangani permasalahan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan dan integrasi sistem penimbangan kendaraan bermotor.
Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan mengungkapkan bahwa arah kebijakan ini menekankan pentingnys transformasi digital, peningkatan keselamatan serta tata kelola berbasis data untuk penyelenggaraan transportasi darat dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
“Pemanfaatan teknologi dan data yang terintegrasi memungkinkan kita memperkuat tata kelola, meminimalkan potensi manipulasi, serta meningkatkan koordinasi antar-instansi,” kata Toni dikutip hari ini, Selasa (25/11/2025).
Baca juga: Kemenhub Sediakan 70 Unit Bus Mudik Gratis Saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026
Menurut Toni langkah ini merupakan wujud komitmen Kemenhub untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni keselamatan.
Dalam hal ini, kata Toni, Ditjen Perhubungan Darat memegang peranan penting, khususnya dalam penguatan sistem penimbangan kendaraan bermotor sebagai garda terdepan dalam pengawasan kendaraan angkutan barang dan pengendalian kendaraan ODOL.
“Transformasi sistem penimbangan ini juga melalui pengembangan pengawasan dengan modernisasi peralatan yang terintegrasi dengan sistem digital seperti Jembatan Timbang Online (JTO), Weigh in Motion (WIM), BLUe, dan ETLE, yang menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pengawasan berbasis data nasional,” ujarnya.
Baca juga: Truk ODOL Bikin Resah, Kemenhub Sebut Penanganan Tak Bisa Ditunda Lagi
Sejak Januari sampai Oktober 2025, UPPKB telah memeriksa 2,32 juta kendaraan, atau sekitar 3,74 persen dari LHR kendaraan barang. Meskipun masih dibawah target RAN ZERO ODOL yakni sebesar 6%.
“Kemenhub tengah menyiapkan langkah percepatan melalui peningkatan keandalan peralatan, perbaikan data dan penguatan SDM pada titik-titik pengawasan,” ungkap Toni.
