Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa agar lebih cepat dan efektif dalam mendeteksi pelanggaran over dimension over load perlu melakukan pengawasan berbasis teknologi dan data secara digital.

“Saat ini pengawasan masih parsial dan konvensional, personil kami terbatas dan harus mengawasi sekian banyak kendaraan ODOL, kami akan maksimalkan pemanfaatan data yang ada di kementerian dan lembaga lainnya,” kata Aan dalam keterangannya dikutip hari ini, Rabu (15/4/2026).

Baca juga: Truk ODOL Masih Meresahkan, Kemenhub Tangani dari Hulu ke Hilir

Menurut Aan, pihaknya bersama kementerian dan lembaga lain seperti Korlantas Polri, Kementerian PU, BUJT, Kemenperin hingga Kemendag tengah melakukan transformasi pengawasan berbasis digital melalui integrasi data lintas stakeholders.

“Transformasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti kamera ETLE ataupun jembatan timbang Weigh in Motion (WIM) guna mempermudah proses pengawasan hingga penegakan hukum terhadap kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan,” ujanrnya.

Dengan adanya pengawasan berbasis teknologi, kata Aan nantinya pemilik barang maupun transporter juga bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran lebih dimensi dan lebih muatan tersebut.

Baca juga: Truk ODOL Masih Banyak Berkeliaran, Kemenhub Tindak 214.553 Kendaraan

“Selama ini kalau ada pelanggaran, pengemudi kerap jadi kambing hitam padahal ada pemilik barang atau pemilik kendaraan yang kalau mereka aware dengan keselamatan seharusnya tidak boleh memuat barang sebanyak itu,” ungkapnya.

Sistem pengawasan berbasis digital, lanjuta Aan mampu mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) karena akan mengurangi interaksi antara petugas dengan pengemudi di lapangan, dan pihaknya tegas terhadap pelanggaran tersebut.

“Kami juga tengah menjalankan masa transisi menuju penerapan Zero ODOL melalui sosialisasi dengan asosiasi pengemudi serta operator angkutan barang. Hal ini dilakukan agar seluruh pihak memahami kebijakan yang akan diterapkan serta mampu beradaptasi dengan pengawasan hingga penegakan hukum berbasis digital, sehingga harapannya target Zero ODOL 2027 dapat tercapai,” tambahnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa banyak yang melihat masalah truk ODOL hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, tetapi kita harus melihat ini sebagai persoalan keselamatan yang perlu ditangani dari hulu ke hilir karena ada ekosistem angkutan logistik di dalamnya.

“Diperlukan komitmen dari seluruh pihak baik dari kementerian dan lembaga, operator angkutan logistik, hingga masyarakat untuk merealisasikan Zero ODOL 2027,” kata Aan dalam keterangannya dikutip hari ini, Senin (13/4/2026).

Baca juga: Truk ODOL Masih Banyak Berkeliaran, Kemenhub Tindak 214.553 Kendaraan

Menurut Aan, saat ini semua stakeholder yang terlibat tengah memproses langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam ekosistem angkutan logistik, agar masalah truk lebih dimensi dan muatan dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Sebenarnya kita sudah punya roadmap atau rencana aksi tidak hanya dari sisi pengawasan dan penegakan hukum tapi semua yang terlibat dalam ekosistem ini, mulai dari kesejahteraan para pengemudi sedang disusun oleh kementerian terkait,” ujarnya.

Masalah regulasi, kata Aan, sedang berproses di DPR dan sedang diperbaiki untuk disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem angkutan logistik saat ini, seperti pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang mematuhi dan yang melanggar.

Baca juga: Berlaku Mulai 2 Januari 2026, Kemenhub Berlakukan SIM PKB Fullcycle untuk Kendaraan Niaga

“Dari sisi pengawasan, pemerintah juga perlu terlibat sejak awal untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis hingga nantinya bisa menerapkan penegakan hukum yang lebih konsisten. Pengawasan harus dimulai dari titik pemuatan barang, lalu diperkuat dengan deteksi digital di jalan, integrasi data, dan penegakan hukum,,” ujarnya.

Penanganannya menyeluruh dari hulu ke hilir, lanjut Aan bukan sekadar menindak tetapi menata ekosistemnya. Dengan roadmap dan sistem yang sedang dibangun, nantinya tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke pengemudi, tapi juga operator atau pemilik barang juga dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

“Oleh karena itu, dengan adanya rencana aksi yang menyeluruh serta kolaborasi semua kementerian, lembaga, hingga stakeholder yang terlibat dalam ekosistem angkutan logistik, Aan pun optimistis target Zero ODOL 2027 dapat direalisasikan,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi para operator angkutan barang yang telah mendukung dan mematuhi kebijakan pengaturan operasional distribusi logistik.

“Mari kita sama-sama wujudkan keselamatan bersama, kami juga menertibkan kendaraan yang melakukan pelanggaran. Pengawasan dilakukan melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di Indonesia,” kata Aan, Minggu (5/4/2026).

Baca juga: Kemenhub Larang Operasional 7.131 Unit Bus Selama Periode Lebaran 2026

Menurut Aan, dari jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ditemukan sebanyak 214.553 yang terdiri dari pelanggaran daya angkut sebanyak 104.043 kendaraan (48,49%), pelanggaran dimensi sebanyak 5.785 kendaraan (2,70%), pelanggaran dokumen sebanyak 104.011 kendaraan (48,48%), pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 4 kendaraan dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 710 kendaraan (0,33%).

“Pada tahun ini dari tanggal 1 Januari hingga 3 April tercatat sebanyak 606.799 kendaraan telah diperiksa. Dari angka tersebut sejumlah 157.821 kendaraan atau sekitar 26,01 persen melakukan pelanggaran. Sementara 448.978 kendaraan lainnya atau 73,99 persen dinyatakan tidak melanggar,” ujarnya.

Pada masa sosialisasi, kata Aan menuju Zero ODOL 2027 ini, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Penindakan yang dilakukan di antaranya pemberian peringatan sebanyak 45.545 kendaraan (92,94%), sanksi tilang sebanyak 1.924 kendaraan (3,93%), sanksi tilang kepolisian pada 1 kendaraan dan tilang UPPKB lainnya sebanyak 1.533 (3,13%).

Baca juga: Kemenhub Uji Coba Penindakan Truk ODOL di Lima Lokasi

“Dari hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat lima komoditi muatan angkutan barang dengan pelanggaran tertinggi di antaranya barang campuran sebanyak 10.833 kendaraan, Pasir sebanyak 9.760 kendaraan, barang paket sebanyak 8.702 kendaraan, perkebunan sebanyak 5.397 kendaraan, dan semen sebanyak 4.234 kendaraan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Aan menjelaskan, sebanyak lima perusahaan dengan pelanggar tertinggi yaitu PT. SIL sebanyak 508 kendaraan, PT. IP dengan 464 kendaraan, CV. JK sebanyak 382 kendaraan, PT. SA sebanyak 363 kendaraan dan PT. SBJ dengan 363 kendaraan.

“Ke depan, menuju Zero ODOL 2027 akan dilakukan percepatan perbaikan dan optimalisasi sistem Jembatan Timbang Online (JTO) dan Weigh In Motion (WIM) di UPPKB untuk meningkatkan kualitas pengawasan serta meningkatkan kepatuhan administrasi melalui integrasi data pengawasan dan penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyebutkan, kegiatan tersebut dilakukan menuju Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang akan diterapkan pemerintah Indonesia mulai tahun 2027.

“Kami akan lakukan uji coba terbatas, ada di beberapa titik termasuk di jalan tol yang sudah terpasang WIM (Weigh in Motion). Terkait uji coba ini kami butuh support dari operator jalan tol, seperti Jasa Marga terutama untuk penyempurnaan integrasi data,” kata Aan, Rabu (21/1/2026).

Baca juga: Dukung Keselamatan Para Siswa, Kemenhub Bagikan 150 Bus Sekolah untuk Pemerintah Daerah

Menurut Aan, penegakan hukum yang akan diujicobakan ini tidak akan dilakukan secara konvensional, melainkan dengan berbasis teknologi salah satunya dengan memanfaatkan teknologi WIM dan Radio Frequency Identification (RFID) di ruas jalan tol yang terintegrasi dengan data kendaraan yang ada di Kemenhub (BLU-e, SPIONAM, E-manifest).

“Penggunaan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum kendaraan over dimensi over load, memerlukan database yang lengkap dan terintegrasi. Kementerian Perhubungan punya data, tapi masih sangat minim,” ujarnya.

Dengan minimnya data tersebut, kata Aan, pihaknya berharap Kementerian atau lembaga dan BUJT terutama Jasa Marga juga bisa melengkapi data kendaraan angkutan barang yang ada di Kementerian Perhubungan ini.

Baca juga: Berlaku Mulai 2 Januari 2026, Kemenhub Berlakukan SIM PKB Fullcycle untuk Kendaraan Niaga

Rencananya uji coba gakkum terbatas ini akan dilakukan di lima lokasi yakni di UPPKB Kalapa dan UPPKB Kertapati, Sumatera Selatan UPPKB Balonggandu, Jawa Barat kawasan industri, dan jalan tol milik BUJT yang terpasang WIM.

Lebih lanjut Aan mengungkapkan, setelah melakukan uji coba gakkum pelanggaran angkutan lebih dimensi dan lebih muatan secara terbatas, uji coba juga akan dilakukan di seluruh Indonesia.

“Bulan Juni 2026 nanti bisa kita terapkan uji coba di seluruh Indonesia dan sekaligus kita sosialisasikan terhadap pelanggaran-pelanggaran over dimensi over load. Tanggal 1 Januari 2027 baru kita penegakan hukum yang sesungguhnya,” ungkapnya.

Gakkum dilakukan dengan memberikan surat peringatan kepada pemilik kendaraan atau pemilik barang untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Uji coba ini sekaligus merupakan bentuk sosialisasi kepada para pengusaha angkutan barang, pemilik barang, hingga pengemudi

Pada tahap awal pelaksanaan, BPTD Kelas II Jawa Timur menormalisasi sebanyak 26 kendaraan ODOL melalui perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang mengikuti proses normalisasi secara sukarela.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem angkutan barang yang aman, tertib, dan sesuai standar teknis.

Baca juga: Atasi Kendaraan ODOL, Kemenhub Maksimalkan Pegawasan Jembatan Timbang

“Kendaraan yang tidak sesuai dimensi dan muatan terbukti meningkatkan resiko kecelakaan fatal, mempercepat kerusakan jalan, serta menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar,” kata Dudy dalam keterangannya dikutip hari ini, Rabu (17/12/2025).

Menurut Dudy, pendekatan kolaboratif dengan GSJT ini dinilai sebagai contoh transformasi angkutan barang berkeselamatan yang tidak semata mengedepankan penindakan, melainkan pembinaan dan kemitraan dengan pelaku usaha transportasi.

“Dalam mendukung implementasi kebijakan Zero ODOL Tahun 2027, ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem transportasi darat yang berkeselamatan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Hingga November 2025, Sebanyak 588.984 Kendaraan ODOL Terjaring

Kendaraan yang tidak sesuai standar dimensi dan muatan, kata Dudy, dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.

Sejalan dengan kebijakan nasional Zero ODOL 2027, Provinsi Jawa Timur akan menargetkan normalisasi terhadap sekitar 300 kendaraan yang berasal dari berbagai perusahaan angkutan barang dan asosiasi transportasi darat di wilayah Jawa Timur.

“Kami selalu melakukan pengawasan di UPPKB untuk memastikan kendaraan angkutan barang memenuhi ketentuan terkait muatan, dimensi, dan kelengkapan dokumen,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, Sabtu (29/11/2025).

Menurut Aan, kegiatan periode 1 Januari hingga 28 November 2025 ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi prasyarat keselamatan serta perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan dan umur infrastruktur jalan.

Baca juga: Ramp Check Menjelang Libur Natal dan Tahun Baru 2026, Masih Banyak Bus Melanggar Aturan

“Jenis pelanggaran yang ditemukan beragam, dan mayoritas pelanggarannya yakni terkait daya angkut sebanyak 393.992 unit, kemudian pelanggaran dimensi, dan pelanggaran dokumen. Selanjutnya juga ditemukan pelanggaran persyaratan teknis, pelanggaran tata cara muat serta pelanggaran kelas jalan,” ujarnaya.

Pada periode 1 Januari-28 November 2025,kata Aan, pihaknya telah memeriksa 2.514.244 kendaraan barang dengan 1.925.260 kendaraan (76,57%) tidak melakukan pelanggaran. Sementara 588.984 kendaraan (23,43%) dinyatakan melanggar dengan jumlah pelanggaran tertinggi yakni pelanggaran daya angkut mencapai 59,43% atau 393.992 kendaraan..

Adapun dari hasil pemeriksaan ditemukan 662.899 pelanggaran seperti pelanggaran daya angkut sebanyak 393.992 kendaraan (59,43%), pelanggaran dimensi sebanyak 1.396 kendaraan (0,21%) dan, pelanggaran dokumen sebanyak 261.058 kendaraan (39,38%).

Baca juga: Atasi Kendaraan ODOL, Kemenhub Maksimalkan Pegawasan Jembatan Timbang

Selain itu itu pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 940 kendaraan (0,14%), pelanggaran tata cara muat sebanyak 5.383 kendaraan (0,81%) serta pelanggaran kelas jalan sebanyak 130 kendaraan (0,02%).

“Sepanjang Januari hingga November 2025 dari total 588.984 kendaraan yang melanggar, sebanyak 394.583 kendaraan telah dikenakan penindakan. Sedangkan 194.401 kendaraan tidak ditindak selama masa sosialisasi sesuai kebijakan penindakan selektif, ungkapnya.

Lebih lanjut Aan melanjutkan, pemeriksaan juga dilakukan menggunakan teknologi Weigh in Motion (WIM) di 5 (lima) lokasi UPPKB mencakup Kertapati, Talang Kelapa, Tenayan, Pelawan, dan Dolok Parmonangan.

“Kami terus mengoptimalkan penggunaan JTO (jembatan timbang online) dan WIM serta mempercepat proses perbaikan di lapangan agar seluruh jembatan timbang berfungsi secara maksimal. Upaya ini kami lakukan untuk membangun sistem pengawasan angkutan barang yang lebih transparan, akurat, dan berkeadilan,” imbuhnya.

Baca juga: Pemprov Jawa Barat Terapkan Bebas Truk ODOL Mulai 2 Januari 2026

Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan mengungkapkan bahwa arah kebijakan ini menekankan pentingnys transformasi digital, peningkatan keselamatan serta tata kelola berbasis data untuk penyelenggaraan transportasi darat dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

“Pemanfaatan teknologi dan data yang terintegrasi memungkinkan kita memperkuat tata kelola, meminimalkan potensi manipulasi, serta meningkatkan koordinasi antar-instansi,” kata Toni dikutip hari ini, Selasa (25/11/2025).

Baca juga: Kemenhub Sediakan 70 Unit Bus Mudik Gratis Saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026

Menurut Toni langkah ini merupakan wujud komitmen Kemenhub untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni keselamatan.

Dalam hal ini, kata Toni, Ditjen Perhubungan Darat memegang peranan penting, khususnya dalam penguatan sistem penimbangan kendaraan bermotor sebagai garda terdepan dalam pengawasan kendaraan angkutan barang dan pengendalian kendaraan ODOL.

“Transformasi sistem penimbangan ini juga melalui pengembangan pengawasan dengan modernisasi peralatan yang terintegrasi dengan sistem digital seperti Jembatan Timbang Online (JTO), Weigh in Motion (WIM), BLUe, dan ETLE, yang menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pengawasan berbasis data nasional,” ujarnya.

Baca juga: Truk ODOL Bikin Resah, Kemenhub Sebut Penanganan Tak Bisa Ditunda Lagi

Sejak Januari sampai Oktober 2025, UPPKB telah memeriksa 2,32 juta kendaraan, atau sekitar 3,74 persen dari LHR kendaraan barang. Meskipun masih dibawah target RAN ZERO ODOL yakni sebesar 6%.

“Kemenhub tengah menyiapkan langkah percepatan melalui peningkatan keandalan peralatan, perbaikan data dan penguatan SDM pada titik-titik pengawasan,” ungkap Toni.

]]> https://mobilkomersial.com/2025/11/25/atasi-kendaraan-odol-kemenhub-maksimalkan-pegawasan-jembatan-timbang/feed/ 0 https://mobilkomersial.com/2025/11/01/pemprov-jawa-barat-terapkan-bebas-truk-odol-mulai-2-januari-2026/ https://mobilkomersial.com/2025/11/01/pemprov-jawa-barat-terapkan-bebas-truk-odol-mulai-2-januari-2026/#respond Sat, 01 Nov 2025 02:04:45 +0000 https://mobilkomersial.com/?p=26334 MobilKomersial.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menegaskan bahwa mulai 2 Januari 2026 seluruh industri yang melakukan kegiatan pengangkutan barang di wilayah Jawa Barat dilarang menggunakan kendaraan truk Over Dimension Over Loading (ODOL).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan persoalan truk ODOL bukan hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang membahayakan masyarakat.

Baca juga: Truk ODOL Bikin Resah, Kemenhub Sebut Penanganan Tak Bisa Ditunda Lagi

“Kita ini sudah gila-gilaan membangun jalan. Biasanya anggaran pembangunan jalan hanya Rp400 miliar sampai Rp800 miliar, sekarang kita naikkan menjadi Rp3 triliun. Tapi masa tiap tahun uang rakyat kita habiskan untuk memperbaiki jalan yang rusak karena truk kelebihan muatan,” kata Dedi, Jumat (31/10/2026).

Menurut Dedi, kebijakan larangan truk ODOL melintas di wilayah Provinsi Jawa Barat yang bakal diterapkan 2 Januari 2026 ini merupakan langkah untuk menciptakan keadilan ekonomi di Jawa Barat.

“Saya mau bersikap bijak, artinya ekonomi ini tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, sehingga ada keadilan,” ujarnya.

Baca juga: Wujudkan Zero ODOL, Kesejahteraan Sopir Truk juga Perlu Diperhatikan

Sementara itu Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jam Operasional Kendaraan Berat. Aturan tersebut membatasi jam operasional kendaraan bertonase besar.

“Para pengusaha itu dengan mereka mengganti armadanya menjadi kendaraan yang lebih kecil, aktivitas pengangkutan justru bisa lebih maksimal tanpa melanggar ketentuan jam operasional,” ungkapnya.

Baca juga: Truk ODOL Bikin Resah, Kemenhub Sebut Penanganan Tak Bisa Ditunda Lagi

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembatasan Jam Operasional dan Jalur Lalu Lintas untuk Kendaraan Angkutan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Provinsi Banten.

Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, Kepgub tersebut merupakan langkah cepat Pemprov Banten dalam menyikapi tingginya aktivitas truk tambang yang akhir-akhir ini menimbulkan dampak signifikan terhadap kemacetan, kerusakan jalan, dan potensi kecelakaan.

Baca juga: Didukung Fitur Canggih, Berkendara Mitsubishi Destinator Semakin Aman saat Cuaca Hujan

“Kebijakan Kepgub itu sudah diintegrasikan dengan seluruh bupati dan wali kota dengan memberikan waktu operasional dari pukul 22.00–05.00 WIB setiap harinya,” katanya Andra dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Menurut Andra, selain pembatasan jam operasional, ia juga menetapkan ruas-ruas jalan tertentu yang diperbolehkan dilalui angkutan tambang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

“Jalur tersebut mencakup jalan nasional, provinsi, serta beberapa jalan kabupaten dan kota di Serang, Cilegon, Lebak, Pandeglang, Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Kami akan menindaklanjuti dengan pos-pos pengawasan dan rambu-rambu untuk memastikan keputusan ini dijalankan,” ujarnya.

Baca juga: Setara Keliling Dunia 6.200 Kali! Truk Listrik Volvo Tembus Jarak 250 Juta Km

Dalam Kepgub tersebut, kata Andra, pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten dengan melibatkan kepolisian, TNI, serta pemerintah kabupaten dan kota. Pihaknya juga akan koordinasikan secara terpadu, termasuk dengan pihak kepolisian.

“Kami Pemprov Banten mengimbau para pelaku usaha tambang dan operator angkutan agar mematuhi ketentuan terutama tidak melebihi kapasitas muatan kendaraan. Kemudian kendaraan wajib dalam kondisi bersih dari tanah dan lumpur agar tidak membahayakan serta mencemari jalan. Bak muatan juga harus ditutup terpal untuk mencegah tumpahan material,” ungkapya.

Lebih lanjut Andra mengungkapkan bahwa keputusan ini sendiri mulai berlaku pada 28 Oktober 2025 dan menjadi dasar hukum penting dalam penataan lalu lintas angkutan tambang di Provinsi Banten.

Baca juga: Rute Baru PO Harapan Jaya Tawangmangu – Ciputat Pakai Bus Kelas VIP

“Kami berharap kebijakan ini mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memperkuat tata kelola pertambangan yang lebih tertib dan berkelanjutan di seluruh wilayah Banten,” imbuhnya.

Dalam Perda tersebut, pelanggar pembatasan lalu lintas di jalan provinsi dapat dikenai sanksi kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp50.000.000. Sementara di jalan nasional, pelanggaran terhadap rambu atau marka jalan dikenai sanksi kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000.

Baca juga: Bahaya Mengabaikan Pelumas Mesin, Potensi Kerusakan Bisa Terjadi

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, secara tegas menyerukan agar semua pihak terkait berkomitmen mewujudkan target Nol Kendaraan ODOL alias Zero ODOL pada tahun 2027 mendatang.

Baca Juga: Oli Mesin Diesel CK-4 Jadi Standar Mutlak Untuk Toyota HiAce Premio dan Pengguna Biodiesel!

Dalam FGD Rencana Aksi Nasional Penanganan ODOL di Surabaya, Jawa Timur, Aan menekankan bahwa kebijakan ini, yang didorong langsung oleh Presiden, tak bisa ditunda lagi demi keselamatan dan masa depan infrastruktur nasional.

“Saya ingin mengajak kita semua, asosiasi transporter, pengusaha logistik, hingga pengemudi, untuk berkomitmen merealisasikan Zero ODOL di tahun 2027,” ujar Aan mengutip keterangan resminya, Senin (27/10/2025).

Ini tidak bisa ditunda lagi, sesuai arahan bapak Presiden, karena dampaknya luar biasa, terutama untuk keselamatan Belum lagi dampak fatalitas korban yang meninggal, ini sangat memprihatinkan,” sambung Aan.

Lebih lanjut, Dirjen Aan memaparkan data mengejutkan yang menjadi dasar urgensi kebijakan ini: kendaraan ODOL adalah kontributor kedua tertinggi penyebab kecelakaan lalu lintas setelah sepeda motor, menyumbang 10-12% dari total kecelakaan.

Selain menjadi mesin pembunuh di jalan, Aan menambahkan bahwa kendaraan ODOL juga merupakan perusak senyap infrastruktur jalan yang dibangun dengan anggaran negara, memperpendek usia kendaraan, serta memicu kemacetan dan polusi.

Baca Juga: Hino 300 Series 136 MDLR Hadir di Jawa Timur, Berikan Solusi Angkutan Logistik Bebas ODOL

Menjawab kekhawatiran pelaku usaha bahwa Zero ODOL akan membebani perekonomian, Aan menyajikan hasil kajian simulasi yang melegakan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan survei di Jakarta dan Jawa Barat:

1. Kenaikan Biaya Logistik Relatif Kecil: Diperkirakan hanya naik 3,3%.
2. Dampak Inflasi Sangat Minin: Berkisar antara 0,02%-0,14%.
3. Pertumbuhan Ekonomi Justru Meningkat: Berpotensi naik 0,06%-0,08%.

“Hasil survei membuktikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru ini akan membuat iklim investasi dan perekonomian bergairah, para pengusaha logistik atau pemilik kendaraan akan diuntungkan secara ekonomi,” papar Aan.

Sementara, penerapan Zero ODOL diprediksi akan membawa manfaat sosial dan infrastruktur yang masif, penurunan kecelakaan hingga 22,4% yang melibatkan angkutan logistik, serta potensi n penghematan infrastruktur mencapai Rp1,4-2,8 triliun per tahun. 

Dengan demikian, dana tersebut dapat dialokasikan kembali untuk perbaikan ekosistem logistik. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan komitmen ini, Pemerintah telah menyiapkan Sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang komprehensif.

Baca Juga: Armada Diperbanyak! Pemkot Jambi Perpanjang Uji Coba Bus Listrik, Gratis Hingga Akhir 2025

Peta jalan ini berfokus pada integrasi data, penegakan hukum digital yang tanpa kompromi, harmonisasi regulasi, serta pemberian insentif dan disinsentif untuk mendorong kepatuhan badan usaha angkutan barang.

“Mari kita sukseskan Zero ODOL 2027. Dengan niat baik, kita bisa menyelamatkan korban lalu lintas karena satu nyawa terlalu banyak. Komitmen kita hari ini akan menyelamatkan ribuan nyawa di masa depan,” pungkas Aan.