Kebijakan ketat ini merupakan fondasi awal yang dirancang guna memperkuat keselamatan lalu lintas secara menyeluruh di Tanah Air. Pemerintah berkomitmen penuh mewujudkan visi nasional Zero ODOL yang ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Baca Juga: Korlantas Polri Perkuat Penindakan Kendaraan ODOL dengan Almatsus Terintegrasi

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa langkah pengawasan kendaraan niaga tidak boleh terbatas pada area jalan raya saja. Menurut beliau, simpul transportasi seperti pelabuhan memegang peranan yang sangat vital.

“Penanganan ODOL harus dilakukan secara menyeluruh, tidak boleh berhenti di jalan raya saja,” ujar Menhub Dudy Purwagandhi di Jakarta, mengutip keterangan resminya, Selasa (13/10/2026). 

“Pengawasan diperkuat di pelabuhan karena barang dari laut akan didistribusikan via darat, dan Tanjung Perak menjadi pelabuhan uji coba pertama penertiban kendaraan ODOL,” tambah Menhub menegaskan titik balik penindakan ini.

Menanggapi keputusan penting tersebut, pengelola Pelabuhan Tanjung Perak telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung modern. Salah satu sarana utama yang dihadirkan adalah jembatan timbang canggih bermuatan hingga 80 ton.

Selain jembatan timbang berkapasitas besar, pengelola pelabuhan juga memasang portal pembatas ketinggian fisik setinggi 4,2 meter. Fasilitas penunjang ini dipasang guna memastikan ukuran muatan truk sesuai regulasi berlaku.

Baca Juga: Baru Berjalan Sebulan, Uji Coba Sistem ETLE HUB Jaring Puluhan Ribu Truk ODOL

Guna mengawal implementasi kebijakan uji coba di lapangan, sebuah tim kerja khusus penerapan Zero ODOL telah resmi dibentuk. Tim lintas sektor ini melibatkan regulator, pemilik kapal, asosiasi armada, akademisi, hingga media.

Sinergi besar ini mengusung misi utama yakni memperkuat integrasi sistem digital serta pengawasan di lapangan secara riil. Selain itu, edukasi publik dan komunikasi publik terus digencarkan secara masif kepada masyarakat.

Menhub meyakini bahwa pemberantasan truk muatan berlebih adalah agenda besar yang memerlukan partisipasi aktif seluruh pihak. Kerjasama erat antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama kesuksesan program penertiban ini.

“Penanganan ODOL merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ungkap Menhub Dudy mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan transportasi.

“Melalui sinergi seluruh stakeholder, kami ingin memastikan upaya menuju zero ODOL berjalan konsisten mulai dari sistem hingga edukasi,” tutur Menhub memaparkan langkah jangka panjang penanganan truk berukuran jumbo tersebut.

Baca Juga: Berantas Truk ODOL! Pemerintah Siapkan Subsidi Konversi Truk Listrik

Pengoperasian armada truk muatan berlebih terbukti memberikan dampak buruk serius seperti lonjakan angka kecelakaan mengerikan. Selain itu, fenomena truk berdimensi ekstra juga memicu kemacetan serta kerusakan parah jalanan.

Melihat besarnya potensi bahaya keselamatan serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan, sudah saatnya seluruh elemen bangsa menyatukan barisan demi menjadikan armada kendaraan ODOL sebagai musuh bersama di jalan raya Indonesia.

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Wibowo mengatakan kendaraan alat material khusus (almatsus) penegakan hukum Jatanlin tersebut merupakan bagian dari almatsus Korlantas Polri yang disiapkan untuk mendukung kegiatan penegakan hukum lalu lintas secara bergerak, khususnya terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran ODOL.

“Kita baru saja melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan almatsus Korlantas Polri berupa kendaraan dinas yang akan digunakan untuk kegiatan penegakan hukum tindak pidana lalu lintas secara bergerak, khususnya dengan sasaran pelanggaran atau tindak pidana over dimension dan over loading,” kata Wibowo, Kamis (1/10/2026).

Baca juga: Kolaborasi Kemenhub dan Korlantas Tangani Truk ODOL

Menurut Wibowo, penanganan kendaraan ODOL tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih juga berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan, kecelakaan lalu lintas, hingga berdampak terhadap ketahanan infrastruktur jalan.

“Untuk mendukung pemeriksaan, kendaraan tersebut dilengkapi sejumlah perangkat berbasis teknologi. Di antaranya kamera ANPR untuk membaca registrasi kendaraan, kamera axle untuk membaca jumlah sumbu dan dimensi, serta kamera surveillance untuk merekam proses pemeriksaan,” ujarnya.

Almatsus Jatanlin, kata Wibowo juga telah terintegrasi dengan sistem ETLE Nasional. Integrasi ini mendukung proses penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi, sehingga data dan bukti hasil pemeriksaan di lapangan dapat dikelola secara lebih terintegrasi untuk mendukung proses penindakan.

Baca juga: Sangat Berbahaya di Jalan, Truk ODOL Jadi Perhatian Serius Korlantas Polri

“Langkah-langkah kami dalam rangka pemeriksaan, termasuk penindakan pelanggaran atau tindak pidana di bidang lalu lintas akan semakin cepat, mudah, dan juga didukung oleh bukti yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Wibowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lima almatsus kendaraan bergerak untuk mendukung penindakan ODOL. Satu kendaraan akan dioperasikan Korlantas Polri, sedangkan empat lainnya didistribusikan ke Polda Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

“Korlantas Polri juga telah melatih personel yang akan mengoperasikan kendaraan tersebut. Pelatihan mencakup penggunaan perangkat dan aplikasi, mekanisme pemeriksaan, hingga proses penindakan, Kami mengimbau para pengusaha, asosiasi, dan pengemudi untuk mematuhi ketentuan mengenai dimensi dan muatan kendaraan,” imbuhnya.

Langkah ini diambil untuk menertibkan jajaran truk muatan berlebih. Penataan angkutan barang kini dipusatkan pada integrasi teknologi digital canggih guna menjamin keadilan serta keselamatan seluruh pengguna jalan.

Baca Juga: Bikin Truk ODOL Ketar-Ketir! Kemenhub Resmi Rilis ETLE HUB, Denda Mulai Masuk Rekening Otomatis!

Sistem pemantauan digital yang kini menjadi sorotan utama adalah ETLE HUB. Teknologi canggih ini disiapkan sebagai alat bukti rekaman elektronik yang sangat handal untuk menindak truk melanggar dimensi maupun bobot muatan.

Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas juga tengah diproses secara intensif. Pemerintah meramu Daftar Inventarisasi Masalah guna merombak tata kelola moda angkutan barang dari sektor hulu hingga ke hilir.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan dalam keterangan tertulisnya dikutip Rabu (30/9/2026), menyatakan pengawasan armada niaga makin diperketat. Pengoperasian ETLE HUB menjadi benteng utama dalam menyeleksi armada yang tidak taat aturan.

Penerapan teknologi digital tersebut bukan semata untuk memperbanyak sanksi tilang. Target utamanya adalah membangun kedisiplinan pengusaha logistik, menjaga keawetan aspal jalan, serta menekan angka kecelakaan fatal.

Uji coba nasional yang digelar di 51 lokasi strategis menunjukkan hasil yang menghentakkan publik. Sepanjang periode 10 Agustus sampai 10 September 2026, kamera pemantau berhasil merekam lonjakan pelanggaran ukuran jumbo.

Baca Juga: Berantas Truk ODOL! Pemerintah Siapkan Subsidi Konversi Truk Listrik

Data resmi mencatat sebanyak 72.236 kali deteksi pelanggaran telah terekam kamera. Seluruh temuan tersebut melibatkan setidaknya 46.034 unit armada truk dengan plat nomor berbeda yang melintas di zona pemantauan khusus.

Selama rentang pengamatan 32 hari, rata-rata harian deteksi pelanggaran mencapai 2.257 kali. Bahkan, rekor tertinggi dalam satu hari sempat menembus angka 2.798 kendaraan yang membawa beban jauh melampaui batas aman.

Aan Suhanan menegaskan optimalisasi pemanfaatan ETLE HUB akan terus ditingkatkan. Sistem ini dirancang agar mampu mendeteksi setiap kejahatan lalu lintas angkutan secara cepat, transparan, dan terintegrasi secara nasional.

Melalui revisi aturan lalu lintas terbaru, regulasi sanksi hukum dibuat jauh lebih mengikat. Pengawasan ketat tidak hanya bertumpu pada pos pemeriksaan fisik, melainkan melalui jaringan pemantau elektronik secara real-time.

Poin krusial yang paling dinantikan adalah perubahan substansi pertanggungjawaban hukum. Sanksi pidana maupun denda kini tidak lagi hanya ditimpakan kepada sopir yang bekerja di lapangan sebagai eksekutor pengangkut.

Baca Juga: Modernisasi Armada Logistik, Solusi UD Trucks Hadapi Standar Euro 5 dan Aturan ODOL di Indonesia

Pemilik barang serta pengusaha moda transportasi kelak wajib bertanggung jawab penuh. Aturan anyar ini memastikan keadilan hukum terwujud, sehingga pihak pemilik modal tidak lagi lepas tangan atas pelanggaran dimensi.

Dengan fondasi regulasi yang makin solid dan sokongan teknologi canggih, ekosistem transportasi darat siap bertransisi. Langkah besar ini menjadi milestone penting menuju lalu lintas Indonesia yang aman dan efisien.

Kepala Induk PJR Korlantas Polri Bitung, Komisaris Polisi (Kompol) Wiratno mengatakan bahwa kegiatan penindakan ODOL ini sebagai upaya meningkatkan kepatuhan kendaraan angkutan barang pada ketentuan muatan dan keselamatan berlalu lintas.

“Penindakan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan kendaraan angkutan barang beroperasi sesuai ketentuan, khususnya terkait muatan. Kami juga mengedepankan keselamatan pengguna jalan lainnya,” kata Wiratno dalam keterangannya dikutiphari ini, Rabu (19/8/2026).

Baca juga: Bikin Truk ODOL Ketar-Ketir! Kemenhub Resmi Rilis ETLE HUB, Denda Mulai Masuk Rekening Otomatis!

Menurut Wiratno, saat di Tol Jakarta-Tangerang KM 13 B, petugas kemudian melakukan pemeriksaan kepada kendaraan angkutan barang yang melintas. Dari hasil kegiatan, sebanyak 40 kendaraan terjaring dalam operasi penindakan ODOL.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 kendaraan melakukan pelanggaran over load atau kelebihan muatan, pada kendaraan yang melanggar petugas memberikan tindakan tegas berupa sanksi tilang kepada sopir kendaraan tesebut,” ujarnya.

Wiratno juga mengatakan bahwa, operasi gabungan yang dilakukan ini diharapkan dapat menekan pelanggaran ODOL serta mencegah potensi kecelakaan dan kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan yang membawa muatan melebihi ketentuan.

Baca juga: Tekan Pergerakan Truk ODOL, Pengawasan Ditingkatkan Lewat Teknologi Digital

Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi meluncurkan ETLE HUB guna mempercepat target Zero ODOL 2027. Sistem digital ini mengawasi serta menindak armada angkutan barang melanggar dimensi dan muatan berbasis bukti rekaman elektronik yang valid.

Selain itu, keseriusan pemerintah dalam menangani kendaraan lebih dimensi dan muatan dilakukan melalui berbagai langkah, di antaranya penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) ODOL 2025-2029 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

RAN ini melibatkan sembilan rencana aksi komprehensif, termasuk deregulasi peraturan dan pemberian insentif/disinsentif bagi pelaku usaha, kemudian, Optimalisasi Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU)

Teknologi ini memadukan sensor Weigh In Motion (WIM), kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR), serta RFID. Semua data operasional kendaraan dilacak real-time lalu dicocokkan otomatis dengan basis data BLUe Kemenhub.

Baca Juga: Berantas Truk ODOL! Pemerintah Siapkan Subsidi Konversi Truk Listrik

“Pelanggaran dimensi dan muatan menaikkan risiko kecelakaan, merusak jalan, serta memicu kerugian negara,” tegas Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, mengutip keterangannya, Selasa (11/8/2026).

Pengawasan manual dinilai tak lagi seimbang dengan pesatnya pertumbuhan lalu lintas logistik. Oleh sebab itu, ETLE HUB hadir menghadirkan penegakan hukum digital yang jauh lebih presisi, transparan, dan berbasis data akurat.

Menhub menambahkan penanganan truk over kapasitas harus menyasar hingga ke rantai pasok paling awal. “Tanggung jawab tidak boleh tumpu pada sopir saja, tapi juga pemilik barang dan pengangkut,” jelas Dudy Purwagandhi.

Integrasi sistem dikoordinasikan langsung oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Langkah Lintas Lembaga ini merupakan pilar Rencana Aksi Nasional (RAN) demi menuntaskan masalah angkutan barang ilegal.

Saat uji coba Januari-Juli 2026 di tiga UPPKB Karawang dan Palembang, ETLE HUB menjaring 198.127 pelanggaran. Kini sistem tersebut siap menindak tegas lewat tilang elektronik dan denda via BRI Virtual Account (BRIVA).

ETLE HUB kini memantau 51 titik strategis, mencakup 26 UPPKB dan 25 jalan tol. Target perluasan terus berjalan hingga 2029 dengan tambahan 63 kamera ANPR di UPPKB serta 15 unit pemantau WIM baru di berbagai wilayah target.

Guna memperkuat ekosistem digital ini, Kemenhub menjalin kolaborasi dengan 6 mitra kunci. Kerja sama melibatkan pengelola tol seperti Jasa Marga dan Hutama Karya, kawasan industri, hingga integrasi layanan perbankan BRI.

Dukungan dari pengelola kawasan industri seperti JIEP dan KBN memperketat penimbangan di zona internal. Pengawasan awal di area pabrik ini mencegah kendaraan over kapasitas masuk ke jalan raya dan merusak infrastruktur public.

Baca Juga: Modernisasi Armada Logistik, Solusi UD Trucks Hadapi Standar Euro 5 dan Aturan ODOL di Indonesia

Menteri Dudy menyebut data digital ETLE HUB tak cuma mencatat pelanggaran, tapi juga bahan evaluasi. “Data terkumpul kita pakai membaca pola, menentukan titik pengawasan, dan menyusun kebijakan tepat sasaran,” tambah Menhub.

Langkah terintegrasi dari hulu ke hilir ini diharapkan memicu kepatuhan industri angkutan barang. Pengawasan ketat berbasis data mendalam siap menjamin efisiensi logistik nasional sekaligus keselamatan seluruh pengguna jalan.

Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen tersebut pada ajang Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle (IZEHDV) Summit 2026 di Jakarta, Kamis (23/7/2026) kemarin.

Baca Juga: India Diam-Diam Geser China dalam Invasi Kendaraan Niaga Impor di Indonesia

Langkah strategis ini diambil guna menekan risiko kecelakaan dan kerusakan jalan. Dimana, persoalan kronis ini dinilai telah bertahun-tahun membahayakan nyawa dan menyedot kas APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Di samping isu keselamatan, sektor transportasi tercatat menyumbang sekitar 22%emisi karbon nasional. Di antara berbagai jenis moda transportasi darat, truk menjadi penyumbang emisi paling mendominasi.

“Kendaraan ODOL membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menyebabkan kerusakan jalan yang sangat besar,” ujar AHY mengutip siaran resminya. Ia juga menekankan bahaya kerugian sosial dan ekonomi ini tak boleh lagi dibiarkan terus berlarut.

AHY mengungkapkan bahwa biaya pemeliharaan infrastruktur akibat pelanggaran muatan amat fantastis. “Setiap tahun pemerintah harus mengalokasikan lebih dari Rp 40 triliun untuk preservasi jalan,” tegas beliau lagi.

Sebagai solusi terpadu, pemerintah menyiapkan skema insentif konversi truk BBM ke armada listrik. Langkah ini menjadi jurus ampuh untuk menekan polusi udara sekaligus menertibkan armada muatan berlebih di jalan.

Baca Juga: Isuzu Bocorkan Trik Mesin Diesel Tetap Awet Pakai BBM B50, Komponen Ini Wajib Rutin Diganti!

“Oleh karena itu, kita sedang upayakan strategi yang benar-benar bisa mengurangi penggunaan kendaraan ODOL, termasuk memberikan insentif kepada mereka untuk melakukan konversi,” tutur Menko AHY menegaskan.

Ia menambahkan, pengadopsian teknologi hijau akan dioptimalkan pada lini logistik. “Kalau kemudian mengadopsi kendaraan logistik berbasis listrik, apakah kereta ataupun kontainer lainnya,” sambung Menko AHY.

Guna mendukung transisi tersebut, pemerintah merancang peta jalan penurunan emisi darat secara komprehensif. Peta jalan mencakup pengembangan low emission transport, low emission vehicle, serta low emission fuels.

“Kita mendorong modernisasi kendaraan, peningkatan efisiensi operasional, penguatan tata kelola, penyediaan skema pembiayaan inovatif, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten,” tambah AHY.

Penanganan penataan logistik ini dipastikan berjalan bertahap, tegas, serta terintegrasi. Sinergi kementerian, kepolisian, hingga pelaku usaha logistik menjadi kunci utama keberhasilan transisi hijau ini.

Baca Juga: Sering Jadi Pemicu Rem Blong, Ini Bedanya Truk Retarder dan Non-Retarder!

Selain percepatan truk listrik, optimalisasi jalur kereta api logistik dan sektor maritim juga digenjot. Diversifikasi moda ini disiapkan demi mengurangi ketergantungan pada moda transportasi darat raya.

“Ketika kita mampu mengurangi kendaraan ODOL, kita bukan hanya menekan emisi karbon, melainkan juga mengurangi angka kecelakaan,” pungkas Menko AHY mempertegas arah visi pemerintah demi sistem logistik efisien.

Menentukan berapa ton muatan yang bisa diangkut oleh satu unit truk bukanlah perkara menebak ukuran bak, melainkan kalkulasi presisi yang melibatkan aspek keamanan, teknis kendaraan, hingga ketahanan infrastruktur jalan raya.

Baca Juga: Perbandingan Karoseri Bak Truk: Simak Keunggulan Material Kayu, Besi, dan Aluminium

Untuk memahami dinamika beban sebuah truk, pelaku industri harus akrab dengan beberapa parameter kunci. Segalanya dimulai dari Curb Weight, yakni bobot murni kendaraan saat kosong tanpa muatan apa pun.

Setelah itu, ketika sebuah truk atau berbagai kendaraan niaga lainnya mulai diisi oleh muatan barang, pengemudi, hingga bahan bakar, angka ini bergeser menjadi Gross Vehicle Weight (GVW) atau berat bruto.

Nah, selisih antara kapasitas maksimal (GVW) yang diizinkan dengan berat kosong (Curb Weight) inilah yang dapat disebut sebagai Payload, atau jatah muatan bersih yang boleh diangkut oleh setiap kendaraan pengangkut barang seperti truk.

Sementara itu, selain bobot total, teknisi juga sangat memperhatikan Axle Load atau beban sumbu yang terdapat pada setiap truk. Ini adalah distribusi tekanan yang diberikan oleh tiap as roda ke permukaan aspal.

Namun, penting untuk diperhatikan juga, pengaturan beban yang tidak merata pada sumbu roda dapat merusak sistem suspensi dan menjadi penyebab utama kegagalan pengereman di medan yang sulit.

Tak hanya itu, memahami kapasitas muatan kendaraan angkutan barang bukan hanya soal menaati aturan lalu lintas demi menghindari sanksi administratif, melainkan juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam beroperasi.

Dari sisi bisnis, muatan yang optimal adalah kunci efisiensi biaya operasional. Truk yang dipacu dengan beban yang pas akan mengonsumsi bahan bakar secara lebih terukur dan memperpanjang usia pakai komponen mesin serta ban.

Di sisi lain, isu Over Dimension Overload (ODOL) tetap menjadi tantangan besar. Truk  yang dipaksa mengangkut beban melampaui batas teknisnya sangat rentan terhadap kecelakaan fatal, seperti patah as roda, pecah ban, hingga kehilangan kendali kemudi.

Baca Juga: Awas! Ini Alasan Mesin Common Rail Truk Tambang Bisa Bikin Kantong Jebol Kalau Salah Rawat

Selain risiko keselamatan jiwa, kendaraan yang melebihi tonase juga dinilai menjadi penyumbang utama kerusakan jalan nasional, yang secara tidak langsung merugikan mobilitas publik secara luas.

Klasifikasi Armada dan Daya Angkutnya

Dunia logistik membagi armada darat ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan kekuatannya. Pada segmen Light Duty, kita mengenal kendaraan lincah seperti Pickup yang mampu membawa beban hingga 1,5 ton.

Di atasnya, terdapat varian Colt Diesel Engkel dengan konfigurasi empat roda untuk muatan sekitar 2 ton, serta versi Double yang memiliki enam roda dengan kapasitas melonjak hingga kisaran 4 sampai 6 ton.

Masuk ke kategori Medium Duty, pilihannya semakin beragam. Truk box sedang atau dump truck kelas menengah biasanya beroperasi dengan kapasitas mulai dari 5 hingga 20 ton, tergantung pada konfigurasi karoseri dan jumlah sumbu roda yang digunakan.

Puncak dari hierarki angkutan darat adalah Heavy Duty Truck. Armada tangguh seperti Trintin dan Tronton mendominasi jalur logistik berat dengan kemampuan angkut mencapai 28 ton. Sementara itu, untuk kebutuhan industri skala besar, Truk Trailer menjadi primadona. 

Baca Juga: Pusing Muatan Oversize? Ini Alasan Truk Flatbed Jadi Simbol Adaptabilitas Logistik Modern

Dengan mesin penarik (tractor head) yang kuat dan rangkaian sumbu roda yang banyak, trailer mampu mendistribusikan beban masif mulai dari 20 ton hingga melampaui angka 60 ton dalam sekali perjalanan.

Pemilihan jenis truk yang tepat bukan hanya soal volume barang, melainkan sinkronisasi antara berat muatan dengan spesifikasi teknis kendaraan. Ketepatan dalam menghitung tonase ini pada akhirnya akan menciptakan siklus logistik yang sehat, aman bagi pengemudi, dan berkelanjutan bagi infrastruktur publik.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa agar lebih cepat dan efektif dalam mendeteksi pelanggaran over dimension over load perlu melakukan pengawasan berbasis teknologi dan data secara digital.

“Saat ini pengawasan masih parsial dan konvensional, personil kami terbatas dan harus mengawasi sekian banyak kendaraan ODOL, kami akan maksimalkan pemanfaatan data yang ada di kementerian dan lembaga lainnya,” kata Aan dalam keterangannya dikutip hari ini, Rabu (15/4/2026).

Baca juga: Truk ODOL Masih Meresahkan, Kemenhub Tangani dari Hulu ke Hilir

Menurut Aan, pihaknya bersama kementerian dan lembaga lain seperti Korlantas Polri, Kementerian PU, BUJT, Kemenperin hingga Kemendag tengah melakukan transformasi pengawasan berbasis digital melalui integrasi data lintas stakeholders.

“Transformasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti kamera ETLE ataupun jembatan timbang Weigh in Motion (WIM) guna mempermudah proses pengawasan hingga penegakan hukum terhadap kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan,” ujanrnya.

Dengan adanya pengawasan berbasis teknologi, kata Aan nantinya pemilik barang maupun transporter juga bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran lebih dimensi dan lebih muatan tersebut.

Baca juga: Truk ODOL Masih Banyak Berkeliaran, Kemenhub Tindak 214.553 Kendaraan

“Selama ini kalau ada pelanggaran, pengemudi kerap jadi kambing hitam padahal ada pemilik barang atau pemilik kendaraan yang kalau mereka aware dengan keselamatan seharusnya tidak boleh memuat barang sebanyak itu,” ungkapnya.

Sistem pengawasan berbasis digital, lanjuta Aan mampu mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) karena akan mengurangi interaksi antara petugas dengan pengemudi di lapangan, dan pihaknya tegas terhadap pelanggaran tersebut.

“Kami juga tengah menjalankan masa transisi menuju penerapan Zero ODOL melalui sosialisasi dengan asosiasi pengemudi serta operator angkutan barang. Hal ini dilakukan agar seluruh pihak memahami kebijakan yang akan diterapkan serta mampu beradaptasi dengan pengawasan hingga penegakan hukum berbasis digital, sehingga harapannya target Zero ODOL 2027 dapat tercapai,” tambahnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa banyak yang melihat masalah truk ODOL hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, tetapi kita harus melihat ini sebagai persoalan keselamatan yang perlu ditangani dari hulu ke hilir karena ada ekosistem angkutan logistik di dalamnya.

“Diperlukan komitmen dari seluruh pihak baik dari kementerian dan lembaga, operator angkutan logistik, hingga masyarakat untuk merealisasikan Zero ODOL 2027,” kata Aan dalam keterangannya dikutip hari ini, Senin (13/4/2026).

Baca juga: Truk ODOL Masih Banyak Berkeliaran, Kemenhub Tindak 214.553 Kendaraan

Menurut Aan, saat ini semua stakeholder yang terlibat tengah memproses langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam ekosistem angkutan logistik, agar masalah truk lebih dimensi dan muatan dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Sebenarnya kita sudah punya roadmap atau rencana aksi tidak hanya dari sisi pengawasan dan penegakan hukum tapi semua yang terlibat dalam ekosistem ini, mulai dari kesejahteraan para pengemudi sedang disusun oleh kementerian terkait,” ujarnya.

Masalah regulasi, kata Aan, sedang berproses di DPR dan sedang diperbaiki untuk disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem angkutan logistik saat ini, seperti pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang mematuhi dan yang melanggar.

Baca juga: Berlaku Mulai 2 Januari 2026, Kemenhub Berlakukan SIM PKB Fullcycle untuk Kendaraan Niaga

“Dari sisi pengawasan, pemerintah juga perlu terlibat sejak awal untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis hingga nantinya bisa menerapkan penegakan hukum yang lebih konsisten. Pengawasan harus dimulai dari titik pemuatan barang, lalu diperkuat dengan deteksi digital di jalan, integrasi data, dan penegakan hukum,,” ujarnya.

Penanganannya menyeluruh dari hulu ke hilir, lanjut Aan bukan sekadar menindak tetapi menata ekosistemnya. Dengan roadmap dan sistem yang sedang dibangun, nantinya tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke pengemudi, tapi juga operator atau pemilik barang juga dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

“Oleh karena itu, dengan adanya rencana aksi yang menyeluruh serta kolaborasi semua kementerian, lembaga, hingga stakeholder yang terlibat dalam ekosistem angkutan logistik, Aan pun optimistis target Zero ODOL 2027 dapat direalisasikan,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi para operator angkutan barang yang telah mendukung dan mematuhi kebijakan pengaturan operasional distribusi logistik.

“Mari kita sama-sama wujudkan keselamatan bersama, kami juga menertibkan kendaraan yang melakukan pelanggaran. Pengawasan dilakukan melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di Indonesia,” kata Aan, Minggu (5/4/2026).

Baca juga: Kemenhub Larang Operasional 7.131 Unit Bus Selama Periode Lebaran 2026

Menurut Aan, dari jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ditemukan sebanyak 214.553 yang terdiri dari pelanggaran daya angkut sebanyak 104.043 kendaraan (48,49%), pelanggaran dimensi sebanyak 5.785 kendaraan (2,70%), pelanggaran dokumen sebanyak 104.011 kendaraan (48,48%), pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 4 kendaraan dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 710 kendaraan (0,33%).

“Pada tahun ini dari tanggal 1 Januari hingga 3 April tercatat sebanyak 606.799 kendaraan telah diperiksa. Dari angka tersebut sejumlah 157.821 kendaraan atau sekitar 26,01 persen melakukan pelanggaran. Sementara 448.978 kendaraan lainnya atau 73,99 persen dinyatakan tidak melanggar,” ujarnya.

Pada masa sosialisasi, kata Aan menuju Zero ODOL 2027 ini, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Penindakan yang dilakukan di antaranya pemberian peringatan sebanyak 45.545 kendaraan (92,94%), sanksi tilang sebanyak 1.924 kendaraan (3,93%), sanksi tilang kepolisian pada 1 kendaraan dan tilang UPPKB lainnya sebanyak 1.533 (3,13%).

Baca juga: Kemenhub Uji Coba Penindakan Truk ODOL di Lima Lokasi

“Dari hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat lima komoditi muatan angkutan barang dengan pelanggaran tertinggi di antaranya barang campuran sebanyak 10.833 kendaraan, Pasir sebanyak 9.760 kendaraan, barang paket sebanyak 8.702 kendaraan, perkebunan sebanyak 5.397 kendaraan, dan semen sebanyak 4.234 kendaraan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Aan menjelaskan, sebanyak lima perusahaan dengan pelanggar tertinggi yaitu PT. SIL sebanyak 508 kendaraan, PT. IP dengan 464 kendaraan, CV. JK sebanyak 382 kendaraan, PT. SA sebanyak 363 kendaraan dan PT. SBJ dengan 363 kendaraan.

“Ke depan, menuju Zero ODOL 2027 akan dilakukan percepatan perbaikan dan optimalisasi sistem Jembatan Timbang Online (JTO) dan Weigh In Motion (WIM) di UPPKB untuk meningkatkan kualitas pengawasan serta meningkatkan kepatuhan administrasi melalui integrasi data pengawasan dan penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait,” imbuhnya.