“Pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 1 Maret 2026 secara online melalui laman nusantara.kemenhub.go.id. Pendaftaran akan ditutup ketika seluruh kuota telah terpenuhi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan dalam keterangannya dikutip hari ini, Senin (2/3/2026).

Menurut Aan, program mudik gratis angkutan jalan tahun ini dibuka ke 34 kota tujuan di 10 provinsi di antaranya Palembang, Lampung, Bengkulu, Padang, Medan, Aceh, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan, Semarang, Solo serta Yogyakarta.

Baca juga: Kemenhub Uji Coba Penindakan Truk ODOL di Lima Lokasi

Kemudian juga melayani Wonogiri, Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Demak, Boyolali, Klaten, Pati, Blora, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, Jepara, Sragen, Madiun, Surabaya, Tuban, Malang dan Tulungagung.

“Selain itu, kami juga menyediakan 8 unit truk pengangkutan sepeda motor diperuntukkan bagi pemudik yang akan pulang kampung dengan sepeda motor. Sejumlah truk tersebut mampu menampung 240 unit sepeda motor,” ujarnya.

Sementara untuk arus balik diberangkatkan dari 12 kota di 8 provinsi di antaranya Kuningan, Madiun, Surabaya, Palembang, Padang, Medan, Aceh, Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan Purwokerto.

Baca juga: Dukung Keselamatan Para Siswa, Kemenhub Bagikan 150 Bus Sekolah untuk Pemerintah Daerah

Lebih lanjut Aan mengungkapkan bahwa waktu keberangkatan arus mudik terbagi menjadi tiga hari di lima lokasi yakni di tanggal 16 Maret 2026 dari Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, tanggal 17 Maret 2026 dari Terminal Jatijajar Depok dan Terminal Pulogebang Jakarta.

“Sedangkan, di tanggal 18 Maret 2026 akan ada pemberangkatan dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta dan Terminal Poris Plawad Tangerang. Untuk bus pada arus balik, keberangkatan dilakukan pada tanggal 25 Maret 2026 dari Terminal Bulupitu Purwokerto, dan Terminal Mangkang Semarang,” ungkapnya.

Kemudian, kata Aan, keberangkatan arus balik juga dari Terminal Giwangan Yogyakarta, Terminal Tirtonandi Solo, Terminal Giri Adipura Wonogiri, Terminal Kertawangunan Kuningan, Terminal Purboyo Madiun, Terminal Bungurasih Surabaya, Terminal Alang-Alang Lebar Palembang, Terminal Anak Air Padang, Terminal Amplas Medan dan Terminal Batoh Aceh.

Baca juga: Berlaku Mulai 2 Januari 2026, Kemenhub Berlakukan SIM PKB Fullcycle untuk Kendaraan Niaga

Untuk penyerahan sepeda motor pada arus mudik, lanjut Aan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2026 di Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan dan akan diberangkatkan pada tanggal 16 Maret 2026 malam hari dari lokasi yang sama.

“Kami juga memastikan bus – bus mudik gratis yang akan diberangkatkan telah melaksanakan inspeksi keselamatan atau rampcheck. Hal ini dilakukan untuk memastikan dan menjamin kondisi bus dan pengemudi dalam keadaan prima sehingga diharapkan seluruh penumpang dapat sampai di kampung halaman dengan selamat dan nyaman,” imbuhnya.

Pengalokasian bus ini telah sesuai dengan arahan Presiden, serta wujud komitmen pemerintah dalam menjamin tersedianya layanan transportasi publik yang lebih luas sekaligus mendukung pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengatakan, pengalokasian tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2025 tentang Alokasi Bantuan Bus Sekolah Ukuran Kecil Pada Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: Kembangkan Versi Khusus, Mitsubishi Xforce Mulai Dijual di Taiwan

“Kami ingin memastikan para siswa mendapat akses transportasi laik dan aman sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan optimal,” kata Dudy dalam keterangannya dikutip hari ini, Senin (12/1/2026).

Menurut Dudy dari 150 unit bus, 28 unit diantaranya dialokasikan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, yang merupakan program prioritas Presiden untuk memberikan akses pendidikan gratis yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia.

“Alokasi bus sekolah rakyat dilakukan secara proporsional di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa dan DIY, Kalimantan, Sulawesi, NTB, hingga Maluku, bus ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah terutama untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat dan meningkatkan akses pendidikan yang aman dan terjangkau bagi peserta didik,” ujarnya.

Baca juga: Faktor yang Sebabkan Baterai Mobil Hybrid Cepat Aus

Secara keseluruhan, sebanyak 60 unit bus diserahkan kepada pemerintah daerah. Sementara 90 unit lainnya dialokasikan langsung kepada lembaga pendidikan di berbagai daerah. Selain dapat mendukung mobilitas para siswa dan operasional Sekolah Rakyat, adanya bus sekolah diharapkan dapat memberikan pemahaman budaya keselamatan berlalu lintas pada peserta didik.

“Kami berharap dengan adanya bantuan bus sekolah ke beberapa pemerintah daerah provinsi, dapat meningkatkan kesadaran dan pemaham peserta didik tentang transportasi yang berkeselamatan,” ucap tambah Dudy.

Selain memberikan perjalanan yang selamat, aman dan nyaman bagi masyarakat, program mudik gratis dari Kemenhub ini sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengatakan, program mudik gratis merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung mobilitas masyarakat di momen penting akhir tahun.

Baca juga; Varian Baru Mitsubishi Fuso Fighter X FN 61 FSL untuk Kebutuhan Logistik, Sasis Lebih Panjang Muatan Lebih Banyak

“Kami ingin setiap masyarakat bisa mudik dengan selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Program mudik gratis ini adalah bukti nyata kehadiran negara untuk rakyat. Kami berharap, program ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pribadi selama libur akhir tahun,” kata Dudy.

Menurut Dudy, Program mudik gratis tahun ini rencananya akan melibatkan tiga moda transportasi utama yakni moda darat, laut, dan kereta api. Untuk moda angkutan darat, Kemenhub menyiapkan 70 unit bus dengan kapasitas sekitar 3.080 penumpang.

Baca juga: Bus Jawara Kota Tangerang Bisa Dipinjam, Begini Caranya

“Untuk masyarakat yang menggunakan bus akan diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulogebang Jakarta menuju sepuluh kota tujuan di Jawa, antara lain Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Malang. Selain penumpang, program ini juga memfasilitasi pengiriman sepeda motor gratis sebanyak dua unit truk, dengan rute Jakarta–Semarang–Solo dan Jakarta–Semarang–Yogyakarta,” ujarnya.

Dudy menambahkan bahwa informasi lanjutan terkait mudik gratis ini seperti jadwal keberangkatan, rute, serta mekanisme pendaftaran mudik gratis akan segera diumumkan Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Rute Baru Damri Pontianak-Palangkaraya Langsung Tanpa Transit

Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan mengungkapkan bahwa arah kebijakan ini menekankan pentingnys transformasi digital, peningkatan keselamatan serta tata kelola berbasis data untuk penyelenggaraan transportasi darat dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

“Pemanfaatan teknologi dan data yang terintegrasi memungkinkan kita memperkuat tata kelola, meminimalkan potensi manipulasi, serta meningkatkan koordinasi antar-instansi,” kata Toni dikutip hari ini, Selasa (25/11/2025).

Baca juga: Kemenhub Sediakan 70 Unit Bus Mudik Gratis Saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026

Menurut Toni langkah ini merupakan wujud komitmen Kemenhub untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni keselamatan.

Dalam hal ini, kata Toni, Ditjen Perhubungan Darat memegang peranan penting, khususnya dalam penguatan sistem penimbangan kendaraan bermotor sebagai garda terdepan dalam pengawasan kendaraan angkutan barang dan pengendalian kendaraan ODOL.

“Transformasi sistem penimbangan ini juga melalui pengembangan pengawasan dengan modernisasi peralatan yang terintegrasi dengan sistem digital seperti Jembatan Timbang Online (JTO), Weigh in Motion (WIM), BLUe, dan ETLE, yang menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pengawasan berbasis data nasional,” ujarnya.

Baca juga: Truk ODOL Bikin Resah, Kemenhub Sebut Penanganan Tak Bisa Ditunda Lagi

Sejak Januari sampai Oktober 2025, UPPKB telah memeriksa 2,32 juta kendaraan, atau sekitar 3,74 persen dari LHR kendaraan barang. Meskipun masih dibawah target RAN ZERO ODOL yakni sebesar 6%.

“Kemenhub tengah menyiapkan langkah percepatan melalui peningkatan keandalan peralatan, perbaikan data dan penguatan SDM pada titik-titik pengawasan,” ungkap Toni.

]]> https://mobilkomersial.com/2025/11/25/atasi-kendaraan-odol-kemenhub-maksimalkan-pegawasan-jembatan-timbang/feed/ 0 https://mobilkomersial.com/2024/07/10/kemenhub-periksa-388-bus-pariwisata-saat-libur-sekolah-masih-ditemukan-pelanggaran/ https://mobilkomersial.com/2024/07/10/kemenhub-periksa-388-bus-pariwisata-saat-libur-sekolah-masih-ditemukan-pelanggaran/#respond Wed, 10 Jul 2024 06:49:51 +0000 https://mobilkomersial.com/?p=18348 MobilKomersial.com — Pada musim libur panjang sekolah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 388 unit bus pariwisata di seluruh wilayah di Indonesia.

“Di masa libur sekolah dari tanggal 22 Juni sampai 6 Juli kemarin setiap akhir pekan kami terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan bus pariwisata yang beroperasi di jalan. Dari 388 unit bus yang diperiksa ditemukan sebanyak 198 armada bus melakukan pelanggaran,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Risyapudin Nursin, Selasa (9/7/2024).

Baca juga:  Damri Catat Peningkatan 15 Persen Jumlah Penumpang Saat Libur Sekolah

Menurut Risyapudin, pelanggaran yang dilakukan di antaranya adalah sebanyak 11 bus tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, 104 bus tidak memenuhi aspek administrasi perizinan dan sebanyak 83 kendaraan tidak memenuhi aspek administrasi perizinan dan persyaratan laik jalan.

“Ke depannya hal ini terus menjadi perhatian kami beserta seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal penegakkan hukum kami bekerja sama dengan pihak kepolisian dan tidak ragu untuk menindak tegas Perusahaan Otobus (PO) maupun pengemudi yang lalai terhadap ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Bersamaan dengan kegiatan pengawasan ini, kata Risyapudi, juga dilakukan sosialisasi kepada para pengusaha bus pariwisata, pengemudi, serta para penumpang atau pengguna jasa terkait penggunaan aplikasi Mitra Darat dan website mitradarat.dephub.go.id sebagai salah satu media pengecekan izin dan kelaikan armada bus.

Baca juga: Resahkan Masyarakat, PO SAN Minta Pemerintah Bantu Berantas Penipuan Tiket Bus

“Kini dengan adanya teknologi sudah semakin memudahkan kita untuk membantu melakukan pengecekan kondisi armada bus baik atau tidak untuk digunakan dan sebaiknya para pengguna jasa tidak tergiur dengan harga yang murah,” ungkapnya.

Sebagai informasi, kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penegakkan hukum terhadap bus-bus pariwisata akan terus dilakukan setiap akhir pekan di lokasi-lokasi wisata dan juga Rest Area bersama dengan Dinas Perhubungan setempat, PT. Jasa Raharja, kepolisian daerah dan juga Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai perpanjangan tangan Ditjen Perhubungan Darat di daerah.

“Saya berharap semua stakeholders dalam hal ini dapat terus bersinergi dan berkolaborasi melakukan pengawasan dan penegakkan hukum yang tegas namun juga secara humanis,” imbuhnya.

Baca juga: Pemasangan Pre Filter Kit di Isuzu Traga Cegah Mesin dari Kontaminasi Bahan Bakar

“Kita lihat kondisi Terminal Cicaheum Bandung saat ini kurang representatif. Oleh karenanya, saya minta kepada Pemda Jabar untuk menyerahkan aset (Terminal Cicaheum) kepada Kementerian Perhubungan agar kami segera merencanakan,” kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam keterangannya, dikutip hari ini Senin (5/2/2024).

Saat ini, kata Budi, kondisi jalan di Kota Bandung sangat macet karena banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap terminal yang kurang baik seperti kondisi yang kumuh dan banyak preman.

Baca juga: Angkutan Barang Kembali Dibatasi Saat Libur Panjang

“Karena itu, Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Bandung harus proaktif menindaklanjuti program revitalisasi ini. Sebab jika tidak, dana yang sudah disiapkan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Dengan dilakukannya revitalisasi, lanjut Budi, terminal akan memiliki pelayanan yang lebih baik, sehingga diharapkan masyarakat mau datang ke terminal dan beralih menggunakan transportasi umum.

Baca juga: Utamakan Keselamatan, Pakai Minyak Rem DOT 3 Atau DOT 4?

“Di kota Bandung terdapat dua terminal tipe A yang melayani angkutan antar kota antar provinsi yaitu Terminal Leuwipanjang dan Cicaheum. Terminal Leuwipanjang melayani rute dari Bandung dan ke arah Barat seperti di antaranya ke Jakarta, hingga Sumatera. Sementara Terminal Cicaheum melayani rute dari Bandung ke arah timur seperti di antaranya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ungkapnya.

Budi juga menyebutkan, dengan adanya program revitalisasi terminal di Kota Bandung, paling tidak nantinya akan ada 20 rute yang melintas di wilayah tersebut dan tentu ini akan mengurangi tingkat kemacetan di Kota Bandung.

Baca juga: PO Yoanda Prima Tambah 2 Bus Baru Pakai Sasis Hino

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa salah satu penyebab tidak efisiensinya kinerja angkutan barang, khususnya di Indonesia yaitu masih didominasi melalui jalan atau darat.

Baca Juga: Naik Bus Batik Solo Trans , Menhub Minta Masyarakat Terus Gunakan Angkutan Umum

Menurut Data Badan Pusat Statistik tahun 2019, moda share angkutan barang melalui angkutan jalan sebesar 87,57%, angkutan laut sebesar 12,16%, angkutan perkeretaapian sebesar 0,26%, dan sisanya terbagi dalam angkutan udara serta angkutan sungai dan penyeberangan.

“Dominasi ini menyebabkan sejumlah masalah di antaranya yaitu tingginya angka kecelakaan, kemacetan, Over Dimension Overload (ODOL), kerusakan infrastruktur jalan, dan polusi udara,” ungkapnya mengutip siaran resminya, Senin (7/8/2023).

Oleh karenanya, lanjut Kemenhub, pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu bersungguh-sungguh memperbaiki tingkat keselamatan dan kinerja angkutan barang, baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, infrastruktur, dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Permasalahan angkutan barang seperti ODOL, tingginya angka kecelakaan dan kriminalitas, kemacetan, kerugian ekonomi, efisiensi perjalanan, dan lain sebagainya adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Perhubungan,” ucapnya.

Baca Juga: Banyak Pengguna Mobil Listrik, PLN Sebut Pemasangan Home Charging Meningkat

Adapun sejumlah strategi penanganan permasalahan angkutan barang yang telah disiapkan oleh Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat, diantaranya:

1. Mewajibkan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (SMKPAU) khususnya angkutan barang.

2. Mendorong integrasi multimoda untuk mengurangi beban jalan dalam transportasi barang.

3. Mensubsidi angkutan barang perintis melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mendukung program tol laut.

4. Pengembangan sistem dan aplikasi perizinan Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM V.2).

5. Peningkatan kualitas SDM angkutan barang berbahaya, peningkatan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor, serta menyusun spesifikasi teknis kendaraan barang yang efisien yaitu muatan besar, tidak merusak jalan, dan kecepatan memenuhi syarat minimum jalan tol.

Baca Juga: Jasa Marga Catat Peningkatan Volume Lalu Lintas Hingga 3,47 Juta Kendaraan Usai Covid-19

Selain itu, Kemenhub juga melakukan upaya lainnya khusus untuk menangani angkutan barang ODOL, di antaranya pengawasan dan penegakkan hukum ODOL melalui tilang, transfer muatan, normalisasi kendaraan, serta penindakan penyidikan.

Kemudian, mewajibkan penggunaan bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor, mendorong implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, serta membangun kemitraan terkait peningkatan aspek keselamatan.

“Layanan transportasi yang andal semakin menjadi tuntutan di tengah persaingan global. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia saat ini masih menghadapi tantangan dalam penataan transportasi khususnya angkutan barang,” tegas Kemenhub.

Baca Juga: Fuso Driver Gathering 2023 Berlanjut ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, 200 Pengemudi Truk Belajar Teknik Aman Berkendara

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemudian meninjau dua Terminal Tipe A di Jawa Timur yang tengah dilakukan revitalisasi yaitu Terminal Tamanan di Kediri dan Terminal Purabaya (Bungurasih) di Surabaya.

“Tujuannya adalah menjadikan pelayanan terminal sekelas bandara, sehingga dapat meningkatkan minat dan menumbuhkan budaya masyarakat menggunakan angkutan massal seperti bus dan angkutan jalan lainnya,” kata Budi.

Baca juga: Karoseri Tentrem Beri Kode Rilis Bodi Baru di GIIAS 2023

Revitalisasi terminal, kata Budi dilakukan dengan konsep mixed use, yaitu dengan menambah fasilitas lain seperti gedung serbaguna, hotel, area komersial dan kuliner bagi para pelaku UMKM sehingga menjadikan terminal memiliki tiga fungsi utama, meliputi sebagai tempat naik turun penumpang bus, pendorong, serta penggerak perekonomian daerah dan juga sebagai pusat kegiatan sosial, seni dan budaya.

“Karena ini sudah dilimpahkan ke pemerintah pusat, kami mengalokasikan APBN untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Selain menggunakan APBN, kami juga mengajak partisipasi pihak swasta nasional maupun asing untuk turut berinvestasi mengembangkan terminal ini,” ujarnya.

Budi meminta kepada jajarannya dan juga jajaran pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian untuk turut mendukung agar fungsi terminal yang sudah direvitalisasi lebih optimal.

“Sehingga kita harus mengkonsolidasi pool-pool bus yang ada di luar terminal. Jangan ada lagi terminal bayangan, sehingga terminal yang ada memang maksimal untuk digunakan,” ungkapnya.

Baca juga: Fuso Driver Gathering 2023 Berlanjut ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, 200 Pengemudi Truk Belajar Teknik Aman Berkendara

Melalui revitalisasi ini, lanjut Budi dapat memberikan pelayanan angkutan jalan baik AKAP, AKDP, dan angkutan jalan lainnya yang nyaman dan aman, sehingga masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi untuk melakukan mobilitasnya baik di dalam kota maupun luar kota.

Pembangunan Terminal Tamanan di Kediri terbagi dalam III tahap yaitu tahap I pada 2020 dengan biaya Rp12,5 miliar, tahap II pada 2021 dengan biaya Rp 7,6 miliar, serta tahap III pada 2022 dengan biaya sebesar Rp4,85 miliar. Layanan Terminal Tamanan akan dioptimalkan kembali setelah pembangunan Jembatan Bandar Ngalim selesai dilakukan pada pertengahan tahun ini.

Kemudian, Terminal Purabaya juga sedang dalam proses revitalisasi mulai Maret hingga Desember 2023. Saat ini, revitalisasi yang dilakukan berupa perbaikan jalan akses keluar dan masuk terminal. Pada 2022 anggaran untuk revitalisasi Terminal Purabaya berjumlah Rp4 miliar, kemudian pada 2023 sebesar Rp30 miliar.

Baca juga: Belum Lama Meluncur, New XL7 Hybrid Pimpin Penjualan Mobil Penumpang Suzuki Selama Juni 2023

Direktur Angkutan Jalan, Suharto mengatakan bahwa layanan Buy The Service (BTS) bagi golongan pelajar/mahasiswa, lansia, dan disabilitas sebelumnya gratis, namun akan segera dikenakan tarif khusus.

“Kami saat ini akan menetapkan perubahan tarif untuk 3 golongan khusus pada layanan Angkutan Perkotaan BTS di 10 kota. Ketiga golongan khusus tersebut yakni pelajar atau mahasiswa, lansia di atas 60 tahun, dan penyandang disabilitaskata Suharto dalam keterangannya.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi Naik

Ke 10 kota tersebut, kata Suharto yakni Solo, Surabaya, Bandung, Banyumas, Makassar, Banjarmasin, Yogyakarta, Denpasar, Medan, dan Palembang.

“Tarif khusus ini nantinya akan berlaku dalam waktu dekat. Saat ini kami tengah mematangkan regulasi teknis yang akan mengatur ketentuan tarif khusus tersebut. Oleh karena itu saat ini kami sedang menyosialisasikan agar masyarakat yang termasuk dalam 3 golongan khusus tersebut dapat mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan manfaat berupa tarif khusus saat menggunakan Teman Bus,” ujarnya.

Adapun tarif yang saat ini berlaku untuk penumpang umum angkutan perkotaan BTS Teman Bus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 55 Tahun 2023 di mana tarif berkisar antara Rp 3.600 hingga Rp 6.200.

Baca juga: Ramaikan IIMS Surabaya 2023, Chery Omoda 5 Berhasil Jadi Daya Tarik Masyarakat Urban Modern

“Tarif untuk 3 golongan khusus ini mendapatkan subsidi dari pemerintah hingga 2 kali, subsidi pertama diberikan untuk tarif yang berlaku sesuai PMK 55 Tahun 2023 dan subsidi berikutnya diberikan kepada 3 golongan khusus. Kemudian tarif untuk 3 golongan khusus lebih murah dibandingkan tarif yang ada di dalam PMK,” ungkapnya.

Untuk bisa mendapatkan tarif khusus ini lanjut Suharto, para pelajar, mahasiswa, lansia dan disabilitas dapat melakukan pendaftaran dengan 2 cara yaitu secara online maupun datang ke kantor Dinas Perhubungan setempat untuk mengaktifkan kartu uang elektroniknya.

Kemudian dengan adanya tarif terintegrasi, maka pada saat penumpang pindah bus, tidak perlu membayar lagi selama periode tertentu.

“Pemda di kota Indonesia lainnya juga kami harapkan dapat memberikan subsidi angkutan umum seperti pemerintah Provinsi Aceh, Pemkot Pekanbaru, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov D.I. Yogyakarta, Pemkot Semarang, dan Pemprov Jatim,” tambahnya.

Suharto menambahkan kebijakan pemberlakuan tarif khusus tersebut telah melalui sejumlah pertimbangan dan memerhatikan peraturan Kementerian Keuangan terkait subsidi operasional angkutan perkotaan.

Baca juga: DHL Penuhi Seluruh Kebutuhan Logistik F1 Dengan Truk Berbahan Bakar Nabati

“Sesuai prediksi, puncak arus balik kedua jatuh pada hari Minggu kemarin dan lonjakannya masih akan tinggi hingga Senin hari ini,” ungkap Adita Irawat selaku Juru Bicara Kemenhub mengutip keterangan resminya pada Selasa (2/5/2023).

Baca Juga: Jasa Marga Catat 1 Juta Lebih Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Mudik Lebaran

Pada Posko Angkutan Lebaran Terpadu tahun ini, titik pergerakan penumpang dan kendaraan dipantau dari 111 terminal, 18 pelabuhan penyeberangan, 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, 13 daop/divre perkeretaapian, 42 gerbang tol, dan 20 ruas jalan arteri.

Adapun pergerakan penumpang terbesar pada H+7 didominasi oleh penumpang angkutan udara, yaitu sebanyak 288.633 atau 29,52% dari total pengguna angkutan umum. Disusul oleh angkutan penyeberangan 215.339 orang (22,02%), angkutan jalan (AKAP) 214.941 orang (21,983%), angkutan kereta api 174.941 orang (17,90%), dan angkutan laut 83.848 orang (8,58%).

Sementara itu, jumlah penumpang angkutan umum secara kumulatif mulai H-8 s.d H+7 mencapai 14.722.305 orang. Jumlah ini meningkat 7,18% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 lalu sebesar 13.735.773 orang.

Baca Juga: 5.544 Pemudik Nikmati 126 Bus Balik Gratis dari Kemenhub

Jumlah penumpang angkutan udara menjadi yang tertinggi, yaitu sebanyak 4.151.238 orang, kemudian disusul angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) sebesar 3.622.015 orang, angkutan jalan 2.998.921 orang, angkutan kereta api 2.712.971 orang, dan angkutan laut 1.226.005 orang.

Pada masa arus mudik yang dipantau mulai H-8 s.d H1 Lebaran, jumlah pengguna angkutan umum mencapai 7.347.537 orang. Sedangkan pada masa arus balik yang dipantau mulai H2 s.d H+7 Lebaran jumlahnya mencapai 7.770.234 orang. Terdapat selisih 422.697 orang atau 5,75% lebih banyak pada masa arus balik dibanding arus mudik.

Baca Juga: Faktor yang Menyebabkan Mobil Kehilangan Tenaga Saat Mesin Panas