Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi para operator angkutan barang yang telah mendukung dan mematuhi kebijakan pengaturan operasional distribusi logistik.

“Mari kita sama-sama wujudkan keselamatan bersama, kami juga menertibkan kendaraan yang melakukan pelanggaran. Pengawasan dilakukan melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di Indonesia,” kata Aan, Minggu (5/4/2026).

Baca juga: Kemenhub Larang Operasional 7.131 Unit Bus Selama Periode Lebaran 2026

Menurut Aan, dari jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ditemukan sebanyak 214.553 yang terdiri dari pelanggaran daya angkut sebanyak 104.043 kendaraan (48,49%), pelanggaran dimensi sebanyak 5.785 kendaraan (2,70%), pelanggaran dokumen sebanyak 104.011 kendaraan (48,48%), pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 4 kendaraan dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 710 kendaraan (0,33%).

“Pada tahun ini dari tanggal 1 Januari hingga 3 April tercatat sebanyak 606.799 kendaraan telah diperiksa. Dari angka tersebut sejumlah 157.821 kendaraan atau sekitar 26,01 persen melakukan pelanggaran. Sementara 448.978 kendaraan lainnya atau 73,99 persen dinyatakan tidak melanggar,” ujarnya.

Pada masa sosialisasi, kata Aan menuju Zero ODOL 2027 ini, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Penindakan yang dilakukan di antaranya pemberian peringatan sebanyak 45.545 kendaraan (92,94%), sanksi tilang sebanyak 1.924 kendaraan (3,93%), sanksi tilang kepolisian pada 1 kendaraan dan tilang UPPKB lainnya sebanyak 1.533 (3,13%).

Baca juga: Kemenhub Uji Coba Penindakan Truk ODOL di Lima Lokasi

“Dari hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat lima komoditi muatan angkutan barang dengan pelanggaran tertinggi di antaranya barang campuran sebanyak 10.833 kendaraan, Pasir sebanyak 9.760 kendaraan, barang paket sebanyak 8.702 kendaraan, perkebunan sebanyak 5.397 kendaraan, dan semen sebanyak 4.234 kendaraan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Aan menjelaskan, sebanyak lima perusahaan dengan pelanggar tertinggi yaitu PT. SIL sebanyak 508 kendaraan, PT. IP dengan 464 kendaraan, CV. JK sebanyak 382 kendaraan, PT. SA sebanyak 363 kendaraan dan PT. SBJ dengan 363 kendaraan.

“Ke depan, menuju Zero ODOL 2027 akan dilakukan percepatan perbaikan dan optimalisasi sistem Jembatan Timbang Online (JTO) dan Weigh In Motion (WIM) di UPPKB untuk meningkatkan kualitas pengawasan serta meningkatkan kepatuhan administrasi melalui integrasi data pengawasan dan penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait,” imbuhnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan persoalan truk ODOL bukan hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang membahayakan masyarakat.

Baca juga: Truk ODOL Bikin Resah, Kemenhub Sebut Penanganan Tak Bisa Ditunda Lagi

“Kita ini sudah gila-gilaan membangun jalan. Biasanya anggaran pembangunan jalan hanya Rp400 miliar sampai Rp800 miliar, sekarang kita naikkan menjadi Rp3 triliun. Tapi masa tiap tahun uang rakyat kita habiskan untuk memperbaiki jalan yang rusak karena truk kelebihan muatan,” kata Dedi, Jumat (31/10/2026).

Menurut Dedi, kebijakan larangan truk ODOL melintas di wilayah Provinsi Jawa Barat yang bakal diterapkan 2 Januari 2026 ini merupakan langkah untuk menciptakan keadilan ekonomi di Jawa Barat.

“Saya mau bersikap bijak, artinya ekonomi ini tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, sehingga ada keadilan,” ujarnya.

Baca juga: Wujudkan Zero ODOL, Kesejahteraan Sopir Truk juga Perlu Diperhatikan

Sementara itu Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jam Operasional Kendaraan Berat. Aturan tersebut membatasi jam operasional kendaraan bertonase besar.

“Para pengusaha itu dengan mereka mengganti armadanya menjadi kendaraan yang lebih kecil, aktivitas pengangkutan justru bisa lebih maksimal tanpa melanggar ketentuan jam operasional,” ungkapnya.

Baca juga: Truk ODOL Bikin Resah, Kemenhub Sebut Penanganan Tak Bisa Ditunda Lagi

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan bahwa kendaraan ODOL menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan fatal di jalan raya, selain juga berdampak pada percepatan kerusakan jalan nasional dan daerah. Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan soal teknis, melainkan soal komitmen seluruh pihak, termasuk negara.

“Penertiban overdimensi ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak Undang-Undang Lalu Lintas disahkan pada 2009, upaya menyeluruh belum berjalan secara komprehensif. Maka dari itu, Korlantas Polri bersama seluruh pemangku kepentingan baik kementerian, lembaga, pakar transportasi, dan akademisi saat ini tengah merumuskan strategi penertiban yang terintegrasi,” kata Agus dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Baca juga: Risiko yang Bakal Terjadi Jika Nekat Menggunakan Truk ODOL di Jalan Raya

Menurut Agus, pentingnya pendekatan multi-sektoral dalam penanganan kendaraan ODOL. Aspek logistik, transportasi, hingga ekonomi perlu diperhatikan, tetapi keselamatan jiwa tetap menjadi prioritas utama.

“Negara harus hadir. Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi. Tahun 2024 saja, tercatat sebanyak 26.800 orang meninggal dunia. Jika salah satu penyebabnya adalah kendaraan overdimensi dan overload, tentu harus segera kita tertibkan,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari strategi, kata Agus, penindakan akan dilakukan secara bertahap. Mulai dari sosialisasi melalui pemasangan stiker peringatan dan pendekatan digital, hingga normalisasi dan penegakan hukum.

Baca juga: Pemkab Tangerang Operasikan Empat Bus Sekolah Gratis, Simak Rute yang Dilewati

“Ini semua bagian dari transformasi digital dan tata kelola transportasi yang lebih baik. Kita sedang menuju program zero over dimensi dan over load untuk menekan angka kecelakaan akibat kendaraan overdimensi dan overload,” imbuhnya.

Dalam rentang waktu 1 hingga 30 Juni 2025, lanjut Agus pihaknya bersama dinas perhubungan daerah telah melakukan pendataan kendaraan yang diduga melanggar dimensi dan beban angkut. Data tersebut akan diintegrasikan dalam satu basis bersama Kementerian Perhubungan untuk menyusun langkah strategis ke depan.

“Negara tidak bangga menindak. Tapi jika pelanggaran tetap terjadi, maka penegakan hukum adalah pilihan terakhir yang harus dilakukan demi keselamatan masyarakat,” tambahnya.

Baca juga: Damri Berikan Potongan Harga Tiket Bus AKAP Rp 50.000 Selama Satu Bulan

Kendaraan yang telah dirancang dengan spesifikasi dari pabrikan itu justru diakali dengan menambah dimensi atau ukuran serta memuat kapasitas yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dengan tujuan mempertebal keuntungan pihak tertentu.

Kendaraan yang keluar dari pabrik telah dirancang memiliki kemampuan yang telah disesuaikan dengan spesifikasi dan daya kendaraan tersebut. Apabila jumlah muatan melebihi kapasitas, dan dimensi kendaraan tersebut dimodifikasi, maka akan banyak risiko yang mengintai.

Berdasarkan keterangan yang diunggah oleh Kementerian Perhubungan berikut ini adalah beberapa risiko yang ditimbulkan akibat kendaraan ODOL:

1. Memperpendek usia kendaraan. Muatan yang berlebih otomatis akan meningkatkan beban kendaraan yang berdampak pada masa pakai suku cadang kendaraan yang lebih singkat. As roda dan suspensi, merupakan salah satu suku cadang yang paling sering rusak ketika kendaraan membawa muatan berlebih.

Baca juga: Pemkab Tangerang Operasikan Empat Bus Sekolah Gratis, Simak Rute yang Dilewati

2. Konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Pabrikan telah merancang kendaraannya seefisien mungkin, namun hal tersebut akan sia-sia jika muatan atau dimensi kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga mengakibatkan konsumsi bahan bakar yang berlebih.

3. Menjadi salah satu penyebab kecelakaan yang menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa. Ketentuan dimensi dan jumlah berat yang diizinkan pada suatu kendaraan telah disesuaikan dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrikan kendaraan. Berat yang berlebih dapat mengakibatkan kinerja rem semakin barat bahkan tidak berfungsi hingga menyebabkan kecelakaan fatal.

4. Dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan. Kendaraan over dimension over loading, dapat memberi tekanan berlebih pada permukaan jalan sehingga jalan lebih mudah rusak.

Baca juga: Damri Berikan Potongan Harga Tiket Bus AKAP Rp 50.000 Selama Satu Bulan

Dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan mematuhi regulasi kendaraan angkutan barang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar operasi truk ODOL di Unit Pelayanan Kendaraan Bermotor (UPPKB) se-Indonesia.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat, Muhammad Majid mengungkapkan bahwa tujuan utama dari operasi ini adalah untuk menjaring angkutan barang yang melanggar batas muatan dan ukuran kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Kemenhub Lakukan Razia Truk ODOL Mulai 19 Agustus 2024

“Pelaksanaan operasi simpatik ini dilaksanakan di seluruh UPPKB se-Sumatera Barat dengan didampingi oleh jajaran samping dari Denpom dan Ditlantas Polda” kata Majid dalam keterangannya, Selasa (20/8/2024).

Menurut Majid, dengan menegakkan peraturan batas dimensi dan batas maksimal muatan angkutan barang, diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan pada infrastruktur jalan serta meningkatkan keselamatan lalu lintas secara keseluruhan.

“Harapannya, para pengemudi dan pengusaha agar mematuhi peraturan yang berlaku demi terciptanya keselamatan di jalan. Hasilnya, pada hari pertama pelaksanaan operasi, tercatat 128 angkutan barang telah diperiksa di Unit Pelayanan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih,”ujarnya.

Baca juga: Membedah Keunggulan Wealthy Optimus, Pelumas Mesin Diesel Berkualitas Tinggi

Dari jumlah tersebut, kata Majid, 9 kendaraan angkutan barang dikenakan sanksi tilang karena berbagai macam penyebab, seperti melebihi muatan, kartu uji yang telah melewati masa berlaku, dan kelengkapan berkas yang tidak sesuai dengan peraturan.

Perlu diketahui Operasi Simpatik Sadar Keselamatan Over Dimension Over Loading (ODOL) ini turut dipantau oleh tim gabungan dari Sub-Direktorat Pengendalian Operasional dan tim Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Barat, agar pelaksanaan penegakan hukum berjalan optimal sesuai dengan yang direncanakan.

Diberitakan sebelumnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran. Kegiatan itu akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada 19 sampai 25 Agustus 2024 mendatang.

Baca juga: Distribusi Jadi Lebih Cepat, Hino Buka Depo Suku Cadang di Wilayah Sumatra Selatan

Pengawasan dan penegakkan hukum nantinya dilakukan pada angkutan barang yang melanggar operasional baik administratif maupun teknis yang menjadi penyebab awal dari suatu kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 hingga saat ini pelaksanaan pengawasan dan penegakkan hukum dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Baca juga: 7.709 Unit Mobil Honda Terjual di Bulan Juli 2024, Brio dan WR-V Terlaris

“Harapannya dengan ada kegiatan pengawasan dan gakkum serentak ini akan lebih menertibkan operator barang, pemilik barang serta pengemudi. Selain itu kegiatan ini dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta menekan fatalitas kecelakaan yang melibatkan angkutan barang,”kata Risyapudin.

Menurut Risyapudin, pemerintah secara bertahap akan mendorong pelayanan angkutan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas Over Dimension Over Loading (ODOL).

“Sampai saat ini, berdasarkan data kendaraan barang yang masuk ke UPPKB, jenis pelanggaran didominasi oleh pelanggaran muatan sebesar 65% dan lainnya merupakan pelanggaran administrasi berupa dokumen kendaraan, terutama tidak dilengkapi dengan bukti lulus uji elektronik (BLU-e),” ujarnya.

Baca juga: Toyota Corolla Jadi Mobil Angkut Barang di Inggris, Begini Spesifikasinya

Adapun kegiatan ini, kata Risyapudin, akan dilakukan bersama-sama dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota serta didukung oleh apparat TNI. Ke depannya Dinas Perhubungan di masing-masing wilayah juga dapat secara rutin dan mandiri melakukan pengawasan dan penegakkan hukum pada kendaraan angkutan barang.

“Pelaksanaan pengawasan dan gakkum secara serentak dengan seluruh stakeholder terkait akan dilaksanakan secara berkesinambungan di waktu mendatang baik terhadap angkutan barang maupun angkutan orang disamping kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang bersifat insidentil,” ungkapnya.

Baca juga: Tambah Nyaman, 4 Sleeper Bus Baru PO Bintang Zahira Gunakan Kursi Mirip Sofa

Direktur Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan, Suharto menyatakan bahwa melalui webinar tersebut diharapkan diperoleh sejumlah masukan dan input terkait sistem transportasi cerdas serta mengenai regulasi truk.

Baca juga: UD Trucks Quester Euro 5 Bisa Tenggak Biodiesel B35

“Intelligent Transportation System (ITS) atau sistem transportasi cerdas merupakan elemen penting dalam manajemen transportasi dan selalu menjadi perhatian utama kita. Di Indonesia, sistem ini tertuang dalam Permenhub nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata Suharto dalam keterangannya.

Menurut Suharto, kemacetan merupakan isu global yang kerap mendapat perhatian akhir-akhir ini salah satunya akibat tidak seimbangnya jumlah kendaraan dan ketersediaan jalan.

“Peningkatan jumlah pembangunan jalan termasuk jalan tol di Jakarta dan sekitarnya menjadi contoh bahwa jumlah jalan tidak proporsional sesuai dengan kenaikan jumlah kendaraan. Hal ini menyebabkan kemacetan terutama di jam-jam sibuk,” ujarnya.

Baca juga: Mengintip Persiapan Truk Logistik Sebelum Berangkat Mengirim Muatan

Untuk mengatasi masalah kemacetan tersebut, kata Suharto, perlu ada inovasi terbaru dalam bidang IT yang dapat menciptakan fasilitas maupun infrastruktur transportasi yang lebih informatif, aman, nyaman, berkelanjutan, serta mendorong penggunaan transformasi digital di Indonesia.

“Saat ini, program revitalisasi angkutan massal yang hadir melalui program Buy The Service (BTS) juga telah mengimplementasikan teknologi transportasi cerdas untuk meningkatkan keamanan, sistem pengawasan, serta kenyamanan para penggunanya selama menggunakan transportasi umum,” ungkapnya.

Selain itu, terkait kendaraan ODOL, lanjut Suharto, yang setiap hari melintas di jalan tol dan jalan non tol dinilai telah menyebabkan kerusakan jalan dan emisi yang cukup tinggi. Lalu juga memicu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan banyak korban jiwa.

Baca juga: Dishub Pekanbaru Pasang Rambu Larangan Masuk Kota Bagi Truk Tonase Besar

“Sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas kendaraan ODOL, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Polri dan Pemda telah melakukan upaya serius, termasuk normalisasi kendaraan,” imbuhnya.

President Indonesia Road Safety Partnership (IRSP), Elly Sinaga menambahkan bahwa penerapan penggunaan sistem transportasi cerdas di Indonesia salah satunya melalui ATCS telah dilakukan di lebih dari 100 kota se-Indonesia serta sistem pembayaran jalan tol tanpa kartu atau multi lane free flow.

“Sementara terkait manajemen pengelolaan angkutan barang saat ini di Indonesia masih mencari bentuk teknologi dan regulasi yang tepat untuk diterapkan, terutama untuk menghindari adanya truk ODOL,” tambahnya.

Baca juga: Tempuh Perjalanan 1.281 Km, Segini Harga Tiket Bus Jakarta-Padang

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Wonogiri, AKP Maryono, mengatakan tilang manual yang dilakukan fokus pada tiga jenis pelanggaran peraturan lalu lintas kasatmata. Tiga pelanggaran dimaksud yakni penggunaan knalpot brong, pengendara ugalan-ugalan di jalan, dan kendaraan yang memiliki over dimension over loading (ODOL).

Baca juga: Tak Hanya Sopir, Pengusaha Bakal Wajib Jadi Tersangka Kecelakaan ODOL

Menurut Maryono, Keberadaan ETLE tidak serta merta meniadakan tilang manual. Tilang manual sudah berlaku sejak beberapa bulan terakhir di Wonogiri lantaran banyak laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan kendaraan yang menggunakan knalpot brong dan pengendara ugal-ugalan.

Baca juga: Berbagai Cara Memberantas Truk ODOL, Kemenhub Sebut Tidak Boleh Lulus Uji KIR

“Meski begitu, bukan berarti aparat Satlantas Polres Wonogiri memberlakukan tilang stasioner atau razia kembali. Kalau tilang stasioner kami belum berlakukan kembali. Sementara ini untuk penindakan penilangan manual baru untuk tiga pelanggaran tersebut,” ujarnya.

Sampai saat ini, lanjut Maryono, pihaknya masih sering menemukan pengendara yang menggunakan knalpot brong pada kendaraannya. Hal itu sangat mengganggu lalu lintas karena menimbulkan kebisingan.

Baca juga: Sambangi Kota Medan, Honda All New BR-V Pop Park Sajikan Ragam Permainan dan Hiburan

“Di sisi lain, truk dengan muatan melebihi kapasitas juga masih kerap dijumpai di jalanan Wonogiri. Kondisi itu sangat membahayakan mengingat kondisi jalan di Wonogiri bergelombang, naik dan turun, sehingga berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas. Karenanya truk ODOL layak dikenai tilang manual di Wonogiri,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kemenhub telah koordinasi dengan pemerintah daerah dan Korlantas apabila ada truk ODOL untuk tidak diluluskan saat pengujian kir sehingga bila tidak lulus uji kir maka truk tersebut tidak bisa memperpanjang surat-surat kendaraan di Samsat.

Kemenhub juga berkoordinasi dengan kepolisian agar ketika ada kecelakaan yang disebabkan kendaraan ODOL, tidak hanya pengemudinya yang dipidanakan, tetapi pengusahanya juga wajib dijadikan tersangka, untuk menimbulkan efek jera.

Baca juga: Tiga Titik Blind Spot Pada Truk yang Perlu di Waspadai