Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa agar lebih cepat dan efektif dalam mendeteksi pelanggaran over dimension over load perlu melakukan pengawasan berbasis teknologi dan data secara digital.

“Saat ini pengawasan masih parsial dan konvensional, personil kami terbatas dan harus mengawasi sekian banyak kendaraan ODOL, kami akan maksimalkan pemanfaatan data yang ada di kementerian dan lembaga lainnya,” kata Aan dalam keterangannya dikutip hari ini, Rabu (15/4/2026).

Baca juga: Truk ODOL Masih Meresahkan, Kemenhub Tangani dari Hulu ke Hilir

Menurut Aan, pihaknya bersama kementerian dan lembaga lain seperti Korlantas Polri, Kementerian PU, BUJT, Kemenperin hingga Kemendag tengah melakukan transformasi pengawasan berbasis digital melalui integrasi data lintas stakeholders.

“Transformasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti kamera ETLE ataupun jembatan timbang Weigh in Motion (WIM) guna mempermudah proses pengawasan hingga penegakan hukum terhadap kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan,” ujanrnya.

Dengan adanya pengawasan berbasis teknologi, kata Aan nantinya pemilik barang maupun transporter juga bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran lebih dimensi dan lebih muatan tersebut.

Baca juga: Truk ODOL Masih Banyak Berkeliaran, Kemenhub Tindak 214.553 Kendaraan

“Selama ini kalau ada pelanggaran, pengemudi kerap jadi kambing hitam padahal ada pemilik barang atau pemilik kendaraan yang kalau mereka aware dengan keselamatan seharusnya tidak boleh memuat barang sebanyak itu,” ungkapnya.

Sistem pengawasan berbasis digital, lanjuta Aan mampu mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) karena akan mengurangi interaksi antara petugas dengan pengemudi di lapangan, dan pihaknya tegas terhadap pelanggaran tersebut.

“Kami juga tengah menjalankan masa transisi menuju penerapan Zero ODOL melalui sosialisasi dengan asosiasi pengemudi serta operator angkutan barang. Hal ini dilakukan agar seluruh pihak memahami kebijakan yang akan diterapkan serta mampu beradaptasi dengan pengawasan hingga penegakan hukum berbasis digital, sehingga harapannya target Zero ODOL 2027 dapat tercapai,” tambahnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa banyak yang melihat masalah truk ODOL hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, tetapi kita harus melihat ini sebagai persoalan keselamatan yang perlu ditangani dari hulu ke hilir karena ada ekosistem angkutan logistik di dalamnya.

“Diperlukan komitmen dari seluruh pihak baik dari kementerian dan lembaga, operator angkutan logistik, hingga masyarakat untuk merealisasikan Zero ODOL 2027,” kata Aan dalam keterangannya dikutip hari ini, Senin (13/4/2026).

Baca juga: Truk ODOL Masih Banyak Berkeliaran, Kemenhub Tindak 214.553 Kendaraan

Menurut Aan, saat ini semua stakeholder yang terlibat tengah memproses langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam ekosistem angkutan logistik, agar masalah truk lebih dimensi dan muatan dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Sebenarnya kita sudah punya roadmap atau rencana aksi tidak hanya dari sisi pengawasan dan penegakan hukum tapi semua yang terlibat dalam ekosistem ini, mulai dari kesejahteraan para pengemudi sedang disusun oleh kementerian terkait,” ujarnya.

Masalah regulasi, kata Aan, sedang berproses di DPR dan sedang diperbaiki untuk disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem angkutan logistik saat ini, seperti pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang mematuhi dan yang melanggar.

Baca juga: Berlaku Mulai 2 Januari 2026, Kemenhub Berlakukan SIM PKB Fullcycle untuk Kendaraan Niaga

“Dari sisi pengawasan, pemerintah juga perlu terlibat sejak awal untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis hingga nantinya bisa menerapkan penegakan hukum yang lebih konsisten. Pengawasan harus dimulai dari titik pemuatan barang, lalu diperkuat dengan deteksi digital di jalan, integrasi data, dan penegakan hukum,,” ujarnya.

Penanganannya menyeluruh dari hulu ke hilir, lanjut Aan bukan sekadar menindak tetapi menata ekosistemnya. Dengan roadmap dan sistem yang sedang dibangun, nantinya tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke pengemudi, tapi juga operator atau pemilik barang juga dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

“Oleh karena itu, dengan adanya rencana aksi yang menyeluruh serta kolaborasi semua kementerian, lembaga, hingga stakeholder yang terlibat dalam ekosistem angkutan logistik, Aan pun optimistis target Zero ODOL 2027 dapat direalisasikan,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi para operator angkutan barang yang telah mendukung dan mematuhi kebijakan pengaturan operasional distribusi logistik.

“Mari kita sama-sama wujudkan keselamatan bersama, kami juga menertibkan kendaraan yang melakukan pelanggaran. Pengawasan dilakukan melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di Indonesia,” kata Aan, Minggu (5/4/2026).

Baca juga: Kemenhub Larang Operasional 7.131 Unit Bus Selama Periode Lebaran 2026

Menurut Aan, dari jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ditemukan sebanyak 214.553 yang terdiri dari pelanggaran daya angkut sebanyak 104.043 kendaraan (48,49%), pelanggaran dimensi sebanyak 5.785 kendaraan (2,70%), pelanggaran dokumen sebanyak 104.011 kendaraan (48,48%), pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 4 kendaraan dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 710 kendaraan (0,33%).

“Pada tahun ini dari tanggal 1 Januari hingga 3 April tercatat sebanyak 606.799 kendaraan telah diperiksa. Dari angka tersebut sejumlah 157.821 kendaraan atau sekitar 26,01 persen melakukan pelanggaran. Sementara 448.978 kendaraan lainnya atau 73,99 persen dinyatakan tidak melanggar,” ujarnya.

Pada masa sosialisasi, kata Aan menuju Zero ODOL 2027 ini, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Penindakan yang dilakukan di antaranya pemberian peringatan sebanyak 45.545 kendaraan (92,94%), sanksi tilang sebanyak 1.924 kendaraan (3,93%), sanksi tilang kepolisian pada 1 kendaraan dan tilang UPPKB lainnya sebanyak 1.533 (3,13%).

Baca juga: Kemenhub Uji Coba Penindakan Truk ODOL di Lima Lokasi

“Dari hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat lima komoditi muatan angkutan barang dengan pelanggaran tertinggi di antaranya barang campuran sebanyak 10.833 kendaraan, Pasir sebanyak 9.760 kendaraan, barang paket sebanyak 8.702 kendaraan, perkebunan sebanyak 5.397 kendaraan, dan semen sebanyak 4.234 kendaraan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Aan menjelaskan, sebanyak lima perusahaan dengan pelanggar tertinggi yaitu PT. SIL sebanyak 508 kendaraan, PT. IP dengan 464 kendaraan, CV. JK sebanyak 382 kendaraan, PT. SA sebanyak 363 kendaraan dan PT. SBJ dengan 363 kendaraan.

“Ke depan, menuju Zero ODOL 2027 akan dilakukan percepatan perbaikan dan optimalisasi sistem Jembatan Timbang Online (JTO) dan Weigh In Motion (WIM) di UPPKB untuk meningkatkan kualitas pengawasan serta meningkatkan kepatuhan administrasi melalui integrasi data pengawasan dan penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pengawasan kendaraan di 115 lokasi terminal tipe A merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat dan menekan fatalitas kecelakaan.

“Dari 1 Januari sampai 28 November 2025 total armada yang melayani perjalanan dan telah kami periksa yakni sejumlah 1.226.017 unit kendaraan berangkat dan 1.365.672 kendaraan datang,” kata Aan dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

Baca juga: Pembangunan Jalan Tol Jadi Faktor Utama Berkembangnya Bus AKAP

Menurut Aan, dari hasil pemeriksaan seluruh kendaraan yang berangkat, ditemukan 664.990 unit yang dinyatakan melakukan pelanggaran. Sedangkan dari pemeriksaan kendaraan yang datang, tercatat 743.360 unit melakukan pelanggaran.

“Secara lebih detil, dari 1,2 juta lebih kendaraan berangkat yang diperiksa, sekitar 45,76% atau 561.027 unit dinyatakan tidak melanggar dan 664.990 unit atau 54,24% dinyatakan melanggar,” ujarnya.

Sementara di antara 1,3 juta lebih, kata Aan kendaraan yang datang, sekitar 46,23% atau 631.312 dinyatakan tidak melanggar dan 53,77% atau 734.360 unit dinyatakan melakukan pelanggaran.

Baca juga: Menjelang Libur Nataru, Kemenhub Ramp Check Terminal dan Bus Pariwisata di Jawa Tengah

“Untuk jenis pelanggaran yang ditemukan meliputi penyimpangan trayek, pelanggaran masa berlaku uji kendaraan (KIR), hingga pelanggaran masa berlaku dokumen KPS (kartu pengawasan),” ungkapnya.

Lebih lanjut Aan mengataka rincian jenis pelanggaran yang dicatat dari kendaraan yang berangkat yakni 211.650 unit (31,82%) melanggar penyimpangan trayek, 160.262 unit (24,09%) memiliki dokumen uji kedaluwarsa, dan 293.078 kendaraan (44,09%) memiliki KPS yang masa berlakunya sudah habis.

“Jenis pelanggaran ditemukan pada kendaraan yang datang yakni 192.592 unit (26,22%) melanggar penyimpangan trayek, pelanggaran masa berlaku uji berkala kedaluwarsa juga ditemukan pada 197.353 unit (26,87%) dan pelanggaran masa berlaku KPS kedaluwarsa sebanyak 344.415 kendaraan (46,91%),” imbuhnya.

Baca juga: Atasi Kendaraan ODOL, Kemenhub Maksimalkan Pegawasan Jembatan Timbang

Hasil pemeriksaan petugas, tambah Aan ditemukan pelanggaran yang didominasi oleh masa berlaku kartu pengawasan (KPS) yang sudah habis atau kedaluwarsa. Dari 664.990 kendaraan berangkat yang melanggar, 44,09% atau 293 ribu lebih melanggar masa berlaku KPS dan dari 734.360 kendaraan datang yang melanggar, sebanyak 344 ribu lebih atau sekitar 46,91% melakukan pelanggaran masa berlaku KPS.

“Tingginya pelanggaran terhadap masa berlaku KPS dan dokumen uji berkala (KIR) menunjukkan sebagian operator bus belum menempatkan keselamatan sebagai prioritas, padahal keselamatan penumpang tidak bisa ditawar. Setiap operator bus wajib memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sebelum kendaraan beroperasi,” tambahnya.

Hingga November 2025 ini, penindakan atas pelanggaran yang ditemukan masih berupa pemberian peringatan kepada operator bus maupun pengemudi. Aan memastikan, Ditjen Perhubungan Darat akan menjadikan hasil pengawasan dan pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi dan ke depannya akan terus memperketat pengawasan terhadap angkutan bus.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan sebanyak 15 ribu kendaraan dilakukan ramp check sebagai persyaratan administrasi dan teknis kelaikan jalan armada bus menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

“Dari kendaraan yang sudah diperiksa tersebut, rinciannya adalah sebanyak 17.165 unit atau 69,24% diizinkan operasional. Kemudian sebanyak 4.250 unit atau 17,14% melakukan pelanggaran teknis penunjang atau peringatan perbaikan,”kata Aan.

Baca juga: Atasi Kendaraan ODOL, Kemenhub Maksimalkan Pegawasan Jembatan Timbang

Menurut Aan pihaknya akan terus melaksanakan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ini melalui penugasan kepada seluruh BPTD secara menerus hingga batas waktu yang telah diputuskan yakni mulai tanggal 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026.

“Sementara, kendaraan yang ditilang dan dilarang operasional (Melanggar Administrasi) sebanyak 791 unit atau 3,19% dan kendaraan yang dilarang operasional (Melanggar Teknis Utama) sebanyak 2.584 unit atau 10,42%,” ujarnya.

Lebih lanjut Aan mengungkapkan, untuk kendaraan yang diperiksa terdiri dari bus AKDP sebanyak 10.793 unit (82%), bus AKAP sebanyak 1.163 (9%), bus pariwisata sebanyak 717 unit (5%), dan kendaraan lainnya sebanyak 485 unit (4%).

Baca juga: Menjelang Libur Nataru, Kemenhub Lanjutkan Ramp Check di Pool PO Rosalia Indah

“Pemeriksaan kendaraan bus ini kita fokuskan di empat titik yaitu di Terminal Tipe A, Pool – Pool Bus, lokasi rawan kecelakaan menuju lokasi wisata dan di area lokasi – lokasi wisata,” ungkapnya.

Kegiatan ini, lanjut Aan merupakan awal dimulainya suatu operasi pemeriksaan kendaraan secara menyeluruh. Rampcheck dilaksanakan untuk mendeteksi dini potensi kerusakan pada armada bus sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan memastikan perjalanan penumpang tetap memenuhi aspek keselamatan dan lancar.

“Kami mengimbau para Pemilik PO Bus untuk mengedepankan aspek keselamatan baik dari sisi laik jalan kendaraan, pengemudi dan kelengkapan administrasi, kemudian masyarakat juga turut serta berperan dalam menciptakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan terlebih dulu mengecek kelaikan jalan armada bus yang akan digunakan melalui aplikasi Mitra Darat yang dapat dengan mudah diunduh pada ponsel,” imbuhnya.

Saat mengikuti kegiatan ramp check, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan apresiasi terhadap PO Rosalia Indah atas komitmennya dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU).

“Bicara apapun, kalau sudah terjadi kecelakaan, pasti akan membawa reputasi perusahaan dan merugikan penumpang. Rosalia Indah telah mempraktikkan SMK PAU dengan baik, tidak hanya untuk syarat administrasi, ini jadi contoh operator yang patuh dan taat,”kata Aan, Jumat (14/11/2025).

Baca juga: Menjelang Libur Nataru, Kemenhub Ramp Check Terminal dan Bus Pariwisata di Jawa Tengah

Menurut Aan, saat ini masih banyak operator yang mengabaikan aspek keselamatan dan hanya mengejar keuntungan. Operator yang tidak mengutamakan keselamatan pada akhirnya akan ditinggalkan konsumen yang lebih memilih layanan aman dan nyaman.

“Kami ingin memastikan kendaraan yang dioperasikan oleh operator bus ini laik jalan dan berkeselamatan, untuk meminimalisir fatalitas kecelakaan terlebih untuk angkutan libur Nataru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aan mengungkapkan pentingnya pemeriksaan kendaraan sebelum operasional sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan. Hal itu juga telah dilakukan oleh PO Rosalia Indah sebagai komitmen dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan para penumpang.

Baca juga: Kemenhub Lakukan Ramp Check di Pool PO Sinar Jaya Menjelang Libur Nataru

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho, melaporkan hasil rampcheck yang dilakukan terhadap 11 unit kendaraan Rosalia Indah pada hari ini. Yusuf menilai PO Rosalia Indah berhasil menerapkan SMK PAU dengan baik sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Kemenhub.

“Dari 11 unit, 7 dinyatakan laik operasi, sementara 4 unit lainnya digantikan dengan armada baru yang surat-suratnya masih dalam proses. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan menerapkan SMK PAU dengan baik, perusahaan justru dapat berkembang dan menambah investasi armada baru,” ungkap Yusuf.

Sementara itu, Direktur Rosalia Indah, FX Adimas Rosdian, menjelaskan selain memperhatikan kelaikan armada, pihaknya juga rutin memberikan edukasi kepada para karyawannya untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna bus.

“Salah satu persyaratan armada bisa beroperasi yakni kami lakukan inspeksi. Selain itu, kami juga rutin memberikan pengarahan dan pembinaan awak bus, kami pun rutin, terutama saat peak season, mengumpulkan seluruh awak bus untuk mendapat pengarahan yang melibatkan Dishub dan polisi,” jelasnya.

Baca juga: Damri Buka Pemesanan Tiket Bus AKAP Untuk Libur Nataru

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan bahwa transportasi darat memegang peranan penting dalam sistem logistik nasional, sehingga menuntut standar keselamatan, efisiensi, dan pelayanan yang tinggi.

“Penanganan ODOL di Indonesia tidak bisa lagi ditunda, sebab masalah ini telah menyebabkan dampak mengerikan di berbagai aspek, mulai dari kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, kemacetan, hingga kerusakan infrastruktur jalan, penurunan umur kendaraan, dan peningkatan polusi udara,” kata Aan.

Baca juga: Perangi Truk ‘Obesitas’, Kemenhub Bentuk Tim Khusus Lintas Sektoral Zero ODOL!

Menurut Aan, keseriusan pemerintah dalam menangani kendaraan lebih dimensi dan muatan dilakukan melalui berbagai langkah, di antaranya penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) ODOL 2025-2029 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

“RAN ini melibatkan sembilan rencana aksi komprehensif, termasuk deregulasi peraturan dan pemberian insentif/disinsentif bagi pelaku usaha, kemudian, Optimalisasi Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU),” ungkapnya.

Hingga Juni 2025, lanjut Aan, total perusahaan yang telah lulus SMK-PAU mencapai 220 perusahaan yang terdiri dari 142 perusahaan angkutan barang atau logistik dan 78 angkutan orang.

Baca juga: Kolaborasi Kemenhub dan Korlantas Tangani Truk ODOL

“Selanjutnya yaitu Digitalisasi Bukti Lulus Uji Berkala (BLUe RFID). Tanda Uji berupa stiker RFID dapat mempercepat pembacaan kendaraan, mempermudah penindakan, serta mengoptimalkan pengawasan dan pencatatan kendaraan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Aan mengatakan bahwa sistem BLUe RFID ini juga terintegrasi dengan berbagai pihak seperti aplikasi MitraDarat, Ferizy, My Pertamina, Jasa Marga, Pelindo, dan ETLE Korlantas Polri.

“Saat ini kami tengah melakukan Optimalisasi Pengawasan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang. Hingga tahun 2024, terdapat 89 UPPKB yang telah beroperasi dan beberapa di antaranya sudah dilengkapi dengan teknologi Weigh In Motion (WIM),” tambahnya.

Baca juga: Mitsubishi Kenalkan SUV Crossover Elektrik Konsep Baru

Yang tidak kalah penting juga adalah penyelenggaraan Diklat Pengemudi dan Training of Trainer (TOT). Hingga Oktober 2025, telah dilaksanakan 1.744 kali diklat pengemudi angkutan umum dan 110 kali TOT sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengemudi.

“Berdasarkan data Jasa Raharja, jumlah kecelakaan yang melibatkan truk pada April 2025 mengalami penurunan 22,38% dibandingkan Maret 2025. Penurunan ini terjadi seiring adanya kebijakan pembatasan angkutan barang 3 sumbu ke atas selama periode Lebaran 2025,” ujarnya.

Adapun Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan pelarangan kendaraan ODOL pada 1 Januari 2027. Kebijakan Zero ODOL diharapkan mampu menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas barang hingga 22,4% dan menghemat biaya perbaikan jalan sebesar Rp2,86 triliun per tahun.

Baca juga: Hyundai Tawarkan Mobil Bekas Berkualitas dengan Garansi Resmi

Pembentukan tim lintas sektoral ini menjadi sinyal serius pemerintah untuk menanggulangi masalah truk “obesitas” yang telah lama menjadi momok bagi keselamatan jalan, infrastruktur, dan merugikan negara hingga puluhan triliun Rupiah.

Baca Juga: Cuma 3 Bintang! Tingkat Keamanan Truk MAN TGX Lemah, Euro NCAP Ungkap Kelemahan Kritisnya

Tim percepatan ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tingkat tinggi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pimpinan kementerian/lembaga hingga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan asosiasi pengemudi angkutan barang.

Menurut Ahmad Yani, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, penanganan ODOL harus diselesaikan dari hulu hingga ke hilir. Truk ODOL bukan hanya menimbulkan resiko kecelakaan tinggi, tetapi juga kerusakan jalan raya, dan kerugian ekonomi besar.

“Masalah (Truk ODOL) ini harus diselesaikan secara komprehensif, tidak hanya menekan angka pelanggaran tapi juga meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan aspek keselamatan,” ujarnya mengutip siaran resminya, Selasa (7/10/2025).

Dengan demikian, langkah revolusioner dari pembentukan Tim Percepatan Penanganan ODOL ini adalah keterlibatan banyak pihak yang selama ini memiliki peran krusial dalam rantai logistik dan penegakan hukum.

Tim percepatan ini melibatkan, Komisi V DPR RI, Kementerian Koordinator (Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Polri hingga Asosiasi Pengemudi dan Karoseri (Organda, Askarindo, AP-LOG, dan lainnya).

Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang isu ODOL sebagai masalah nasional yang memerlukan solusi terintegrasi, mulai dari regulasi, penegakan hukum, insentif ekonomi, hingga sertifikasi SDM.

Baca Juga: Ban Baru Michelin X Multi Z2 dan D2 Bantu Armada Pangkas Emisi CO2 1 Ton per Truk!

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan tim ini meliputi, sosialisasi intensif integrasi data, perbaikan fasilitas, hingga peningkatan SDM dengan menerapkan standar kompetensi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Dirjen Yani berharap pembentukan tim percepatan ini menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam memperhatikan keselamatan berlalu lintas dan memastikan kebijakan Zero ODOL dapat diterapkan secara bertahap, terukur, dan efektif.

Ramp check yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bersama petugas lainnya untuk memastikan dan meningkatkan aspek keselamatan angkutan orang.

“Hal ini rutin dilakukan untuk menjaga keselamatan para pengguna angkutan umum utamanya bus-bus pariwisata di momen libur panjang,” kata Dirjen Hubdat, Aan Suhanan dalam keterangannya dikutip hari ini Minggu (7/9/2025).

Baca juga: Cairan Wealthy NanoCOOL Cegah Radiator Kendaraan dari Karat dan Lumpur

Menurut Aan, pemeriksaan yang dilakukan meliputi aspek persyaratan administrasi dan teknis laik jalan kendaraan yang digunakan, lalu petugas sudah memeriksa sebanyak 70 unit armada bus yang terdiri dari 65 bus pariwisata, tiga bus AKAP, dan dua bus AKDP.

“Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 23 bus atau 33 persen melakukan pelanggaran dan sebanyak 47 bus atau 67 persen tidak melakukan pelanggaran (memenuhi aspek administrasi dan teknis laik jalan),” ujarnya.

Sementara, terdapat kendaraan yang tidak memiliki Kartu Pengawasan di antaranya sebanyak 12 unit kendaraan dan sebanyak 2 unit kendaraan memiliki Kartu Pengawasan palsu.

Baca juga: Hemat 3.600 Ton CO2, Truk Listrik MAN Sudah Beroperasi Hingga 5 Juta KM

“Dari 23 kendaraan yang ditindak terdapat 34 jenis pelanggaran yang tidak memenuhi aspek teknis laik jalan dengan rincian 6 unit kendaraan KIR nya tidak aktif, 4 kendaraan tidak memiliki data KIR dan ditemukan pemalsuan bukti lulus uji elektronik pada 1 kendaraan,” ungkapnya.

Adapun, untuk kendaraan yang melakukan pelanggaran, lanjut Aan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan seperti sanksi peringatan hingga tilang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun pihak kepolisian sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut Aan mengimbau, seluruh lapisan masyarakat yang akan menggunakan bus untuk terlebih dulu turut serta mengecek kelaikan jalan kendaraannya melalui aplikasi Mitra Darat yang dapat diunduh melalui Appstore maupun Playstore.

“Caranya sangat mudah, masukan plat nomor kendaraan pada fitur Cek Laik yang ada pada aplikasi Mitra Darat. Nanti akan terlihat status Kartu Pengawasan (izin operasional) dan status uji berkala kendaraan. Hindari menggunakan armada bus yang tidak berizin dan atau masa berlaku uji berkala sudah habis,” imbuhnya.

Baca juga: Punya Peran yang Penting, Apa Fungsi Water Truk di Area Pertambangan?

Upaya ini menjadi bagian integral dari penanganan masalah over dimension dan overload (ODOL) secara sistemik dan komprehensif.

Baca Juga: Sangat Berbahaya di Jalan, Truk ODOL Jadi Perhatian Serius Korlantas Polri

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi penanganan kendaraan ODOL yang diselenggarakan oleh Kemenko Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah di Jakarta pada Kamis (17/7/2025) kemarin.

“Kami tidak menutup mata masih adanya oknum yang melakukan kegiatan ilegal tersebut, terutama di jembatan timbang, padahal jembatan timbang adalah garda terdepan dalam menangani kendaraan ODOL. Untuk itu, kami sedang menyiapkan SOP terkait mekanisme di jembatan timbang sehingga akan memudahkan pengawasan,” jelas Aan.

Modernisasi Jembatan Timbang dengan Teknologi WIM

Sebagai langkah konkret, Ditjen Hubdat akan melakukan modernisasi alat penimbangan untuk mendorong sistem penindakan secara elektronik. Aan menilai bahwa penindakan secara elektronik akan mengurangi interaksi antara pengemudi dan petugas di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang, sehingga potensi pungli dapat diminimalisir.

“Kami sedang menyusun penindakan secara elektronik dengan memasang Weigh in Motion (WIM) untuk melakukan penindakan. Harapannya, secara jangka panjang ini akan memberikan efek jera pada pelanggar,” ucap Aan.

Baca Juga: Jurus Jitu Kemenhub Lawan ODOL, Jembatan Timbang Kini Diperkuat Teknologi Canggih

Weigh in Motion (WIM) adalah teknologi mutakhir yang memungkinkan penimbangan kendaraan tanpa harus berhenti. Data hasil penimbangan dapat langsung dikirim secara digital, menjadikannya langkah strategis untuk memperkecil celah pungli.

Kerja Sama dengan Kejaksaan dan Digitalisasi Layanan

Dirjen Aan juga mengungkapkan bahwa Kemenhub akan menyusun nota kesepahaman dengan Kejaksaan. Tujuannya agar hasil pendataan elektronik dari jembatan timbang dapat diakui sebagai dasar penindakan hukum.

“Terkait penindakan pelanggaran lalu lintas yang menggunakan elektronik, nanti kami akan bicarakan bersama Kejaksaan, sehingga nantinya bukti elektronik dari UPPKB atau WIM bisa dijadikan bukti dalam peradilan,” tambah Aan.

Dari sisi pelayanan teknis, Ditjen Hubdat telah menerapkan digitalisasi layanan seperti Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB) dan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi dimanfaatkan untuk pungli.

Selain itu, Kemenhub juga tengah menyiapkan mekanisme pelaksanaan penindakan angkutan ODOL yang memungkinkan kendaraan diturunkan muatannya jika melebihi batas maksimum. Fasilitas UPPKB atau jembatan timbang akan dipetakan dan ditingkatkan agar memadai untuk menurunkan kelebihan muatan secara langsung di lokasi.

Pungli Bebani Logistik, Menko AHY Desak Pemberantasan Tuntas

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut menegaskan bahwa praktik pungli harus segera diberantas. Menurut AHY, pungli menjadi salah satu penyebab utama membengkaknya biaya logistik.

Baca Juga: Waspada Aquaplaning! Ini Tips Penting untuk Pengemudi Truk di Jalan Basah

“Kita harus menghapus praktik pungli. Sudah ada data bahwa satu truk bisa mengeluarkan Rp100 juta hingga Rp150 juta setiap tahun hanya untuk pungli. Kalau biaya perjalanan bisa efisien tanpa pungli, maka tidak perlu lagi mengoperasikan kendaraan over dimension overload, tidak ada alasan lagi untuk melanggar, karena sistem kita sudah lebih adil dan efisien,” pungkas AHY.

Sebagai tindak lanjut, Menko AHY meminta seluruh kementerian/lembaga terkait, termasuk aparat penegak hukum, untuk memperkuat pengawasan hingga penegakan hukum terhadap praktik pungli.