Mantan Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda ini juga menuturkan, jika pemerintah ingin mendorong perekonomian, seharusnya mengupayakan agar pandemi cepat berakhir dengan jalan mempercepat proses vaksinasi agar pembatasan yang menghambat perekonomian dapat segera pulih dan perekonomian kembali stabil. 

Menurutnya, jika masyarakat bisa kembali melakukan sesuatu dan beraktivitas dengan normal maka dengan sendirinya ekonomi masyarakat akan bangkit dan mereka akan kembali dengan sendirinya memiliki kemampuan membeli barang mewah. 

Baca juga: Hujan Deras, Sejumlah Tempat di Jabodetabek Tergenang, Berikut Titiknya

”Seharusnya pemerintah dan masyarakat juga harus menyadari jika yang dibeli adalah barang mewah, maka harus sadar ia perlu dikenakan pajak yang tinggi karena apa yang dibeli untuk kebutuhan konsumtif, bukan kebutuhan produktif,” ujarnya. 

Ia berharap pemerintah mampu lebih cermat dalam melihat persoalan pemberian keringanan pajak. Karena, menurutnya, pihaknya pernah mengajukan keringanan pajak untuk mambantu pengusaha angkutan penumpang agar dapat bertahan. Namun, hingga saat ini pengajuannya belum mendapat respon positif dari pemerintah. 

Untuk diketahui, kebijakan PPnBM bakal mulai diterapkan pada awal Maret 2021 mendatang. Meski kebijakan pemberian insentif ini telah diteken, namun sejumlah APM belum dapat merespon karena belum mengerti detail dan turunan dari regulasi ini. Kebijakan PPnBM pembelian mobil baru ini berlaku untuk mobil di segmen di bawah 1.500cc pada kategori Sedan dan 4x2. 

Baca juga: Suzuki Tawarkan Cek Kendaraan Gratis dan Diskon Suku Cadang Bagi Korban Banjir di Semarang

Rencananya kebijakan ini bakal direalisasi secra bertahap dengan skenario PPnBM 100% pada tiga periode: Maret-Mei dikenakan 100% PPnBM, Juni-Agustus dikenakan PPnBM 50% dan September-November dikenakan PPnBM 25%. Kebijakan ini akan dievaluasi di tiap periodenya.