Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo mengatakan, penerbitan SKB tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran jalannya angkutan Lebaran 2025.

“Hal tersebut untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, serta mengoptimalkan lalu lintas angkutan jalan dan penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran 2025,” kata Budi dalam keterangannya.

Baca juga: Fungsi Kaca Spion Kecil yang Ada di Jendela Sopir Bus

Menurut Budi, pengaturan dilakukan melalui pembatasan operasional angkutan barang, yakni pembatasan kendaraan angkutan barang pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, juga bahan bangunan.

“Pembatasan angkutan barang diberlakukan di ruas jalan tol dan non-tol mulai Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat,”  ujarnya.

Adapun sejumlah ruas jalan tol yang akan menerapkan pembatasan angkutan barang berlokasi di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, DKI Jakarta – Banten, DKI Jakarta, DKI Jakarta dan Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat – Jawa Tengah, Jawa Tengah, serta Jawa Timur.

Baca juga: Sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445 Mulai Diminati, Simak Kecanggihannya

Sedangkan ruas jalan non-tol yang akan menerapkan pembatasan angkutan barang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Barat, Jambi – Sumatera Selatan – Lampung, DKI Jakarta – Banten, DKI Jakarta – Jawa Barat – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon, Jawa Barat, Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes, Jawa Tengah, Jawa Tengah – Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali serta Kalimantan Tengah.

“Kendaraan yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, serta barang pokok tetap bisa beroperasi dan dikecualikan dari pembatasan tersebut dengan dilengkapi surat muatan jenis barang,” ungkapnya.

Baca juga: Menjelang Mudik Lebaran, Petugas Periksa Bus AKAP di Terminal Pondok Cabe

]]> https://mobilkomersial.com/2025/03/14/pemerintah-batasi-lalu-lintas-angkutan-barang-saat-arus-mudik-lebaran-2025/feed/ 0 https://mobilkomersial.com/2025/02/05/truk-rem-blong-sebabkan-kecelakaan-beruntun-di-gerbang-tol-ciawi-ini-tindakan-kemenhub/ https://mobilkomersial.com/2025/02/05/truk-rem-blong-sebabkan-kecelakaan-beruntun-di-gerbang-tol-ciawi-ini-tindakan-kemenhub/#respond Wed, 05 Feb 2025 13:18:11 +0000 https://mobilkomersial.com/?p=22480 MobilKomersial.com — Baru-baru ini telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan satu truk bermuatan galon dan lima kendaraan minibus lainnya pada Selasa (4/2) malam di Gerbang Tol Ciawi 2 Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menanggapi insiden itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) langsung menindaklanjuti peristiwa tersebut dengan berkoordinasi dengan berbagai stakeholders terkait.

Baca Juga: Antisipasi Kecelakaan, DCVI Punya Standar Perawatan Untuk Truk dan Bus Mercedes-Benz

“Menyikapi kejadian ini, kita tengah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk mengumpulkan data dan kronologis dari insiden tersebut,” ucap Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Nantinya, lanjut Ahmad Yani, kumpulan data kronologis dari insiden kecelakaan tersebut akan difungsikan untuk tindak lanjut pembinaan dengan mengundang semua pihak terkait guna mengantisipasi kejadian berulang di masa mendatang.

Sebagai langkah tindak lanjut, Yani menuturkan akan memanggil Pimpinan Perusahaan Air Minum dan Operator Angkutan Barang dan juga melakukan inspeksi keselamatan sekaligus sosialisasi penerapan manajemen keselamatan pada setiap perusahaan.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang diperoleh dari Mitra Darat, kendaraan truk medium duty dengan nomor polisi B 9235 PYW tersebut memiliki status uji berkala yang masih berlaku hingga tanggal 11 Mei 2025.

Baca Juga: Rawan Kecelakaan, Ini Sejumlah Rute Yang Di Takuti Para Supir Truk Logistik Indonesia

Namun dari beberapa sumber mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi karena adanya malfungsi dari sistem pengereman atau rem blong sehingga menyebabkan kecelakaan beruntun hingga memakan sejumlah korban jiwa.

Dengan begitu, Kemenhub menekankan kepada seluruh perusahaan angkutan barang agar dapat memastikan kondisi pengemudi dan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum digunakan sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan.

“Kemudian kami juga kami akan terus melakukan pembinaan terhadap pengemudi melalui diklat pengemudi terutama terkait tata cara mengemudi yang benar serta tata cara pengecekan rem sebelum melakukan perjalanan,” imbuh Yani.

Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat), aksi sosialisasi ini dilakukan di Rest Area Tol Merak Km 14A dan 43A. Dimana, para pengemudi kendaraan angkutan barang setidaknya menerima berbagai ilmu materi tentang keselamatan selama perjalan.

Baca Juga: Sopir Truk Indonesia Juarai UD Extra Mile Challenge 2024, Cerminkan Praktik Terbaik di Industri Logistik

“Ada dua materi sosialisasi yang disampaikan kepada pengemudi, pertama mengenai cara mengemudi ketika berada di jalan menurun dan kedua bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap rem sebelum kendaraan melakukan perjalanan,” ujar Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani mengutip keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Ia mengungkapkan bahwa sebelum memasuki jalan menurun, pengemudi memindahkan posisi transmisi ke gigi rendah. Ketika jarum rpm pada tachometer menuju ke zona merah (zona bahaya) segera aktifkan exhaust brake (rem angin) untuk menurunkan rpm ke zona aman.

“Selanjutnya, pertahankan exhaust brake dan jangan dimainkan. Jika jarum rpm masih naik dan menuju ke zona merah injak pedal rem lepaskan kembali pedal rem jika jarum rpm sudah berada di zona putih,” jelas Yani.

Ia menekankan bahwa penggunaan rem pedal di jalan menurun bukan untuk menghentikan kendaraan melainkan untuk menurunkan jarum rpm ke zona aman dan jangan memindahkan gigi di jalan menurun serta hindari penggunaan rem pedal secara berulang karena dapat menyebabkan rem blong.

Baca Juga: 98 Persen Kecelakaan Truk dan Bus Karena Kelalaian Pengemudi, Ini Strategi Pemerintah

Pada kesempatan ini, Ia juga memaparkan enam langkah melakukan pemeriksaan rem sebelum kendaraan melakukan perjalanan di antaranya, pertama parkirkan kendaraan di tempat yang benar dengan roda terganjal dan rem tangan diturunkan, putar kunci kontak ke posisi “ON” pastikan semua fungsi kendaraan bekerja (tidak ada lampu indikator yang menyala) dan tabung angin terisi penuh.

“Yang kedua, kita perlu pastikan tidak ada kebocoran pneumatic dengan cara injak pedal rem selama kurang lebih 2 menit. Penurunan tekanan angin tidak boleh lebih dari 0,5 bar. Jika tekanan angin >0,5 bar menandakan kondisi kampas rem tidak baik dan jika tekanan angin mengalami penurunan terus, menandakan adanya kebocoran,” paparnya.

Ketiga, pastikan tabung angin dalam kondisi baik. Periksa dengan menarik tuas/cincin tabung angin, jika keluar air/oli, stop operasi dan minta mekanik memeriksa filter air dryer atau kompresornya. Kemudian keempat, pastikan exhaust brake dan rem tangan berfungsi dengan baik.

Tahap kelima yaitu memastikan tidak ada kebocoran hydrolik dengan memeriksa persediaan minyak rem dalam kondisi cukup dan yang keenam memeriksa ban, tekanan angin dan kondisi fisik ban dalam keadaan baik. Setelah aman untuk melakukan perjalanan, pengemudi bisa memulai perjalanan.

Baca Juga: Simak, Ini Pengertian Dan Pentingnya Uji KIR Bagi Kendaraan Niaga

Adapun, materi sosialisasi tersebut merupakan tips dari investigator KNKT sebagai temuan terhadap indikasi terjadinya suatu kecelakaan fatal pada angkutan barang dan bus serta merupakan hal yang sangat penting diketahui oleh para pengemudi.

“Hari ini dilakukan sosialisasi kepada pengemudi angkutan barang umum sebanyak 55 orang dan pengemudi angkutan barang khusus sebanyak 15 orang. Di samping itu terdapat juga pengemudi angkutan pariwisata sebanyak 8 orang,” imbuhnya.

Ia berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi tatap langsung dengan para pengemudi dapat menambah pengetahuan pengemudi dan mereka dapat menyebarluaskan informasi penting ini pada pengemudi lainnya.

Baca Juga: Mitsubishi Fuso Wajibkan Sopir Truk Periksa Kendaraan Sebelum Lakukan Perjalanan

Hal ini menjadi topik diskusi Sosialisasi Peraturan Angkutan Barang Berkeselamatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Jum’at (15/11) kemarin.

Baca Juga: Buntut Kecelakaan Truk Di Tol Cipularang, Ditjen Hubdat Tekankan Soal Uji KIR

Menurut Cornelis Ferdinand Hotman Sirait, Kasubdit Laka Ditgakkum Korlantas Polri, optimalisasi penegakan hukum lalu lintas sangat diperlukan karena saat ini tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas masyarakat masih sangat rendah.

Dirinya memaparkan bahwa pada tahun 2017 hingga 2024, terdapat sebanyak 30% kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus dan angkutan barang. Di mana penyebabnya sebagian besar ada pada kelalaian pengemudi sebesar 98%.

“Kita akan terus melakukan penegakkan hukum dan pengawasan dengan sanksi yang tegas serta melakukan edukasi dan sosialisasi pelatihan pengemudi dan kampanye keselamatan berkendara,” ungkapnya dalam keterangannya, Senin (18/11/2024).

Sejalan dengan itu, Ketua Subkomite Lalu Lintas Angkutan Jalan KNKT, Ahmad Wildan menyatakan bahwa adanya kecelakaan terjadi karena kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan hazard seperti awak kendaraan, kendaraan, lintasan, muatan dan penanganan keadaan darurat.

Baca Juga: Simak, Ini Pengertian Dan Pentingnya Uji KIR Bagi Kendaraan Niaga

“Sebagai contoh penggunaan rem pedal di jalan menurun bukan untuk menghentikan kendaraan melainkan untuk menurunkan jarum rpm ke zona aman dan jangan memindahkan gigi di jalan menurun. Penggunaan rem pedal secara berulang dapat menyebabkan rem blong,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno turut membeberkan fakta – fakta di lapangan di antaranya pengemudi truk yang minim pengetahuan dan kompetensi, upah pengemudi yang rendah, pungli masih berlangsung dan lain sebagainya.

“Maka itu yang menjadi catatan diskusi saat ini adalah perlunya membangun sekolah dan diklat pengemudi, mengaktifkan kembali Direktorat Keselamatan Transportasi Darat di Kemenhub, serta menghilangkan ego sektoral antar para pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Dari sisi perizinan angkutan barang, Direktur Angkutan Jalan, Ernita Titis Dewi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah menyusun berbagai regulasi baik terkait dengan Perizinan Usaha, Kompetensi SDM, Penyelenggaraan Angkutan Barang dan lain sebagainya.

Baca Juga: Kemenhub Targetkan 10.000 Armada Bus Di Rampcheck Jelang Nataru 2025

Jika dianalisis, kejadian kecelakaan yang menonjol terkait angkutan barang tahun 2022 – 2024 disebabkan di antaranya oleh rem blong, status bukti laik jalan yang tidak berlaku, tidak memasang Alat Pemantul Cahaya, pengemudi kurang kompeten hingga usia kendaraan.

“Ke depan, kami akan melakukan sertifikasi kompetensi pengemudi angkutan barang berbahaya melalui Driver Online Test, pengembangan aplikasi GPS Integrator dan E-Manifest pada Mitra Darat sebagai alat pengawasan dan pengembangan Spionam yang terintegrasi dengan BLU-e, SAMSAT, KLHK, ESDM, dan lain – lain,” ujarnya.

Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani menerangkan berbagai upaya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan angkutan barang seperti jumlah pelanggaran kendaraan barang di UPPKB yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga keberadaan UPPKB dinilai efektif dalam menekan jumlah kendaraan barang yang lebih muatan.

“Kami juga telah bekerja sama dengan Korlantas Polri, Dinas Perhubungan setempat dan Balai Pengelola Transportasi Darat untuk melaksanakan penegakkan hukum bersama terhadap angkutan barang yang melanggar ketentuan,” ungkapnya.

Baca Juga: Area Blind Spot Pada Truk yang Perlu di Waspadai Pengendara Lain

Ia menambahkan dalam menangani permasalahan kendaraan Over Dimension Over Loading, pada tahun 2025-2026 pihaknya akan melakukan Pilot Project Gakkum Elektronik di 3 lokasi, Integrasi dengan ATMS, uji coba alat pemantau berat kendaraan, uji coba alat Mobile Digital Video Recorder, serta evaluasi dan pengembangan peralatan digital.

Hal ini merupakan salah satu upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meningkatkan aspek keselamatan jalan dan mengurangi angka fatalitas kecelakaan yang melibatkan angkutan barang.

Baca Juga: 128 Truk ODOL Terjaring Razia di Kota Padang

Menariknya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin membeberkan bahwa selama tiga hari, tepatnya pada 22 Agustus 2024, sebanyak 8.096 unit kendaraan telah diperiksa dan sebanyak 53,66% atau 4.345 kendaraan melakukan pelanggaran ketentuan.

“Pengawasan dan gakkum ini dilakukan mulai tanggal 19 hingga 24 Agustus nanti. Setelah tiga hari dilakukan pengawasan secara intensif ditemukan sebagian besar kendaraan barang masih melakukan pelanggaran,” ungkap mengutip siaran resminya, Senin (26/8/2024).

Ia menambahkan dari jenis-jenis pelanggaran yang ada, kendaraan paling banyak melanggar ketentuan daya angkut atau ‘over loading’ yaitu sebanyak 2.067 kendaraan atau 47,57% dan disusul oleh pelanggaran dokumen kendaraan sebanyak 2.060 atau 47,41%.

“Sementara untuk persyaratan teknis laik jalan kendaraan masih ada yang melanggar sebanyak 96 kendaraan atau 2,21%. Sisanya yaitu pelanggaran pada dimensi kendaraan sebesar 1,20% dan tata cara muat kendaraan sebesar 1,61%,” jelas Dirjen Risyapudin.

Baca Juga: Penting Dilakukan Pengemudi Sebelum Mengendarai Truk Mercedes-Benz Axor

Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Namun, Ia menyebutkan terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan antara lain masih banyak kendaraan yang berupaya untuk tidak masuk ke UPPKB.

“Di samping itu, masih ada juga kendaraan yang secara sengaja tidak membawa dokumen apapun. Tentunya ini harus terus kita edukasi dan menjadi perhatian kita bersama demi mengedepankan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,” imbuhnya.

Berdasarkan data di lapangan, terdapat sepuluh perusahaan yang paling banyak melakukan pelanggaran, antara lain, PT Indomarco Pristama, PT Erasakti Wiraforestama, PT Adi Sarana Armada, PT Seino Indomobil, PT Serasi Autoraya, PT Siba Surya, PT Bali Indoraya, CV. teman Setia, PT. Batavia P Trans, Tbk, dan CV Star Medan Jaya.

Sementara, kendaraan yang paling banyak melakukan pelanggaran di antaranya memuat barang Kosongan, Sembako, Bahan Bangunan, Hasil Alam, Furniture, Hewan Ternak, Cairan, CPO, Alat Kesehatan, dan juga limbah atau Sampah.

Baca Juga: Fleetify Jadi Solusi Digital Perawatan Kendaraan Niaga Secara Real Time

Pihaknya mengatakan untuk kendaraan-kendaraan yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan seperti sanksi peringatan hingga tilang yang diharapkan akan menimbulkan efek jera.

Adapun, kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota serta didukung oleh TNI.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa salah satu penyebab tidak efisiensinya kinerja angkutan barang, khususnya di Indonesia yaitu masih didominasi melalui jalan atau darat.

Baca Juga: Naik Bus Batik Solo Trans , Menhub Minta Masyarakat Terus Gunakan Angkutan Umum

Menurut Data Badan Pusat Statistik tahun 2019, moda share angkutan barang melalui angkutan jalan sebesar 87,57%, angkutan laut sebesar 12,16%, angkutan perkeretaapian sebesar 0,26%, dan sisanya terbagi dalam angkutan udara serta angkutan sungai dan penyeberangan.

“Dominasi ini menyebabkan sejumlah masalah di antaranya yaitu tingginya angka kecelakaan, kemacetan, Over Dimension Overload (ODOL), kerusakan infrastruktur jalan, dan polusi udara,” ungkapnya mengutip siaran resminya, Senin (7/8/2023).

Oleh karenanya, lanjut Kemenhub, pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu bersungguh-sungguh memperbaiki tingkat keselamatan dan kinerja angkutan barang, baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, infrastruktur, dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Permasalahan angkutan barang seperti ODOL, tingginya angka kecelakaan dan kriminalitas, kemacetan, kerugian ekonomi, efisiensi perjalanan, dan lain sebagainya adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Perhubungan,” ucapnya.

Baca Juga: Banyak Pengguna Mobil Listrik, PLN Sebut Pemasangan Home Charging Meningkat

Adapun sejumlah strategi penanganan permasalahan angkutan barang yang telah disiapkan oleh Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat, diantaranya:

1. Mewajibkan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (SMKPAU) khususnya angkutan barang.

2. Mendorong integrasi multimoda untuk mengurangi beban jalan dalam transportasi barang.

3. Mensubsidi angkutan barang perintis melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mendukung program tol laut.

4. Pengembangan sistem dan aplikasi perizinan Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM V.2).

5. Peningkatan kualitas SDM angkutan barang berbahaya, peningkatan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor, serta menyusun spesifikasi teknis kendaraan barang yang efisien yaitu muatan besar, tidak merusak jalan, dan kecepatan memenuhi syarat minimum jalan tol.

Baca Juga: Jasa Marga Catat Peningkatan Volume Lalu Lintas Hingga 3,47 Juta Kendaraan Usai Covid-19

Selain itu, Kemenhub juga melakukan upaya lainnya khusus untuk menangani angkutan barang ODOL, di antaranya pengawasan dan penegakkan hukum ODOL melalui tilang, transfer muatan, normalisasi kendaraan, serta penindakan penyidikan.

Kemudian, mewajibkan penggunaan bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor, mendorong implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, serta membangun kemitraan terkait peningkatan aspek keselamatan.

“Layanan transportasi yang andal semakin menjadi tuntutan di tengah persaingan global. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia saat ini masih menghadapi tantangan dalam penataan transportasi khususnya angkutan barang,” tegas Kemenhub.

Baca Juga: Fuso Driver Gathering 2023 Berlanjut ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, 200 Pengemudi Truk Belajar Teknik Aman Berkendara