Angkot listrik berwarna biru ini awal pengoperasian akan diuji coba melayani masyarakat dengan rute Gunung Batu–Stasiun Bandung. Untuk angkot listrik ini sekali cas dapat menembuh jarak hingga 200 kilometer.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, kehadiran angkot listrik ini menjadi bentuk nyata inovasi transportasi publik yang tengah dikembangkan dan diwujudkan oleh Pemkot Bandung.

Baca juga: Pemprov Jawa Barat Terapkan Bebas Truk ODOL Mulai 2 Januari 2026

“Ini merupakan bentuk inovasi baru yang kita jalankan, memang belum sempurna, tapi inilah salah satu wujud kendaraan angkot masa depan,” kata Farhan dalam keterangannya dikutip hari ini, Minggu (2/11/2025).

Menurut Farhan, uji coba dilakukan menggunakan satu unit kendaraan selama tiga bulan. Baterai angkot listrik mampu menempuh hingga 200 kilometer, dengan jarak operasional harian sekitar 180 kilometer hingga pukul 21.00 WIB.

“Nantinya dari hasil uji coba angkot listrik atau Angklung ini akan menjadi dasar perencanaan pengembangan transportasi ramah lingkungan di tahun 2026 untuk kota Bandung,” imbuh Farhan.

Baca juga: Sasis Ladder Frame Bikin Mitsubishi New Pajero Sport Tangguh di Segala Medan Jalan

Founder PT Marlip Indo Mandiri, Masrah Marang menjelaskan, angkot listrik ini merupakan bagian dari program peremajaan angkot di kota Bandung yang menggunakan sistem pembayaran nontunai.

“Penggunaannya sama ssaja seperti angkot biasa pada umumnya, hanya saja pembayaran sudah cashless atau penumpang dapat membayar menggunakan Qris dan tap card eMoney,” kata Masrah Marang.

Masrah Marang menambahkan bahwa sistem pembayaran digital ini ke depan akan terintegrasi dengan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Kota Bandung agar masyarakat lebih mudah berpindah moda transportasi.

Baca juga: Cara Merawat Bus Pariwisata yang Benar Saat Musim Hujan

Nantinya angkot listrik ini akan beroperasi melintasi rute Cidangiang, Tugu Kujang, Suryakencana, Bondongan, Empang, Mal BTM, SSA dan kembali lagi ke Cidangiang.

Baca Juga: DFSK Gelora E Jadi Angkot Listrik, Begini Keunggulannya

Namun, pada tahap uji coba ini ada 30 titik pemberhentian, dimana 10 titik diantaranya merupakan titik baru, dan 20 titik lainnya yakni eksisting yang sudah ada sebelumnya. Dalam masa uji coba, tarif angkot listrik ini dibanderol Rp 5.000 untuk satu kali perjalanan.

“Kita akan ujicobakan dulu 5 unit (angkot listrik), dan ini untuk pertama kalinya angkot berhenti tidak sembarangan,” ucap Wali Kota Bogor, Bima Arya mengutip keterangan resminya pada Sabtu (6/4/2024).

Dengan begitu, Bima turut berterimakasih atas kolaborasi, dukungan dan kerja sama yang sangat baik dengan PLN Bogor yang juga mendukung program angkot listrik dengan menyediakan sejumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

“Jadi charging station di PLN Bogor ini butuh waktu sekitar 45 menit men-charge di sini. Nanti akan diatur timing-nya dan dengan sistem yang seperti ini maka akan terukur 14 km yang menjadi jarak tempuh angkot listrik ini, kira-kira satu putaran, sekitar 1 jam,” kata Bima.

Baca Juga: DFSK Gelora E, Pelopor Ambulans Listrik Pertama di Indonesia

Sementara itu, Marse Hendra Saputra selaku Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor turut mengatakan bahwa sistem pembayaran angkot listrik ini menggunakan cashless payment atau non tunai dengan tap on bus (TOB).

“Sistem operasionalnya sudah ada, titik shelter, titik pemberhentian sudah ditentukan dan menggunakan manajemen informasi. Jadi nanti titik pemberhentian highway-nya ritasenya sudah terhitung oleh teknologi informasi yang ada di angkot itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Manager UP3 Bogor, Irwanto Wahyu Kusumo juga memaparkan bahwa dalam setiap pengisian listrik nantinya angkot ini memiliki sistem pengaturan tersendiri, sehingga pelayanan transportasi tetap berjalan.

“Nanti akan diatur oleh Dishub. Tahap uji coba ini kan ada lima unit. Jadi nanti tidak semua langsung berbarengan, pasti karena kan pelayanan harus terus berjalan. Jadi ada satu charge yang lain tetap jalan,” jelasnya.

Baca Juga: Biaya Perawatan DFSK Gelora E Hanya Rp280 Ribuan Per Tahun

Sistem pengaturan tersebut akan diterapkan selama masa uji coba sambil pihak PLN juga melakukan pemetaan untuk membuat suatu penjadwalan atau sistem operasional dan charging yang lebih efisien.

Sebagai informasi, angkot listrik yang diuji oleh Pemkot Kota Bogor tersebut menggunakan basis dari DFSK Gelora E yang merupakan salah satu model kendaraan niaga ringan berbasis listrik pertama di Indonesia.

DFSK Gelora E ini mengemas baterai listrik jenis Lithium-ion berkapasitas 42 kWh sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaga tersebut akan dikirimkan ke penggerak motor listrik yang menghasilkan tenaga hingga 80 dk di putaran 9.000 rpm serta torsi 200 Nm.

Dalam kondisi baterai penuh, mobil ini bisa melaju sejauh 300 Km. Lalu untuk pengisian baterainya juga tidak lama. Dengan fast charging cuma butuh 80 menit dari posisi 20 persen ke 80 persen. Kalau dari kondisi baterai habis sampai 100 persen, butuh 2,5 jam saja.

Baca Juga: Test Drive Jakarta-Bandung, DFSK Gelora E Diklaim Terbukti Handal

“Saat ini kami telah mempunyai road map di mana pada tahun 2030 angkutan umum di beberapa kota khususnya yang dilaksanakan dengan skema Buy The Service akan ditetapkan sebagai pilot project yang harus menggunakan angkutan umum berbasis elektrik,” ucap Direktur Angkutan Jalan Dirjen Hubdat, Suharto di Jakarta, baru-baru ini.

Baca Juga: Busworld Kembali Digelar di Jakarta Tahun Depan, Dua Kali Lebih Besar

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa setelah penggunaan kendaraan listrik pada kota-kota percontohan program Buy The Service, maka selanjutnya pada tahun 2045 seluruh angkutan umum di Indonesia akan menggunakan kendaraan listrik.

“Tidak hanya terkait kendaraan listrik, saat ini kendaraan logistik juga masih menjadi tugas dan PR kami. Yang saat ini kita dorong adalah bagaimana menjadi satu kesatuan sistem logistik, satu sistem tiket, juga satu sistem administrasinya,” tegas Suharto.

Saat ini, menurutnya sebagian komponen biaya logistik berasal dari sektor transportasi, sehingga jika terjadi hambatan dalam transportasi maka dapat menyebabkan kenaikan biaya logistik.

Untuk itu, dirinya menyebut bahwa saat ini dibutuhkan suatu strategi kebijakan multimoda dan alihmoda sebagai langkah untuk memperbaiki tata kelola logistik dan implementasi rantai pasok yang efektif dan efisien serta terintegrasi.

Baca Juga: Pentingnya Training Pengemudi Truk Tambang Sebelum Berkendara

“Kami mohon dukungan dan masukan dari asosiasi terhadap beberapa kebijakan barangkali ada beberapa yang dirasa kurang tepat supaya kami dapat melakukan penyesuaian dan menumbuhkan iklim yang lebih kondusif terkait logistik,” ucapnya.

Penyelenggaraan angkutan multimoda bertujuan untuk mewujudkan pelayanan one stop service pada angkutan barang, dengan indikator single seamless services (S3) yaitu single operator, single tarif, dan single document untuk angkutan barang.

Hal ini selaras dengan upaya pemerintah dalam menata sistem logistik melalui penerapan National Logistics Ecosystem (NLE) yang mengintegrasikan arus lalu lintas barang dengan dokumen internasional dalam sebuah platform digital layanan logistik dari hulu hingga hilir.

Guna mendukung peningkatan iklim investasi di bidang transportasi dan logistik, maka Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah proses perizinan berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha transportasi dan logistik.

Baca Juga: Kemenhub Bangun Terminal Bus Tipe A Baru di Purworejo

Suharto menjelaskan juga bahwa perlu adanya kolaborasi secara sinergis antara pemerintah bersama pelaku usaha jasa transportasi dan logistik dan pengguna jasa logistik sebagai upaya memperbaiki sistem logistik di Indonesia.