Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa banyak yang melihat masalah truk ODOL hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, tetapi kita harus melihat ini sebagai persoalan keselamatan yang perlu ditangani dari hulu ke hilir karena ada ekosistem angkutan logistik di dalamnya.

“Diperlukan komitmen dari seluruh pihak baik dari kementerian dan lembaga, operator angkutan logistik, hingga masyarakat untuk merealisasikan Zero ODOL 2027,” kata Aan dalam keterangannya dikutip hari ini, Senin (13/4/2026).

Baca juga: Truk ODOL Masih Banyak Berkeliaran, Kemenhub Tindak 214.553 Kendaraan

Menurut Aan, saat ini semua stakeholder yang terlibat tengah memproses langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam ekosistem angkutan logistik, agar masalah truk lebih dimensi dan muatan dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Sebenarnya kita sudah punya roadmap atau rencana aksi tidak hanya dari sisi pengawasan dan penegakan hukum tapi semua yang terlibat dalam ekosistem ini, mulai dari kesejahteraan para pengemudi sedang disusun oleh kementerian terkait,” ujarnya.

Masalah regulasi, kata Aan, sedang berproses di DPR dan sedang diperbaiki untuk disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem angkutan logistik saat ini, seperti pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang mematuhi dan yang melanggar.

Baca juga: Berlaku Mulai 2 Januari 2026, Kemenhub Berlakukan SIM PKB Fullcycle untuk Kendaraan Niaga

“Dari sisi pengawasan, pemerintah juga perlu terlibat sejak awal untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis hingga nantinya bisa menerapkan penegakan hukum yang lebih konsisten. Pengawasan harus dimulai dari titik pemuatan barang, lalu diperkuat dengan deteksi digital di jalan, integrasi data, dan penegakan hukum,,” ujarnya.

Penanganannya menyeluruh dari hulu ke hilir, lanjut Aan bukan sekadar menindak tetapi menata ekosistemnya. Dengan roadmap dan sistem yang sedang dibangun, nantinya tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke pengemudi, tapi juga operator atau pemilik barang juga dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

“Oleh karena itu, dengan adanya rencana aksi yang menyeluruh serta kolaborasi semua kementerian, lembaga, hingga stakeholder yang terlibat dalam ekosistem angkutan logistik, Aan pun optimistis target Zero ODOL 2027 dapat direalisasikan,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyebutkan, kegiatan tersebut dilakukan menuju Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang akan diterapkan pemerintah Indonesia mulai tahun 2027.

“Kami akan lakukan uji coba terbatas, ada di beberapa titik termasuk di jalan tol yang sudah terpasang WIM (Weigh in Motion). Terkait uji coba ini kami butuh support dari operator jalan tol, seperti Jasa Marga terutama untuk penyempurnaan integrasi data,” kata Aan, Rabu (21/1/2026).

Baca juga: Dukung Keselamatan Para Siswa, Kemenhub Bagikan 150 Bus Sekolah untuk Pemerintah Daerah

Menurut Aan, penegakan hukum yang akan diujicobakan ini tidak akan dilakukan secara konvensional, melainkan dengan berbasis teknologi salah satunya dengan memanfaatkan teknologi WIM dan Radio Frequency Identification (RFID) di ruas jalan tol yang terintegrasi dengan data kendaraan yang ada di Kemenhub (BLU-e, SPIONAM, E-manifest).

“Penggunaan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum kendaraan over dimensi over load, memerlukan database yang lengkap dan terintegrasi. Kementerian Perhubungan punya data, tapi masih sangat minim,” ujarnya.

Dengan minimnya data tersebut, kata Aan, pihaknya berharap Kementerian atau lembaga dan BUJT terutama Jasa Marga juga bisa melengkapi data kendaraan angkutan barang yang ada di Kementerian Perhubungan ini.

Baca juga: Berlaku Mulai 2 Januari 2026, Kemenhub Berlakukan SIM PKB Fullcycle untuk Kendaraan Niaga

Rencananya uji coba gakkum terbatas ini akan dilakukan di lima lokasi yakni di UPPKB Kalapa dan UPPKB Kertapati, Sumatera Selatan UPPKB Balonggandu, Jawa Barat kawasan industri, dan jalan tol milik BUJT yang terpasang WIM.

Lebih lanjut Aan mengungkapkan, setelah melakukan uji coba gakkum pelanggaran angkutan lebih dimensi dan lebih muatan secara terbatas, uji coba juga akan dilakukan di seluruh Indonesia.

“Bulan Juni 2026 nanti bisa kita terapkan uji coba di seluruh Indonesia dan sekaligus kita sosialisasikan terhadap pelanggaran-pelanggaran over dimensi over load. Tanggal 1 Januari 2027 baru kita penegakan hukum yang sesungguhnya,” ungkapnya.

Gakkum dilakukan dengan memberikan surat peringatan kepada pemilik kendaraan atau pemilik barang untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Uji coba ini sekaligus merupakan bentuk sosialisasi kepada para pengusaha angkutan barang, pemilik barang, hingga pengemudi

“Kami selalu melakukan pengawasan di UPPKB untuk memastikan kendaraan angkutan barang memenuhi ketentuan terkait muatan, dimensi, dan kelengkapan dokumen,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, Sabtu (29/11/2025).

Menurut Aan, kegiatan periode 1 Januari hingga 28 November 2025 ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi prasyarat keselamatan serta perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan dan umur infrastruktur jalan.

Baca juga: Ramp Check Menjelang Libur Natal dan Tahun Baru 2026, Masih Banyak Bus Melanggar Aturan

“Jenis pelanggaran yang ditemukan beragam, dan mayoritas pelanggarannya yakni terkait daya angkut sebanyak 393.992 unit, kemudian pelanggaran dimensi, dan pelanggaran dokumen. Selanjutnya juga ditemukan pelanggaran persyaratan teknis, pelanggaran tata cara muat serta pelanggaran kelas jalan,” ujarnaya.

Pada periode 1 Januari-28 November 2025,kata Aan, pihaknya telah memeriksa 2.514.244 kendaraan barang dengan 1.925.260 kendaraan (76,57%) tidak melakukan pelanggaran. Sementara 588.984 kendaraan (23,43%) dinyatakan melanggar dengan jumlah pelanggaran tertinggi yakni pelanggaran daya angkut mencapai 59,43% atau 393.992 kendaraan..

Adapun dari hasil pemeriksaan ditemukan 662.899 pelanggaran seperti pelanggaran daya angkut sebanyak 393.992 kendaraan (59,43%), pelanggaran dimensi sebanyak 1.396 kendaraan (0,21%) dan, pelanggaran dokumen sebanyak 261.058 kendaraan (39,38%).

Baca juga: Atasi Kendaraan ODOL, Kemenhub Maksimalkan Pegawasan Jembatan Timbang

Selain itu itu pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 940 kendaraan (0,14%), pelanggaran tata cara muat sebanyak 5.383 kendaraan (0,81%) serta pelanggaran kelas jalan sebanyak 130 kendaraan (0,02%).

“Sepanjang Januari hingga November 2025 dari total 588.984 kendaraan yang melanggar, sebanyak 394.583 kendaraan telah dikenakan penindakan. Sedangkan 194.401 kendaraan tidak ditindak selama masa sosialisasi sesuai kebijakan penindakan selektif, ungkapnya.

Lebih lanjut Aan melanjutkan, pemeriksaan juga dilakukan menggunakan teknologi Weigh in Motion (WIM) di 5 (lima) lokasi UPPKB mencakup Kertapati, Talang Kelapa, Tenayan, Pelawan, dan Dolok Parmonangan.

“Kami terus mengoptimalkan penggunaan JTO (jembatan timbang online) dan WIM serta mempercepat proses perbaikan di lapangan agar seluruh jembatan timbang berfungsi secara maksimal. Upaya ini kami lakukan untuk membangun sistem pengawasan angkutan barang yang lebih transparan, akurat, dan berkeadilan,” imbuhnya.

Baca juga: Pemprov Jawa Barat Terapkan Bebas Truk ODOL Mulai 2 Januari 2026

Pelatihan ini dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi pengemudi terkait keselamatan terutama untuk mendukung efektivitas program nasional Zero Over Dimension Over Load atau ODOL.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan, saat ini persoalan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan menjadi tantangan sektor transportasi darat di Indonesia, karena menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan juga menjadi ancaman bagi keselamatan pengguna jalan lainnya.

Baca juga: Damri Buka Rute Baru dari Tanjung Barat Menuju Bandara Soetta

“Pendidikan dan pelatihan yang kita selenggarakan hari ini menjadi sangat penting. Karena kita menyadari perubahan tidak cukup hanya melalui regulasi dan pengawasan, tapi juga butuh human capital yang kompeten, berintegrasi, dan memahami prinsip keselamatan secara menyeluruh,” kata Aan, Rabu (19/8/2025).

Aan menjelaskan, tujuan diadakannya pendidikan dan pelatihan pengemudi ini, bukan hanya untuk mencetak pengemudi yang tersertifikasi tetapi juga mampu mentransfer pengetahuan kepada pengemudi-pengemudi lainnya di industri masing-masing.

“Kami berkomitmen mencetak pengemudi senior dan pengawas lapangan yang tersertifikasi, mampu berkendara dengan aman, serta mampu membagi pengetahuan dan budaya keselamatan kepada rekan-rekan mereka lainnya di perusahaan atau tempatnya masing-masing,” ujarnya.

Baca juga: Rute Baru Cititrans Bogor-Malang Manjakan Penumpang dengan Kabin Nyaman

Lebih lanjut Aan mengatakan usai mendapat pelatihan, para peserta dapat menjadi agen perubahan yang dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tentang pentingnya keselamatan angkutan barang. Ia juga berharap nantinya para peserta mampu menjadi trainer sekaligus role model di lingkungan kerja.

“Kita jadikan pelatihan ini sebagai titik awal gerakan bersama dalam menciptakan sistem transportasi angkutan barang yang berkeselamatan, efisien, dan berkelanjutan. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.

Baca juga: PO SPS Travel Tambah Bus Baru Pakai Bodi Skylander R25, Pertama yang Mengaspal di Indonesia

Tak jarang, truk ODOL ini disebabkan karena adanya kepentingan bisnis yang menjanjikan biaya antar lebih murah dengan memanfaatkan kapasitas truk sebanyak-banyaknya.

Baca Juga: Kenali Penyebab As Roda Truk Patah Di Tengah Jalan, Ini Cara Antisipasinya

Pelaku usaha yang tidak taat aturan ini memaksakan muatan yang besar pada truk sehingga melebihi tonase nya. Hal ini dapat diperparah dengan lalainya pengemudi dalam menjaga keselamatan di jalan hingga bisa merugikan pengguna jalan lain.

Melansir dalam keterangan Astra UD Trucks pada Senin (4/11/2024), alasan utama praktek truk ODOL ini diduga karena bertumbuhnya jasa pengiriman dan distribusi barang mulai dari bisnis perseorangan hingga bisnis perusahaan besar.

Dimana, agar mempertahankan harga atau biaya supaya tetap bersaing, maka setiap pelaku usaha ini kerap melakukan pelanggaran ketentuan muatan dari truk armadanya supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Pengemudi truk sebaiknya menolak untuk membawa truk ODOL karena ada berbagai bahaya yang mengintainya. Berikut ini adalah berbagai potensi bahaya yang dapat mengintai jika tetap memaksakan mengendarai Truk ODOL.

Baca Juga: Jarang Diperhatikan, Ternyata Ini Pentingnya Merawat Ban Serep Secara Berkala

1. Rem Blong

Kondisi overload pada truk dapat mempengaruhi pada kemampuan mengerem dari truk tersebut. Dimana, kondisi kampas rem yang panas akan mengubah dari padat menjadi gas.

Sementara itu beratnya muatan yang melebihi kapasitas membuat daya cengkramnya menekan kampas sehingga kampas menjadi semakin panas. Semakin panas kampas maka akan semakin menguap dan menyebabkan rem menjadi blong.

2. Mudah Terguling

Meningkatnya tinggi barang muatan yang diangkut truk dapat menyebabkan pengemudi truk kehilangan kendali. Hal ini terjadi karena gaya gravitasi yang tidak seimbang sehingga menyebabkan truk mudah oleng dan terguling.

Dengan meningginya barang yang diangkut truk maka menghilangkan fitur penjaga keseimbangan truk dan meningkatkan resiko truk terguling.

Baca Juga: Bahaya Mengintai, Ini Tips Hindari Slip Pada Ban Truk Tambang

Bila dijabarkan lebih lanjut, muatan yang turut bergerak karena terlalu tinggi atau terlalu berat turut meningkatkan gaya sentrifugal saat truk melaju kencang di jalan menikung. Maka akibatnya mobil akan terangkat oleh bebannya sendiri dan berbalik ke luar.

Begitu pula saat mobil melaju dengan pelan, muatan yang berlebih dapat meningkatkan gaya sentripetal yang dapat menyebabkan mobil terangkat dan terguling ke arah dalam.

3. Gagal Nanjak

Hal ini kerap terjadi pada Truk ODOL. Beban yang terlalu berat dan kemiringan tanjakan terlalu tajam menyebabkan tenaga kendaraan tidak kuat menanggung beban. Hal ini berpotensi menyebabkan bagian depan truk terangkat sehingga muatan truk bisa tumpah.

Potensi lainnya saat gagal nanjak, Truk ODOL tidak memiliki tenaga untuk mempertahankan beban muatan sehingga truk turun dan mundur ke belakang sehingga dapat menyebabkan kecelakaan pada pengguna jalan dan kendaraan lain di belakangnya.

4. Memperbesar Blind Spot

Blind Spot adalah area titik buta bagi pengemudi truk dan titik yang berbahaya bagi kendaraan di sekitar truk. Hal ini dikarenakan pengemudi tidak mampu melihat titik tertentu termasuk posisi kendaraan lain yang berada dekat disekitarnya.

Semakin tinggi muatan truk atau semakin obesitas muatan truk melebihi bak, maka akan semakin besar pula blind spot dari truk itu sendiri. Hal ini tentu membahayakan pengguna jalan lain karena pengemudi bisa tidak menyadari keberadaan kendaraan lain.

Baca Juga: Area Blind Spot Pada Truk yang Perlu di Waspadai Pengendara Lain

Berdasarkan data penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) seluruh Indonesia pada tahun 2023, rata-rata kendaraan yang masuk dan diperiksa hanya berkisar di angka 5% dan sebanyak 27,95% melakukan pelanggaran.

Baca Juga: Menperin Minta Produsen Rakit Truk Tambang Secara Lokal di Indonesia

Sementara, dari data pelanggaran tersebut, sebanyak 69% melanggar kelebihan muatan dan sisanya sebanyak 31% melanggar ketentuan dokumen. Mayoritas kendaraan yang melanggar daya angkut, kelebihan muatannya di atas 5% sampai 20%.

Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani mengatakan bahwa kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di UPPKB dan tingginya friksi sosial yang terjadi di lapangan sudah selayaknya pengawasan dilaksanakan secara digital untuk mendapat bukti elektronik sebagai dasar.

Adapun saat ini lokasi pengawasan kendaraan barang maupun orang telah dilakukan di UPPKB, Terminal dan juga ruas jalan. Sementara, untuk kendaraan barang akan dilakukan pengecekan jumlah muatan dan pemeriksaan perizinan.

Sedangkan pengawasan kendaraan angkutan orang seperti travel dan bus akan dilakukan di sejumlah terminal dengan melalui rampcheck dan juga perizinan. Dimana, apabila adanya pelanggaran tentunya akan dilakukan penindakan.

Baca Juga: Gaikindo Ungkap Tantangan Industri Kendaraan Komersial di Indonesia

Namun, pihaknya menganggap kini pengawasan dan penindakan yang dilakukan secara langsung di lapangan sudah kurang efektif mengingat banyaknya kejadian yang membahayakan petugas seperti ancaman dan friksi sosial.

Selain itu, Ahmad Yani juga mengaku adanya permasalahan lain seperti potensi terjadinya kolusi, jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang kurang memadai, dan pertumbuhan kendaraan angkutan barang yang terus meningkat.

“Maka, sudah saatnya kita bertransformasi menuju sistem digital. Kami telah melakukan tahapan pembangunan sistem penegakan hukum secara elektronik dan diharapkan dapat terimplementasi pada akhir tahun ini,” ucapnya mengutip siaran resminya, Jum’at (23/2/2024).

Ia juga mengatakan pihaknya telah mendukung perangkat dan sistem digital seperti Jembatan Timbang Online (JTO) dan Weigh In Motion (WIM), Ateria Traffic Management System (ATMs) dan juga aplikasi MitraDarat untuk data e-BLU, e-SRUT, e-manifest, e-Tilang, serta SPIONAM.

Baca Juga: Marak Pencurian Ban Serep, Begini Antisipasi Sopir Truk Agar Tak Disalahkan Perusahaan

Pada kesempatan yang sama, Staf Utama Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Konektivitas, Budi Setiyadi memaparkan perlunya upaya penanganan yang serius baik dari sisi regulasi, pemilik barang, operator, sampai dengan kolaborasi seluruh pihak.

“Ada beberapa rekomendasi aksi mitigasi pelanggaran ODOL, seperti perlunya optimalisasi dan transformasi UPPKB. Artinya, bukan hanya dari bangunannya, tapi teknologi yang memudahkan petugas sehingga tidak terjadi lagi keributan antara petugas dan pengemudi,” katanya.

Di sisi lain, Pengamat Transportasi sekaligus pemilik operator, Dr. Kyatmaja Lookman menanggapi pentingnya penggunaan teknologi digital, namun perlu juga dilakukan perbaikan pengelolaan data kendaraan secara komprehensif.

“Penggunaan teknologi memang sudah tidak bisa dikesampingkan dewasa ini, hanya saja perlu ditindaklanjuti juga dengan law enforcement yang kuat. Dan sebaiknya semua pemangku kepentingan bersama-sama berkolaborasi demi terwujudnya keselamatan di jalan,” pungkasnya.

Baca Juga: Sebelum Kirim Muatan, Ini yang Harus Diperhatikan Sopir Truk Logistik