Penguji Senior Kendaraan Bermotor yang bertugas di UPT KIR Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, Asrul Faisal mengungkapkan bahwa kendaraan pikap double cabin memang diperuntukan untuk mobil barang sesuai peraturan yang sudah ada.

“Kalau dilihat dari STNKnya saja tertera bahwa mobil tersebut adalah mobil barang, jadi memang diwajibkan untuk melakukan uji KIR setiap enam bulan sekali,” kata Asrul saat dihubungi MobilKomersial.com, Rabu (1/10/2025).

Baca juga: Bisa Daftar Online, Begini Proses Uji KIR Pada Kendaraan Niaga

Menurut Asrul, tahapan pengujian kendaraan pikap double cabin saat uji KIR sama seperti kendaraan barang lainnya, pemilik kendaraan niaga harus mendaftar online melalui website Bookir Tangsel atau dapat langsung mendatangi tempat pengujian.

“Datang ketempat uji KIR melengkapi persyaratan foto copy KTP, STNK, KIR dan surat kuasa bagi yang dikuasakan dari pemilik kendaraan ke sopirnya yang akan melakukan uji KIR, setelah dapat form uji, kendaraan sebelum masuk ketempat uji akan di foto oleh petugas kemudian foto tersebut di input ke aplikasi pengujian,” ujarnya.

Setelah itu, kata Asrul, petugas akan melakukan pra uji seperti ramp check, untuk kendaraan pikap dan tru pemeriksaan meliputi lampu, sein, klakson, fisik kendaraan, ketebalan alur ban, wiper dan lampu belakang, kalau bus kita periksa pemecah kaca, apar dan kotak p3k.

Baca juga: Uji KIR di Tangerang Selatan Kini Tak Perlu Mengantri Panjang

“Setelah memeriksa bagian luar, kemudian petugas melihat juga bagian indikator yang ada di dashboard speedometer, bensin dan indikator lainnya menyala atau tidak. Setelah itu kendaraan dipersilahkan maju untuk melakukan pemeriksaan emisi gas buang,” ungkapnya.

Jika kendaraan bensin menggunakan alat emisi gas buang, lanjut Asrul,  kalau kendaraan diesel pakai alat smoke tester. Setelah pemeriksaan emisi, kendaraan maju untuk pemeriksaan berikutnya yakni lampu depan.

“Pemeriksaan bagian lampu untuk mengetahui kadar terang dan mengukur tingkat cahayanya menggunakan alat pengukur cahaya, saat pemeriksaan yang dilihat itu adalah lampu jauh dari kendaraan untuk melihat jangkauan jarak dari cahaya tersebut,” katanya.

Baca juga: Bus Pakai Klakson Basuri Langsung Gagal Saat Uji KIR

Lebih lanjut setelah pemeriksaan lampu, kata Arul kendaraan maju lagi untuk pemeriksaan gaya rem, disini petugas memeriksa sumbu pertama kemudian sumbu kedua lalu kita periksa rem parkir. Masing-masing gaya rem tersebut memiliki ambang batas.

“Setelah kendaraan dinyatakan lulus pada uji gaya rem, kendaraan akan memasuki tahap akhir pemeriksaaan yakni lorong uji dimana kendaraan melewati tempat yang dibawahnya bisa di lalui petugas untuk memeriksa kolong dari kendaraan apakah ada rembesan oli mesin, tie rod kendor dan ball joint yang rusak dan propeller shaft yang biasanya kendor,” imbuhnya.

Memeriksanya terbilang mudah, cukup dipegang dan putar, jika terdapat bunyi maka ada masalah, setelah itu periksa bagian gardan serta ban kiri dan kanan belakang lalu per belakang. pemeriksaan per belakang biasanya terkendala terdapat retakan.

Baca juga: Mengenal Tanda Kerusakan Mesin Diesel Dari Warna Asap Knalpot

“Setelah dinyatakan lulus, nantinya petugas akan mencetak berkas dan stiker uji kir yang dapat langsung diambil oleh pemilik kendaraan di loket. Namun bila terdapat salah satu uji kendaraan yang tidak lulus, maka petugas menyatakan kendaraan tersebut tidak lulus uji KIR dan dapat mengulanginya kembali,” ujarnya.

Jika tidak lulus uji KIR, maka pengemudi mendapatkan surat keterangan dari petugas untuk perbaikan, surat keterangan tersebut juga punya batas waktunya tergantung dari kerusakan kendaraan tersebut, mulai dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 1 bulan dan paling lama 2 bulan jika kerusakan kendaraan tersebut tergolong parah.

Baca juga: Bus Baru PO Borlindo Bodi Skylander R25 Siap Mengaspal, Makin Sangar Pakai Livery Thailook

Lantas apa saja yang dilakukan petugas saat memeriksa bus saat Uji KIR dan apa saja hal-hal yang tidak boleh melekat pada bus saat uji KIR.

Asrul Faisal, Penguji Kendaraan Bermotoryang bertugas di Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan mengungkapkan saat uji KIR, bus akan diperiksa secara keseluruhan mulai dari luar dan kabin bus tersebut.

Baca juga: Usai Perjalanan Jarak Jauh, Apakah Mobil Perlu Perawatan dan Ganti Oli Mesin?

“Kalau dari luar kita periksa bagian ban, kaca, lampu apakah berfungsi semua atau tidak. Kalau kaca dilihat ada yang pecah dan retak atau tidak,” kata Faisal kepada MobilKomersial.com beberapa waktu lalu.

Kemudian kata Faisal, setelah memeriksa komponen luar, pihaknya memeriksa komponen dalam atau kabin dari bus, jika terdapat lampu variasi dan klakson Basuri maka pihaknya langsung memerintahkan untuk di lepas.

Baca juga: Kantongi Bintang 5 ASEAN NCAP 2024, Mitsubishi Xforce HEV Siap Masuk Indonesia?

“Karena kalau klakson itu kan ada ambang batasnya ya minimal 98 desibel, nah kalau Basuri itu diatas batas tersebut, maka dari itu tidak diperbolehkan. Kalau ada temuan saat uji KIR langsung kita lepas,” ujarnya.

Klakson, kata Faisal harus sesuai dengan klasifikasi dari kendaraan tersebut, biasanya jika untuk bus, dari pabrikan sudah memberikan klakson standart yang maksimal sehingga tidak melebihi batas yang sudah ditentukan aturan pemerintah.

“Saat uji KIR kita ukur ambang batasnya pakai alat, dari minimal 98 dan maksimal 112 desibel, lebih dari itu tidak bisa lolos uji KIR. Kami harap bus yang melakukan uji KIR dapat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan Pemerintah,” ungkapnya.

Baca juga: PO MTrans Layani Rute Baru Denpasar Semarang Pakai Armada Grand Captain

Terlebih dalam arus mudik ini, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan (Dishub), Polri, Jasa Marga, BPTJ dan Stake Holder lainnya wajib melakukan ramp check terhadap unit bus yang ada di pool maupun di terminal bus.

Lalu apa saja yang dilakukan petugas saat melakukan ramp check bus, hal yang pertama dilakukan adalah memeriksa STNK bus apakah masih berlaku atau tidak, kemudian surat KIR yang juga masih berlaku.

Baca juga: Menjelang Mudik Lebaran, Petugas Periksa Bus AKAP di Terminal Pondok Cabe 

“Ada juga kami memeriksa surat izin trayek yang masih berlaku, SIM pengemudi harus B1, lalu ke sistem penerangan bus meliputi lampu utama depan seperti lampu jauh dan lampu dekat,” kata Penguji Kendaraan Bermotor Dishub Tangsel, Asrul Faisal kepada MobilKomersial.com.

Menurut Faisal, masih di bagian depan, selain lampu utama pihaknya juga memeriksa fungsi lampu sein kiri dan kanan, wiper berfungsi atau tidak, kemudian pemeriksaan pada ban kanan bagian depan.

“Untuk ban ini ada ambang batasnya, minimal 1 mm kalau lebih dari itu bagus, lalu ban belakang bagian kanan kita periksa alurnya dan kedalaman bannya. Jika ban sudah tidak ada masalah lalu kita periksa bagian belakang bus,” ujarnya.

Baca juga: Suzuki Bengkel Siaga Mulai Menyebar di 70 Titik Strategis dari Sumatra, Jawa Hingga Sulawesi

Pada bagian belakang bus, kata Faisal, petugas memeriksa fungsi lampu belakang seperti lampu utama belakang, lampu sein kanan dan kiri, lampu mundur serta lampu rem, semuanya harus berfungsi dengan baik.

“Setelah bagian belakang kita geser ke bagian kiri bus, sama seperti bagian kanan, kita periksa ban belakang dan depan bus yang harus memiliki ambang batas kedalaman alur 1 mm,” ungkapnya.

Kemudian setelah ban kiri diperiksa, lanjut Faisal, pihaknya masuk ke ruang pengemudi untuk memeriksa sabuk pengaman di kursi sopir berfungsi atau tidak, indikator di dashboard seperti speedometer, indikator bensin serta tekanan angin dan kotak obat P3K.

Baca juga: Hino dan KNKT Berikan Kursus Singkat Bagi PO Bus Menjelang Arus Mudik Lebaran

“Lalu kita ke ruang penumpang, kita periksa baut-bautnya yang ada dibawah terpasang dengan kencang atau tidak serta jumlah kursi penumpang di periksa sesuai dengan kartu pengawasan atau tidak, kita juga periksa pemecah kaca serta APAR yang ada di kabin,” imbuhnya.

Jika bus yang diperiksa tidak laik jalan, lanjut Faisal pihaknya akan mengembalikan bus ke pool untuk segera melengkapi kekurangan atau memperbaiki yang tidak berfungsi. Hal tersebut dilakukan agar penumpang aman dan nyaman selama perjalanan.

Baca juga: Fungsi Kaca Spion Kecil yang Ada di Jendela Sopir Bus

]]> https://mobilkomersial.com/2025/03/15/apa-saja-yang-dilakukan-petugas-saat-ramp-check-bus/feed/ 0 https://mobilkomersial.com/2025/03/12/menjelang-mudik-lebaran-petugas-periksa-bus-akap-di-terminal-pondok-cabe/ https://mobilkomersial.com/2025/03/12/menjelang-mudik-lebaran-petugas-periksa-bus-akap-di-terminal-pondok-cabe/#respond Wed, 12 Mar 2025 07:45:19 +0000 https://mobilkomersial.com/?p=23064 MobilKomersial.com — Menjelang Mudik Lebaran 2025, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, BPTJ bersama Polres Tangsel dan Stake Holder terkait melakukan ramp check terhadap bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang ada di Terminal tipe A Pondok Cabe.

Seluruh bus yang ada di Terminal tipe A Pondok Cabe tak luput dari pemeriksaan yang bertujuan agar penumpang dapat aman dan nyaman selama diperjalanan menggunakan moda transportasi bus.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengatakan bahwa ramp check untuk bus dilakukan agar setiap perjalanan penumpang selama periode mudik lebaran ini aman sampai kampung halaman.

Baca juga: Sleeper Bus Baru PO Adhi Putra Rakitan Karoseri Laksana Pakai Sasis Tronton

“Tadi petugas dari Dishub Kota Tangsel memeriksa kesiapan bus, kelengkapan pengemudi, melakukan tes kesehatan terhadap pengemudi serta melakukan tes urin untuk pengemudi bus yang dilakukan oleh BNN,” kata Benyamin ditemui di Terminal A Pondok Cabe, Rabu (12/3/2025).

Menurut Benyamin, pada ramp check yang dilakukan, petugas memeriksa seperti rem, lampu sein kemudian lampu utama, wiper yang berfungsi baik, surat-surat kendaraan serta SIM dari pengemudi bus.

Sementara Kadishub Kota Tangsel, Ayep Jajat Sudrajat mengungkapkan, dari pemeriksaan bus AKAP yang hendak melayani penumpang untuk mudik lebaran di Terminal tipe A Pondok Cabe, jika ada kelengkapan yang kurang maka akan dikembalikan ke poolnya.

Baca juga: PO Adhi Putra Tambah Bus Baru, Tiga Model Kursi Didalam Kabin

“Jadi tadi kami sifatnya mendampingi karena kewenangan pemeriksaan bus AKAP ada di BPTJ. Lalu tadi bus yang lolos ramp check petugas melakukan penempelan sticker bahwa bus tersebut laik jalan untuk angkutan mudik,” ujarnya.

Ayep mengungkapkan bahwa selain di Terminal tipe A Pondok Cabe, pihaknya juga melakukan ramp check ke pool bus pariwisata di Kota Tangsel yang nantinya dijadikan angkutan perbantuan untuk mudik lebaran.

“Kami periksa seperti alat pemecah kaca harus ada, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) juga harus tersedia dan bisa digunakan, kemudian kotak P3K juga harus ada di kabin bus. Nah kemarin saat kita periksa ada yang tidak lengkap maka dari itu kami minta lengkapi,” ungkapnya.

Baca juga: Harga TIket Mudik Lebaran 2025 PO Al Hijrah Rute Jabodetabek dan Bandung Tujuan Sumatra Barat 

“Secara periodik ya untuk mengevaluasi kondisi yang sudah ada dan membaca kebutuhan beberapa waktu ke depan terutama pengaturan lalu lintas menyambut Natal dan Tahun Baru,” kata Benyamin dalam keterangannya.

Tak hanya itu, kata Benyamin, lewat forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kota Tangerang Selatan sinergi bersama pihak kepolisian sangatlah dibutuhkan terutama dalam memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat di jalan.

Baca juga: Libur Nataru, Kemenhub Lakukan Pembatasan Angkutan Barang

“Pasti akan terjadi mobilitas masyarakat yang lebih meningkat, wajar kemudian kita mengharapkan kondisi yang aman, nyaman serta kondusif. Hal ini tentunya bersamaan dengan rencana Pemkot Tangsel di tahun depan untuk menambah CCTV sehingga tercipta rasa keamanan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurut Benyamin, menjelang libur natal dan tahun baru 2024, ia dengan tegas mengatakan tidak akan mentolerir apabila terdapat kendaraan berupa truk besar yang lewat di luar jamnya. Oleh karenanya, ia memerintahkan Dinas Perhubungan untuk patroli memastikan itu tidak terjadi.

Baca juga: Tak Hanya Kendaraan Penumpang, Home Service Fast n Frugal Layani Perbaikan Truk Ringan

“Memang mungkin saja terjadi apalagi mau Natal dan Tahun Baru ini. Kita bagaimana pun konsisten dengan aturan-aturan yang sudah dibuat, kalau ada yang melanggar ya nanti aturannya kita lakukan penindakan,” ungkapnya.

Benyamin menambahkan bahwa dengan adanya penambahan CCTV tentunya untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan serta memantau arus lalu lintas di kota Tangerang Selatan.

Baca juga: All-New Honda Accord RS e:HEV Resmi Meluncur, Dijual Seharga Rp959,9 Juta

Adapun ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Nomor KP-BPTJ 221 Tahun 2023 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN Tahun 2023 di Ruas Tol Wilayah Jakarta.

Baca juga: Pemkot Tangsel Berikan Layanan Bus Sekolah Gratis, Anak TK Hingga Mahasiswa Boleh Naik

“Ada beberapa kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dan diperbolehkan melintas selama perhelatan KTT ke-43 ASEAN, mulai dari kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM)/ Bahan Bakar Gas (BBG), ternak, hingga sembako,” kata Agung.

Baca juga: Hyundai Hadirkan EV Charging Stations di 52 Pusat Perbelanjaan PT Lippo Malls Indonesia

Mobil angkutan barang yang tidak dilarang tersebut, kata Agung tentunya wajib dilengkapi surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan berisi keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

“Pembatasan operasional mobil angkutan barang selama perhelatan akbar KTT Ke-43 ASEAN dinyatakan dengan rambu lalu lintas yang dipasang oleh badan usaha di bidang jalan tol,” imbuhnya.

Selain itu, kata Agung, petugas akan disiagakan untuk mengatur lalu lintas. Pelanggaran terhadap ketentuan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas akan dikenakan sanksi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca juga: PO Harapan Jaya Tambah 2 Bus Baru dari Karoseri Tentrem

Pembatasan operasional kendaraan angkutan barang tersebut akan dilakukan mulai 5 September 2023 pukul 00.00 WIB sampai dengan 7 September 2023 pukul 23.49 WIB.

Baca Juga: Damri Kerahkan Puluhan Unit Bus, Lancarkan Aksesibilitas KTT ASEAN 2023

Adapun sejumlah ruas tol Jakarta yang memberlakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan berat mulai dari ruas tol Cawang-Tomang-Pluit, ruas tol Tomang-Pluit, ruas tol Kembangan-Tomang, dan ruas tol Pluit-Kamal Muara.

“Untuk menyukseskan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengutip siaran persnya, Jum’at (1/8/2023).

Larangan ini sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Nomor KP-BPTJ 221 Tahun 2023 tentang Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN Tahun 2023 di Ruas Tol Wilayah Jakarta.

“Sosialisasi akan dilakukan oleh jajarannya menjelang penyelenggaraan KTT ASEAN, bersinergi dengan BPTJ, Dinas Perhubungan Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Banten, serta Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo),” tambahnya.

Baca Juga: Rencana Pertamina Alihkan Pertalite Jadi Pertamax Green 92, Dirut: Ini Masih Kajian

Pembatasan operasional mobil angkutan barang akan dinyatakan dengan rambu lalu lintas yang dipasang oleh badan usaha di bidang jalan tol. Selain itu, petugas akan disiagakan untuk mengatur lalu lintas selama penyelenggaraan KTT ASEAN.

Pelanggaran terhadap ketentuan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas akan dikenakan sanksi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendati demikian dalam SK yang telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPTJ Agung Rahardjo pada 28 Agustus 2023 lalu disebutkan bahwa aturan pembatasan operasional ini tidak berlaku beberapa jenis mobil angkutan barang.

Baca Juga: KNKT Sebut Hampir Semua APM Masih Langgar Aturan APAR di Dalam Mobil

Jenis mobil angkutan barang yang tidak berlaku mulai dari angkutan BBM atau BBG, ternak, hantaran pos dan uang, serta kendaraan angkutan bahan pangan pokok, seperti beras, terigu, jagung, gula, sayur, dagin hingga. buah-buahan.

Namun, mobil angkutan barang yang tidak dilarang tersebut harus dilengkapi surat muatan dengan ketentuan diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut seperti surat muatan berisi keterangan jenis barang yang diangkut hingga tujuan pengiriman barang.

Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk upaya untuk meminimalisir insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi menimpa alibat ulah truk-truk bertonase besar yang masih melintasi jalan-jalan di wilayah kota Pekanbaru.

Baca Juga: Kemenhub Naikkan Alokasi Subsidi Angkutan Perintis 2023, Berikan Layanan Terbaik di Daerah 3TP dan Perbatasan

Akan segera kita pasang rambu tersebut, terutama di akses masuk truk dari arah jalan lintas,” terang Yuliarso selaku Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pekanbaru mengutip siaran resminya pada Jum’at (10/2/2023).

Dirinya menyebut ada sejumlah titik pemasangan rambu larangan masuk bagi truk tonase berat serta mengingatkan bahwa para pemilik angkutan tonase besar bisa mengikuti surat keputusan walikota terkait jalur angkutan barang.

Kendati demikian, Yuliarso turut memaparkan bahwa truk-truk bertonase besar tetep dapat melintasi ruas jalan HR Soebrantan namun syarat dan ketentuan yang berlaku seperti hanya dapat melintas pada pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB.

Yuliarso mengaku rumusan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkait pemasangan rambu larangan truk masuk jalan kota sudah dirumuskan. Ia mengaku rumusan ini terkendala beberapa kewenangan yang mesti dikoordinasikan.

Baca Juga: Tiga Titik Blind Spot Pada Truk yang Perlu di Waspadai

Sementara itu, Kadishub menuturkan bahwa pihaknya pun telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatur lalu lintas dari arah jalan provinsi dan jalan nasional. Kedua ruas jalan itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.

Pembahasan di tingkat kota bersama forum lalu lintas kota segera ditindaklanjuti dengan bahasan bersama forum lalu lintas Provinsi Riau. Mereka melaporkan rencana aksi yang dirumuskan dalam forum tersebut.