Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan mengungkapkan bahwa arah kebijakan ini menekankan pentingnys transformasi digital, peningkatan keselamatan serta tata kelola berbasis data untuk penyelenggaraan transportasi darat dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

“Pemanfaatan teknologi dan data yang terintegrasi memungkinkan kita memperkuat tata kelola, meminimalkan potensi manipulasi, serta meningkatkan koordinasi antar-instansi,” kata Toni dikutip hari ini, Selasa (25/11/2025).

Baca juga: Kemenhub Sediakan 70 Unit Bus Mudik Gratis Saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026

Menurut Toni langkah ini merupakan wujud komitmen Kemenhub untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni keselamatan.

Dalam hal ini, kata Toni, Ditjen Perhubungan Darat memegang peranan penting, khususnya dalam penguatan sistem penimbangan kendaraan bermotor sebagai garda terdepan dalam pengawasan kendaraan angkutan barang dan pengendalian kendaraan ODOL.

“Transformasi sistem penimbangan ini juga melalui pengembangan pengawasan dengan modernisasi peralatan yang terintegrasi dengan sistem digital seperti Jembatan Timbang Online (JTO), Weigh in Motion (WIM), BLUe, dan ETLE, yang menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pengawasan berbasis data nasional,” ujarnya.

Baca juga: Truk ODOL Bikin Resah, Kemenhub Sebut Penanganan Tak Bisa Ditunda Lagi

Sejak Januari sampai Oktober 2025, UPPKB telah memeriksa 2,32 juta kendaraan, atau sekitar 3,74 persen dari LHR kendaraan barang. Meskipun masih dibawah target RAN ZERO ODOL yakni sebesar 6%.

“Kemenhub tengah menyiapkan langkah percepatan melalui peningkatan keandalan peralatan, perbaikan data dan penguatan SDM pada titik-titik pengawasan,” ungkap Toni.

]]> https://mobilkomersial.com/2025/11/25/atasi-kendaraan-odol-kemenhub-maksimalkan-pegawasan-jembatan-timbang/feed/ 0 https://mobilkomersial.com/2024/08/21/128-truk-odol-terjaring-razia-di-kota-padang/ https://mobilkomersial.com/2024/08/21/128-truk-odol-terjaring-razia-di-kota-padang/#respond Wed, 21 Aug 2024 02:18:45 +0000 https://mobilkomersial.com/?p=19297 MobilKomersial.com  — Unit Pelayanan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang berada di bawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Barat menjaring 128 angkutan barang yang melanggar aturan selama operasi simpatik sadar keselamatan Over Dimension Over Loading (ODOL).

Dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan mematuhi regulasi kendaraan angkutan barang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar operasi truk ODOL di Unit Pelayanan Kendaraan Bermotor (UPPKB) se-Indonesia.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat, Muhammad Majid mengungkapkan bahwa tujuan utama dari operasi ini adalah untuk menjaring angkutan barang yang melanggar batas muatan dan ukuran kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Kemenhub Lakukan Razia Truk ODOL Mulai 19 Agustus 2024

“Pelaksanaan operasi simpatik ini dilaksanakan di seluruh UPPKB se-Sumatera Barat dengan didampingi oleh jajaran samping dari Denpom dan Ditlantas Polda” kata Majid dalam keterangannya, Selasa (20/8/2024).

Menurut Majid, dengan menegakkan peraturan batas dimensi dan batas maksimal muatan angkutan barang, diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan pada infrastruktur jalan serta meningkatkan keselamatan lalu lintas secara keseluruhan.

“Harapannya, para pengemudi dan pengusaha agar mematuhi peraturan yang berlaku demi terciptanya keselamatan di jalan. Hasilnya, pada hari pertama pelaksanaan operasi, tercatat 128 angkutan barang telah diperiksa di Unit Pelayanan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih,”ujarnya.

Baca juga: Membedah Keunggulan Wealthy Optimus, Pelumas Mesin Diesel Berkualitas Tinggi

Dari jumlah tersebut, kata Majid, 9 kendaraan angkutan barang dikenakan sanksi tilang karena berbagai macam penyebab, seperti melebihi muatan, kartu uji yang telah melewati masa berlaku, dan kelengkapan berkas yang tidak sesuai dengan peraturan.

Perlu diketahui Operasi Simpatik Sadar Keselamatan Over Dimension Over Loading (ODOL) ini turut dipantau oleh tim gabungan dari Sub-Direktorat Pengendalian Operasional dan tim Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Barat, agar pelaksanaan penegakan hukum berjalan optimal sesuai dengan yang direncanakan.

Diberitakan sebelumnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran. Kegiatan itu akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada 19 sampai 25 Agustus 2024 mendatang.

Baca juga: Distribusi Jadi Lebih Cepat, Hino Buka Depo Suku Cadang di Wilayah Sumatra Selatan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin, mengatakan sejak awal kehadirannya pertumbuhan trayek angkutan jalan perintis telah berkembang dari semula 217 trayek di tahun 2015 kini menjadi 322 trayek.

“Kami terus berupaya dalam menciptakan konektivitas khususnya bagi wilayah-wilayah terisolir atau terluar Indonesia. Untuk rata-rata persentase pertumbuhan jaringan trayek angkutan jalan perintis sejak tahun 2015 hingga 2024 adalah sebesar 1,48 persen. Adapun total anggaran subsidi angkutan perintis tahun ini ialah sebesar Rp180 miliar,” kata Risyapudin.

Baca juga: Sulit Dijangkau Kendaraan, Damri Operasikan Angkutan Perintis di Merauke

Menurut Risyapudin, angkutan perintis ini tentunya sangat bermanfaat dan diharapkan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang butuh dalam bermobilisasi dan meningkatkan aksesibilitas.

“Dari tahun ke tahun terlihat peningkatan jumlah pengguna hingga tahun 2023 sebanyak 1,3 juta orang telah terbantu oleh angkutan jalan perintis, sebagian besar penumpang berada di wilayah Indonesia bagian Barat yakni sebesar 37,5 persen kemudian wilayah Indonesia bagian Timur sebesar 36,5 persen dan penumpang di wilayah Indonesia bagian Tengah sebesar 26 persen,” ujarnya.

Baca juga: Ternyata Ini Alasan Truk dan Bus Besar Pakai Ban Ganda di Bagian Belakang

Adanya layanan ini, kata Risyapudin, diharapkan dapat menghubungkan wilayah yang belum berkembang dengan kawasan perkotaan sehingga dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah sekitarnya. Bentuk pelayanan ini sebagai upaya stabilisator pada suatu daerah dengan tarif yang lebih rendah dari tarif yang berlaku khususnya bagi pelajar atau mahasiswa.

“Dengan penyediaan layanan ini serta pemberian subsidi, kami mencoba menghadirkan angkutan umum yang terjangkau oleh masyarakat dengan daya beli yang rendah. Kami berharap hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3TP,” ungkapnya.

Baca juga: Layani Rute Baru dari Lampung, Damri Siapkan 26 Armada Bus

“Di masa libur sekolah dari tanggal 22 Juni sampai 6 Juli kemarin setiap akhir pekan kami terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan bus pariwisata yang beroperasi di jalan. Dari 388 unit bus yang diperiksa ditemukan sebanyak 198 armada bus melakukan pelanggaran,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Risyapudin Nursin, Selasa (9/7/2024).

Baca juga:  Damri Catat Peningkatan 15 Persen Jumlah Penumpang Saat Libur Sekolah

Menurut Risyapudin, pelanggaran yang dilakukan di antaranya adalah sebanyak 11 bus tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, 104 bus tidak memenuhi aspek administrasi perizinan dan sebanyak 83 kendaraan tidak memenuhi aspek administrasi perizinan dan persyaratan laik jalan.

“Ke depannya hal ini terus menjadi perhatian kami beserta seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal penegakkan hukum kami bekerja sama dengan pihak kepolisian dan tidak ragu untuk menindak tegas Perusahaan Otobus (PO) maupun pengemudi yang lalai terhadap ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Bersamaan dengan kegiatan pengawasan ini, kata Risyapudi, juga dilakukan sosialisasi kepada para pengusaha bus pariwisata, pengemudi, serta para penumpang atau pengguna jasa terkait penggunaan aplikasi Mitra Darat dan website mitradarat.dephub.go.id sebagai salah satu media pengecekan izin dan kelaikan armada bus.

Baca juga: Resahkan Masyarakat, PO SAN Minta Pemerintah Bantu Berantas Penipuan Tiket Bus

“Kini dengan adanya teknologi sudah semakin memudahkan kita untuk membantu melakukan pengecekan kondisi armada bus baik atau tidak untuk digunakan dan sebaiknya para pengguna jasa tidak tergiur dengan harga yang murah,” ungkapnya.

Sebagai informasi, kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penegakkan hukum terhadap bus-bus pariwisata akan terus dilakukan setiap akhir pekan di lokasi-lokasi wisata dan juga Rest Area bersama dengan Dinas Perhubungan setempat, PT. Jasa Raharja, kepolisian daerah dan juga Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai perpanjangan tangan Ditjen Perhubungan Darat di daerah.

“Saya berharap semua stakeholders dalam hal ini dapat terus bersinergi dan berkolaborasi melakukan pengawasan dan penegakkan hukum yang tegas namun juga secara humanis,” imbuhnya.

Baca juga: Pemasangan Pre Filter Kit di Isuzu Traga Cegah Mesin dari Kontaminasi Bahan Bakar