Program ini merupakan kerja sama yag dilakukan antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Perhubungan Kota Manado.

Wali Kota Manado, Andrei Angouw mengungkapkan bahwa layanan BTS Trans Manado menggunakan medium bus ini menandai dimulainya operasional transportasi publik modern di Kota Manado.

Baca juga: Hingga November 2025, Sebanyak 588.984 Kendaraan ODOL Terjaring

“Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat serta memperkuat peran Pemerintah Kota Manado dalam menyediakan sarana transportasi yang aman, nyaman, dan berkualitas,” kata Andrei dalam keterangannya, dikutip hari ini, Selasa (2/12/2025).

Sebuah kota yang maju kata Andrei selalu ditunjang oleh angkutan massal yang layak dan tepat waktu, layanan BTS ini merupakan fasilitas yang telah lama dinantikan masyarakat.

“Daerah lain sudah menikmati layanan seperti ini lebih dulu. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih atas hadirnya transportasi umum yang modern dan nyaman untuk Kota Manado,” ujarnya.

Baca juga: Kesiapan Layanan Purna Jual Pastikan Jetour T2 Dipasarkan di Indonesia

Lebih lanjut Andrei menambahkan bahwa ia meminta agar operator menjaga kualitas layanan secara menyeluruh, mulai dari kondisi armada, sistem pembayaran, hingga konsistensi waktu kedatangan.

“Saya mendapat informasi selisih kedatangan bus lima belas menit, hadirnya Trans Manado akan mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi, serta dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan sepeda motor,” ungkapnya.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengungkapkan bahwa kehadiran bus listrik sebagai akomodasi transportasi massal di kota Medan ini sudah sejak satu tahun yang lalu. Hal ini menjadi komitmen pihaknya dalam meningkatkan pelayanan khususnya di bidang transportasi dengan mengembangkan transportasi massal yang modern dan ramah lingkungan.

“Sudah dari tahun lalu kita menantikan seluruh tranportasi massal di kota Medan khususnya bus menggunakan 100 persen armada bus listrik. Hari ini baru dapat kita wujudkan berkat komunikasi yang baik dengan pihak investor,” kata Bobby dalam keterangannya.

Baca juga:  Bus Listrik Trans Jogja Lakukan Uji Coba, Segera Layani Masyarakat

Menurut Bobby, awal mula bus listrik menjadi transportasi massal di kota Medan yakni pihak investor Big Bird sebelumnya masuk dalam transportasi massal bus listrik yakni di koridor J City -Plaza Medan Fair.

“Dimana koridor ini merupakan uji coba, setelah dinilai laik dan antusias penumpang tinggi, pihak Big Bird memberanikan diri berinvestasi ke kota Medan dengan menghadirkan 60 unit bus listrik,” ujarnya.

Bobby juga mngatakan bahwa, sebuah kota metropolitan yang maju saat ini syarat dan karakternya semakin bertambah. Artinya tidak hanya smart city dengan pembangunan yang dilakukan, sebuah kota yang maju juga harus dapat menjaga lingkungan khususnya di bidang transportasi.

Baca juga: 3 Bus Double Decker Terbaru PO Rosalia Indah Siap Mengaspal

“Kota Medan saat ini masuk satu tahap sebagai kota metropolitan yang maju dengan mengajak masyarakatnya beralih dari kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum ditambahkan dengan kendaraan umumnya sudah zero emission,” ungkapnya.

Bobby berharap seluruh masyarakat kota medan dapat menggunakan transportasi umum, sebab pihaknya terus meningkatkan pelayanan dan fasilitasnya mulai dari armada transportasinya, trayek atau koridornya bahkan untuk haltenya. Seperti halte yang sedang dibangun di jalan Balai Kota.

“Dibangunnya halte di tengah jalan merupakan upaya Pemko Medan dalam membiasakan masyarakat ramah terhadap haltenya dan haltenya juga ramah kepada masyarakat. Artinya kita ingin masyarakat biasa terhadap kendaraan umum”, imbuhnya.

Pada setiap 60 bus listrik memiliki 20 kamera CCTV. Dimana satu kamera berfungsi memantau pengemudi dan penumpang. Selain itu bus listrik juga memiliki teknologi canggih terutama di sistem pengereman.

20 kamera yang ada dalam bus listrik terkoneksi dengan kantor ATCS Dishub Medan. Sehingga pergerakan bus listrik bisa terpantau. Terdapat juga satu kamera khusus untuk memantau supir. Sehingga, apabila supir mengantuk akan terlihat di layar.

Baca juga: Hino Ajak 30 PO Bus di Bali Rasakan Kenyamanan Sasis RM 280 ABS Euro 4 dan GB 150

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Tatan Rustandi mengungkapkan bahwa pertumbuhan kendaraan pribadi di Indonesia per tahunnya mencapai 8%. Kerugian ekonomi akibat kemacetan di kota – kota besar seperti Jakarta bisa mencapai Rp64 Triliun per tahun.

“Sementara untuk wilayah Semarang, Surabaya, Bandung, Medan dan Makassar kerugiannya sekitar Rp12 Triliun per tahun. Karena adanya pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus menerus maka dapat menciptakan penurunan kualitas udara,” kata Tatan.

Baca juga: Cara Mudah Periksa Oli Matik Masih Bagus Atau Harus Flushing

Selain itu, kata Tatan, banyaknya kendaraan bermotor di jalan juga mendorong terjadinya kemacetan. Berdasarkan data yang dihimpun TomTom Traffic Index 2023 tentang peringkat angka kemacetan di dunia, Jakarta menempati peringkat ke – 29 dengan rata – rata waktu tempuh yaitu 22 menit 40 detik per 10 kilometer perjalanan.

“Oleh karena itu diperlukan suatu sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan umum massal seperti Teman Bus dengan skema BTS ini. Bus dipilih karena kota-kota di Indonesia memiliki jalan yang relatif sempit, sehingga lebih sesuai untuk implementasi bus,” ujarnya.

Sejak keberadaannya pada tahun 2020 hingga 2024, lanjut Tatan sebanyak lebih dari 71 juta orang sudah merasakan manfaat penggunaan Teman Bus. Preferensi pengguna sepeda motor (R2) yang menggunakan layanan BTS pada skala nasional sebesar 72% di tahun 2023.

Baca juga: PO Adhi Putra Rilis Sleeper Bus Baru Pakai Mesin Depan

“Sedangkan, preferensi pengguna mobil (R4) yang menggunakan layanan BTS pada skala nasional sebesar 23% di tahun 2023. Adapun, layanan ini didukung oleh elektrifikasi dan digitalisasi,” ungkapnya.

Menurut Tatan, Teman bus sendiri hadir di beberapa kota seperti Trans Semanggi Suroboyo di Surabaya yang sudah melayani masyarakat dengan 14 unit bus listrik berukuran sedang. Selain itu, Trans Metro Pasundan di Bandung pun menghadirkan 8 unit bus listrik berukuran sedang.

“Untuk mengoptimalkan pelayanan angkutan umum ini dilakukan pengintegrasian layanan melalui Super App Mitra Darat. Masyarakat bisa melakukan tracking bus, melihat informasi rute dan koridor, memantau informasi kedatangan bus dan juga mengecek detil halte terdekat,” imbuhnya.

Sampai saat ini , tambah Tatan, ada sebanyak 12 koridor bus dan 3 koridor feeder di 5 wilayah yang sudah dialihkan pelayanannya ke pemerintah daerah. Koridor tersebut dikatakan telah sukses dilakukan stimulus pelayanan angkutan umum melalui skema Buy The Service (BTS) sehingga bisa dilanjutkan oleh pemerintah daerah setempat.

Baca juga: Berstatus CKD, GWM Haval Jolion HEV Resmi Dijual Rp 405 Juta

Diketahui, layanan BTS ini adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum, untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.

Baca Juga: Menhub Sebut Keberlangsungan Angkutan Umum Perkotaan Butuh Kolaborasi

Menhub berharap bahwa layanan bus BTS yang berfungsi sebagai pengumpan (feeder) dari dan menuju transportasi massal bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program pemerintah daerah.

“Karena itu, saya mendorong dan mengimbau agar Pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan feeder bus ini,” ujar Menhub saat meluncurkan Biskita Trans Depok di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Harjamukti, Depok, Minggu (14/7/2024).

Menurut Menhub, saat ini tercatat sudah ada 11 kota yang telah mengalokasikan APBD-nya untuk layanan BTS, yakni Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin.

Baca Juga: Kemenhub Periksa 388 Bus Pariwisata Saat Libur Sekolah, Masih Ditemukan Pelanggaran

Menhub sendiri juga telah mengapresiasi kota-kota yang sudah melakukan pembiayaan yaitu membayar BTS dengan APBD sendiri. “Seperti Padang dan Surakarta, mereka bukanlah kota-kota yang memiliki APBD tinggi, tetapi mereka menyadari bahwa APBD harus turut serta,” terangnya.

“Ini penting demi konektivitas angkutan umum yang lebih baik. Apa yang kita lakukan sekarang adalah stimulus atau percontohan agar antarmoda berjalan dan masyarakat terlayani dengan baik. Ke depan, semoga semakin banyak Pemda melakukannya,” pungkas Menhub.

Hal tersebut disampaikan Menhub saat menjadi pembicara kunci dalam FGD ‘Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Seluruh Wilayah Perkotaan Indonesia’, di Jakarta, Selasa (9/7).

Baca Juga: Kemenhub Periksa 388 Bus Pariwisata Saat Libur Sekolah, Masih Ditemukan Pelanggaran

Menhub menyampaikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberikan stimulus kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) serta sejumlah daerah lain di Indonesia.

Dimana, menurut Budi Karya Sumadi, stimulus tersebut bertujuan untuk mewujudkan layanan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, nyaman, serta terjangkau melalui program membeli layanan/buy the service atau BTS.

“Sebagai stimulus, maka program tersebut harus berkesinambungan, sehingga tugas pemerintah kabupaten/kota agar melanjutkan program tersebut,” terangnya kepada MobilKomersial.com, mengutip keterangan tertulisnya, Kamis (11/7/2024).

Oleh karena itu, lanjut Menhub, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten/kota untuk melanjutkan program BTS yang juga disertai dengan adanya politik anggaran yang berpihak ke pengembangan angkutan umum.

Baca Juga: Miliki Inovasi dan Teknologi Ramah Lingkungan, PO Juragan 99 Trans Raih Dua Rekor MURI

“Agar dapat memberi layanan yang baik, pemerintah daerah (Pemda) harus bisa memahami tata kelola angkutan umum modern. Secara operasional, Pemda dapat membentuk institusi yang akan diserahi untuk menyelenggarakan angkutan umum massal dengan sistem BTS,” ucap Menhub.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk memperbesar ruang fiskal bagi pengembangan angkutan umum massal.

Sebab, jelas Menhub, peraturan pemerintah tersebut talah mengamanatkan bahwa sekitar 10 persen pendapatan pajak kendaraan dapat dimanfaatkan atau lebih tepatnya, dialokasikan untuk mengelola pembangunan angkutan umum.

Budi mencontohkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah menerapkan PP tersebut dengan memanfaatkan 5 persen APBD untuk mengembangkan angkutan umum. Selain itu, beberapa kota lainnya juga telah menjalankan program sejenisnya melalui APBD secara mandiri.

Baca Juga: Resahkan Masyarakat, PO SAN Minta Pemerintah Bantu Berantas Penipuan Tiket Bus

Kendati demikian, Menhub turut mengakui bahwa membangun layanan transportasi umum modern bukanlah hal mudah. Maka dari itu, diharapkan terdapat kesepemahaman yang kuat mengenai pentingnya penyelenggaraan angkutan umum massal melalui program BTS.

“Kesadaran bahwa angkutan umum perkotaan sangatlah penting, menjadi hal utama dari Pemda. Ini adalah jangkar dari perubahan di perkotaan. Kalau jangkarnya tidak baik, maka angkutan yang tidak semestinya hadir di situ,” pungkas Menhub.

Corporate Secretary Damri, Chrystian R. M. Pohan mengatakan bahwa layanan bus listrik menjadi salah satu upaya dalam mencegah dan mengurangi polusi udara dengan mengajak masyarakat kembali menggunakan angkutan umum.

“Kami telah melalui masa uji coba terhadap 13 unit yang akan mengaspal dan 2 unit cadangan pada 22 sampai 24 Februari 2024 sebelum kembali beroperasi untuk memastikan layanan prima, aman, dan nyaman bagi pelanggan,” kata Pohan dalam keterangannya.

Baca juga: Mitsubishi Raih 2.719 SPK Selama IIMS 2024, Xpander Masih Mendominasi

Dengan kapasitas duduk sebanyak 19 penumpang dan berdiri sebanyak 5 penumpang serta daya listrik yang maksimal, kata Pohan, pihaknya mampu memecahkan tantangan transportasi umum di Surabaya dengan solusi yang praktis dan terjangkau.

“Tarif layanan ini dikenakan sebesar Rp 6.200 untuk masyarakat umum, sedangkan bagi Pelajar, Mahasiwa, Disabilitas, Lansia akan dikenakan tarif Rp 2.000. Pelanggan dapat melakukan transaksi dengan metode pembayaran cashless via E-Money dan QRIS,” ujarnya.

Sementara untuk rute titik keberangkatan awal yang dilalui, yaitu Terminal Purabaya – Halte UINSA – Halte Gunung Anyar Timur 1 – Halte Gunung Anyar Lor 1 – Halte Rungkut Madya 1 – Halte Pandugo 1 – Halte Sentra UKM MERR – Halte Semolowaru 1 – Halte ITATS – Halte MERR SMP 19 – Halte RS Haji 1 – Halte Kertajaya Indah – Halte Bundaran ITS – Halte ITS – Halte Koni MERR – Halte Galaxy 1 – Halte UNAIR 1 – Halte Mulyorejo 1 – Halte Kalijudan 1 – Halte RSIA 1 – Halte Kenjeran 1 – Halte Kenjeran Park.

Baca juga: PO Rosalia Indah Layani Rute Merak – Ponorogo Pakai Bus Executive Plus

kemudian, rute titik keberangkatan sebaliknya yang dilalui, yaitu Halte Kenjeran Park – Halte Superindo – Halte RSIA 2 – Halte Kalijudan 2 – Halte Mulyorejo 2 – Halte UNAIR 2 – Halte Galaxy 2 – Halte Kertajaya Indah – Halte Bundaran ITS – Halte ITS – Halte Manyar Kerta Adi – Halte RS Haji 2 – Halte MERR Kopertis – Halte UKDC – Halte Semolowaru 2 – Halte Semampir – Halte Dinamika – Halte Pandugo 2 – Halte Penjaringan Asri – Halte Rungkut Madya 2 – Halte Gunung Anyar Lor 2 – Halte Gunung Anyar Timur 2 – Terminal Purabaya.

“Jam operasional bus tersedia mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB yang melayani setiap hari dengan jarak keberangkatan antar bus setiap 12 s.d 15 menit. Ini juga merupakan langkah  Damri dalam menyediakan moda transportasi bagi masyarakat untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas,” imbuhnya.

Dengan diaktifkannya kembali rute Bus Listrik berbasis Buy The Service (BTS) Terminal Purabaya – ITS – Kenjeran Park via Middle East Ring Road (MERR) Surabaya, tambah Pohan, pihaknya berharap akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Surabaya dalam memenuhi kebutuhan mobilisasi di dalam kota dengan transportasi publik yang ramah lingkungan dan efektif.

Baca juga: VKTR Bangun Pabrik Bus dan Truk Listrik, Target Produksi 3.000 Unit Per Tahun

Saat melakukan kunjungan kerja ke Solo untuk meninjau sejumlah layanan transportasi massal, salah satunya yaitu Batik Solo Trans (BST). Menhub menjajal BST dari Terminal Tirtonadi menuju Bandara Adi Soemarmo, Boyolali.

Baca juga: PO Eurostar Tambah 1 Unit Bus Baru dari Karoseri Adiputro

“Saya merasa senang karena di Kota Solo ini program Teman Bus berjalan baik dan bisa menjadi contoh kota lain. Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan angkutan massal perkotaan yang terintegrasi, dengan tarif hanya Rp 3.700 dan waktu tempuh maksimal 90 menit,” kata Budi.

BST merupakan produk dari program pengembangan angkutan massal perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS), yaitu sistem pembelian layanan angkutan jalan oleh Pemerintah kepada pihak operator angkutan umum untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Menhub meminta program ini terus ditingkatkan layanannya.

Baca juga: Toyota Rilis Generasi Baru Land Cruiser 250 Series, Padukan Nuansa Retro dan Modern

“Kota Solo menjadi salah satu pilot project dari Program Buy the Service yang dikemas dengan nama Teman Bus (Transportasi Ekonomis, Mudah, Aman, dan Nyaman) yang diterapkan di 10 kota yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya,” ujarnya.

Budi juga mengapresiasi layanan BST memiliki tingkat okupansi yang tinggi, yang menandakan masyarakat di Solo sudah mulai beralih menggunakan angkutan umum massal untuk beraktivitas ketimbang menggunakan kendaraan pribadi.

Baca juga: Test Drive Mobil Hybrid Suzuki Berhadiah Suzuki Jimny, Begini Caranya

Berdasarkan data Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Tengah periode Januari s.d Juli 2023, tingkat keterisian penumpang (load factor) layanan BST mencapai rata-rata 70 persen, dengan load factor tertinggi pada siang hari mencapai 100 persen.

Kemudian, rata-rata penumpang per hari mencapai 11.947 penumpang dengan jumlah bus yang melayani sebanyak 116 bus dan 111 angkutan feeder dan memiliki 12 koridor atau rute layanan.

Mulai bulan Juli, telah diterapkan tarif golongan khusus untuk pengguna Teman Bus, yang ditujukan untuk pelajar, lansia, serta difabel, yaitu sebesar Rp2.000, dengan cara mendaftar melalui website atau aplikasi.

Baca juga: 3 Karoseri Bus Indonesia Akan Kejutkan GIIAS 2023

Direktur Angkutan Jalan, Suharto mengatakan bahwa layanan Buy The Service (BTS) bagi golongan pelajar/mahasiswa, lansia, dan disabilitas sebelumnya gratis, namun akan segera dikenakan tarif khusus.

“Kami saat ini akan menetapkan perubahan tarif untuk 3 golongan khusus pada layanan Angkutan Perkotaan BTS di 10 kota. Ketiga golongan khusus tersebut yakni pelajar atau mahasiswa, lansia di atas 60 tahun, dan penyandang disabilitaskata Suharto dalam keterangannya.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi Naik

Ke 10 kota tersebut, kata Suharto yakni Solo, Surabaya, Bandung, Banyumas, Makassar, Banjarmasin, Yogyakarta, Denpasar, Medan, dan Palembang.

“Tarif khusus ini nantinya akan berlaku dalam waktu dekat. Saat ini kami tengah mematangkan regulasi teknis yang akan mengatur ketentuan tarif khusus tersebut. Oleh karena itu saat ini kami sedang menyosialisasikan agar masyarakat yang termasuk dalam 3 golongan khusus tersebut dapat mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan manfaat berupa tarif khusus saat menggunakan Teman Bus,” ujarnya.

Adapun tarif yang saat ini berlaku untuk penumpang umum angkutan perkotaan BTS Teman Bus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 55 Tahun 2023 di mana tarif berkisar antara Rp 3.600 hingga Rp 6.200.

Baca juga: Ramaikan IIMS Surabaya 2023, Chery Omoda 5 Berhasil Jadi Daya Tarik Masyarakat Urban Modern

“Tarif untuk 3 golongan khusus ini mendapatkan subsidi dari pemerintah hingga 2 kali, subsidi pertama diberikan untuk tarif yang berlaku sesuai PMK 55 Tahun 2023 dan subsidi berikutnya diberikan kepada 3 golongan khusus. Kemudian tarif untuk 3 golongan khusus lebih murah dibandingkan tarif yang ada di dalam PMK,” ungkapnya.

Untuk bisa mendapatkan tarif khusus ini lanjut Suharto, para pelajar, mahasiswa, lansia dan disabilitas dapat melakukan pendaftaran dengan 2 cara yaitu secara online maupun datang ke kantor Dinas Perhubungan setempat untuk mengaktifkan kartu uang elektroniknya.

Kemudian dengan adanya tarif terintegrasi, maka pada saat penumpang pindah bus, tidak perlu membayar lagi selama periode tertentu.

“Pemda di kota Indonesia lainnya juga kami harapkan dapat memberikan subsidi angkutan umum seperti pemerintah Provinsi Aceh, Pemkot Pekanbaru, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov D.I. Yogyakarta, Pemkot Semarang, dan Pemprov Jatim,” tambahnya.

Suharto menambahkan kebijakan pemberlakuan tarif khusus tersebut telah melalui sejumlah pertimbangan dan memerhatikan peraturan Kementerian Keuangan terkait subsidi operasional angkutan perkotaan.

Baca juga: DHL Penuhi Seluruh Kebutuhan Logistik F1 Dengan Truk Berbahan Bakar Nabati

“Saat ini konsumsi BBM didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang mencapai 97%. Penyebabnya adalah dominasi pergerakan masyarakat yang masih dilayani oleh kendaraan pribadi, terutama di kawasan perkotaan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno beberapa waktu lalu.

Baca juga: Usung Konsep Baru, GJAW 2023 Siap Dongkrak Penjualan Industri Otomotif Indonesia

Menurut Hendro, pemerintah terus mendorong masyarakat dalam penggunaan angkutan umum di wilayah perkotaan di seluruh Indonesia melalui pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) dengan skema buy the service (BTS).

“Adapun skema BTS ini hadir dengan tujuan untuk memberikan stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan, meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, serta untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan,”ujarnya.

Baca juga: PTBA Tambah 5 Unit Bus Listrik Untuk Antar Jemput Karyawan di Pelabuhan Tarahan

Hingga saat ini, kata Hendro, upaya membangun angkutan umum perkotaan masih terus dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat. Pemantapan program yang sudah berjalan dan pengembangannya akan terus dilakukan oleh Kemenhub

“Ke depannya, Kemenhub melalui Ditjen Hubdat akan melakukan berbagai hal untuk menekan konsumsi BBM dengan beberapa cara salah satunya melakukan pendampingan pada kota-kota yang sudah mengembangkan angkutan umum sehingga kota-kota tersebut akan menemukan cara untuk mengoptimalkan pelayanannya yang ditunjukkan dengan meningkatnya daya angkut dan jumlah penumpang di setiap tahunnya,” ungkapnya.

Baca juga: PTBA Tambah 5 Unit Bus Listrik Untuk Antar Jemput Karyawan di Pelabuhan Tarahan

Kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha jasa angkutan, dalam hal ini Organda yang tersebar di setiap daerah, lanjut Hendro memang menjadi tantangan utama agar pengembangan angkutan umum perkotaan dapat cepat terlaksana.

“Kami juga memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah yang sulit terjangkau karena topografi dan kondisi geografis, yang diwujudkan melalui program angkutan perintis. Tak kurang dari 336 trayek angkutan jalan perintis dan 6 lintasan subsidi perintis angkutan barang yang tersebar di berbagai daerah Indonesia,”  imbuhnya.

Baca juga: 2 Pabrikan Truk Jepang di Indonesia Tak Masalah Gunakan Biodiesel B35