Teknologi ini memadukan sensor Weigh In Motion (WIM), kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR), serta RFID. Semua data operasional kendaraan dilacak real-time lalu dicocokkan otomatis dengan basis data BLUe Kemenhub.

Baca Juga: Berantas Truk ODOL! Pemerintah Siapkan Subsidi Konversi Truk Listrik

“Pelanggaran dimensi dan muatan menaikkan risiko kecelakaan, merusak jalan, serta memicu kerugian negara,” tegas Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, mengutip keterangannya, Selasa (11/8/2026).

Pengawasan manual dinilai tak lagi seimbang dengan pesatnya pertumbuhan lalu lintas logistik. Oleh sebab itu, ETLE HUB hadir menghadirkan penegakan hukum digital yang jauh lebih presisi, transparan, dan berbasis data akurat.

Menhub menambahkan penanganan truk over kapasitas harus menyasar hingga ke rantai pasok paling awal. “Tanggung jawab tidak boleh tumpu pada sopir saja, tapi juga pemilik barang dan pengangkut,” jelas Dudy Purwagandhi.

Integrasi sistem dikoordinasikan langsung oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Langkah Lintas Lembaga ini merupakan pilar Rencana Aksi Nasional (RAN) demi menuntaskan masalah angkutan barang ilegal.

Saat uji coba Januari-Juli 2026 di tiga UPPKB Karawang dan Palembang, ETLE HUB menjaring 198.127 pelanggaran. Kini sistem tersebut siap menindak tegas lewat tilang elektronik dan denda via BRI Virtual Account (BRIVA).

ETLE HUB kini memantau 51 titik strategis, mencakup 26 UPPKB dan 25 jalan tol. Target perluasan terus berjalan hingga 2029 dengan tambahan 63 kamera ANPR di UPPKB serta 15 unit pemantau WIM baru di berbagai wilayah target.

Guna memperkuat ekosistem digital ini, Kemenhub menjalin kolaborasi dengan 6 mitra kunci. Kerja sama melibatkan pengelola tol seperti Jasa Marga dan Hutama Karya, kawasan industri, hingga integrasi layanan perbankan BRI.

Dukungan dari pengelola kawasan industri seperti JIEP dan KBN memperketat penimbangan di zona internal. Pengawasan awal di area pabrik ini mencegah kendaraan over kapasitas masuk ke jalan raya dan merusak infrastruktur public.

Baca Juga: Modernisasi Armada Logistik, Solusi UD Trucks Hadapi Standar Euro 5 dan Aturan ODOL di Indonesia

Menteri Dudy menyebut data digital ETLE HUB tak cuma mencatat pelanggaran, tapi juga bahan evaluasi. “Data terkumpul kita pakai membaca pola, menentukan titik pengawasan, dan menyusun kebijakan tepat sasaran,” tambah Menhub.

Langkah terintegrasi dari hulu ke hilir ini diharapkan memicu kepatuhan industri angkutan barang. Pengawasan ketat berbasis data mendalam siap menjamin efisiensi logistik nasional sekaligus keselamatan seluruh pengguna jalan.

“Kami selalu melakukan pengawasan di UPPKB untuk memastikan kendaraan angkutan barang memenuhi ketentuan terkait muatan, dimensi, dan kelengkapan dokumen,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, Sabtu (29/11/2025).

Menurut Aan, kegiatan periode 1 Januari hingga 28 November 2025 ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi prasyarat keselamatan serta perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan dan umur infrastruktur jalan.

Baca juga: Ramp Check Menjelang Libur Natal dan Tahun Baru 2026, Masih Banyak Bus Melanggar Aturan

“Jenis pelanggaran yang ditemukan beragam, dan mayoritas pelanggarannya yakni terkait daya angkut sebanyak 393.992 unit, kemudian pelanggaran dimensi, dan pelanggaran dokumen. Selanjutnya juga ditemukan pelanggaran persyaratan teknis, pelanggaran tata cara muat serta pelanggaran kelas jalan,” ujarnaya.

Pada periode 1 Januari-28 November 2025,kata Aan, pihaknya telah memeriksa 2.514.244 kendaraan barang dengan 1.925.260 kendaraan (76,57%) tidak melakukan pelanggaran. Sementara 588.984 kendaraan (23,43%) dinyatakan melanggar dengan jumlah pelanggaran tertinggi yakni pelanggaran daya angkut mencapai 59,43% atau 393.992 kendaraan..

Adapun dari hasil pemeriksaan ditemukan 662.899 pelanggaran seperti pelanggaran daya angkut sebanyak 393.992 kendaraan (59,43%), pelanggaran dimensi sebanyak 1.396 kendaraan (0,21%) dan, pelanggaran dokumen sebanyak 261.058 kendaraan (39,38%).

Baca juga: Atasi Kendaraan ODOL, Kemenhub Maksimalkan Pegawasan Jembatan Timbang

Selain itu itu pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 940 kendaraan (0,14%), pelanggaran tata cara muat sebanyak 5.383 kendaraan (0,81%) serta pelanggaran kelas jalan sebanyak 130 kendaraan (0,02%).

“Sepanjang Januari hingga November 2025 dari total 588.984 kendaraan yang melanggar, sebanyak 394.583 kendaraan telah dikenakan penindakan. Sedangkan 194.401 kendaraan tidak ditindak selama masa sosialisasi sesuai kebijakan penindakan selektif, ungkapnya.

Lebih lanjut Aan melanjutkan, pemeriksaan juga dilakukan menggunakan teknologi Weigh in Motion (WIM) di 5 (lima) lokasi UPPKB mencakup Kertapati, Talang Kelapa, Tenayan, Pelawan, dan Dolok Parmonangan.

“Kami terus mengoptimalkan penggunaan JTO (jembatan timbang online) dan WIM serta mempercepat proses perbaikan di lapangan agar seluruh jembatan timbang berfungsi secara maksimal. Upaya ini kami lakukan untuk membangun sistem pengawasan angkutan barang yang lebih transparan, akurat, dan berkeadilan,” imbuhnya.

Baca juga: Pemprov Jawa Barat Terapkan Bebas Truk ODOL Mulai 2 Januari 2026