Bersama dinas perhubungan provinsi maupun kabupaten/kota, Kemenhub secara rutin melaksanakan inspeksi keselamatan (rampcheck) terhadap angkutan orang. Inspeksi ini bertujuan memastikan kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan administrasi sebelum melayani masyarakat.

“Melalui rampcheck kami ingin memastikan masyarakat yang menggunakan angkutan umum untuk bepergian atau silaturahmi ke kampung halaman dapat merasa tenang, aman, dan nyaman selamat perjalanan,” kata Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Kemenhub, Yusuf Nugroho dalam keterangannya dikutip hari ini, Senin (9/2/2026).

Baca juga: Kemenhub Uji Coba Penindakan Truk ODOL di Lima Lokasi

Menurut Yusuf, dengan adanya pemeriksaan secara rutin terhadap bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) ataupun Pariwisata, dipastikan armada tersebut selamat sampai tujuan dan meminimalisir potensi kecelakaan dan fatalitas korban jiwa.

“Untuk masyarakat tolong diperhatikan stiker yang tertempel di kaca depan kendaraan yang akan dinaiki atau disewa. Apabila menemukan kendaraan dengan stiker silang warna merah, sebaiknya tidak menggunakan kendaraan tersebut karena terindikasi tidak memenuhi aspek keselamatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusuf menyampaikan hasil inspeksi keselamatan pada angkutan orang dapat dilihat secara visual melalui stiker yang ditempel pada kaca depan kendaraan. Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus rampcheck akan diberi stiker sebagai tanda memenuhi aspek, sedangkan kendaraan yang tidak memenuhi aspek administrasi dan teknis saat rampcheck akan ditempelkan stiker silang berwarna merah.

Baca juga: Berlaku Mulai 2 Januari 2026, Kemenhub Berlakukan SIM PKB Fullcycle untuk Kendaraan Niaga

“Selain kasat mata, Kemenhub telah menyiapkan aplikasi Mitra Darat, masyarakat bisa lihat kondisi kendaraan yang akan digunakan. Caranya dengan mengakses aplikasi Mitra Darat dan masukkan plat nomor kendaraan sehingga akan muncul status keselamatan kendaraan,”ungkapnya.

Dalam aplikasi Mitra Darat, lanjut Yusuf, masyarakat dapat mengetahui status keselamatan kendaraan, meliputi masa berlaku uji berkala (KIR) hingga masa berlaku dokumen izin penyelenggaraan angkutan atau Kartu Pengawasan (KPS).

“Pastikan juga kondisi pengemudi dalam keadaan sehat dan prima. Kami sarankan untuk beristirahat secara berkala setiap dua jam dan tidak memaksakan diri mengemudi lebih dari empat jam tanpa beristirahat,” tambahnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pemeriksaan atau inspeksi keselamatan terus dilakukan oleh Ditjen Hubdat sebagai upaya untuk meminimalisir tingkat fatalitas kecelakaan yang terjadi pada bus – bus khususnya bus pariwisata yang membawa wisatawan.

“Kami telah memeriksa lima bus yang berada di lokasi parkir wisata Borobudur Jumat (31/10/2025). Alhamdulillah semuanya setelah dicek telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” kata Aan dala keterangannya dikutip hari ini, Senin (3/11/2025).

Baca juga: Inovasi Pemkot Bandung Hadirkan Angkot Listrik dengan Jarak Tempuh 200 Km

Menurut Aan, pihaknya juga akan melakukan rampcheck armada bus secara serentak mulai tanggal 7 November 2025 yang dilakukan di Terminal Tipe A, pool bus, lokasi-lokasi wisata serta jalan – jalan rawan kecelakaan menuju lokasi wisata.

“Kami juga harap masing-masing operator melakukan pengecekan secara mandiri terlebih dulu terhadap armada bus sebelum digunakan. Ini merupakan hal preventif yang sama – sama kita lakukan untuk meningkatkan keselamatan angkutan jalan,” ujarnya.

Lebih lanjut Aan mengungkapkan bahwa bukan hanya kondisi kendaraan yang diperiksa melainkan juga kondisi pengemudi harus dalam keadaan sehat dan prima karena seringkali jarak tempuh yang dilalui cukup panjang.

Baca juga: Pemprov Jawa Barat Terapkan Bebas Truk ODOL Mulai 2 Januari 2026

Sementara itu dari sisi prasarana transportasi jalan, Aan juga memeriksa kesiapan Terminal Tipe A Tidar Magelang dalam menyambut angkutan natal dan tahun baru 2025/2026.

“Terminal Tidar merupakan salah satu terminal yang sistemnya sudah cukup baik hanya ke depan kami akan lebih menerapkan digitalisasi secara keseluruhan melalui sistem Terminal Online System (TOS),” ungkapnya.

Baca juga: Cara Merawat Bus Pariwisata yang Benar Saat Musim Hujan

Sselama libur panjang perayaan Iduladha 1446 Hijriah kemarin, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat rampcheck di Rest Area KM 45 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/6).

Plh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Ahmad Yani, yang meninjau langsung kegiatan rampcheck mengatakan kegiatan inspeksi keselamatan pada angkutan orang selama musim liburan merupakan kegiatan yang rutin dilakukan Ditjen Hubdat, Kemenhub untuk memastikan keselamatan berlalu lintas.

Baca juga: Perluas Jaringan Penjualan, Mitsubishi Motors Buka Diler Baru di Sleman

“Jadi pada tanggal 7 Juni 2025 kami bersama stakeholders terkait melakukan rampcheck di KM 45 Jagorawi, Bogor, arah Puncak. Ini merupakan kolaborasi yang sangat baik dan akan terus dilakukan agar masyarakat kita bisa terjamin keselamatannya selama perjalanan,” kata Yani dalam keterangannya, dikutip hari ini, Senin (9/6/2025).

Menurut Yani, pada rampcheck tersebut ditemukan satu bus yang tidak laik jalan, sehingga penumpang bus tersebut harus dipindahkan ke bus pengganti yang sudah disediakan oleh Ditjen Hubdat. Bus pengganti laik jalan ini merupakan layanan yang diberikan Ditjen Hubdat, Kemenhub untuk keselamatan masyarakat dan penggunaannya pun tidak dipungut biaya alias gratis.

Baca juga: Transjabodetabek Layani Rute Baru Bogor-Blok M, Tersedia 16 Bus

“Ada bus yang ternyata memiliki STNK kedaluwarsa begitupun dengan KIR-nya. Jadi busnya diganti dengan yang sudah disediakan, penumpangnya diturunkan dan dipindahkan. Penumpang yang ada di dalamnya mengerti apa yang kita lakukan untuk keselamatan dan keamanan,” ujarnya.

Jika masyarakat ingin berwisata, kata Yani selalu menggunakan kendaraan laik jalan demi keamanan dan kenyamanan. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi Mitra Darat untuk memeriksa kelaikan kendaraan sebelum memutuskan menggunakan jasa angkutan dengan mengecek status uji kendaraan, legalitas perusahaan, serta kelengkapan dokumen syarat keselamatan.

Baca juga: PO Sumber Alam Tambah Bus AKAP Baru Pakai Sasis Mercedes-Benz Mesin Depan

Kegiatan rampcheck tersebut dilakukan rest area KM 45A Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (29/5). Total ada 46 kendaraan yang diperiksa terdiri dari tiga bus AKAP dan 43 bus pariwisata.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub, Yusuf Nugroho mengungkapkan bahwa setelah diperiksa ditemukan sebanyak 21 unit bus di antaranya atau sebesar 46% melakukan pelanggaran.

Baca juga: Mitsubishi New Xpander Cross Sajikan Tampilan Tangguh Dengan Kabin Nyaman

“Dari 46 bus yang diperiksa, ada sekitar delapan kendaraan memiliki kartu pengawasan yang sudah kedaluwarsa dan bahkan 13 kendaraan di antaranya tidak memiliki kartu pengawasan,” kata Yusuf.

Menurut Yusuf, pengawasan dan penegakan hukum bagi kendaraan bus ini bukanlah hal yang baru, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta persyaratan dokumen perizinan yang harus dimiliki.

“Pesanggaran lainnya terkait dokumen BLU-e atau bukti kendaraan telah lulus uji atau laik jalan, terdapat satu kendaraan yang memiliki dokumen palsu, empat kendaraan memiliki BLU-e yang kedaluwarsa, serta dua kendaraan tidak memiliki dokumen lulus uji atau laik jalan,” ujarnya.

Baca juga: Mitsubishi New Xpander Varian Ultimate Makin Aman Dengan Fitur Baru AYC

Adanya temuan pelanggaran selama rampcheck ini, kata Yusuf, menjadi perhatian serius Ditjen Perhubungan Darat mengingat kendaraan yang tidak laik jalan dapat berisiko bagi keselamatan penumpang dan pengendara lainnya.

“Pada momen liburan panjang kami bersama-sama melakukan inspeksi keselamatan angkutan orang. Ini untuk memastikan aspek keselamatan dengan memeriksa izin operasional, persyaratan administrasi, dan kelaikan jalan kendaraan bus yang beroperasi saat libur panjang ini,” ungkapnya.

Untuk para pelanggar ini terancam sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000. Kemudian sebanyak tiga lainnya dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian sesuai kewenangannya terkait dengan pelanggaran STNK yang tidak asli maupun pemalsuan BLU-e.

Baca juga: Berapa Lama Usia Bodi Bus Jika Dirawat Dengan Baik?

]]> https://mobilkomersial.com/2025/05/30/kemenhub-temukan-21-bus-lakukan-pelanggaran-saat-libur-panjang-akhir-pekan-ini/feed/ 0 https://mobilkomersial.com/2024/12/18/menhub-rampcheck-sejumlah-bus-di-terminal-tipe-a-tirtonadi-solo-tingkatkan-keselamatan-angkutan-nataru-2025/ https://mobilkomersial.com/2024/12/18/menhub-rampcheck-sejumlah-bus-di-terminal-tipe-a-tirtonadi-solo-tingkatkan-keselamatan-angkutan-nataru-2025/#respond Wed, 18 Dec 2024 09:22:36 +0000 https://mobilkomersial.com/?p=21768 MobilKomersial.com — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menginstruksikan jajarannya untuk memastikan kelaikoperasian angkutan umum atau bus sebagai upaya meningkatkan keselamatan angkutan jalan selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Dalam hal ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya keselamatan angkutan jalan selama masa Nataru 2025 dengan turun langsung melakukan ramp check sarana angkutan yang akan dioperasikan.

Baca Juga: Daftar Jalan Tol yang Berlakukan Pembatasan Operasional Truk Saat Libur Nataru

“Peran Kemenhub untuk memastikan bahwa sarana atau bus yang akan beroperasi benar-benar dalam kondisi optimal dan laik jalan melalui ramp check,” ujarnya saat meninjau Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

Menurutnya, Jawa Tengah sendiri merupakan salah satu provinsi di tanah air dengan jumlah populasi yang sangat besar. Dengan begitu, dirinya mengatakan bahwa pergerakan masyarakat pada saat libur Nataru tentu akan meningkat.

“Saya optimis Terminal Tirtonadi siap untuk menghadapi penyelenggaraan angkutan Nataru pada tahun ini. Saya mengapresiasi para petugas yang telah menyiapkan rencana operasi dengan baik, termasuk melakukan ramp check secara berkala,” kata Menhub Dudy.

Menhub Dudy berpesan agar para personel di lapangan menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku, khususnya dalam melakukan ramp check setiap angkutan umum. Terlebih pada kondisi cuaca yang dinilai tidak bersahabat.

Baca Juga: Kemenhub Sediakan Kuota 3.500 Tiket Mudik Gratis Nataru 2025, Catat Tanggal dan Cara Daftarnya

Sebagai informasi, Terminal Tipe A Tirtonadi merupakan kawasan intermoda yang terhubung dengan sejumlah simpul transportasi di Solo, mulai dengan Stasiun Solo Balapan melalui skybridge dan Bandara Adi Soemarmo melalui angkutan perkotaan Batik Solo Trans.

Berdasarkan data, produksi penumpang AKAP dan AKDP di Terminal Tipe A Tirtonadi mencapai angka 2.781.463 orang pada tahun 2023. Adapun pada tahun 2024, terhitung sampai bulan Agustus, jumlah penumpang di terminal ini mencapai angka 1.905.017 orang.

“Terminal Tirtonadi menjadi satuan kerja yang terpisah dari BPTD Kelas II Provinsi Jawa Tengah melalui PM 11 Tahun 2024. Terminal ini diproyeksikan menjadi terminal percontohan untuk menjadi Badan Layanan Umum,” pungkas Menhub Dudy.

Baca Juga: Tingkatkan Keselamatan Berkendara, Kemenhub Latih 60 Pengemudi Angkutan Barang

Menyadari pentingnya aspek keselamatan di jalan, kegiatan rampcheck kali ini dilakukan pada sejumlah angkutan umum dan pariwisata di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur.

Baca Juga: Begini Strategi Isuzu Tekankan Maraknya Insiden Kecelakaan Truk Di Jalan Raya

Menurut Renhard Ronald, Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Timur, sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan untuk masyarakat selaku pengguna jasa tentang keselamatan dalam menggunakan angkutan umum maupun pariwisata.

“Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan kendaraan angkutan umum dan pariwisata memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

Lebih lanjut, Ronald juga menyebut bahwa sektor transportasi dinilai sangat penting untuk kebutuhan mobilitas masyarakat namun juga menyimpan risiko yang dapat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.

Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan angkutan penumpang berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Baca Juga: Tekan Kecelakaan, Ini Sejumlah Tips Berkendara Angkutan Barang Yang Aman

“Pelaksanaan ini juga berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” imbuhnya.

Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan alat keselamatan serta bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah berencana melakukan rampcheck pada 10.000 unit armada angkutan umum dan angkutan pariwisata menjelang pelaksanaan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Baca Juga: PO Bus Yang Tidak Berizin dan Tidak Laik Jalan Dilarang Beroperasi

Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan upaya dalam meningkatkan aspek keselamatan pada angkutan umum saat Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 (Nataru).

Baca Juga: 98 Persen Kecelakaan Truk dan Bus Karena Kelalaian Pengemudi

“Ini upaya yang dilakukan Ditjen Hubdat untuk menciptakan keselamatan utamanya di momen libur Nataru nanti,” ungkap Ernita Titis Dewi, Direktur Angkutan Jalan, saat melakukan rampchek bus di salah satu perusaah PO Bus, Selasa (19/11/2024) kemarin.

Titis menegaskan bahwa kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan administratif dilarang untuk operasional dan diberikan penempelan stiker larangan berupa stiker silang berwarna merah di kaca depan kendaraan.

Adapun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan sebanyak 34 kendaraan yang tidak memenuhi unsur administrasi dan teknis yaitu berupa Kartu Pengawasan (KPS) maupun status uji berkala kendaraan yg sudah habis masa berlakunya.

Sebagai tindak lanjut, Perusahaan Otobus (PO) yang bersangkutan menyatakan komitmennya untuk segera mengurus perpanjangan izin Kartu Pengawasan dan melaksanakan uji berkala kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Mitsubishi Fuso Wajibkan Sopir Truk Periksa Kendaraan Sebelum Lakukan Perjalanan

“Kemudian, ada 2 kendaraan yang diizinkan beroperasi dengan catatan unsur penunjang yang harus segera dipenuhi dalam 7 hari seperti memperbaiki wiper yg sebagian tidak berfungsi serta melengkapi kendaraan dengan sabuk keselamatan di kursi penumpang,” tandas Titis.

Sementara, kendaraan yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan administratif diberikan penempelan stiker khusus inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan berupa stiker warna putih berlogo Kementerian Perhubungan.

Kegiatan rampcheck ini dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kendaraan angkutan umum memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan demi menjamin keselamatan penumpang dan pengguna jalan utamanya ketika libur panjang dan banyak masyarakat yang berpergian.

Baca Juga: Kemenhub Targetkan 10.000 Armada Bus Di Rampcheck Jelang Nataru 2025

“Kami berharap seluruh operator bus dapat lebih memperhatikan armadanya dan mengedepankan aspek keselamatan. Inspeksi keselamatan akan terus dilakukan hingga nanti mendekati hari libur Natal dan Tahun Baru,” pungkas Titis.

Salah satunya melalui pengawasan dan pemeriksaan kelaikan jalan armada bus yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat).

Baca Juga: Antusias Masyarakat Tinggi, Damri Aktifkan Kembali Rute AKAP Palu-Gorontalo

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan bahwa kendaraan yang dikatakan laik jalan yaitu memiliki izin resmi dan kartu pengawasan, memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan juga administrasi.

“Dengan target 10.000 armada yang harus dilakukan rampcheck, saat ini hingga tanggal 30 November nanti kita fokus di lokasi Pool – Pool Bus,” ungkapnya saat melakukan rampcheck bus di Pool PO Sinar Jaya Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (8/11) kemarin.

Adapun, jelang periode Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 pelaksanaan rampcheck angkutan umum dilakukan sejak tanggal 6-20 Desember 2024 mendatang. Setelah Pool Bus, inspeksi keselamatan ini juga akan difokuskan di terminal, rest area dan tempat – tempat wisata.

Dirjen Risyapudin melanjutkan, “Kini Ditjen Perhubungan Darat memiliki program Door to Door Service untuk pelaksanaan rampcheck di daerah-daerah seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna percepatan dan pemenuhan target inspeksi keselamatan angkutan umum,” terangnya.

Baca Juga: Instruktur Hino Indonesia Academy Berikan Pelatihan Keselamatan Berkendara ke 60 Pengemudi Truk dan Bus

Menuruntya, kegiatan rampcheck ini dilaksanakan untuk mendeteksi dini potensi kerusakan pada armada bus sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan memastikan perjalanan penumpang tetap aman dan lancar.

Melalui kesempatan ini juga Ia mengimbau masyarakat untuk turut serta berperan dalam menciptakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan terlebih dulu mengecek kelaikan jalan dari armada bus yang akan digunakan melalui aplikasi atau Web Mitra Darat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sarana Transportasi Jalan Amirulloh memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan rampcheck terhadap 1.152 bus dengan rincian 949 armada laik operasi dan 203 armada tidak laik operasi.

Dimana secara detail, dari jumlah tersebut, beberapa armada di antaranya telah diperiksa sebanyak 789 unit bus AKAP (antar kota antar provinsi), 292 unit bus AKDP (antar kota dalam provinsi), 69 unit bus pariwisata dan 2 unit bus lainnya.

Baca Juga: Inovasi Baru PO GHTS Sediakan Kamar Mandi Air Hangat Untuk Penumpang

“Diharapkan semua Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di wilayah masing-masing bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah maupun Jasa Raharja untuk menyiapkan posko kesehatan di terminal – terminal,” tandas Amir.

“Dari 984 unit bus yang diperiksa, terdapat 445 bus atau 45 persen yang memenuhi aspek administrasi dan persyaratan teknis,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam keterangannya, Senin (28/5/2024).

Menurut Hendro, dari hasil pemeriksaan tersebut masih banyak bus yang tidak memenuhi aspek administrasi dan persyaratan teknis yaitu sebanyak 539 bus atau 55 persen dari total kendaraan yang diperiksa.

Baca juga:  Menhub Dorong Percepatan Penggunaan Bus Listrik di Perkotaan

“Temuan di lapangan, bus yang tidak memenuhi aspek administrasi dan persyaratan teknis tersebut sebagian besar karena tidak melakukan perpanjangan uji kir. Untuk bus yang belum melakukan perpanjangan uji kir saat pengawasan dilakukan rampcheck oleh para penguji kendaraan untuk kelayakan operasional serta diberikan sanksi tilang,” ujarnya.

Untuk yang hasil rampcheck kata Hendro, menunjukkan secara teknis kendaraan tidak laik jalan serta diminta untuk mengganti kendaraannya. Kemudian, tindakan selanjutnya yakni akan memanggil perusahaan-perusahaan angkutan pariwisata yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak sesuai ketentutan untuk diberi sanksi administratif dan dilakukan pembinaan.

“Ke depan pengawasan dan pemeriksaan secara acak atau random checking akan terus dilakukan di seluruh daerah melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Tidak hanya memeriksa izin operasional dan kelaikan armada bus, melainkan juga akan dilakukan pengecekan dan pendataan karoseri beserta hasil produksinya,” ungkapnya.

Baca juga: PO Sinar Jaya Buka Rute Baru Rajeg-Wonosari Pakai Bus Eksekutif

Pada kegiatan ini, lanjut Hendro, juga dilakukan sosialisasi kepada para penumpang atau pengguna jasa terkait penggunaan aplikasi Mitra Darat dan website mitradarat.dephub.go.id sebagai salah satu media pengecekan izin dan kelaikan armada bus.

“Ke depan pengawasan dan pemeriksaan secara acak terhadap bus akan terus dilakukan di seluruh daerah melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Tidak hanya memeriksa izin operasional dan kelaikan armada bus, melainkan juga akan dilakukan pengecekan dan pendataan karoseri beserta hasil produksinya,” imbuhnya.

Apabila ditemukenali kendaraan yang dibuat, dirakit, atau dimodifikasi oleh karoseri tidak sesuai dengan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) maka akan ditindaklanjuti.

“Saya berharap semua pemangku kepentingan dapat terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk melakukan monitoring, pemeriksaan, hingga penegakkan hukum pada PO Bus dan/atau pengemudi yang melanggar ketentuan yang berlaku agar memberikan efek jera,” tambahnya.

Baca juga:  Mitsubishi Fuso Lahirkan 12 Mekanik Profesional dari Program SMART

Sebanyak 7.660 unit bus telah diperiksa kelaikannya sejak 27/2/2023 hingga Rabu 15/03/2023, dari hasil tersebut Sebanyak 6.246 kendaraan (81,5%) dinyatakan laik jalan, sementara 1.414 kendaraan (18,5%) dinyatakan tidak laik.

“Berdasarkan jenis angkutan yang telah dilakukan rampcheck, bus AKAP sebanyak 5.083 unit bus (67%), bus AKDP 1.448 unit bus (19%), dan bus Pariwisata 1.014 unit bus (14%),” kata Direktur Sarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan, Danto Restyawan dalam keterangannya.

Menurut Danto, pelaksanaan kegiatan rampcheck dilakukan dari tanggal 27 Februari 2023 hingga 17 April 2023 dengan mendatangi Terminal Bus AKAP dan AKDP, Pool Bus Pariwisata serta kawasan Pariwisata.

Baca juga: Pemprov DKI Sediakan 482 Bus Untuk Mudik Gratis 2023

“Para petugas yang melakukan rampcheck akan memberikan pelaporan secara realtime pada website MitraDarat dengan mencantumkan Unsur Teknis, Unsur Adminstrasi, Nomor Sticker, Nama dan Nomor Registrasi Penguji, Nama Pengemudi, dan Nama PPNS,” ujarnya.

Kegiatan rampcheck kata Danto, merupakan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari tata cara pemeriksaan unsur administrasi dan unsur teknis.

“Pemeriksaan tersebut dilakukan secara terus menerus sebagai tugas rutin di terminal penumpang dan terminal barang serta dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan di tempat pool bus dan tempat wisata,” ungkapnya.

Baca juga: 1.009 Bus Dikerahkan Untuk Mudik Gratis yang Diselenggarakan Kementerian BUMN

Danto juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil temuan petugas rampcheck di lapangan, didapatkan mayoritas kendaraan tidak laik antara lain disebabkan oleh:

1. Administrasi perizinannya habis masa berlaku;
2. Beroperasi tidak sesuai jenis pelayanan angkutan, misalnya angkutan pariwisata digunakan trayek AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan AJAP (Antar Jemput Antar Provinsi);
3. Masa berlaku uji berkala habis.
4. Kekurangan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.

Secara total, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada periode angkutan lebaran 2023 telah mempersiapkan 111 terminal tipe A dan 57. 693 unit bus.

Baca juga: Wujudkan Budaya Mudik yang Aman dan Nyaman, MG Sebar Layanan Inspeksi di 60 Titik Secara Gratis