Salah satui Terminal yang dikunjungi adalah Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel. Tim inspeksi yang terdiri dari Subdit Angkutan Perkotaan dan Penguji Kendaraan Bermotor BPTD Kelas II Jawa Timur menindak tiga bus yang tidak memenuhi standar kelayakan operasional, baik dari segi administrasi maupun kondisi fisik kendaraan.

“Kegiatan monitoring dan rampcheck ini adalah bagian dari upaya preventif untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas yang dapat terjadi akibat kelalaian dalam pemeliharaan kendaraan atau pemalsuan dokumen,” kata Direktur Angkutan Jalan, Ernita Titis Dewi, dalam keterangannya.

Baca juga: Kemenhub Himbau PO Bus Pariwisata Utamakan Keselamatan di Jalan Saat Libur Nataru

Menurut Titis, ketiga bus tersebut diketahui tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sah di antaranya dokumen Uji Berkala dan Kartu Pengawasan palsu. Temuan ini menjadi perhatian serius, karena kendaraan yang tidak layak jalan dapat menimbulkan risiko besar bagi keselamatan penumpang dan pengendara lain di jalan raya.

“Sebagai tindak lanjut dokumen palsu diamankan sebagai barang bukti dan Perusahaan Otobus yang bersangkutan tidak boleh beroperasi setelah mengantarkan penumpang ke tujuan terakhir. Terkait pemalsuan dokumen akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Titis menegaskan untuk pemilik armada dan pengemudi harus mengurus perpanjangan izin Kartu Pengawasan dan melaksanakan uji berkala kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini upaya yang dilakukan pihaknya agar dapat menciptakan keselamatan utama di momen libur Nataru.

Baca juga: Menhub Lepas Keberangkatan Mudik Gratis Angkutan Jalan Nataru 2024/2025, Ini Rutenya

“Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan administratif dilarang untuk operasional dan diberikan penempelan stiker larangan operasi berupa stiker silang berwarna merah di kaca depan kendaraan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menghindari bus yang sudah ditandai tidak layak tersebut,” ungkapnya.

Titis menambahkan bahwa pihaknya mengimbau kepada seluruh Perusahaan Otobus (PO) untuk memastikan kelayakan administrasi dan fisik kendaraan mereka. Setiap armada yang beroperasi harus memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku, baik dari sisi teknis maupun administrasi.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan intensif terhadap seluruh armada transportasi umum selama periode liburan panjang ini, demi menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepuasan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi bus pariwisata,” imbuhnya.

Baca juga: Libur Nataru, Mitsubishi Motors Siagakan 60 Diler di Seluruh Wilayah Indonesia

Dalam hal ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya keselamatan angkutan jalan selama masa Nataru 2025 dengan turun langsung melakukan ramp check sarana angkutan yang akan dioperasikan.

Baca Juga: Daftar Jalan Tol yang Berlakukan Pembatasan Operasional Truk Saat Libur Nataru

“Peran Kemenhub untuk memastikan bahwa sarana atau bus yang akan beroperasi benar-benar dalam kondisi optimal dan laik jalan melalui ramp check,” ujarnya saat meninjau Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

Menurutnya, Jawa Tengah sendiri merupakan salah satu provinsi di tanah air dengan jumlah populasi yang sangat besar. Dengan begitu, dirinya mengatakan bahwa pergerakan masyarakat pada saat libur Nataru tentu akan meningkat.

“Saya optimis Terminal Tirtonadi siap untuk menghadapi penyelenggaraan angkutan Nataru pada tahun ini. Saya mengapresiasi para petugas yang telah menyiapkan rencana operasi dengan baik, termasuk melakukan ramp check secara berkala,” kata Menhub Dudy.

Menhub Dudy berpesan agar para personel di lapangan menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku, khususnya dalam melakukan ramp check setiap angkutan umum. Terlebih pada kondisi cuaca yang dinilai tidak bersahabat.

Baca Juga: Kemenhub Sediakan Kuota 3.500 Tiket Mudik Gratis Nataru 2025, Catat Tanggal dan Cara Daftarnya

Sebagai informasi, Terminal Tipe A Tirtonadi merupakan kawasan intermoda yang terhubung dengan sejumlah simpul transportasi di Solo, mulai dengan Stasiun Solo Balapan melalui skybridge dan Bandara Adi Soemarmo melalui angkutan perkotaan Batik Solo Trans.

Berdasarkan data, produksi penumpang AKAP dan AKDP di Terminal Tipe A Tirtonadi mencapai angka 2.781.463 orang pada tahun 2023. Adapun pada tahun 2024, terhitung sampai bulan Agustus, jumlah penumpang di terminal ini mencapai angka 1.905.017 orang.

“Terminal Tirtonadi menjadi satuan kerja yang terpisah dari BPTD Kelas II Provinsi Jawa Tengah melalui PM 11 Tahun 2024. Terminal ini diproyeksikan menjadi terminal percontohan untuk menjadi Badan Layanan Umum,” pungkas Menhub Dudy.

Baca Juga: Tingkatkan Keselamatan Berkendara, Kemenhub Latih 60 Pengemudi Angkutan Barang

Menyadari pentingnya aspek keselamatan di jalan, kegiatan rampcheck kali ini dilakukan pada sejumlah angkutan umum dan pariwisata di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur.

Baca Juga: Begini Strategi Isuzu Tekankan Maraknya Insiden Kecelakaan Truk Di Jalan Raya

Menurut Renhard Ronald, Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Timur, sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan untuk masyarakat selaku pengguna jasa tentang keselamatan dalam menggunakan angkutan umum maupun pariwisata.

“Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan kendaraan angkutan umum dan pariwisata memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

Lebih lanjut, Ronald juga menyebut bahwa sektor transportasi dinilai sangat penting untuk kebutuhan mobilitas masyarakat namun juga menyimpan risiko yang dapat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.

Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan angkutan penumpang berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Baca Juga: Tekan Kecelakaan, Ini Sejumlah Tips Berkendara Angkutan Barang Yang Aman

“Pelaksanaan ini juga berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” imbuhnya.

Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan alat keselamatan serta bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah berencana melakukan rampcheck pada 10.000 unit armada angkutan umum dan angkutan pariwisata menjelang pelaksanaan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Baca Juga: PO Bus Yang Tidak Berizin dan Tidak Laik Jalan Dilarang Beroperasi

Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan upaya dalam meningkatkan aspek keselamatan pada angkutan umum saat Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 (Nataru).

Baca Juga: 98 Persen Kecelakaan Truk dan Bus Karena Kelalaian Pengemudi

“Ini upaya yang dilakukan Ditjen Hubdat untuk menciptakan keselamatan utamanya di momen libur Nataru nanti,” ungkap Ernita Titis Dewi, Direktur Angkutan Jalan, saat melakukan rampchek bus di salah satu perusaah PO Bus, Selasa (19/11/2024) kemarin.

Titis menegaskan bahwa kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan administratif dilarang untuk operasional dan diberikan penempelan stiker larangan berupa stiker silang berwarna merah di kaca depan kendaraan.

Adapun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan sebanyak 34 kendaraan yang tidak memenuhi unsur administrasi dan teknis yaitu berupa Kartu Pengawasan (KPS) maupun status uji berkala kendaraan yg sudah habis masa berlakunya.

Sebagai tindak lanjut, Perusahaan Otobus (PO) yang bersangkutan menyatakan komitmennya untuk segera mengurus perpanjangan izin Kartu Pengawasan dan melaksanakan uji berkala kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Mitsubishi Fuso Wajibkan Sopir Truk Periksa Kendaraan Sebelum Lakukan Perjalanan

“Kemudian, ada 2 kendaraan yang diizinkan beroperasi dengan catatan unsur penunjang yang harus segera dipenuhi dalam 7 hari seperti memperbaiki wiper yg sebagian tidak berfungsi serta melengkapi kendaraan dengan sabuk keselamatan di kursi penumpang,” tandas Titis.

Sementara, kendaraan yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan administratif diberikan penempelan stiker khusus inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan berupa stiker warna putih berlogo Kementerian Perhubungan.

Kegiatan rampcheck ini dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kendaraan angkutan umum memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan demi menjamin keselamatan penumpang dan pengguna jalan utamanya ketika libur panjang dan banyak masyarakat yang berpergian.

Baca Juga: Kemenhub Targetkan 10.000 Armada Bus Di Rampcheck Jelang Nataru 2025

“Kami berharap seluruh operator bus dapat lebih memperhatikan armadanya dan mengedepankan aspek keselamatan. Inspeksi keselamatan akan terus dilakukan hingga nanti mendekati hari libur Natal dan Tahun Baru,” pungkas Titis.

Salah satunya melalui pengawasan dan pemeriksaan kelaikan jalan armada bus yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat).

Baca Juga: Antusias Masyarakat Tinggi, Damri Aktifkan Kembali Rute AKAP Palu-Gorontalo

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan bahwa kendaraan yang dikatakan laik jalan yaitu memiliki izin resmi dan kartu pengawasan, memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan juga administrasi.

“Dengan target 10.000 armada yang harus dilakukan rampcheck, saat ini hingga tanggal 30 November nanti kita fokus di lokasi Pool – Pool Bus,” ungkapnya saat melakukan rampcheck bus di Pool PO Sinar Jaya Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (8/11) kemarin.

Adapun, jelang periode Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 pelaksanaan rampcheck angkutan umum dilakukan sejak tanggal 6-20 Desember 2024 mendatang. Setelah Pool Bus, inspeksi keselamatan ini juga akan difokuskan di terminal, rest area dan tempat – tempat wisata.

Dirjen Risyapudin melanjutkan, “Kini Ditjen Perhubungan Darat memiliki program Door to Door Service untuk pelaksanaan rampcheck di daerah-daerah seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna percepatan dan pemenuhan target inspeksi keselamatan angkutan umum,” terangnya.

Baca Juga: Instruktur Hino Indonesia Academy Berikan Pelatihan Keselamatan Berkendara ke 60 Pengemudi Truk dan Bus

Menuruntya, kegiatan rampcheck ini dilaksanakan untuk mendeteksi dini potensi kerusakan pada armada bus sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan memastikan perjalanan penumpang tetap aman dan lancar.

Melalui kesempatan ini juga Ia mengimbau masyarakat untuk turut serta berperan dalam menciptakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan terlebih dulu mengecek kelaikan jalan dari armada bus yang akan digunakan melalui aplikasi atau Web Mitra Darat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sarana Transportasi Jalan Amirulloh memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan rampcheck terhadap 1.152 bus dengan rincian 949 armada laik operasi dan 203 armada tidak laik operasi.

Dimana secara detail, dari jumlah tersebut, beberapa armada di antaranya telah diperiksa sebanyak 789 unit bus AKAP (antar kota antar provinsi), 292 unit bus AKDP (antar kota dalam provinsi), 69 unit bus pariwisata dan 2 unit bus lainnya.

Baca Juga: Inovasi Baru PO GHTS Sediakan Kamar Mandi Air Hangat Untuk Penumpang

“Diharapkan semua Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di wilayah masing-masing bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah maupun Jasa Raharja untuk menyiapkan posko kesehatan di terminal – terminal,” tandas Amir.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengawasi dan memeriksa bus-bus pariwisata. Bus yang beroperasi tentunya harus berizin dan laik jalan.

“Sebisa mungkin kita berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan dalam hal pengawasan dan pengecekan hingga penegakkan hukum,” kata Hendro dalam keterangannya, dikutip hari ini Rabu, (22/5/2024).

Baca juga: IIMS Surabaya Siap Digelar, Tampilkan 26 Merek Kendaraan

Menurut Hendro, saat ini pihaknya tengah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk menertibkan operasional bus pariwisata dan mencegah terjadinya kecelakaan bus berulang, seperti akan dirumuskannya regulasi mengenai jual – beli bus.

“Nanti akan diatur bagaimana penjual dan pembeli bus wajib memastikan kelaikan kendaraannya sebelum melakukan transaksi. Kemudian, penjual dan pembeli wajib melaporkan pengalihan kepemilikan kendaraan untuk proses klarifikasi perizinan,” ujarnya.

Untuk ke depannya, kata Hendro, pihak Kemenhub juga melakukan integrasi data uji berkala kendaraan bermotor berbasis aplikasi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan.

Baca juga: Jual 3.434 Unit, Brio Jadi Mobil Terlaris Honda Pada April 2024

“Kami juga bersama Korlantas Polri telah membahas penyesuaian regulasi terkait usulan Kartu Pengawasan dan Bukti Lulus Uji Berkala (BLU-e) sebagai syarat dalam menerbitkan perpanjangan STNK,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Hendro, Kemenhub bersama stakeholders terkait akan membentuk proyek percontohan di enam provinsi yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

“Tujuannya untuk dilakukan pendataan, evaluasi, dan sosialisasi keselamatan bus pariwisata dan bus umum, termasuk prosedur rampcheck. Ini semua dilakukan sebagai upaya untuk menertibkan operasional bus-bus pariwisata serta bus umum dengan mengutamakan aspek keselamatan jalan,” imbuhnya.

Baca juga: Sapa Customer di Surabaya, Wealthy Jelaskan Peran Oli Berkualitas

Di samping dari upaya-upaya tersebut, tambah Hendro, diharapkan juga kepada para pengguna jasa bisa berperan serta melakukan pengecekan izin dan kelaikan jalan armada bus melalui aplikasi Mitra Darat dan spionam.dephub.go.id.

“Kami tidak pernah bosan untuk mengajak serta masyarakat atau pengguna kendaraan bus umum untuk mengecek kondisi kendaraannya sebelum keberangkatan. Caranya cukup mudah hanya dengan memasukkan nomor polisi kendaraan yang akan digunakan. Pastikan kendaraan tersebut laik jalan agar tidak menimbulkan kekhawatiran,” tambahnya.

Baca juga: DFSK dan Seres Catat 218 Surat Pemesanan Pada PEVS 2024

Sejumlah armada angkutan umum juga jadi sasaran pemeriksaan anggota kepolisian gabungan, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga pemeriksaan urine untuk memastikan mereka bebas dari narkoba dan minuman keras.

Baca juga: Ekspedisi Mitsubishi XForce Bersama Awak Media Di Rute Joglosemar

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jabar, AKBP Eti Haryati, mengatakan pengecekan kendaraan di terminal Garut itu untuk meninjau kesiapan armada angkutan umum menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru).

“Dengan harapan bahwa ramcek ini memberikan sesuatu manfaat khususnya bagi kendaraan-kendaraan yang nantinya akan mengangkut penumpang dan terwujudnya keamanan keselamatan, ketertiban yang tentunya dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Eti.

Menurut Eti, pihaknya juga melakukan pemeriksaan secara detil terhadap kendaraan untuk memastikan kendaraan tersebut layak beroperasi. Dari hasil pemeriksaan itu, pengemudi beserta kendaraanya dipastikan dalam kondisi baik dan siap melayani masyarakat di libur Nataru.

Baca juga: Marak Pencurian Ban Serep, Begini Antisipasi Sopir Truk Agar Tak Disalahkan Perusahaan

“Semuanya alhamdulillah sehat, dari mulai tensi, cek urine, semuanya dalam keadaan sehat. Nantinya pada libur Nataru mendatang, kemungkinan akan ada lonjakan kendaraan dengan tujuan tempat wisata,” ujarnya.

Selain pengemudi, kata Eti, para penumpang juga diharapkan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dengan tidak naik turun dari kendaraan umum sembarangan serta harus sesuai dengan tempat pemberhentian.

“Kami juga dari kepolisian menghimbau penumpang yang berada di kendaraan itu harus berani untuk menegur pengemudi yang ugal – ugalan yang tidak memberikan rasa nyaman kepada para penumpang,” ungkapnya.

Baca juga: Pakai Sleeper Bus, PO Sinar Jaya Buka Rute Baru Bandung Malang via Tol Cisumdawu

Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Pitra Setiawan mengatakan pelaksanaan kegiatan rampcheck dilakukan dari tanggal 27 Februari 2023 hingga 17 April 2023 mendatang di Terminal Bus AKAP dan AKDP, Pool Bus Pariwisata dan Kawasan Pariwisata.

“Para petugas yang melakukan rampcheck nantinya akan memberikan pelaporan secara realtime pada website MitraDarat dengan mencantumkan Unsur Teknis, Unsur Adminstrasi, Nomor Sticker, Nama dan Nomor Registrasi Penguji, Nama Pengemudi, Nama PPNS,” kata Pitra.

Baca juga: Petugas Gabungan Periksa Bus dan Kesehatan Pengemudi Menjelang Mudik Lebaran di Terminal Pondok Cabe

Menurut Pitra, secara total, Dirjen Hubdat pada periode Angkutan Lebaran 2023 mempersiapkan 111 Terminal Tipe A dan 57. 693 unit bus. Seperti belum lama ini di Terminal Kalideres Jakarta, pihaknya melakukan rampcheck terhadap sekitar 30 armada yang akan mengangkut penumpang pada Angleb mendatang.

“Dari hasil sementara rata-rata telah memenuhi syarat teknis akan tetapi belum melengkapi alat-alat pengamanan darurat. Seperti alat pemukul kaca, alat pemadam, dongkrak dan kotak obat. Itu kita lakukan peneguran, kecuali pelanggaran berat, maka kita stop untuk beroperasi,” ujarnya.

Rampcheck, kata Pitra, tidak hanya untuk armada yang akan mengangkut pemudik saja, Ditjen Hubdat juga melakukan pengecekan untuk bus-bus yang akan mengangkut penumpang balik dari daerah ke Jakarta.

Baca juga: Damri Catat 15.795 Tiket Bus Untuk Mudik Lebaran Telah Terjual

Pitra juga menjelaskan bahwa kegiatan rampcheck merupakan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

“Bus yang telah lolos rampcheck akan ditempeli stiker khusus Inspeksi Keselamatan LLAJ. Kami mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran agar memilih armada yang telah berstiker khusus itu,” imbuhnya.

Pitra menambahkan bahwa berdasarkan hasil temuan petugas rampcheck di lapangan, mayoritas kendaraan tidak laik antara lain disebabkan pertama Administrasi Perizinannya habis masa berlaku, kedua, beroperasi tidak sesuai jenis pelayanan angkutan, misalnya Angkutan Pariwisata digunakan trayek AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan AJAP (Antar Jemput Antar Provinsi), ketiga masa berlaku uji berkala habis, dan terakhir kekurangan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.

Baca juga: Tarif Terjauh Jalan Tol Jakarta-Cikampek Diskon 20 Persen Selama Lebaran, Catat Tanggalnya