Sebab selama ini masalah tersebut telah menyebabkan dampak di berbagai aspek yang meliputi kecelakaan lalu lintas, kemacetan di sejumlah ruas jalan, kerusakan infrastruktur jalan, bahkan peningkatan polusi udara di daerah terdampak.

Baca Juga: Salah Satu Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas, Korlantas Polri Galakan Penertiban Truk ODOL

“Data Korlantas Polri menyebutkan, terdapat 27.337 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang pada tahun 2024,” ujar Menhub Dudy mengutip keterangan resminya pada Selasa (1/7/2025).

“Sementara data Jasa Raharja menunjukkan bahwa kendaraan ODOL jadi penyebab kecelakaan nomor dua, di mana pada tahun 2024 tercatat ada 6.390 korban meninggal dunia yang diberikan santunan,” lanjutnya.

“Adapun terkait kerusakan infrastruktur, diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp 43,47 triliun per tahun untuk melakukan perbaikan jalan rusak yang salah satunya disebabkan oleh kendaraan ODOL,” sambung Menhub.

Menurutnya, Kemenhub saat ini akan menjalankan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekaligus mengingatkan kembali komitmen zero ODOL yang telah disepakati oleh stakeholder terkait pada tahun 2017 lalu.

”Mulai saat ini kami hanya akan menjalankan regulasi yang sudah ada secara lebih tegas. Karena itu, kami mengajak seluruh stakeholder terkait untuk melaksanakan komitmen zero ODOL yang telah disepakati,” tegasnya.

Baca Juga: Askarindo Sebut Masih Banyak Truk ODOL yang Melintas, Harus Ada Penegakan Dilapangan

Ia menambahkan jika ada pihak yang merasa keberatan dengan penanganan angkutan ODOL atau ingin memberikan masukan, dirinya sangat terbuka untuk berdiskusi. Pasalnya, Menhub memahami kebijakan pada dasarnya tidak bisa menyenangkan semua pihak.

”Saya terbuka untuk diskusi, tapi bukan untuk menunda. Penundaan hanya akan menimbulkan kerugian-kerugian baru dan justru tidak menyelesaikan akar masalah. Perlu saya tekankan kembali, fokus utama kami adalah keselamatan,” tegasnya.

Kendati demikian, Menhub Dudy pun turut menerangkan bahwa pada tahun 2025 ini terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan Kemenhub bersama stakeholder terkait, khususnya Korlantas Polri dan Jasa Marga.

Langkah yang dimaksud, antara lain sosialisasi untuk mengingatkan kembali para stakeholder terkait komitmen zero ODOL, pengumpulan data truk ODOL yang melibatkan Jasa Marga, serta penindakan yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian.

”Tahap sosialisasi dilakukan selama satu bulan, sudah berlangsung sejak awal Juni. Di tahap ini tidak ada penindakan dan jika sudah berakhir, kami akan melakukan evaluasi. Sejauh ini, pihak Kepolisian dan Jasa Marga sangat mendukung aksi ini,” ungkap Menhub.

Baca Juga: Bukan Rem Blong, Ini Penyebab Utama Kecelakaan Truk ODOL Yang Sebenarnya

Menhub berpendapat bahwa Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat akan memberikan pelatihan kepada para pengemudi truk, baik yang menyangkut hal-hal teknis hingga edukasi terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku di jalan raya.

“Pemerintah harus berani maju selangkah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada semua pengguna jalan. Kalau kita ingin menata sektor transportasi, perlu ada satu langkah yang harus kita mulai, daripada tidak sama sekali,” pungkasnya.

Peninjauan jalur sebagian besar mencakup Jalan Tol Trans Jawa, dimulai dari Tol Jakarta-Cikampek hingga Tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah, kemudian berlanjut ke jalur arteri dan berakhir di kawasan Magelang.

Baca Juga: Damri Kerahkan 1.220 Unit Bus, Layani Penumpang Saat Libur Lebaran 2025

Sepanjang perjalanan, Menhub dengan seksama mengecek kondisi jalan, titik rawan kecelakaan, hingga sejumlah lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan untuk memastikan agar masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik serta balik dengan aman, lancar, dan nyaman.

“Upaya ini penting dilakukan sebagai langkah antisipatif dalam rangka pengambilan kebijakan, seperti halnya penerapan skenario rekayasa lalu lintas, jika sewaktu-waktu terjadi kepadatan,” kata Menhub, mengutip keterangannya, Rabu (26/2/2025) kemarin.

Di Tol Jakarta-Cikampek, Menhub Dudy juga mengecek secara langsung kegiatan operasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) yang masih cukup meresahkan para pengguna jalan.

Pengecekan ini dilakukan oleh petugas gabungan dari Kemenhub, Polri, Dinas Perhubungan, dan Jasa Marga. Menurut Menhub, kegiatan yang telah dilakukan sejak 6 Februari 2025 tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur.

Baca Juga: Sambut Ramadhan, Damri Beri Potongan Harga Tiket Bus Hingga 10 Persen, Catat Tanggalnya

“Saya mengapresiasi seluruh petugas yang telah melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap angkutan ODOL. Saya berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan keselamatan dan mencegah kecelakaan di jalan raya,” ujar Menhub.

Menhub mengatakan secara keseluruhan persiapan menghadapi angkutan Lebaran tahun ini sudah matang berkat kolaborasi dari berbagai pihak, baik antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, hingga stakeholder terkait.

Kendati demikian, dirinya pun optimistis jika pergerakan masyarakat selama periode Lebaran 2025 dapat terkendali dengan baik serta juga mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik Lebaran untuk mempersiapkan diri dengan baik.

Baca Juga: Pemerintah Galakan Kebijakan Zero ODOL, Siap Diterapkan Tanpa Tahap Tambahan

“Saya mengapresiasi pihak pengelola jalan tol yang telah melakukan perbaikan jalan di sepanjang Tol Trans Jawa. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, perhitungkan jarak tempuh perjalanan, dan yang tak kalah penting jaga kesehatan,” pungkasnya.

“Trennya positif, mencapai 17,182 juta penumpang atau naik 5,07% dibandingkan tahun lalu. Ini satu hal yang baik sekali,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, mengutip keterangannya, Jum’at (10/1/2025).

Baca Juga: Harapan PO SAN di 2025, Minta Pemerintah Tambah Kuota Solar Subsidi Untuk Bus

Menurut Menhub, hal ini didorong oleh sejumlah faktor mulai dari sarana dan prasarana transportasi yang semakin bagus dan tertib, pilihan moda transportasi yang semakin beragam, kenyamanan dan kemudahan akses angkutan umum, hingga harga angkutan yang memadai.

Lebih detail, jumlah penggunaan angkutan umum pada Nataru 2024/2025 periode 18 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 untuk angkutan jalan seperti bus dan travel telah mencatatkan sebanyak 3,736 juta penumpang yang naik 6,85% dari tahun 2023 di periode yang sama.

Selanjutnya, moda Kereta Api mencapai 4,088 juta penumpang atau naik 6,76% dibandingkan tahun lalu, transportasi laut sebanyak 1,673 juta penumpang, naik 7,43%, serta transportasi udara naik 10,76% menjadi 4,883 juta penumpang dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, moda penyeberangan mengalami penurunan hingga 8,47% menjadi 2,799 juta penumpang. Tak hanya itu, kecelakaan lalu lintas pada pelaksanaan Nataru 2024/2025 ini pun tercatat turun 13,96% dibandingkan tahun lalu.

Baca Juga: PO SAN Catat Kenaikan Penumpang Hingga 10% Di Tahun 2024, Kantongi Sejumlah Penghargaan

Berdasarkan data IRSMS (Integrated Road Safety Management System) Korlantas Polri, pada Nataru 2024/2025 ini tercatat ada 3.434 kecelakaan lalu lintas, sementara setahun lalu mencapai 3.991 insiden kecelakaan lalu lintas.

Menhub berharap tren positif ini dapat dipertahankan, bahkan semakin meningkat pada masa Angkutan Lebaran tahun ini dan Nataru 2025/2026 mendatang. Untuk menunjang hal tersebut, Kementerian Perhubungan akan terus melakukan perbaikan dan pengembangan.

“Semoga, di masa angkutan Lebaran mendatang, tren penggunaan angkutan umum ini bisa bertahan dan terus meningkat. Kami harap angkutan umum dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam berpergian,” pungkasnya.

Baca Juga: DCVI Kelola Langsung Pemeliharan Truk Tangki BBM Pertamina, Lancarkan Distribusi Energi Ke Seluruh Indonesia

Oleh karena itu, Menhub turut meninjau sejumlah simpul transportasi di beberapa wilayah guna memastikan semua stakeholder transportasi benar-benar telah mempersiapkan pelayanan angkutan Nataru dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.

Baca Juga: Begini Strategi Isuzu Tekankan Maraknya Insiden Kecelakaan Truk Di Jalan Raya

“Karena itu dalam beberapa hari lalu, saya melakukan peninjauan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa transportasi di semua sektor benar-benar dipersiapkan dengan baik oleh semua stakeholder,” ujarnya mengutip siarannya, Selasa (3/12/2024).

Adapun sejumlah titik yang dikunjungi Menhub antara lain: Bandara Soekarno-Hatta, Kereta Bandara Stasiun BNI City, Stasiun Integrasi LRT-Whoosh Halim, Stasiun Padalarang, Stasiun Bandung, Stasiun Gambir, hingga Stasiun Senen.

Menhub berpesan agar semua stakeholder terus meningkatkan pengawasan, salah satunya dengan melakukan rampcheck atau inspeksi secara berkala terhadap seluruh moda, mulai dari bus, pesawat, kereta api, hingga kapal laut penumpang yang akan dioperasikan.

“Untuk keselamatan penumpang, saya minta petugas di lapangan untuk memastikan semua moda transportasi yang ada benar-benar dalam kondisi yang layak beroperasi. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan di kemudian hari,” jelas Menhub.

Baca Juga: Gandeng Pertamina dan TRAC, Toyota Siap Uji Coba Bahan Bakar Bioetanol E10

Sejalan dengan itu, Menhub juga mengimbau seluruh stakeholder agar terus berkolaborasi secara intensif selama periode Nataru berlangsung, termasuk dalam mengantisipasi cuaca buruk yang berpotensi terjadi selama masa Nataru.

“Hujan berlebih dan potensi bencana hidrometeorologi saat periode Nataru perlu diantisipasi. Saya berharap semua stakeholder dapat terus berkoordinasi dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) secara konsisten,” pungkasnya.

Keberadaan fasilitas yang lengkap, seperti ruang tunggu yang nyaman, area komersial, dan panggung pertunjukan, menjadikan terminal ini tidak hanya sebagai pusat transportasi, tetapi juga sebagai pusat aktivitas masyarakat.

Baca Juga: PO Sugeng Rahayu Punya 4 Unit Bus Baru, Dibalut Jetbus 5 MHD Double Glass

“Terminal Leuwipanjang dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain dalam mengembangkan terminal yang modern dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” kata Menhub saat mengunjungi Terminal Leuwipanjang, Bandung, Sabtu (28/9), kemarin.

Lebih lanjut, Menhub mengatakan bahwa tampilan Terminal Leuwipanjang yang bersih, rapi, dan nyaman yang dinilai layaknya sebuah ‘mall’, adalah arahan dari Presiden Joko Widodo yang ingin menghilangkan stigma negatif soal terminal bus.

“Presiden memberi arahan kepada kami, buatlah terminal yang aman dan nyaman, jangan jadi tempat yang menakutkan, orang takut datang. Di Terminal Leuwipanjang saya lihat bagus, dingin, gembira, digitalisasi, jauh dengan apa yang digambarkan selama ini,” ungkap Menhub.

Menhub juga mengapresiasi keberhasilan implementasi sistem digitalisasi di Terminal Leuwipanjang. Dengan adanya sistem pembelian tiket online dan integrasi dengan layanan Samsat, masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi dengan lebih mudah dan efisien.

Baca Juga: PO Harapan Jaya Rilis Bus Double Decker Combi Suites, Siap Layani Trayek Jakarta-Surabaya

“Digitalisasi telah mengubah wajah transportasi publik. Masyarakat kini dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan praktis. Kami akan terus mendorong pengembangan sistem serupa di terminal-terminal lainnya di seluruh Indonesia,” kata Menhub.

“Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan konektivitas antar moda transportasi dan mengintegrasikan berbagai layanan publik di terminal,” pungkasnya.

Diketahui, layanan BTS ini adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum, untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.

Baca Juga: Menhub Sebut Keberlangsungan Angkutan Umum Perkotaan Butuh Kolaborasi

Menhub berharap bahwa layanan bus BTS yang berfungsi sebagai pengumpan (feeder) dari dan menuju transportasi massal bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program pemerintah daerah.

“Karena itu, saya mendorong dan mengimbau agar Pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan feeder bus ini,” ujar Menhub saat meluncurkan Biskita Trans Depok di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Harjamukti, Depok, Minggu (14/7/2024).

Menurut Menhub, saat ini tercatat sudah ada 11 kota yang telah mengalokasikan APBD-nya untuk layanan BTS, yakni Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin.

Baca Juga: Kemenhub Periksa 388 Bus Pariwisata Saat Libur Sekolah, Masih Ditemukan Pelanggaran

Menhub sendiri juga telah mengapresiasi kota-kota yang sudah melakukan pembiayaan yaitu membayar BTS dengan APBD sendiri. “Seperti Padang dan Surakarta, mereka bukanlah kota-kota yang memiliki APBD tinggi, tetapi mereka menyadari bahwa APBD harus turut serta,” terangnya.

“Ini penting demi konektivitas angkutan umum yang lebih baik. Apa yang kita lakukan sekarang adalah stimulus atau percontohan agar antarmoda berjalan dan masyarakat terlayani dengan baik. Ke depan, semoga semakin banyak Pemda melakukannya,” pungkas Menhub.

Hal tersebut disampaikan Menhub saat menjadi pembicara kunci dalam FGD ‘Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Seluruh Wilayah Perkotaan Indonesia’, di Jakarta, Selasa (9/7).

Baca Juga: Kemenhub Periksa 388 Bus Pariwisata Saat Libur Sekolah, Masih Ditemukan Pelanggaran

Menhub menyampaikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberikan stimulus kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) serta sejumlah daerah lain di Indonesia.

Dimana, menurut Budi Karya Sumadi, stimulus tersebut bertujuan untuk mewujudkan layanan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, nyaman, serta terjangkau melalui program membeli layanan/buy the service atau BTS.

“Sebagai stimulus, maka program tersebut harus berkesinambungan, sehingga tugas pemerintah kabupaten/kota agar melanjutkan program tersebut,” terangnya kepada MobilKomersial.com, mengutip keterangan tertulisnya, Kamis (11/7/2024).

Oleh karena itu, lanjut Menhub, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten/kota untuk melanjutkan program BTS yang juga disertai dengan adanya politik anggaran yang berpihak ke pengembangan angkutan umum.

Baca Juga: Miliki Inovasi dan Teknologi Ramah Lingkungan, PO Juragan 99 Trans Raih Dua Rekor MURI

“Agar dapat memberi layanan yang baik, pemerintah daerah (Pemda) harus bisa memahami tata kelola angkutan umum modern. Secara operasional, Pemda dapat membentuk institusi yang akan diserahi untuk menyelenggarakan angkutan umum massal dengan sistem BTS,” ucap Menhub.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk memperbesar ruang fiskal bagi pengembangan angkutan umum massal.

Sebab, jelas Menhub, peraturan pemerintah tersebut talah mengamanatkan bahwa sekitar 10 persen pendapatan pajak kendaraan dapat dimanfaatkan atau lebih tepatnya, dialokasikan untuk mengelola pembangunan angkutan umum.

Budi mencontohkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah menerapkan PP tersebut dengan memanfaatkan 5 persen APBD untuk mengembangkan angkutan umum. Selain itu, beberapa kota lainnya juga telah menjalankan program sejenisnya melalui APBD secara mandiri.

Baca Juga: Resahkan Masyarakat, PO SAN Minta Pemerintah Bantu Berantas Penipuan Tiket Bus

Kendati demikian, Menhub turut mengakui bahwa membangun layanan transportasi umum modern bukanlah hal mudah. Maka dari itu, diharapkan terdapat kesepemahaman yang kuat mengenai pentingnya penyelenggaraan angkutan umum massal melalui program BTS.

“Kesadaran bahwa angkutan umum perkotaan sangatlah penting, menjadi hal utama dari Pemda. Ini adalah jangkar dari perubahan di perkotaan. Kalau jangkarnya tidak baik, maka angkutan yang tidak semestinya hadir di situ,” pungkas Menhub.

Menurut Menhub, hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024.

Baca Juga: Agar Bisa Beroperasi, Bus Pariwisata Harus Miliki Izin Laik Jalan

“Kementerian Perhubungan selalu memprioritaskan pengadopsian transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara. Karena itu, kami mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik yakni penggunaan bus listrik untuk kawasan perkotaan,” ujar Menhub dalam keterangan tertulis pada acara Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide, Selasa (21/5/2024) kemarin.

Budi mengatakan, pemerintah pusat serius mengembangkan kendaraan listrik, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Atas dasar itu, Kemenhub sedang menyusun Peta Jalan Implementasi E-Mobility untuk program transportasi massal berbasis BRT di Indonesia seperti layanan bus BTS listrik di Bandung dan Surabaya, serta rencana penggunaan bus listrik di kota Medan dan Bandung.

Sehingga, sejumlah tantangan dalam pengembangan aspek tersebut perlu segera diselesaikan. Seperti, kurangnya komitmen pemerintah daerah serta kurangnya sarana dan prasarana kesiapan armada bus listrik (charging station).

Baca Juga: Menhub Tekankan Kualitas dan Keselamatan Dalam Produksi Bus  

“Menurut saya, salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam kendaraan listrik adalah baterai. Karena itu, saya berharap ITDP (Institute for Transportation and Development) atau pihak-pihak lain yang berkepentingan bisa melakukan riset bagaimana cara mendapatkan baterai dengan harga yang terjangkau,” kata Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menerima hasil studi ITDP Indonesia terkait “Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” untuk mendukung akselerasi elektrifikasi bus di perkotaan.

Studi tersebut menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah masih rendah dalam penyelenggaraan transportasi publik yang baik, dan tingginya biaya investasi adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi sejumlah hambatan utama elektrifikasi transportasi publik perkotaan.

Studi ITDP juga merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, yaitu mulai dari Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor, dan Padang.

Baca Juga: Damri Sebut Bus Double Decker Imperial Suites Rute Jakarta-Malang Diminati Masyarakat

Studi tersebut menyebutkan bahwa untuk mendorong program elektrifikasi yang tepat sasaran dan menjamin ketersediaan anggaran, elektrifikasi transportasi publik di 11 kota prioritas tersebut perlu dicantumkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Selain mengganti armada bus yang sudah ada atau model konvensional menjadi bus listrik, kota juga perlu menambah armada bus secara gradual untuk menjamin ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik nol emisi.

Hal tersebut disampaikan Menhub pada sambutannya di acara Seminar ‘Menjaga Keselamatan dan Penerapan Digitalisasi pada Manajemen Transportasi Darat’ yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), di Jakarta (8/3/2024).

Baca Juga: Truk ODOL Masih Sulit Diurai, Ini Kata DCVI

Menurut Menhub, transformasi digital merupakan suatu hal yang harus segera disesuaikan dan dioptimalkan penggunaannya, termasuk dalam manajemen perusahaan transportasi angkutan barang, diantaranya dalam hal digitalisasi layanan.

“Penyelenggaraan pelayanan angkutan barang merupakan tanggung jawab yang besar, tidak hanya barang yang harus sampai tujuan dengan selamat, tetapi angkutan barang juga harus mengadopsi kemajuan teknologi melalui penerapan transformasi digital,” ujar Menhub.

Menhub pun memberi contoh, di Sektor Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Pehubungan Darat (Ditjen Hubdat) memiliki Aplikasi ‘MitraDarat’ yang memiliki fitur Fleet Management System (FMS) yang berfungsi agar masyarakat dapat memantau jadwal dan kedatangan bus.

“Kementerian Perhubungan terus mendorong digitalisasi layanan di seluruh sektor transportasi di Indonesia. Digitalisasi merupakan solusi tepat untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta memastikan adanya proses transparansi,” jelas Menhub.

Baca Juga: Kelengkapan Fitur Jadi Tantangan Baru Industri Bus di Indonesia

Saat ini FMS sendiri sudah diterapkan di lebih dari 15 layanan BRT dengan cakupan 20 kota dan lebih dari 1.500 unit bus. Sehingga diharapkan FMS kedepannya akan diterapkan pada angkutan barang, baik angkutan barang komersil maupun angkutan barang perintis.

Selain itu, Menhub juga berpesan agar seluruh pihak berkolaborasi untuk menekan resiko kecelakaan angkutan barang yang biasa disebabkan oleh 3 faktor mulai dari kondisi jalan yang dilalui, kondisi SDM pengemudi, serta kondisi kendaraan yang dioperasikan.

Beberapa contoh penekananya, yakni memberi pelatihan bagi pengawas dan awak kendaraan angkutan barang, pemeliharaan kendaraan angkutan barang secara berkala, kepatuhan terhadap peraturan keselamatan, dan pengawasan terhadap operasional angkutan barang.

“Tentu dalam menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi antar sektor dan pihak yang berkepentingan sangatlah penting guna memastikan penyelenggaraan angkutan barang dapat berjalan dengan lancar, aman dan selamat,” tutup Menhub.

Baca Juga: Begini Cara Astra UD Trucks Ciptakan Tenaga Kerja Produktif dan Berkualitas

“Mulai tahun 2022 kami lakukan revitalisasi dengan fungsi dan fasilitas yang lebih lengkap. Sehingga masyarakat semakin nyaman untuk datang ke terminal,” kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengutip keterangan resminya, Senin (8/1/2024).

Menurut Budi, sejak adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan terminal Tipe A dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, revitalisasi terminal Tipe A menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Baca juga: Usai Liburan Jarak Jauh, Apakah Mobil Perlu Perawatan dan Ganti Oli Mesin?

“Kami terus meningkatkan fasilitas terminal selayaknya bandara, agar semakin meningkatkan minat serta kenyamanan masyarakat menggunakan transportasi massal khususnya bus,” ujarnya.

Seperti revitalisasi yang dilakukan di sejumlah terminal, kata Budi, terminal Pakupatan mengusung konsep mixed use yaitu sebuah konsep terminal modern multifungsi dengan tiga fungsi utama meliputi: fungsi sebagai tempat naik turun penumpang bus, fungsi sebagai penggerak perekonomian daerah dan fungsi sebagai pusat kegiatan sosial, seni dan budaya.

Baca juga: Banyak Diminati, PO Rosalia Indah Buka Rute Baru Palur – Bogor Pakai Bus Double Decker

“Setiap harinya terminal dengan luas lahan 30.569 meter persegi ini, melayani 359 bus yang beroperasi. Rinciannya, 265 bus melayani trayek antar kota antar provinsi (AKAP) dan 94 bus melayani trayek antar kota dalam provinsi (AKDP),” ungkapnya.

Adapun terminal yang baru di revitalisasi ini melayani 84 trayek bus AKAP serta 23 trayek AKDP. Sementara itu, jumlah rata-rata penumpang yang dilayani sekitar tiga ribu lebih penumpang per harinya.

Baca juga: MG Umumkan Harga New MG ZS EV dan MG 4 EV Rakitan Lokal Dalam Waktu Dekat