Menanggapi insiden itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) langsung menindaklanjuti peristiwa tersebut dengan berkoordinasi dengan berbagai stakeholders terkait.

Baca Juga: Antisipasi Kecelakaan, DCVI Punya Standar Perawatan Untuk Truk dan Bus Mercedes-Benz

“Menyikapi kejadian ini, kita tengah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk mengumpulkan data dan kronologis dari insiden tersebut,” ucap Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Nantinya, lanjut Ahmad Yani, kumpulan data kronologis dari insiden kecelakaan tersebut akan difungsikan untuk tindak lanjut pembinaan dengan mengundang semua pihak terkait guna mengantisipasi kejadian berulang di masa mendatang.

Sebagai langkah tindak lanjut, Yani menuturkan akan memanggil Pimpinan Perusahaan Air Minum dan Operator Angkutan Barang dan juga melakukan inspeksi keselamatan sekaligus sosialisasi penerapan manajemen keselamatan pada setiap perusahaan.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang diperoleh dari Mitra Darat, kendaraan truk medium duty dengan nomor polisi B 9235 PYW tersebut memiliki status uji berkala yang masih berlaku hingga tanggal 11 Mei 2025.

Baca Juga: Rawan Kecelakaan, Ini Sejumlah Rute Yang Di Takuti Para Supir Truk Logistik Indonesia

Namun dari beberapa sumber mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi karena adanya malfungsi dari sistem pengereman atau rem blong sehingga menyebabkan kecelakaan beruntun hingga memakan sejumlah korban jiwa.

Dengan begitu, Kemenhub menekankan kepada seluruh perusahaan angkutan barang agar dapat memastikan kondisi pengemudi dan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum digunakan sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan.

“Kemudian kami juga kami akan terus melakukan pembinaan terhadap pengemudi melalui diklat pengemudi terutama terkait tata cara mengemudi yang benar serta tata cara pengecekan rem sebelum melakukan perjalanan,” imbuh Yani.

Salah satunya seperti Isuzu yang menanggapi bahwa dalam maraknya kecelakaan kendaraan niaga, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan tentunya yaitu dari sisi safety (keselamatan).

Baca Juga: Tekan Kecelakaan, Ini Sejumlah Tips Berkendara Angkutan Barang Yang Aman

Dimana, President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Yusak Kristian mengungkapkan bahwa pihaknya selalu mengedepankan safety baik di kendaraan, saat berkendara, hingga segala aktivitas Isuzu Indonesia.

“Safety sudah menjadi value atau nilai yang kita junjung tinggi, bukan sekedar safety pada kendaraan atau saat berkendara, bahkan sepanjang proses produksi kita selalu utamakan keselamatan,” ucapnya saat ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (23/11/2024).

Dirinya menambahkan bahwa setiap proses produksi atau pembuatan kendaraan Isuzu juga memerhatikan banyak hal, dan sangat menghindari adanya kecelakaan kerja. Jadi, safety harus menjadi kesadaran dari setiap orang Isuzu, dari setiap partner Isuzu.

“Terkait soal kecelakaan yang terjadi di jalan raya tentu ada banyak faktor. Selain kendaraannya sendiri, ada faktor driving behavior, misalnya perilaku pengendaranya yang juga harus diperbaiki selain kendaraannya,” tambahnya.

Kendati demikian, Yusak pun turut mengungkap bahwa PT IAMI sendiri sudah memiliki fasilitas training center sendiri yang diklaim sangat bermanfaat bagi setiap driver angkutan barang dalam memahami setiap faktor keselamatan saat berkendara.

“Selain itu juga dari sisi driver, kita juga punya fasilitas training khusus untuk para pengemudi, driver school di Isuzu yang juga selain mengajarkan skill untuk pengemudi tapi juga skill dengan keamanan, jadi safety driving,” pungkasnya.

Baca Juga: Update Isuzu Soal Truk Listrik: Unit Kami Siap, Tinggal Tunggu Infrastrukturnya

Bahkan, lanjutnya, sampai saat ini Isuzu telah melakukan pelatihan mengemudi serta pembekalan teknis bagi pramudi sebanyak 4 batch. Dimana, total jumlah pengemudi yang sudah dilatih diklaim telah sekitar lebih dari ratusan pengemudi.

“Sejauh ini kita sudah memberikan kegiatan pelatihan mengemudi hingga 4 batch, yang memang mayoritas ditujukan bagi pihak yang membeli produk secara fleet. Namun, bukan tidak mungkin jika ada produk lain yang mendapat pelatihan serupa,” tutur Yusak.

Hal ini menjadi topik diskusi Sosialisasi Peraturan Angkutan Barang Berkeselamatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Jum’at (15/11) kemarin.

Baca Juga: Buntut Kecelakaan Truk Di Tol Cipularang, Ditjen Hubdat Tekankan Soal Uji KIR

Menurut Cornelis Ferdinand Hotman Sirait, Kasubdit Laka Ditgakkum Korlantas Polri, optimalisasi penegakan hukum lalu lintas sangat diperlukan karena saat ini tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas masyarakat masih sangat rendah.

Dirinya memaparkan bahwa pada tahun 2017 hingga 2024, terdapat sebanyak 30% kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus dan angkutan barang. Di mana penyebabnya sebagian besar ada pada kelalaian pengemudi sebesar 98%.

“Kita akan terus melakukan penegakkan hukum dan pengawasan dengan sanksi yang tegas serta melakukan edukasi dan sosialisasi pelatihan pengemudi dan kampanye keselamatan berkendara,” ungkapnya dalam keterangannya, Senin (18/11/2024).

Sejalan dengan itu, Ketua Subkomite Lalu Lintas Angkutan Jalan KNKT, Ahmad Wildan menyatakan bahwa adanya kecelakaan terjadi karena kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan hazard seperti awak kendaraan, kendaraan, lintasan, muatan dan penanganan keadaan darurat.

Baca Juga: Simak, Ini Pengertian Dan Pentingnya Uji KIR Bagi Kendaraan Niaga

“Sebagai contoh penggunaan rem pedal di jalan menurun bukan untuk menghentikan kendaraan melainkan untuk menurunkan jarum rpm ke zona aman dan jangan memindahkan gigi di jalan menurun. Penggunaan rem pedal secara berulang dapat menyebabkan rem blong,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno turut membeberkan fakta – fakta di lapangan di antaranya pengemudi truk yang minim pengetahuan dan kompetensi, upah pengemudi yang rendah, pungli masih berlangsung dan lain sebagainya.

“Maka itu yang menjadi catatan diskusi saat ini adalah perlunya membangun sekolah dan diklat pengemudi, mengaktifkan kembali Direktorat Keselamatan Transportasi Darat di Kemenhub, serta menghilangkan ego sektoral antar para pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Dari sisi perizinan angkutan barang, Direktur Angkutan Jalan, Ernita Titis Dewi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah menyusun berbagai regulasi baik terkait dengan Perizinan Usaha, Kompetensi SDM, Penyelenggaraan Angkutan Barang dan lain sebagainya.

Baca Juga: Kemenhub Targetkan 10.000 Armada Bus Di Rampcheck Jelang Nataru 2025

Jika dianalisis, kejadian kecelakaan yang menonjol terkait angkutan barang tahun 2022 – 2024 disebabkan di antaranya oleh rem blong, status bukti laik jalan yang tidak berlaku, tidak memasang Alat Pemantul Cahaya, pengemudi kurang kompeten hingga usia kendaraan.

“Ke depan, kami akan melakukan sertifikasi kompetensi pengemudi angkutan barang berbahaya melalui Driver Online Test, pengembangan aplikasi GPS Integrator dan E-Manifest pada Mitra Darat sebagai alat pengawasan dan pengembangan Spionam yang terintegrasi dengan BLU-e, SAMSAT, KLHK, ESDM, dan lain – lain,” ujarnya.

Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani menerangkan berbagai upaya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan angkutan barang seperti jumlah pelanggaran kendaraan barang di UPPKB yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga keberadaan UPPKB dinilai efektif dalam menekan jumlah kendaraan barang yang lebih muatan.

“Kami juga telah bekerja sama dengan Korlantas Polri, Dinas Perhubungan setempat dan Balai Pengelola Transportasi Darat untuk melaksanakan penegakkan hukum bersama terhadap angkutan barang yang melanggar ketentuan,” ungkapnya.

Baca Juga: Area Blind Spot Pada Truk yang Perlu di Waspadai Pengendara Lain

Ia menambahkan dalam menangani permasalahan kendaraan Over Dimension Over Loading, pada tahun 2025-2026 pihaknya akan melakukan Pilot Project Gakkum Elektronik di 3 lokasi, Integrasi dengan ATMS, uji coba alat pemantau berat kendaraan, uji coba alat Mobile Digital Video Recorder, serta evaluasi dan pengembangan peralatan digital.

Sehubungan dengan insiden tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Irjen Pol Risyapudin Nursin memaparkan perlunya langkah tindak lanjut untuk menyikapi peristiwa tersebut.

Baca Juga: Awas Jangan Salah Pilih, Kenali Perbedaan Oli Untuk Mesin Bensin dan Diesel

“Kita akan segera mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Angkutan Barang beserta seluruh Kepala Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti kejadian ini dan sebagai langkah mitigasi terjadinya kejadian berulang,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (14/11/2024).

Di samping itu, Dirjen Hubdat pun menuturkan akan melakukan sidak terhadap fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor alias KIR yang ada di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di sekitar wilayah Jabodetabek.

Dimana saat ini, pihaknya bersama para kepentingan terkait tengah melakukan koordinasi, termasuk investigasi bersama Korlantas Polri dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk meneliti penyebab terjadinya kecelakaan.

“Kami akan bersama – sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan di beberapa lokasi, termasuk juga bersama KNKT akan lebih gencar melakukan inspeksi keselamatan pada truk angkutan barang,” paparnya.

Baca Juga: Kemenhub Targetkan 10.000 Armada Bus Di Rampcheck Jelang Nataru 2025

Adapun, berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi Mitra Darat, kendaraan truk tempelan dengan nomor polisi B 9440 JIN tersebut memiliki status uji berkala yang masih berlaku hingga tanggal 18 Maret 2025.

“Namun untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan secara menyeluruh kita menunggu hasil investigasi dari KNKT,” kata Dirjen Risyapudin.

Berkaitan dengan hal ini, Ia mengimbau perusahaan angkutan untuk memastikan betul kendaraan dalam kondisi layak dan sesuai standar keamanan. Selain itu, penting untuk wajib menyediakan pengemudi yang memiliki izin resmi dan memenuhi kompetensi.

Baca Juga: Instruktur Hino Indonesia Academy Berikan Pelatihan Keselamatan Berkendara ke 60 Pengemudi Truk dan Bus

“Apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian pengemudi, ia dapat dikenai sanksi hukum atau denda sesuai dengan yang tercantum pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tandasnya.

Kendati demikian, ia berharap bahwa semua pihak yang memiliki peran dalam mewujudkan keselamatan jalan dapat memahami betul tugas dan tanggung jawabnya sehingga peristiwa seperti ini dapat dihindari.