General Manager Damri Cabang Bandung, Ferdik Sakona, mengungkapkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada DAMRI menjadi amanah untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Jawa Barat.

“Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh pemerintah daerah terkait, Damri berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik yang semakin aman, nyaman, andal, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” kata Ferdik dalam keterangannya dikutip hari ini, Minggu (9/8/2026).

Baca juga: Sambut HUT RI, Damri Berikan Potongan 45% untuk Semua Rute AKAP

Menurut Ferdik, pihaknya meyakini bahwa transportasi publik yang berkualitas menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan mobilitas sekaligus mendukung pembangunan kawasan yang berkelanjutan.

“Berbekal pengalaman mengoperasikan berbagai layanan angkutan perkotaan di berbagai daerah di Indonesia, Damri optimistis dapat memberikan pelayanan terbaik pada Koridor 1, 4, 5, dan 6 Metro Jabar Trans,” ujarnya.

Ferdik juga menyampaikan Damri akan terus melakukan peningkatan kualitas operasional, kompetensi sumber daya manusia, serta pelayanan kepada pelanggan agar transportasi publik semakin menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Baca juga: Warga Lampung Wajib Tahu! Damri Siapkan Trayek Baru dari Kalianda, Meluncur September

Sebelumnya Damri telah menjadi operator Metro Jabar Trans sejak tahun 2021 di mana layanan tersebut sebelumnya bernama Trans Metro Pasundan. Kemudian pada tahun 2026 ini, terdapat perubahan skema penyelenggaraan Metro Jabar Trans dengan berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2026.

Perubahan peraturan tersebut menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi penyelenggara layanan. Dalam skema tersebut, Damri memperoleh kepercayaan untuk menjadi operator pada Koridor 1, 4, 5, dan 6 Metro Jabar Trans.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan persoalan truk ODOL bukan hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang membahayakan masyarakat.

Baca juga: Truk ODOL Bikin Resah, Kemenhub Sebut Penanganan Tak Bisa Ditunda Lagi

“Kita ini sudah gila-gilaan membangun jalan. Biasanya anggaran pembangunan jalan hanya Rp400 miliar sampai Rp800 miliar, sekarang kita naikkan menjadi Rp3 triliun. Tapi masa tiap tahun uang rakyat kita habiskan untuk memperbaiki jalan yang rusak karena truk kelebihan muatan,” kata Dedi, Jumat (31/10/2026).

Menurut Dedi, kebijakan larangan truk ODOL melintas di wilayah Provinsi Jawa Barat yang bakal diterapkan 2 Januari 2026 ini merupakan langkah untuk menciptakan keadilan ekonomi di Jawa Barat.

“Saya mau bersikap bijak, artinya ekonomi ini tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, sehingga ada keadilan,” ujarnya.

Baca juga: Wujudkan Zero ODOL, Kesejahteraan Sopir Truk juga Perlu Diperhatikan

Sementara itu Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jam Operasional Kendaraan Berat. Aturan tersebut membatasi jam operasional kendaraan bertonase besar.

“Para pengusaha itu dengan mereka mengganti armadanya menjadi kendaraan yang lebih kecil, aktivitas pengangkutan justru bisa lebih maksimal tanpa melanggar ketentuan jam operasional,” ungkapnya.

Baca juga: Truk ODOL Bikin Resah, Kemenhub Sebut Penanganan Tak Bisa Ditunda Lagi