Pembentukan tim lintas sektoral ini menjadi sinyal serius pemerintah untuk menanggulangi masalah truk “obesitas” yang telah lama menjadi momok bagi keselamatan jalan, infrastruktur, dan merugikan negara hingga puluhan triliun Rupiah.

Baca Juga: Cuma 3 Bintang! Tingkat Keamanan Truk MAN TGX Lemah, Euro NCAP Ungkap Kelemahan Kritisnya

Tim percepatan ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tingkat tinggi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pimpinan kementerian/lembaga hingga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan asosiasi pengemudi angkutan barang.

Menurut Ahmad Yani, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, penanganan ODOL harus diselesaikan dari hulu hingga ke hilir. Truk ODOL bukan hanya menimbulkan resiko kecelakaan tinggi, tetapi juga kerusakan jalan raya, dan kerugian ekonomi besar.

“Masalah (Truk ODOL) ini harus diselesaikan secara komprehensif, tidak hanya menekan angka pelanggaran tapi juga meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan aspek keselamatan,” ujarnya mengutip siaran resminya, Selasa (7/10/2025).

Dengan demikian, langkah revolusioner dari pembentukan Tim Percepatan Penanganan ODOL ini adalah keterlibatan banyak pihak yang selama ini memiliki peran krusial dalam rantai logistik dan penegakan hukum.

Tim percepatan ini melibatkan, Komisi V DPR RI, Kementerian Koordinator (Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Polri hingga Asosiasi Pengemudi dan Karoseri (Organda, Askarindo, AP-LOG, dan lainnya).

Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang isu ODOL sebagai masalah nasional yang memerlukan solusi terintegrasi, mulai dari regulasi, penegakan hukum, insentif ekonomi, hingga sertifikasi SDM.

Baca Juga: Ban Baru Michelin X Multi Z2 dan D2 Bantu Armada Pangkas Emisi CO2 1 Ton per Truk!

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan tim ini meliputi, sosialisasi intensif integrasi data, perbaikan fasilitas, hingga peningkatan SDM dengan menerapkan standar kompetensi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Dirjen Yani berharap pembentukan tim percepatan ini menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam memperhatikan keselamatan berlalu lintas dan memastikan kebijakan Zero ODOL dapat diterapkan secara bertahap, terukur, dan efektif.

Kebijakan ini disepakati oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pertemuannya pada Rabu (19/2/2025) kemarin.

Baca Juga: Kenali Penyebab As Roda Truk Patah Di Tengah Jalan, Ini Cara Antisipasinya

“Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Menhub dalam keterangannya kepada MobilKomersial.com.

Dalam pertemuannya bersama Menperin, Menhub juga menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

“Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi. Oleh karena itu, kami sepakat penerapan Zero ODOL akan kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” tegasnya.

Lebih lanjut Menhub juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan tersebut, termasuk bersama Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga para Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca Juga: Korlantas Polri Bakal Tindak Tegas Pengemudi dan Pemilik Truk ODOL

“Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kemendag, dan pemeda. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

“Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Menperin.

Baca Juga: Teknologi Volvo Connect Temukan Sopir Truk Indonesia Yang Kompeten Di Ajang Volvo Trucks Driver Challenge 2024-2025

Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.