Dari angka tersebut terdapat bus yang tidak laik beroperasi seperti Peringatan Perbaikan (Melanggar Teknis Penunjang) sebanyak 13.116 unit atau 21,52%. Mendapat sanksi Tilang dan Dilarang Operasional (Melanggar Administrasi) sebanyak 1.941 unit atau 3,18% dan Dilarang Operasional (Melanggar Teknis Utama) sebanyak 7.131 unit ata 11,70%.

Baca juga: Perjalanan Arus Balik Lebaran 2026, Kemenhub Imbau Operator Bus Utamakan Keselamatan di Jalan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, mengatakan berdasarkan hasil rampcheck dari tanggal 23 Februari 2026 hingga 23 Maret 2026 sebanyak 60.946 unit bus telah dilakukan rampcheck dengan rincian status Diijinkan Operasional sebanyak 38.758 unit atau 63,59 persen.

“Yang diperiksa, sebanyak 27.635 atau 45,34 persennya adalah armada AKAP, sebanyak 27.461 atau 45,06 persen adalah kendaraan AKDP, angkutan pariwisata sebanyak 2.651 atau 4,35 persen dan kategori lainnya sebanyak 3.199 atau 5,25 persen,” kata Aan, Selasa (24/3/2026).

Menurut Aan, saat melakukan inspeksi keselamatan atau rampcheck pihaknya menyebut pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada kendaraan melainkan kepada para pengemudi. Telah diperiksa kesehatan sekitar 683 pengemudi.

Baca juga: Redam Angka Kecelakaan, Kemenhub Sediakan 401 Bus Mudik Gratis

“Sebagian besar pengemudi yang diperiksa itu sehat dan laik untuk berkendara yaitu 634 orang atau sekitar 92,83 persen. Sementara 40 orang atau 5,86 persen laik berkendara dengan catatan dan 9 pengemudi dinyatakan tidak laik berkendara,” ungkapnya.

Ia mengimbau agar seluruh operator bus dapat bekerja sama mendukung aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat di momen besar perayaan Idul Fitri ini dengan mengoperasionalkan armada yang laik jalan dan menyediakan pengemudi yang sehat serta prima.

Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan seluruh kendaraan yang digunakan masyarakat saat mudik dalam kondisi aman dan laik jalan sehingga penumpang selalu nyaman selama di perjalanan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, mengatakan bahwa ramp check merupakan bagian dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi selama periode mudik lebaran.

Baca juga: Bus AKAP di Terminal Pondok Cabe Diperiksa Menjelang Mudik Lebaran

“Tujuan utama pelaksanaan Ramp Check ini adalah untuk memastikan kendaraan angkutan umum yang akan digunakan masyarakat saat mudik benar-benar dalam kondisi laik jalan, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penumpang,” kata Agus dalam keterangannya dikutip hari ini, Jumat (13/3/2026).

Menurut Agus, pemeriksaan tidak hanya difokuskan pada bus AKAP dan bus antar kota dalam provinsi (AKDP), tetapi juga menyasar kendaraan angkutan pariwisata serta travel yang kerap digunakan masyarakat selama musim mudik.

“Prioritas pemeriksaan memang pada bus AKAP dan AKDP, namun angkutan pariwisata serta travel juga kami lakukan pengecekan karena kendaraan tersebut juga banyak digunakan masyarakat saat mudik,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan Ramp Check, kata Agus, pihaknya memeriksa berbagai aspek penting, baik dari sisi teknis kendaraan maupun kelengkapan administrasi. Beberapa komponen yang diperiksa antara lain sistem pengereman, lampu kendaraan, ban, wiper, sabuk keselamatan, hingga kondisi fisik kendaraan secara umum.

Baca juga: Redam Angka Kecelakaan, Kemenhub Sediakan 401 Bus Mudik Gratis

“Dari hasil sementara masih ada beberapa kendaraan yang kami temukan belum memenuhi standar, misalnya terkait kelengkapan administrasi atau komponen teknis yang perlu diperbaiki,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara di wilayah Kabupaten Bekasi, tambah Agus, masih ditemukan beberapa kendaraan yang memiliki kekurangan, baik dari sisi teknis maupun administrasi.

“Jika ditemukan kendaraan yang tidak laik jalan, kami minta operator untuk segera melakukan perbaikan. Bahkan jika kondisinya membahayakan, kendaraan tersebut tidak diperbolehkan beroperasi sampai dinyatakan memenuhi standar keselamatan,” imbuhnya.

Sekretaris Dinas Perhubungan kota Tangsel, Yanuar mengungkapkan bahwa pemeriksaan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tersebut penting bagi pengendara ataupun kendaraannya yang melakukan perjalanan.

Baca juga: Mudik Gratis dari Pemprov DKI Jakarta, Berangkatkan 30.774 Pemudik Menuju Kampung Halaman

“Ramp check ini dalam rangka mempersiapkan angkutan mudik hari raya Idul Fitri, sehingga sebelum melakukan perjalanan luar kota, bus – bus tersebut kami periksa kelaikan jalannya,” kata Yanuar, Kamis (12/3/2026).

Menurut Yanuar, pemeriksaan bus AKAP meliputi surat – surat kendaraan yang masih aktif, SIM pengemudi yang masih aktif, pemeriksaan kesehatan pengemudi serta pemeriksaan fisik atau kondisi dari bus tersebut.

“Pengemudinya juga kami tes urine untuk memastikan apakah menggunakan obat-obatan terlarang atau konsumsi alkohol. Lalu kami periksa lampu, wiper, klakson, ban serta keadaan kabinnya,” ujarnya.

Baca juga: Mobil Mogok di Jalan saat Mudik, Digiroad Berikan Jasa Towing Hanya Rp99 Ribu

Jika pemeriksaan selesai dan tidak ditemukan adanya pelanggaran, kata Yanuar, maka bus tersebut langusng ditempelkan stiker tanda di kaca depan sebagai tanda bahwa bus tersebut sudah laik untuk menjadi angkutan lebaran.

“Selain ke Terminal Pondok Cabe ini, kami juga melakukan pemeriksaan ke pool Perusahaan Otobus (PO) yang ada di wilayah kota Tangsel baik PO bus AKAP maupun Pariwisata agar perjalanan aman dan nyaman,” ungkapnya.

]]> https://mobilkomersial.com/2026/03/12/bus-akap-di-terminal-pondok-cabe-diperiksa-menjelang-mudik-lebaran/feed/ 0 https://mobilkomersial.com/2026/03/06/mendekati-arus-mudik-lebaran-2026-ribuan-bus-masih-belum-laik-jalan/ https://mobilkomersial.com/2026/03/06/mendekati-arus-mudik-lebaran-2026-ribuan-bus-masih-belum-laik-jalan/#respond Fri, 06 Mar 2026 08:15:15 +0000 https://mobilkomersial.com/?p=28824 MobilKomersial.com — Sebanyak 13.584 unit bus telah dilakukan ramp check oleh Kementerian Perhubungan menjelang arus mudik sebagai angkutan lebaran 2026 agar menjamin perjalanan masyarkat aman dan nyaman.

Dari kendaraan yang diperiksa, sebanyak 8.680 unit (63,90%) diijinkan operasional, sebanyak 2.844 unit (20,94%) peringatan perbaikan, sebanyak 1.645 unit (12,11%) dilarang operasional dan sebanyak 415 unit (3,06%) tilang serta dilarang operasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pelaksanaan inspeksi keselamatan akan terus dilakukan hingga tanggal 29 Maret 2026 di Terminal Tipe A, Pool Bus, Rest Area, Exit Tol, serta daerah – daerah yang rawan kecelakaan.

Baca juga: Redam Angka Kecelakaan, Kemenhub Sediakan 401 Bus Mudik Gratis

“Selain itu, Kemenhub juga membuka kuota mudik gratis dengan harapan mengurangi pemudik dengan sepeda motor melalui program mudik gratis dengan kuota 110.112 orang dengan bus, kereta api dan kapal laut dan 12.140 sepeda motor yang diangkut dengan truk dan kereta api,” kata Aan dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).

Menurut Aan, pada tahun ini sebanyak 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan mudik, angka tersebut sekitar 50 persen dari populasi yang ada di Indonesia maka diperlukan serangkaian pengaturan dan kebijakan.

“Untuk menyiapkan penyelenggaraan angkutan Lebaran ini sangat diperlukan sinergi dan kolaborasi antar K/L, BUMN, Swasta bahkan masyarakat agar terwujudnya kelancaran dan keselamatan bersama. Seperti adanya stimulus diskon tiket transportasi yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, para operator transportasi dan sebagainya,” ujarnya.

Baca juga: Berlaku Mulai 2 Januari 2026, Kemenhub Berlakukan SIM PKB Fullcycle untuk Kendaraan Niaga

Aan juga mengatakan bahwa bersama Kementerian PU dan Korlantas Polri juga menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang di dalamnya tertuang aturan pembatasan angkutan barang, pengaturan lalu lintas berupa one way, contra flow, dan ganjil-genap, serta pengaturan pada penyeberangan.

“Aturan pembatasan angkutan barang dilakukan untuk keselamatan jutaan masyarakat yang akan pergi mudik dan bukan untuk membatasi usaha melainkan mengatur agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang bisa sama – sama berjalan dengan lancar dan selamat,” ungkapnya.

Saat ini tambah Aan, pihaknya tengah mengecek keseiapan jalur mudik, melakukan perbaikan jalan Provinsi dan Kabupaten Kota serta keselamatan kapal, membuat kebijakan pengendalian fenomena lokal pasar tumpah, lokasi wisata dan perlintasan sebidang.

“Koordinasi dengan berbagai pihak dibutuhkan agar terbentuk sinkronisasi yang lebih baik antar pengambil kebijakan dalam kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026,” tambahnya.

“Dari 85 unit armada bus yang diperiksa ditemukan sebanyak 58 bus memenuhi aspek administrasi serta kelaikan teknis laik jalan. Sementara 27 kendaraan lainnya ditemukan pelanggaran,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan dalam keterangannya dikutip hari ini, Senin (22/12/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan pada 20-21 Desember ini menemukan 7 unit armada bus tidak laik jalan dengan masa uji berkala yang sudah habis, 12 kendaraan Kartu Pengawasannya sudah tidak aktif serta 16 kendaraan yang tidak berizin karena tidak memiliki Kartu Pengawasan.

Baca juga: Bus Gratis dari Pemprov Sulawesi Selatan untuk Angkutan Libur Nataru

“Delapan dari dua puluh tujuh kendaraan tersebut diketahui melanggar lebih dari satu jenis pelanggaran, setelah itu kami lakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari teguran, penilangan, hingga penghentian operasional sementara,” ujarnya.

Adapun, kegiatan inspeksi keselamatan armada bus pada periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, kata Aan, telah dilakukan sejak tanggal 7 November 2025 dengan empat titik lokasi yaitu Terminal Tipe A, Pool Bus, jalan – jalan rawan kecelakaan menuju lokasi wisata dan lokasi – lokasi wisata.

“Kami juga berusaha setiap kali ada kegiatan seperti ini kami sediakan bus pengganti bagi kendaraan yang tidak laik jalan. Tadi sudah ada penumpang yang kami alihkan ke bus pengganti. Hal ini dilakukan sebagai bentuk layanan kami agar masyarakat bisa selamat sampai tujuan dan meminimalisir risiko kecelakaan,” ungkapnya.

Baca juga: Perjalanan Aman dan Nyaman Libur Nataru dengan Mobil Ala Wealthy

Aan juga menambahkan pengawasan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kelengkapan perizinan operasional kendaraan, kelaikan jalan (uji KIR), kepatuhan terhadap trayek, serta kelengkapan administrasi pengemudi.

“Rest Area KM 45A Ciawi ini merupakan salah satu titik jalan menuju lokasi – lokasi wisata di daerah Puncak Bogor dan Sukabumi sehingga menjadi titik fokus dilakukannya kegiatan pengawasan dan penindakan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Aan menyampaikan pengawasan dan penindakan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan selama masa libur panjang sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan transportasi yang aman, tertib, dan berkeselamatan

“Kami mengimbau seluruh operator bus dan pengemudi angkutan orang agar mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan, memastikan kondisi kesehatan pengemudi serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang,” tambahnya.

Sopir Perusahaan Otobus (PO) Murni Jaya, Ayi Rukbi mengungkapkan bahwa sebelum memulai perjalanan, ia selalu memeriksa pengereman serta ke enam ban agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan.

“Wajib itu kalau periksa unit sebelum berangkat, biasanya dari pool itu saya pasti periksa yang utama rem, kemudian bannya ada yang kempes atau tidak,” kata Ayi saat ditemui di Terminal Pondok Cabe beberapa waktu lalu.

Baca juga: Periksa Bus AKAP Menjelang Libur Nataru 2026, Dishub Tangsel Temukan Puluhan Armada Tak Laik Jalan

Menurut Ayi, untuk persiapan perjalanan libur Nataru yang mulai ramai penumpang ini, biasanya sebelum beroperasi diperiksa secara menyeluruh oleh mekanik saat bus tiba di pool, serta bus dilakukan ramp check.

“Biasanya kalau kita masuk ke pool, itu ada pemeriksaan lagi dari mekanik, biasanya kalau sudah kilometer tercapai ya ganti oli sekalian juga filter olinya, kemudian pemeriksaan lain yang meliputi bus tersebut,” ujarnya.

Baca juga: Mitsubishi New Pajero Sport Cocok jadi Teman Perjalanan di Perkotaan Hingga Medan Berat

Setelah mendapat informasi dari mekanik yang memeriksa unit, kata Ayi kemudian ia akan mendapatkan informasi terkait unit yang akan dikendarainya, jika harus ada yang diganti maka bus tidak boleh langsung berangkat.

“Kalau laporan dari mekanik harus ganti ban atau kampas rem misalnya, ya kita belom boleh berangkat, nanti mekanik ganti dulu itu barang-barangnya, atau kalau spare partnya masih bisa dipakai nanti dikasih tau masih bisa gitu,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pengawasan kendaraan di 115 lokasi terminal tipe A merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat dan menekan fatalitas kecelakaan.

“Dari 1 Januari sampai 28 November 2025 total armada yang melayani perjalanan dan telah kami periksa yakni sejumlah 1.226.017 unit kendaraan berangkat dan 1.365.672 kendaraan datang,” kata Aan dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

Baca juga: Pembangunan Jalan Tol Jadi Faktor Utama Berkembangnya Bus AKAP

Menurut Aan, dari hasil pemeriksaan seluruh kendaraan yang berangkat, ditemukan 664.990 unit yang dinyatakan melakukan pelanggaran. Sedangkan dari pemeriksaan kendaraan yang datang, tercatat 743.360 unit melakukan pelanggaran.

“Secara lebih detil, dari 1,2 juta lebih kendaraan berangkat yang diperiksa, sekitar 45,76% atau 561.027 unit dinyatakan tidak melanggar dan 664.990 unit atau 54,24% dinyatakan melanggar,” ujarnya.

Sementara di antara 1,3 juta lebih, kata Aan kendaraan yang datang, sekitar 46,23% atau 631.312 dinyatakan tidak melanggar dan 53,77% atau 734.360 unit dinyatakan melakukan pelanggaran.

Baca juga: Menjelang Libur Nataru, Kemenhub Ramp Check Terminal dan Bus Pariwisata di Jawa Tengah

“Untuk jenis pelanggaran yang ditemukan meliputi penyimpangan trayek, pelanggaran masa berlaku uji kendaraan (KIR), hingga pelanggaran masa berlaku dokumen KPS (kartu pengawasan),” ungkapnya.

Lebih lanjut Aan mengataka rincian jenis pelanggaran yang dicatat dari kendaraan yang berangkat yakni 211.650 unit (31,82%) melanggar penyimpangan trayek, 160.262 unit (24,09%) memiliki dokumen uji kedaluwarsa, dan 293.078 kendaraan (44,09%) memiliki KPS yang masa berlakunya sudah habis.

“Jenis pelanggaran ditemukan pada kendaraan yang datang yakni 192.592 unit (26,22%) melanggar penyimpangan trayek, pelanggaran masa berlaku uji berkala kedaluwarsa juga ditemukan pada 197.353 unit (26,87%) dan pelanggaran masa berlaku KPS kedaluwarsa sebanyak 344.415 kendaraan (46,91%),” imbuhnya.

Baca juga: Atasi Kendaraan ODOL, Kemenhub Maksimalkan Pegawasan Jembatan Timbang

Hasil pemeriksaan petugas, tambah Aan ditemukan pelanggaran yang didominasi oleh masa berlaku kartu pengawasan (KPS) yang sudah habis atau kedaluwarsa. Dari 664.990 kendaraan berangkat yang melanggar, 44,09% atau 293 ribu lebih melanggar masa berlaku KPS dan dari 734.360 kendaraan datang yang melanggar, sebanyak 344 ribu lebih atau sekitar 46,91% melakukan pelanggaran masa berlaku KPS.

“Tingginya pelanggaran terhadap masa berlaku KPS dan dokumen uji berkala (KIR) menunjukkan sebagian operator bus belum menempatkan keselamatan sebagai prioritas, padahal keselamatan penumpang tidak bisa ditawar. Setiap operator bus wajib memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sebelum kendaraan beroperasi,” tambahnya.

Hingga November 2025 ini, penindakan atas pelanggaran yang ditemukan masih berupa pemberian peringatan kepada operator bus maupun pengemudi. Aan memastikan, Ditjen Perhubungan Darat akan menjadikan hasil pengawasan dan pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi dan ke depannya akan terus memperketat pengawasan terhadap angkutan bus.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan sebanyak 15 ribu kendaraan dilakukan ramp check sebagai persyaratan administrasi dan teknis kelaikan jalan armada bus menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

“Dari kendaraan yang sudah diperiksa tersebut, rinciannya adalah sebanyak 17.165 unit atau 69,24% diizinkan operasional. Kemudian sebanyak 4.250 unit atau 17,14% melakukan pelanggaran teknis penunjang atau peringatan perbaikan,”kata Aan.

Baca juga: Atasi Kendaraan ODOL, Kemenhub Maksimalkan Pegawasan Jembatan Timbang

Menurut Aan pihaknya akan terus melaksanakan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ini melalui penugasan kepada seluruh BPTD secara menerus hingga batas waktu yang telah diputuskan yakni mulai tanggal 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026.

“Sementara, kendaraan yang ditilang dan dilarang operasional (Melanggar Administrasi) sebanyak 791 unit atau 3,19% dan kendaraan yang dilarang operasional (Melanggar Teknis Utama) sebanyak 2.584 unit atau 10,42%,” ujarnya.

Lebih lanjut Aan mengungkapkan, untuk kendaraan yang diperiksa terdiri dari bus AKDP sebanyak 10.793 unit (82%), bus AKAP sebanyak 1.163 (9%), bus pariwisata sebanyak 717 unit (5%), dan kendaraan lainnya sebanyak 485 unit (4%).

Baca juga: Menjelang Libur Nataru, Kemenhub Lanjutkan Ramp Check di Pool PO Rosalia Indah

“Pemeriksaan kendaraan bus ini kita fokuskan di empat titik yaitu di Terminal Tipe A, Pool – Pool Bus, lokasi rawan kecelakaan menuju lokasi wisata dan di area lokasi – lokasi wisata,” ungkapnya.

Kegiatan ini, lanjut Aan merupakan awal dimulainya suatu operasi pemeriksaan kendaraan secara menyeluruh. Rampcheck dilaksanakan untuk mendeteksi dini potensi kerusakan pada armada bus sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan memastikan perjalanan penumpang tetap memenuhi aspek keselamatan dan lancar.

“Kami mengimbau para Pemilik PO Bus untuk mengedepankan aspek keselamatan baik dari sisi laik jalan kendaraan, pengemudi dan kelengkapan administrasi, kemudian masyarakat juga turut serta berperan dalam menciptakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan terlebih dulu mengecek kelaikan jalan armada bus yang akan digunakan melalui aplikasi Mitra Darat yang dapat dengan mudah diunduh pada ponsel,” imbuhnya.

Kegiatan ramp check tersebut memeriksa armada bus yang akan beroperasi terutama selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2026 nanti, sehingga masyarakat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.

“Dalam rangka Natal dan Tahun Baru kami melaksanakan operasi angkutan Nataru, salah satunya ingin memastikan kelaikan kendaraan,” kata Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan, Senin (10/11/2025).

Baca juga: Menjelang Libur Nataru, Kemenhub Ramp Check Terminal dan Bus Pariwisata di Jawa Tengah

Menurut Aan, kegiatan pemeriksaan ini salah satu tugas Kementerian Perhubungan untuk menjamin keselamatan penumpang, sehingga dari jauh-jauh hari pihaknya melakukan inspeksi keselamatan pada kendaraan.

“Inspeksi keselamatan ini mencakup pemeriksaan sejumlah komponen kendaraan wajib berfungsi dengan baik seperti wiper, rem, lampu utama, lampu rem, kondisi ban, dan kelengkapan alat keselamatan,” ujarnya.

Setelah diperiksa, kata Aan, hasilnya pun sejumlah bus dinyatakan laik jalan. Hasil rampcheck yang dilakukan oleh PO Sinar Jaya nantinya bisa diintegrasikan dengan sistem milik Ditjen Hubdat Kemenhub agar pengawasan kelaikan angkutan orang bisa dilakukan secara menyeluruh.

Baca juga: Kemenhub Sediakan 70 Unit Bus Mudik Gratis Saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026

“Saya yakin PO Sinar Jaya juga sudah melakukan rampcheck mandiri, nanti harapannya hasil di sistem Sinar Jaya ini bisa diintegrasikan. Karena saat ini kami sedang mengintegrasikan data dan membuat sistem untuk pengawasan terhadap kelaikan kendaraan yang beroperasi,” ungkapnya.

lebih lanjut Aan mengungkapkan apresiasi atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) yang telah dijalankan PO Sinar Jaya. Menurutnya, dengan menerapkan sistem SMK ini, PO Sinar Jaya menjadi salah satu operator bus yang taat keselamatan.

Direktur Utama Sinar Jaya, Teddy Kurniawan Rusly, mengatakan pihaknya juga rutin melakukan inspeksi kelaikan kendaraan sebelum beroperasi serta terus mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk memberikan layanan terbaik dan memastikan keselamatan para penumpang.

“Kami di PO Sinar Jaya selalu mengutamakan keselamatan penumpang dan kami juga telah menerapkan elemen SMK. Lalu kami juga melakukan pendidikan dan pelatihan bagi staf dan melakukan diklat bagi pengemudi,” ungkapnya.

Baca juga: Layanan Baru PO Sinar Jaya Rute Jakarta – Jogja Kini Lebih Cepat Sampai, Pangkas Titik Berhenti

]]> https://mobilkomersial.com/2025/11/11/kemenhub-lakukan-ramp-check-di-pool-po-sinar-jaya-menjelang-libur-nataru/feed/ 0 https://mobilkomersial.com/2025/09/07/kemenhub-temukan-23-bus-lakukan-pelanggaran-saat-ramp-check-di-bogor/ https://mobilkomersial.com/2025/09/07/kemenhub-temukan-23-bus-lakukan-pelanggaran-saat-ramp-check-di-bogor/#respond Sun, 07 Sep 2025 12:07:49 +0000 https://mobilkomersial.com/?p=25493 MobilKomersial.com — Momentum libur panjang akhir pekan ini, banyak bus pariwisata yang menjalani pemeriksaan atau ramp check di titik lokasi Rest Area KM 45A, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ramp check yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bersama petugas lainnya untuk memastikan dan meningkatkan aspek keselamatan angkutan orang.

“Hal ini rutin dilakukan untuk menjaga keselamatan para pengguna angkutan umum utamanya bus-bus pariwisata di momen libur panjang,” kata Dirjen Hubdat, Aan Suhanan dalam keterangannya dikutip hari ini Minggu (7/9/2025).

Baca juga: Cairan Wealthy NanoCOOL Cegah Radiator Kendaraan dari Karat dan Lumpur

Menurut Aan, pemeriksaan yang dilakukan meliputi aspek persyaratan administrasi dan teknis laik jalan kendaraan yang digunakan, lalu petugas sudah memeriksa sebanyak 70 unit armada bus yang terdiri dari 65 bus pariwisata, tiga bus AKAP, dan dua bus AKDP.

“Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 23 bus atau 33 persen melakukan pelanggaran dan sebanyak 47 bus atau 67 persen tidak melakukan pelanggaran (memenuhi aspek administrasi dan teknis laik jalan),” ujarnya.

Sementara, terdapat kendaraan yang tidak memiliki Kartu Pengawasan di antaranya sebanyak 12 unit kendaraan dan sebanyak 2 unit kendaraan memiliki Kartu Pengawasan palsu.

Baca juga: Hemat 3.600 Ton CO2, Truk Listrik MAN Sudah Beroperasi Hingga 5 Juta KM

“Dari 23 kendaraan yang ditindak terdapat 34 jenis pelanggaran yang tidak memenuhi aspek teknis laik jalan dengan rincian 6 unit kendaraan KIR nya tidak aktif, 4 kendaraan tidak memiliki data KIR dan ditemukan pemalsuan bukti lulus uji elektronik pada 1 kendaraan,” ungkapnya.

Adapun, untuk kendaraan yang melakukan pelanggaran, lanjut Aan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan seperti sanksi peringatan hingga tilang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun pihak kepolisian sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut Aan mengimbau, seluruh lapisan masyarakat yang akan menggunakan bus untuk terlebih dulu turut serta mengecek kelaikan jalan kendaraannya melalui aplikasi Mitra Darat yang dapat diunduh melalui Appstore maupun Playstore.

“Caranya sangat mudah, masukan plat nomor kendaraan pada fitur Cek Laik yang ada pada aplikasi Mitra Darat. Nanti akan terlihat status Kartu Pengawasan (izin operasional) dan status uji berkala kendaraan. Hindari menggunakan armada bus yang tidak berizin dan atau masa berlaku uji berkala sudah habis,” imbuhnya.

Baca juga: Punya Peran yang Penting, Apa Fungsi Water Truk di Area Pertambangan?