Kebijakan yang melibatkan impor 105.000 unit kendaraan niaga asal India dengan nilai fantastis mencapai Rp 24,66 triliun tersebut memicu reaksi keras dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Organisasi pengusaha terbesar di tanah air ini secara resmi melayangkan imbauan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera membatalkan langkah tersebut demi menyelamatkan ekosistem industri otomotif nasional.

Baca Juga: Polemik Impor 105 Ribu Kendaraan Niaga India, Kemenperin Sebut Pukul Industri Lokal!

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, mengungkapkan kegelisahan mendalam dari para pelaku industri dan asosiasi otomotif terkait masuknya kendaraan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU).

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Bapak Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga” ujar Saleh dalam keterangannya, Minggu (22/02/2026) kemarin.

Menurutnya, membanjiri pasar domestik dengan produk impor bukan hanya mengancam keberlangsungan pabrikan lokal, tetapi juga bertolak belakang dengan semangat industrialisasi yang sedang digalakkan pemerintah.

Saleh menegaskan bahwa keputusan ini menjadi ironi di tengah ambisi pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, yang seharusnya ditopang oleh penguatan nilai tambah dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja secara masif.

Kekhawatiran Kadin tentu bukan tanpa alasan. Industri otomotif nasional saat ini didukung oleh rantai pasok yang sangat luas, mulai dari produsen mesin, sasis, ban, hingga komponen elektronik.

Baca Juga: Inilah Spesifikasi Tata Yodha, Pikap India yang Bikin Geger Industri Otomotif Tanah Air

“Jika pengadaan kendaraan untuk KDKMP sepenuhnya diserahkan kepada pihak asing, maka potensi multiplier effect bagi ribuan industri turunan tersebut akan hilang seketika,” papar Saleh.

Padahal, penggunaan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi merupakan kunci utama dalam menggerakkan roda ekonomi bawah dan memperkuat kedaulatan industri di tengah persaingan global.

Ironisnya, kapasitas produksi pikap nasional saat ini sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat mumpuni. Dengan total produksi mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun dan rata-rata TKDN di atas 40%, pabrikan besar seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, hingga Daihatsu diklaim sanggup memenuhi kebutuhan tersebut.

Meski pengadaan tipe kendaraan 4×4 membutuhkan sedikit penyesuaian waktu produksi, para pelaku industri merasa mampu memberikan solusi lokal ketimbang harus mendatangkan unit dari Mahindra maupun Tata Motors dari India.

Secara legalitas, impor kendaraan memang tidak melanggar aturan perdagangan karena bukan termasuk barang larangan terbatas (lartas). Namun, Kadin menekankan bahwa kebijakan perdagangan seharusnya tidak boleh berjalan secara otonom dan harus selaras dengan agenda besar Kementerian Perindustrian mengenai hilirisasi.

Baca Juga: Wacana Impor Kendaraan Komersial India Mencuat, Gaikindo: Industri Nasional Masih Punya Otot Kuat!

Saleh Husin pun menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan skema yang lebih pro-nasional, seperti memprioritaskan kendaraan ber-TKDN tinggi atau mendorong skema perakitan dalam negeri melalui kemitraan manufaktur lokal.

Saat ini, sebanyak 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah mendarat di pelabuhan Indonesia sebagai bagian dari tahap awal realisasi Inpres Nomor 17 Tahun 2025 yang dijalankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Kini, publik menunggu keberanian pemerintah dalam menyikapi aspirasi dunia usaha ini. Isu impor kendaraan India ini bukan sekadar urusan logistik koperasi, melainkan menjadi ujian awal bagi konsistensi kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendesak pedesaan dan visi besar menuju Indonesia Emas 2045.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan respons tegas terhadap rencana importasi kendaraan niaga dalam jumlah besar dari India yang dinilai kontradiktif dengan semangat penguatan struktur manufaktur dalam negeri yang sedang gencar dibangun.

Melansir keterangan resminya pada Senin (23/2/2026), Kemenperin menegaskan bahwa sektor kendaraan komersial, khususnya jenis pick-up, merupakan tulang punggung bagi ribuan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di tanah air.

Baca Juga: Tata Motors Kirim 70.000 Unit Pikap Yodha dan Truk Ultra T.7 Demi Kemandirian Pangan Indonesia

Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), pemerintah juga secara konsisten melakukan pendampingan agar para pelaku IKM dapat masuk ke dalam rantai pasok global.

Berbagai program mulai dari restrukturisasi mesin, sertifikasi ISO, hingga implementasi Industri 4.0 dilakukan demi memastikan produk lokal mampu bersaing secara kualitas dengan produk global.

Kekecewaan mendalam turut disuarakan oleh Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO), sebagai asosiasi yang menaungi 110 IKM manufaktur komponen.

PIKKO memandang rencana impor tersebut sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan ekosistem industri. Saat ini, tingkat utilisasi produksi industri komponen nasional masih berada di kisaran 60 hingga 70 persen.

Masuknya kendaraan utuh dalam jumlah masif dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas kerja bagi sekitar 6.000 tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada rantai pasok komponen otomotif.

“Secara ekonomi, dampak dari pemilihan produk dalam negeri jauh lebih signifikan dibandingkan dengan opsi impor,” ungkap Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siarannya.

Baca Juga: Wacana Impor Kendaraan Komersial India Mencuat, Gaikindo: Industri Nasional Masih Punya Otot Kuat!

Menperin pun turut memberikan ilustrasi bahwa apabila kebutuhan 70.000 unit kendaraan pick-up dipenuhi oleh pabrikan lokal, maka akan tercipta dampak ekonomi positif atau backward linkage mencapai Rp 27 Triliun.

Nilai sebesar tersebut mencakup berbagai subsektor industri pendukung seperti ban, kaca, baterai, logam, hingga komponen elektronik yang seluruhnya menyerap tenaga kerja domestik.

Kemampuan industri lokal sebenarnya telah teruji melalui proyek Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) yang diluncurkan sejak 2018 oleh anak perusahaan PT Astra Otoparts Tbk, yaitu PT Velasto Indonesia yang saat ini menjadi PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia.

Kendaraan niaga hasil sinergi Kemenperin, PIKKO, dan pelaku industri besar ini membuktikan bahwa anak bangsa sanggup memproduksi kendaraan fungsional yang relevan dengan kebutuhan pedesaan.

Oleh karena itu, Kemenperin terus mendorong agar pengadaan kendaraan niaga, baik untuk sektor swasta maupun pemerintah, memprioritaskan hasil karya industri dalam negeri demi menjaga kedaulatan manufaktur nasional.

Ketua PIKKO, Rosalina Faried dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pihaknya memahami bahwa kebutuhan ini sangat mendesak, tetapi pengadaannya agar tetap mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Baca Juga: Inilah Spesifikasi Tata Yodha, Pikap India yang Bikin Geger Industri Otomotif Tanah Air

“Mengingat kemampuan industri otomotif dan komponen otomotif dalam negeri sudah sangat mumpuni, hal tersebut (impor) dapat memberikan dampak ekonomi yang tidak bagus terhadap keberlangsungan ekosistem industri otomotif,” tegasnya.

Dengan begitu, Ketua PIKKO berharap bahwa Kemenperin untuk melakukan pembatasan jumlah kendaraan yang diimpor dari India, dan memberikan kesempatan kepada produsen lokal kendaraan bermotor menjadi pemasok kebutuhan kendaraan operasional KDKMP.

Jeeto Strong siap untuk menekankan kembali transportasi kargo jarak jauh dengan kapasitas muatan yang jauh lebih besar yaitu 815 kg untuk bahan bakar solar dan 750 kg untuk bahan bakar CNG.

Baca juga: Hyundai Serahkan 148 Unit Kendaraan Resmi FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023

Managing Director dan CEO MLMML, Suman Mishra mengungkapkan bahwa pikap ini memiliki jarak tempuh terbaik di segmennya (32,00 km/l untuk diesel, 35,00 km/kg untuk CNG), serta memiliki pengereman dengan bantuan pompa vakum listrik, pengguna cluster digital baru yang ramah dan suspensi yang ditingkatkan.

“Di Mahindra, kami terus-menerus mendengarkan masukan pelanggan dan kebutuhan mereka. Pikap terbaru kami Jeeto Strong memiliki kapasitas muatan yang kini tak tertandingi, jarak tempuh yang lebih jauh serta harga yang terjangkau menjadikannya pilihan yang menarik di segmennya,” kata Mishra dalam keterangan resminya.

Baca juga: Ada Layar LED di bagian Belakang, Ini Deretan Bus yang Menggunakan Bodi Skylander R22

Menurut Mishra, dengan pikap terbaru ini memungkinkan pengemudi mengirimkan muatan yang lebih banyak, lebih hemat bbm serta pebisnis akan mendapat keuntungan yang pastinya juga lebih banyak.

“Pikap terbaru Jeeto Strong adalah penerus Jeeto Plus (bahan bakar diesel dan CNG) dengan muatan tambahan 100 kg dibandingkan dengan yang sebelumnya.  Dengan muatan yang lebih besar maka keuntungan yang didapat jyga akan lebih besar,” ungkapnya.

Bila konsumen tertarik membeli pikap Jeeto Strong, Mahindra memberikan garansi 3 tahun atau 72.000 km atau mana yang terlebih dulu di tempuh, serta memastikan kepercayaan dan keyakinan terhadap customer.

Baca juga: Mitsubishi Triton Educar Jadi Ajang Edukasi Anak yang Menyenangkan di Surabaya