Kasus rem blong pada truk yang mengakibatkan kecelakaan fatal dan dapat menyebabkan korban jiwa bisa diatasi sebelumnya jika pengemudi sadar dan memberitau masalah tersebut kepada mekanik sebelum operasional dimulai.

Senior Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Ahmad Wildan menyebutkan bahwa selama investigasi kasus kecelakaan yang diperiksanya, rem blong pada truk adalah kasus kecelakaan yang konyol.

Baca juga: Hino Bus 136 MDBL 4×4, Solusi Angkutan Karyawan Pertambangan dan Perkebunan untuk Medan Offroad

“Sebagai contoh, terkait dengan rem blong itu penyebabnya cuma dua, yang pertama itu kesalahan pengemudi menggunakan transmisi di jalan menurun dan yang kedua adanya malfungsi atau kebocoran dari sistem rem,” kata Wildan beberapa waktu lalu di GIICOMVEC 2026.

Menurut Wildan, kecelakaan rem blong yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak perlu terjadi, ia mencontohkan di Amerika dalam satu tahun, kecelakaan rem blong pada truk hanya terjadi satu kali, bahkan di Jepang dalam lima tahun kecelakaan rem blong terjadi hanya satu kali.

“Hanya di Indonesia saja kecelakaan rem blong pada truk itu terjadi berulang-ulang. Ini menunjukan ada sesuatu yang harus diperbaiki, saya bertemu dengan pemilik kendaraan yang jumlahnya lumayan banyak, kita latih pengemudinya, kita berikan pemahaman tentang torsi, kita latih tentang pengereman dan bagaimana pneggunaan RPM,” ujarnya.

Baca juga: Uji Jalan B50 Capai 40 Km, Hino Belum Terima Laporan Kendala

Dan hasil dari pelatihan tersebut, lanjut Wildan efisiensi yang didapat dari biaya pemeliharaan kendaraan dari yang biasa dikeluarkan sebanyak Rp 3 miliar, menjadi Rp 900 juta, belum lagi dari sisi efisiensi bbm.

“Artinya disini, peran dari pengemudi disini sangat penting, kita tau bahwa pengemudi kita itu hampir tidak ada yang terdidik dan terlatih dengan dan benar, maka dari itu program kami di KNKT bagaimana dapat melatih pengemudi ini menjadi terlatih dengan benar,” ungkapnya.

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono mengungkapkan bahwa usia bodi bus buatan Karoseri Indonesia umumnya sampai 10 tahun jika dirawat dengan benar oleh pemilik bus.

Baca juga: Damri Banting Harga Tiket Bus Double Decker, Rute Jakarta – Malang Mulai Rp300 Ribuan

“Umurnya dari baru itu bisa sampai 10 tahun jika dirawat dan selalu dibersihkan, tapi kalau tidak dirawat dan dibersihkan ya paling lama bertahan 3 sampai 4 tahun saja,” kata Soerjanto ditemui saat Bustruck Southeast Asia 2025 beberapa waktu lalu.

Menurut Soerjanto, umumnya bodi bus jika sudah tidak laik pakai atau sudah rusak, Perusahaan Otobus (PO) akan mengganti bodi tersebut dengan yang model terbaru dari Karoseri yang sudah dipilih.

“Dulu saat saya keliling mengunjungi teman-teman Karoseri itu temuannya banyak, kalau sekarang sangat sedikit karena mereka sudah banyak improvisasi apalagi untuk segi keamanan bus tersebut,” ujarnya.

Baca juga: Area Blind Spot Pada Truk yang Perlu di Waspadai Pengendara Lain

Sementara Direktur Sales dan Marketing PT Mekar Armada Jaya atau Karoseri New Armada, Sommy Lumadjeng mengungkapkan bahwa faktor PO Bus mengganti bodi armadanya atau rebody bisa juga disebabkan karena model dari bodi tersebut tidak laku.

“Selain rusak biasanya PO Bus itu rata-rata mengganti bodi karena ada model terbaru, kadang ada yang bodinya sudah berusia 5 tahun dia mau ganti bodi yang lebih muda,” ungkap Sommy ditemui dilokasi yang sama.

Baca juga: Cititrans Tambah Dua Bus AKAP Baru Pakai Bodi Jetbus 5 SHD

]]> https://mobilkomersial.com/2026/01/28/berapa-lama-usia-bodi-bus-jika-dirawat-dengan-baik/feed/ 0 https://mobilkomersial.com/2023/08/29/knkt-sebut-hampir-semua-apm-masih-langgar-aturan-apar-di-dalam-mobil/ https://mobilkomersial.com/2023/08/29/knkt-sebut-hampir-semua-apm-masih-langgar-aturan-apar-di-dalam-mobil/#respond Tue, 29 Aug 2023 04:27:28 +0000 https://mobilkomersial.com/?p=11852 MobilKomersial.com — APAR atau Alat Pemadam Api Ringan kini menjadi alat yang wajib berada di setiap mobil baik itu mobil penumpang maupung mobil komersial sebagai salah satu kelengkapan keselamatan dalam berkendara.

Hal tersebut sesuai dengan PM (Peraturan Menteri) 74 Tahun 2021 Tentang Keselamatan Kendaraan Bermotor yang turut menjelaskan terkait standar minimal yang harus dipenuhi baik itu kendaraan baru maupun kendaraan lama.

Baca Juga: KNKT Tegaskan Setiap Produsen Kendaraan Listrik Harus Punya Emergency Response

“Semua APAR yang ada di dalam kendaraan baik baru maupun lama harus mengacu kepada standar keselamatan minimal yang diatur dalam regulasi,” ungkap Ahmad Wildan, Investigator Senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam seminar beberapa waktu lalu.

Wildan memaparkan bahwa standar keselamatan minimal yang diatur dalam regulasi, di antaranya adalah tidak mengandung bahan beracun, mampu memadamkan minimal 3 jenis kebakaran yaitu A, B dan C serta memiliki masa kadaluwarsa tanpa pemeliharaan minimal 8 tahun.

“Artinya, penggunaan APAR saat ini yang hanya bisa untuk memadamkan jenis kebakaran B dan C saja atau memiliki masa kadaluwarsa tanpa pemeliharaan kurang dari 8 tahun sebagaimana diatur dalam regulasi dan harus segera dilakukan penggantian,” tegasnya.

“Demikian halnya juga untuk kendaraan baru, setiap unit yang diserahkan kepada konsumen harus memenuhi ketentuan standar keselamatan minimal kendaraan yang telah diatur di dalam regulasi ini (PM 74 Tahun 2021),” sambung Wildan.

Baca Juga: Perawatan Truk Secara Berkala Dapat Mencegah Kendala di Jalan

Kendati demikian, dirinya meminta kepada para pihak produsen berkewajiban untuk menyediakan APAR dengan spesifikasi minimum yang ditetapkan, menyertakan petunjuk penggunaan dan informasi yang tepat dan mudah dipahami oleh pengguna.

Dirinya juga berharap pihak YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dapat berperan serta termasuk dalam hal pengawasan mengingat hal ini sangat berkaitan erat dengan hak-hak konsumen terhadap tingkat keselamatan.

“Dalam kasus kendaraan yang sudah terlanjur dijual ke masyarakat namun standar keselamatannya belum sesuai dengan regulasi, maka pihak produsen otomotif seharusnya melakukan penggantian part sesuai dengan standar keselamatan yang baru atau istilahnya recall,” terang Wildan.

Dalam seminar bersama Forum Wartawan Otomotif (Forwot) ini, Wildan mengaku bahwa di PM 74 Tahun 2021 memang tidak dijelaskan secara gamblang jenis APAR seharusnya. Sehingga hampir semua APM (Agen Pemegang Merek) banyak menggunakan jenis bertekanan dan melangar aturan.

Baca Juga: Cara Merawat Dump Truk agar Sistem Hidrolik Tetap Awet

Menurutnya, APAR bertekanan mengacu pada SNI (Standar Nasional Indonesia) harus diperiksa tabungnya dan diganti setelah 5 tahun. Sementara isi tabung APAR juga harus diganti setiap tahunnya dan diperiksa minmal setiap 6 bulan.

“Akan tetapi, hingga kini masih banyak kendaraan bermotor yang menggunakan APAR bertekanan. Padahal, ketika berada di dalam mobil itu (APAR) berbahaya, terutama yang tidak diperiksa secara berkala,” tutur Ahmad Wildan.

Dengan begitu, ia mengutarakan perlunya sosialisai tentang PM 74 Tahun 2021 tentang keselamatan kendaraan bermotor untuk bisa melakukan lebih banyak informasi hingga ke berbagai daerah yang dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan atau menurunkan fatalitas.

Baca Juga: Pentingnya Training Pengemudi Truk Tambang Sebelum Berkendara