Program ini merupakan kerja sama yag dilakukan antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Perhubungan Kota Manado.

Wali Kota Manado, Andrei Angouw mengungkapkan bahwa layanan BTS Trans Manado menggunakan medium bus ini menandai dimulainya operasional transportasi publik modern di Kota Manado.

Baca juga: Hingga November 2025, Sebanyak 588.984 Kendaraan ODOL Terjaring

“Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat serta memperkuat peran Pemerintah Kota Manado dalam menyediakan sarana transportasi yang aman, nyaman, dan berkualitas,” kata Andrei dalam keterangannya, dikutip hari ini, Selasa (2/12/2025).

Sebuah kota yang maju kata Andrei selalu ditunjang oleh angkutan massal yang layak dan tepat waktu, layanan BTS ini merupakan fasilitas yang telah lama dinantikan masyarakat.

“Daerah lain sudah menikmati layanan seperti ini lebih dulu. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih atas hadirnya transportasi umum yang modern dan nyaman untuk Kota Manado,” ujarnya.

Baca juga: Kesiapan Layanan Purna Jual Pastikan Jetour T2 Dipasarkan di Indonesia

Lebih lanjut Andrei menambahkan bahwa ia meminta agar operator menjaga kualitas layanan secara menyeluruh, mulai dari kondisi armada, sistem pembayaran, hingga konsistensi waktu kedatangan.

“Saya mendapat informasi selisih kedatangan bus lima belas menit, hadirnya Trans Manado akan mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi, serta dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan sepeda motor,” ungkapnya.

Diketahui, layanan BTS ini adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum, untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.

Baca Juga: Menhub Sebut Keberlangsungan Angkutan Umum Perkotaan Butuh Kolaborasi

Menhub berharap bahwa layanan bus BTS yang berfungsi sebagai pengumpan (feeder) dari dan menuju transportasi massal bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program pemerintah daerah.

“Karena itu, saya mendorong dan mengimbau agar Pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan feeder bus ini,” ujar Menhub saat meluncurkan Biskita Trans Depok di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Harjamukti, Depok, Minggu (14/7/2024).

Menurut Menhub, saat ini tercatat sudah ada 11 kota yang telah mengalokasikan APBD-nya untuk layanan BTS, yakni Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin.

Baca Juga: Kemenhub Periksa 388 Bus Pariwisata Saat Libur Sekolah, Masih Ditemukan Pelanggaran

Menhub sendiri juga telah mengapresiasi kota-kota yang sudah melakukan pembiayaan yaitu membayar BTS dengan APBD sendiri. “Seperti Padang dan Surakarta, mereka bukanlah kota-kota yang memiliki APBD tinggi, tetapi mereka menyadari bahwa APBD harus turut serta,” terangnya.

“Ini penting demi konektivitas angkutan umum yang lebih baik. Apa yang kita lakukan sekarang adalah stimulus atau percontohan agar antarmoda berjalan dan masyarakat terlayani dengan baik. Ke depan, semoga semakin banyak Pemda melakukannya,” pungkas Menhub.

Hal tersebut disampaikan Menhub saat menjadi pembicara kunci dalam FGD ‘Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Seluruh Wilayah Perkotaan Indonesia’, di Jakarta, Selasa (9/7).

Baca Juga: Kemenhub Periksa 388 Bus Pariwisata Saat Libur Sekolah, Masih Ditemukan Pelanggaran

Menhub menyampaikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberikan stimulus kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) serta sejumlah daerah lain di Indonesia.

Dimana, menurut Budi Karya Sumadi, stimulus tersebut bertujuan untuk mewujudkan layanan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, nyaman, serta terjangkau melalui program membeli layanan/buy the service atau BTS.

“Sebagai stimulus, maka program tersebut harus berkesinambungan, sehingga tugas pemerintah kabupaten/kota agar melanjutkan program tersebut,” terangnya kepada MobilKomersial.com, mengutip keterangan tertulisnya, Kamis (11/7/2024).

Oleh karena itu, lanjut Menhub, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten/kota untuk melanjutkan program BTS yang juga disertai dengan adanya politik anggaran yang berpihak ke pengembangan angkutan umum.

Baca Juga: Miliki Inovasi dan Teknologi Ramah Lingkungan, PO Juragan 99 Trans Raih Dua Rekor MURI

“Agar dapat memberi layanan yang baik, pemerintah daerah (Pemda) harus bisa memahami tata kelola angkutan umum modern. Secara operasional, Pemda dapat membentuk institusi yang akan diserahi untuk menyelenggarakan angkutan umum massal dengan sistem BTS,” ucap Menhub.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk memperbesar ruang fiskal bagi pengembangan angkutan umum massal.

Sebab, jelas Menhub, peraturan pemerintah tersebut talah mengamanatkan bahwa sekitar 10 persen pendapatan pajak kendaraan dapat dimanfaatkan atau lebih tepatnya, dialokasikan untuk mengelola pembangunan angkutan umum.

Budi mencontohkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah menerapkan PP tersebut dengan memanfaatkan 5 persen APBD untuk mengembangkan angkutan umum. Selain itu, beberapa kota lainnya juga telah menjalankan program sejenisnya melalui APBD secara mandiri.

Baca Juga: Resahkan Masyarakat, PO SAN Minta Pemerintah Bantu Berantas Penipuan Tiket Bus

Kendati demikian, Menhub turut mengakui bahwa membangun layanan transportasi umum modern bukanlah hal mudah. Maka dari itu, diharapkan terdapat kesepemahaman yang kuat mengenai pentingnya penyelenggaraan angkutan umum massal melalui program BTS.

“Kesadaran bahwa angkutan umum perkotaan sangatlah penting, menjadi hal utama dari Pemda. Ini adalah jangkar dari perubahan di perkotaan. Kalau jangkarnya tidak baik, maka angkutan yang tidak semestinya hadir di situ,” pungkas Menhub.

Menurut Menhub, hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024.

Baca Juga: Agar Bisa Beroperasi, Bus Pariwisata Harus Miliki Izin Laik Jalan

“Kementerian Perhubungan selalu memprioritaskan pengadopsian transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara. Karena itu, kami mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik yakni penggunaan bus listrik untuk kawasan perkotaan,” ujar Menhub dalam keterangan tertulis pada acara Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide, Selasa (21/5/2024) kemarin.

Budi mengatakan, pemerintah pusat serius mengembangkan kendaraan listrik, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Atas dasar itu, Kemenhub sedang menyusun Peta Jalan Implementasi E-Mobility untuk program transportasi massal berbasis BRT di Indonesia seperti layanan bus BTS listrik di Bandung dan Surabaya, serta rencana penggunaan bus listrik di kota Medan dan Bandung.

Sehingga, sejumlah tantangan dalam pengembangan aspek tersebut perlu segera diselesaikan. Seperti, kurangnya komitmen pemerintah daerah serta kurangnya sarana dan prasarana kesiapan armada bus listrik (charging station).

Baca Juga: Menhub Tekankan Kualitas dan Keselamatan Dalam Produksi Bus  

“Menurut saya, salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam kendaraan listrik adalah baterai. Karena itu, saya berharap ITDP (Institute for Transportation and Development) atau pihak-pihak lain yang berkepentingan bisa melakukan riset bagaimana cara mendapatkan baterai dengan harga yang terjangkau,” kata Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menerima hasil studi ITDP Indonesia terkait “Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” untuk mendukung akselerasi elektrifikasi bus di perkotaan.

Studi tersebut menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah masih rendah dalam penyelenggaraan transportasi publik yang baik, dan tingginya biaya investasi adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi sejumlah hambatan utama elektrifikasi transportasi publik perkotaan.

Studi ITDP juga merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, yaitu mulai dari Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor, dan Padang.

Baca Juga: Damri Sebut Bus Double Decker Imperial Suites Rute Jakarta-Malang Diminati Masyarakat

Studi tersebut menyebutkan bahwa untuk mendorong program elektrifikasi yang tepat sasaran dan menjamin ketersediaan anggaran, elektrifikasi transportasi publik di 11 kota prioritas tersebut perlu dicantumkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Selain mengganti armada bus yang sudah ada atau model konvensional menjadi bus listrik, kota juga perlu menambah armada bus secara gradual untuk menjamin ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik nol emisi.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, kerja sama Pemkot Depok dengan BPTJ ini sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada Pemkot Depok.

“Perhatian bantuan dari pusat, Kementerian Perhubungan dalam hal ini BPTJ yang memfasilitasi, sebab dengan ini nanti masyarakat akan lebih nyaman menggunakan transportasi publik,” kata Idris dalam keterangannya dikutip hari ini, Senin (15/1/2024).

Baca juga: 5 Cara Mudah Rawat Ban Mobil Secara Mandiri Usai Perjalanan Jauh

Menurut Idris, masyarakat akan termotivasi menggunakan transportasi umum dengan skema BTS tersebut. Oleh karena itu, pihaknya telah mengusulkan 5 koridor untuk BTS, dan untuk sementara akan dibuka rute pertama, yakni dari Terminal Margonda menuju Stasiun LRT Jabodebek Harjamukti.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dioperasikan untuk terminal angkutan kota yang ada di Margonda untuk tujuan Stasiun Jatijajar, yang dulu namanya Stasiun Cibubur sekarang namanya Stasiun LRT Harjamukti,” ujarnya.

Nantinya, kata Idris, bus yang akan mengangkut warga menjalani aktifitasnya pulang pergi ini gratis selama 2 tahun, serta selanjutnya di seluruh Jabodetabek juga akan integrasi, karena itu adalah wacana perencanaan dari BPTJ.

Baca juga: Buatan Dalam Negeri, TKDN Wuling Binguo EV Capai 47,5%

“Jadi akan dilihat sukses atau tidak untuk mengoperasikan BTS ini, sukses ini artinya lancar dan warga benar-benar mau menggunakan ini. InsyaAllah nanti akan diberikan penilaian evaluasi oleh BPTJ dan dengan evaluasi ini akan ditambah koridor lainnya,” ungkapnya.

Plt Kepala BPTJ Suharto menuturkan, sebagai pilot project layanan BTS di Kota Depok, rute pertama yang akan dibuka, yaitu dari Terminal Margonda menuju Stasiun LRT Jabodebek Harjamukti.

Rute tersebut merupakan rute prioritas dari lima rute yang diusulkan oleh Pemkot Depok dan terintegrasi langsung dengan layanan LRT Jabodebek.

“Mudah-mudahan nantinya Pemerintah Kota Depok dapat menambahkan koridor lagi, sehingga kita bisa mempunyai timeline yang jelas kapan Kota Depok benar-benar selesai untuk restrukturisasi angkutan kota-nya dan konsep angkutan kota yang lebih baik lagi”, singkatnya.

Baca juga: Mitsubishi Ungkap Alasan Tak Pakai Panoramic Sunroof Pada XForce

Layanan bus listrik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendekarbonisasi dengan mengajak masyarakat kembali menggunakan angkutan umum.

Baca Juga: Libur Nataru 2024 ke Pantai Sawarna Bisa Naik Damri, Simak Jadwal Keberangkatannya

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Damri, Ramdhani Agung Sukirno mengatakan bahwa layanan bus listrik BTS ini adalah program dari Kemenhub yang merupakan layanan jasa angkutan massal perkotaan berupa bus yang akan memperkuat konektivitas moda transportasi.

“Damri berkomitmen untuk terus berinovasi dalam perkembangan transportasi darat menuju pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan, resiliensi, inovatif, modern dan berbasis teknologi mutakhir,” terangnya mengutip siaran resminya, Kamis (30/11/2023).

Adapun layanan BTS bus listrik dengan rute Terminal Leuwipanjang – Dago ini beroperasi melewati beberapa titik pemberhentian, di antaranya Rumah Sakit Immanuel, Taman Tegalega, Terminal Tegalega, RSKIA Astanaanyar, Stasiun Bandung Pintu Selatan.

Selain itu, bus listrik yang sudah resmi beroperasi sejak 6 November 2023 ini juga melewati titik pemberhentian seperti Balaikota, BEC, Hotel The 101, Taman Radio, Kartika Sari, Rumah Sakit Borromeus, UNIKOM, dan juga Unpad Dipatiukur.

“Tarif yang dikenakan sebesar Rp4.900 per tiket dengan sistem pembayaran tap on bus (TOB) menggunakan uang elektronik maupun QRIS. Untuk layanan tersebut dengan mengoperasikan sebanyak tujuh unit armada,” tambah Agung.

Sementara itu, jam keberangkatan bus listrik tersebut tersedia mulai pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB dengan keberangkatan setiap hari. Kapasitas bus tersedia untuk 24 orang dengan jumlah seat 19 penumpang dan 5 orang penumpang dapat berdiri.

Baca Juga: Sambut HUT ke-77, Damri Turunkan Harga Tiket Bus AKAP dari Jakarta ke Beberapa Wilayah

“Selain ramah lingkungan, harapannya bus listrik yang dioperasikan Damri juga bisa menjadi daya tarik bagi para pelanggan kami dan mampu mudahkan masyarakat Kota Bandung untuk melakukan mobilisasi di dalam kota dengan nyaman, aman, dan selamat,” tutup Agung.

Sebagai informasi, bus listrik tersebut berbasis bus listrik E-Inobus yang dikembangkan oleh PT INKA, dimana bus berdimensi 8 m tersebut memiliki baterai listrik berkapasitas 138 kWh dengan jarak tempuh mencapai 160 km.