Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut ditujukan hanya untuk kendaraan pribadi tidak termasuk kendaraan niaga seperti bus dan truk serta kendaraan umum penumpang lainnya.

“Pemerintah memberlakukan efisiensi penggunaan energi melalui pembelian wajar, atau pembatasan pembelian JBKP (Pertalite subsidi) dan untuk pembelian JBT (solar subsidi) maksimal 50 liter per hari per kendaraan,” kata Bahlil dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Baca juga: Damri Catat 114 Ribu Masyarakat Gunakan Layanan Bus Bandara Periode Lebaran 2026

Penerapan program mandatori Biodiesel 50 persen (B50), kata Bahlil campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar, pada tahun ini juga diperkirakan akan menciptakan surplus stok gasoil di dalam negeri.

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga akan mempercepat kajian kebijakan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan harga energi dunia yang bergerak cepat, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas).

“Stabilitas ini tidak bisa dijaga sendiri okeh pemerintah. Perlu dukungan dan kerja sama seluruh masyarakat dengan menggunakan BBM secara bijak. Kita ikut menjaga ketersediaan energi tetap aman dan merata untuk semua,” ujarnya.

Baca juga: Spesifikasi Singkat Hino 300 Series Varian 136 HD yang Bantu Program Kopdes Merah Putih

Sebelumnya, aturan terbaru yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2024 lalu menyatakan bahwa pembeliaan BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan yang sudah memiliki barcode Pertamina yang didaftarkan melalui aplikasi MyPertamina.

Untuk bus dan truk, serta kendaraan umum penumpang lainnya tidak mengikuti peraturan baru, kendaraan niaga tersebut masih bisa membeli BBM subsidi solar maksimal 200 liter per hari per kendaraan, sementara pertalite maksimal 80 liter per hari per kendaraan.

Dimana, pada periode Januari-November 2024, PO asal Bengkulu ini telah melayani sekitar 300 ribu penumpang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera dan sebaliknya.

Baca Juga: PO SAN Catat Kenaikan Penumpang Hingga 10% Di Tahun 2024, Kantongi Sejumlah Penghargaan

Namun, dibalik kesuksesan tersebut, tentunya terdapat beberapa kendala yang telah dilaluinya, salah satunya terkait pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

Pembelian BBM jenis solar dengan batasan atau kuota harian tersebut sudah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, kuota harian pembelian solar subsidi untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih seperti halnya bus, maksimal mendapat kuota 200 liter per hari.

Kurnia Lesani Adnan selaku Direktur Utama PO SAN mengatakan bahwa berkat usahanya, pihaknya masih mampu mengatasi keterbatasannya kuota BBM solar tersebut, namun dengan catatan ‘hanya sementara’.

Baca Juga: Seluruh Truk UD Trucks Aman Tenggak BBM Biodiesel B40 Mulai Tahun Depan

“Dengan kerja keras kami dalam mengatasinya, persoalan itu (Pembatasan BBM Solar Subsidi) untuk sementara masih bisa kami tanggulangi,” ungkap pria yang akrab disapa Sani itu dalam keterangannya, Jum’at (3/2/2025).

Dengan demikian, Sani berharap bahwa Pemerintah Indonesia dapat segera menemukan jalan keluar atau solusi atas keterbatasan BBM solar tersebut, setidaknya dengan menambahkan pembatasan kuota untuk transportasi bus.

Pasalnya, menurut Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (Ipomi) itu, kuota BBM solar 200 liter per hari diklaim masih kurang untuk kebutuhan operasional bus, terlebih untuk bus AKAP (antar kota antar provinsi) yang melayani rute jarak jauh, termasuk PO SAN.

“Ke depan, kami tetap berharap agar pemerintah menaikan pembatasan kuota solar yang hanya 200 liter per hari, karena kuota tersebut tidak mencukupi kebutuhan operasional kami sehari-hari untuk perjalanan yang memiliki trayek panjang,” jelas Sani.

Baca Juga: Kado Tahun Baru, Harga BBM Non-Subsidi Resmi Naik Per 1 Januari 2025, Ini Daftarnya

Seperti diketahui, PO SAN sendiri telah melayani berbagai rute Sumatera Jawa dengan banyak pilihan kota asal dan tujuan. Salah satu yang paling populer adalah jurusan Bengkulu-Jakarta PP (pulang pergi) dan Bengkulu-Bandung PP.

Selain melayani kota utama, PO SAN ini melayani perjalanan ke beberapa kota di Sumatera dan Jawa, seperti Pasir Pangaraian ke Blitar PP, Solo ke Pekanbaru PP, Solo ke Dumai PP, Bengkulu ke Solo PP dan Bengkulu ke Ponorogo PP.

Diketahui, truk dan bus bermesin Euro 4 dan Euro 5 itu sudah menggunakan sejumlah teknologi seperti Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC) yang mampu menurunkan kadar emisi NOx (Nitrogen Oxide).

Baca Juga: Canggihnya Fitur ABA 5 Pada Truk dan Bus Mercedes-Benz, Bisa Rem Otomatis

Namun, menurut Dharmawan Edy Susanto selaku VPC CBU Sales Operation DCVI, meski sudah dibekali sistem penurun kadar emisi, hasilnya tidak akan optimal jika tidak juga didukung dengan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) solar yang berkualitas.

“Jadi ini kan kita sudah Euro 4 dan yang baru-baru ini seperti Actros dan Arocs sudah Euro 5, jadi ya otomatis sudah tidak diperkenankan mengkonsumsi BBM solar dengan sulfur diatas 10-50 PPm,” ungkapnya kepada MobilKomersial.com, beberapa waktu lalu.

Dengan kata lain, karena sudah berteknologi Euro 4 dan Euro 5, para pengendara atau pebisnis armada truk dan bus, tidak diperkenankan memakai BBM solar seperti Bio Solar yang memiliki spesifikasi cetane number (CN) 48 dan sulfur 3.500 PPm.

“Dengan penggunaan teknologi Euro 4 dan Euro 5, otomatis penggunaan solar harus yang menyesuaikan, yakni dengan dengan spesifikasi tingkat sulfur 10 PPm atau CN 53, untuk Euro 4 maksimal 50 PPm atau CN 51,masih boleh,” terangnya.

Baca Juga: Profil Mercedes-Benz Actros 4063 S 6×4, Truk Bertenaga Terbesar di Indonesia

Kendati demikian, Edy memaparkan bahwa apabila truk Euro 4 dan Euro 5 masih menggunakan solar murah tentunya bisa berdampak buruk, seperti penurunan performa mesin sampai kerusakan komponen dalam jangka waktu tertentu.

“Makanya, untuk mengantisipasi itu, kita sudah memberikan imbauan terhadap konsumen, termasuk menempelkan stiker pada bagian tangki yang bertuliskan menggunakan bahan bakar solar dengan minimal tingkat sulfur 10 PPm,” terang Edy.

Adapun beberapa produk yang dijual dengan spesifikasi tingkat sulfur 10 PPm tersebut di pasaran misalnya Pertamina Dex Sulfur 10 PPm yang kini dibanderol Rp15.100/liter dan Shell V-Power Diesel yang dijual seharga Rp16.130/liter.

Baca Juga: Begini Canggihnya Fitur Fleetboard Bus dan Truk Mercedes-Benz Indonesia