Ribuan ‘truk tua’ masih mendominasi jalanan raya, menciptakan urgensi yang tak lagi bisa ditunda: peremajaan armada atau tertinggal dalam beban biaya operasional yang membengkak.

Baca Juga: Profil Sany SE588, Truk Listrik Heavy Duty yang Bisa Tukar Baterai Cuma 5 Menit

Dalam seminar bertajuk Transformasi Logistik Indonesia: Peran Truk Listrik di Masa Depan Transportasi yang digelar di ajang GIICOMVEC 2026, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan melayangkan ajakan serius.

Ia menyoroti kondisi armada logistik nasional yang kini berada dalam level memprihatinkan. Berdasarkan data yang dipaparkan, dari total 6,4 juta unit truk yang beroperasi di Indonesia, hanya segelintir yang masuk kategori usia prima.

Mirisnya, sekitar 65% truk telah melampaui usia 20 tahun, bahkan sisanya sudah beroperasi lebih dari empat dekade. Fakta ini diperparah dengan temuan bahwa hanya 5% armada yang benar-benar memenuhi syarat laik operasi secara teknis.

“Kondisi ini terlihat jelas di simpul-simpul ekonomi utama seperti Pelabuhan Tanjung Priok. Dari 70.168 truk pelabuhan secara nasional, sekitar 36 ribu unit berkonsentrasi di kawasan tersebut dengan kondisi yang tak jauh berbeda,” ucapnya.

“Usia truk logistik yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok kondisinya sama pada umumnya yang beroperasi secara nasional, didominasi truk tua,” ungkap Tarigan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, merespons situasi ini sebagai momentum strategis untuk mendorong konversi besar-besaran dari bahan bakar fosil menuju tenaga listrik.

Baca Juga: Profil Truk Hino 500 Series FLX 280 JW 8×2, Sanggup Angkut Beban Raksasa Tanpa Takut ODOL

Melalui sambutan yang dibacakan oleh Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan ESDM, Ahmad Amirudin, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa transisi menuju kendaraan listrik ini bukanlah sekadar tren, melainkan solusi jangka panjang.

“Kami terus mendorong pemanfaatan energi bersih dan terbarukan ini lebih cepat dijalankan, termasuk melalui elektrifikasi di sektor transportasi. Jadi, kami berharap seminar ini ada tindak lanjutnya, jangan hanya berhenti sampai di ruang seminar,” tegasnya.

Sementara itu, di sisi lain, meskipun teknologi listrik menjanjikan penghematan biaya operasional hingga 35 persen dibandingkan mesin konvensional, transisi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu pakar otomotif dari ITB, Yanes Martinus Pasaribu turut mengingatkan para pengusaha bahwa hambatan terbesar saat ini justru terletak pada aspek sumber daya manusia.

Menurut Yanes, tantangan utama saat ini bukan lagi soal ketersediaan unit atau biaya investasi awal, melainkan adaptasi pengemudi. Menurutnya, mengoperasikan truk listrik memerlukan paradigma yang berbeda total dari mesin diesel.

“Sejujurnya transisi menuju truk listrik ini tidak mudah. Tentu banyak faktor yang harus dipelajari terutama driver (pengemudi/sopr), bukan hanya soal pengetahuan teknis, tapi juga faktor kebiasaan di balik kemudi,” tuturnya mengingatkan.

Baca Juga: Truk B3 Wajib Pasang Simbol Khusus, Pengemudi Lain Harus Waspada

Seminar ini turut menjadi wadah bertemunya para pengambil kebijakan dan raksasa industri. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri, hingga Dirut PLN Darmawan Prasodjo, menandakan adanya sinergi lintas sektor yang sedang dibangun.

Dukungan infrastruktur pengisian daya dan regulasi yang memayungi ekosistem logistik hijau menjadi kunci agar truk listrik tidak hanya menjadi penghias pameran, melainkan tulang punggung baru distribusi nasional yang lebih bersih dan efisien.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengungkapkan bahwa sebelumnya Pemerintah akan memberlakukan penindakan terhadap sejumlah truk ODOL (Over Dimension Over Load) pada awal tahun 2023 ini.

Baca Juga: Demi Kenyamanan Pemudik, BPJT Sediakan Fasilitas Tambahan di Jalan Tol

Namun, rencana tersebut telah diundur hingga tahun 2024 mendatang yang diklaim disebabkan masih adanya sejumlah penolak dari berbagai pihak yang terlibat khususnya di sektor industri logistik yang menggunakan truk sebagai armada operasionalnya.

“Dari Aptrindo, sejak 2017 kita komitmen dengan pemerintah bahwa kita akan menjalankan zero ODOL. Tapi fakta di lapangan memang ini (truk ODOL) seperti benang kusut yang sulit diurai. Jadi kita harus mulai dari mana?,” ucap Tonny Wijaya, Ketua Kompartemen Riset dan Teknologi DPP Aptrindo dalam acara talkshow bersama Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) di Jakarta, Senin, (10/4/2023).

Tonny menilai bahwa penerapan zero ODOL ini harus dimulai dari hulunya terlebih dahulu, yaitu pemilik barang. Karena menurutnya, zero ODOL akan membuat sejumlah harga komoditas melonjak dan tentunya akan berdampak pada industri-industri lainnya.

Baca Juga: Kemenhub Sebut Truk ODOL Picu Kemacetan dan Kecelakaan Lalu Lintas

“Kalau ODOL ini mau diterapkan, kita harus balik ke hulunya dulu, dari pemilik barang. Bagaimana kita bisa menjalankan muatan sesuai dengan kapasitasnya, dan ternyata ada pertimbangan-pertimbangan cost logistik yang juga harus diperhitungkan,” jelas Tonny.

“Misal contoh barang permen. Kalau kita mau hitung harga permen ini naik, parameternya tidak hanya di satu produk kan, dia ada packaging-nya, ada juga gulanya, lalu ada pengiriman ke market-market tertentu. Itu kalau tidak salah ada 7 komponen yang akan naik juga, jadi inflasinya akan cenderung tinggi, sehingga mau nggak mau pemerintah juga kita mohon supaya mengurangi ego sektoral juga,” sambungnya.