“Trennya positif, mencapai 17,182 juta penumpang atau naik 5,07% dibandingkan tahun lalu. Ini satu hal yang baik sekali,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, mengutip keterangannya, Jum’at (10/1/2025).

Baca Juga: Harapan PO SAN di 2025, Minta Pemerintah Tambah Kuota Solar Subsidi Untuk Bus

Menurut Menhub, hal ini didorong oleh sejumlah faktor mulai dari sarana dan prasarana transportasi yang semakin bagus dan tertib, pilihan moda transportasi yang semakin beragam, kenyamanan dan kemudahan akses angkutan umum, hingga harga angkutan yang memadai.

Lebih detail, jumlah penggunaan angkutan umum pada Nataru 2024/2025 periode 18 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 untuk angkutan jalan seperti bus dan travel telah mencatatkan sebanyak 3,736 juta penumpang yang naik 6,85% dari tahun 2023 di periode yang sama.

Selanjutnya, moda Kereta Api mencapai 4,088 juta penumpang atau naik 6,76% dibandingkan tahun lalu, transportasi laut sebanyak 1,673 juta penumpang, naik 7,43%, serta transportasi udara naik 10,76% menjadi 4,883 juta penumpang dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, moda penyeberangan mengalami penurunan hingga 8,47% menjadi 2,799 juta penumpang. Tak hanya itu, kecelakaan lalu lintas pada pelaksanaan Nataru 2024/2025 ini pun tercatat turun 13,96% dibandingkan tahun lalu.

Baca Juga: PO SAN Catat Kenaikan Penumpang Hingga 10% Di Tahun 2024, Kantongi Sejumlah Penghargaan

Berdasarkan data IRSMS (Integrated Road Safety Management System) Korlantas Polri, pada Nataru 2024/2025 ini tercatat ada 3.434 kecelakaan lalu lintas, sementara setahun lalu mencapai 3.991 insiden kecelakaan lalu lintas.

Menhub berharap tren positif ini dapat dipertahankan, bahkan semakin meningkat pada masa Angkutan Lebaran tahun ini dan Nataru 2025/2026 mendatang. Untuk menunjang hal tersebut, Kementerian Perhubungan akan terus melakukan perbaikan dan pengembangan.

“Semoga, di masa angkutan Lebaran mendatang, tren penggunaan angkutan umum ini bisa bertahan dan terus meningkat. Kami harap angkutan umum dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam berpergian,” pungkasnya.

Baca Juga: DCVI Kelola Langsung Pemeliharan Truk Tangki BBM Pertamina, Lancarkan Distribusi Energi Ke Seluruh Indonesia

Oleh karena itu, Menhub turut meninjau sejumlah simpul transportasi di beberapa wilayah guna memastikan semua stakeholder transportasi benar-benar telah mempersiapkan pelayanan angkutan Nataru dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.

Baca Juga: Begini Strategi Isuzu Tekankan Maraknya Insiden Kecelakaan Truk Di Jalan Raya

“Karena itu dalam beberapa hari lalu, saya melakukan peninjauan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa transportasi di semua sektor benar-benar dipersiapkan dengan baik oleh semua stakeholder,” ujarnya mengutip siarannya, Selasa (3/12/2024).

Adapun sejumlah titik yang dikunjungi Menhub antara lain: Bandara Soekarno-Hatta, Kereta Bandara Stasiun BNI City, Stasiun Integrasi LRT-Whoosh Halim, Stasiun Padalarang, Stasiun Bandung, Stasiun Gambir, hingga Stasiun Senen.

Menhub berpesan agar semua stakeholder terus meningkatkan pengawasan, salah satunya dengan melakukan rampcheck atau inspeksi secara berkala terhadap seluruh moda, mulai dari bus, pesawat, kereta api, hingga kapal laut penumpang yang akan dioperasikan.

“Untuk keselamatan penumpang, saya minta petugas di lapangan untuk memastikan semua moda transportasi yang ada benar-benar dalam kondisi yang layak beroperasi. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan di kemudian hari,” jelas Menhub.

Baca Juga: Gandeng Pertamina dan TRAC, Toyota Siap Uji Coba Bahan Bakar Bioetanol E10

Sejalan dengan itu, Menhub juga mengimbau seluruh stakeholder agar terus berkolaborasi secara intensif selama periode Nataru berlangsung, termasuk dalam mengantisipasi cuaca buruk yang berpotensi terjadi selama masa Nataru.

“Hujan berlebih dan potensi bencana hidrometeorologi saat periode Nataru perlu diantisipasi. Saya berharap semua stakeholder dapat terus berkoordinasi dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) secara konsisten,” pungkasnya.

Hal tersebut disampaikan Menhub saat menjadi pembicara kunci dalam FGD ‘Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Seluruh Wilayah Perkotaan Indonesia’, di Jakarta, Selasa (9/7).

Baca Juga: Kemenhub Periksa 388 Bus Pariwisata Saat Libur Sekolah, Masih Ditemukan Pelanggaran

Menhub menyampaikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberikan stimulus kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) serta sejumlah daerah lain di Indonesia.

Dimana, menurut Budi Karya Sumadi, stimulus tersebut bertujuan untuk mewujudkan layanan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, nyaman, serta terjangkau melalui program membeli layanan/buy the service atau BTS.

“Sebagai stimulus, maka program tersebut harus berkesinambungan, sehingga tugas pemerintah kabupaten/kota agar melanjutkan program tersebut,” terangnya kepada MobilKomersial.com, mengutip keterangan tertulisnya, Kamis (11/7/2024).

Oleh karena itu, lanjut Menhub, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten/kota untuk melanjutkan program BTS yang juga disertai dengan adanya politik anggaran yang berpihak ke pengembangan angkutan umum.

Baca Juga: Miliki Inovasi dan Teknologi Ramah Lingkungan, PO Juragan 99 Trans Raih Dua Rekor MURI

“Agar dapat memberi layanan yang baik, pemerintah daerah (Pemda) harus bisa memahami tata kelola angkutan umum modern. Secara operasional, Pemda dapat membentuk institusi yang akan diserahi untuk menyelenggarakan angkutan umum massal dengan sistem BTS,” ucap Menhub.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk memperbesar ruang fiskal bagi pengembangan angkutan umum massal.

Sebab, jelas Menhub, peraturan pemerintah tersebut talah mengamanatkan bahwa sekitar 10 persen pendapatan pajak kendaraan dapat dimanfaatkan atau lebih tepatnya, dialokasikan untuk mengelola pembangunan angkutan umum.

Budi mencontohkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah menerapkan PP tersebut dengan memanfaatkan 5 persen APBD untuk mengembangkan angkutan umum. Selain itu, beberapa kota lainnya juga telah menjalankan program sejenisnya melalui APBD secara mandiri.

Baca Juga: Resahkan Masyarakat, PO SAN Minta Pemerintah Bantu Berantas Penipuan Tiket Bus

Kendati demikian, Menhub turut mengakui bahwa membangun layanan transportasi umum modern bukanlah hal mudah. Maka dari itu, diharapkan terdapat kesepemahaman yang kuat mengenai pentingnya penyelenggaraan angkutan umum massal melalui program BTS.

“Kesadaran bahwa angkutan umum perkotaan sangatlah penting, menjadi hal utama dari Pemda. Ini adalah jangkar dari perubahan di perkotaan. Kalau jangkarnya tidak baik, maka angkutan yang tidak semestinya hadir di situ,” pungkas Menhub.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Solo untuk meninjau sejumlah layanan transportasi massal, salah satunya yaitu Batik Solo Trans (BST). Menhub menjajal BST dari Terminal Tirtonadi menuju Bandara Adi Soemarmo, Boyolali.

Baca juga: PO Eurostar Tambah 1 Unit Bus Baru dari Karoseri Adiputro

“Saya merasa senang karena di Kota Solo ini program Teman Bus berjalan baik dan bisa menjadi contoh kota lain. Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan angkutan massal perkotaan yang terintegrasi, dengan tarif hanya Rp 3.700 dan waktu tempuh maksimal 90 menit,” kata Budi.

BST merupakan produk dari program pengembangan angkutan massal perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS), yaitu sistem pembelian layanan angkutan jalan oleh Pemerintah kepada pihak operator angkutan umum untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Menhub meminta program ini terus ditingkatkan layanannya.

Baca juga: Toyota Rilis Generasi Baru Land Cruiser 250 Series, Padukan Nuansa Retro dan Modern

“Kota Solo menjadi salah satu pilot project dari Program Buy the Service yang dikemas dengan nama Teman Bus (Transportasi Ekonomis, Mudah, Aman, dan Nyaman) yang diterapkan di 10 kota yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya,” ujarnya.

Budi juga mengapresiasi layanan BST memiliki tingkat okupansi yang tinggi, yang menandakan masyarakat di Solo sudah mulai beralih menggunakan angkutan umum massal untuk beraktivitas ketimbang menggunakan kendaraan pribadi.

Baca juga: Test Drive Mobil Hybrid Suzuki Berhadiah Suzuki Jimny, Begini Caranya

Berdasarkan data Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Tengah periode Januari s.d Juli 2023, tingkat keterisian penumpang (load factor) layanan BST mencapai rata-rata 70 persen, dengan load factor tertinggi pada siang hari mencapai 100 persen.

Kemudian, rata-rata penumpang per hari mencapai 11.947 penumpang dengan jumlah bus yang melayani sebanyak 116 bus dan 111 angkutan feeder dan memiliki 12 koridor atau rute layanan.

Mulai bulan Juli, telah diterapkan tarif golongan khusus untuk pengguna Teman Bus, yang ditujukan untuk pelajar, lansia, serta difabel, yaitu sebesar Rp2.000, dengan cara mendaftar melalui website atau aplikasi.

Baca juga: 3 Karoseri Bus Indonesia Akan Kejutkan GIIAS 2023

“Saat ini kami telah mempunyai road map di mana pada tahun 2030 angkutan umum di beberapa kota khususnya yang dilaksanakan dengan skema Buy The Service akan ditetapkan sebagai pilot project yang harus menggunakan angkutan umum berbasis elektrik,” ucap Direktur Angkutan Jalan Dirjen Hubdat, Suharto di Jakarta, baru-baru ini.

Baca Juga: Busworld Kembali Digelar di Jakarta Tahun Depan, Dua Kali Lebih Besar

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa setelah penggunaan kendaraan listrik pada kota-kota percontohan program Buy The Service, maka selanjutnya pada tahun 2045 seluruh angkutan umum di Indonesia akan menggunakan kendaraan listrik.

“Tidak hanya terkait kendaraan listrik, saat ini kendaraan logistik juga masih menjadi tugas dan PR kami. Yang saat ini kita dorong adalah bagaimana menjadi satu kesatuan sistem logistik, satu sistem tiket, juga satu sistem administrasinya,” tegas Suharto.

Saat ini, menurutnya sebagian komponen biaya logistik berasal dari sektor transportasi, sehingga jika terjadi hambatan dalam transportasi maka dapat menyebabkan kenaikan biaya logistik.

Untuk itu, dirinya menyebut bahwa saat ini dibutuhkan suatu strategi kebijakan multimoda dan alihmoda sebagai langkah untuk memperbaiki tata kelola logistik dan implementasi rantai pasok yang efektif dan efisien serta terintegrasi.

Baca Juga: Pentingnya Training Pengemudi Truk Tambang Sebelum Berkendara

“Kami mohon dukungan dan masukan dari asosiasi terhadap beberapa kebijakan barangkali ada beberapa yang dirasa kurang tepat supaya kami dapat melakukan penyesuaian dan menumbuhkan iklim yang lebih kondusif terkait logistik,” ucapnya.

Penyelenggaraan angkutan multimoda bertujuan untuk mewujudkan pelayanan one stop service pada angkutan barang, dengan indikator single seamless services (S3) yaitu single operator, single tarif, dan single document untuk angkutan barang.

Hal ini selaras dengan upaya pemerintah dalam menata sistem logistik melalui penerapan National Logistics Ecosystem (NLE) yang mengintegrasikan arus lalu lintas barang dengan dokumen internasional dalam sebuah platform digital layanan logistik dari hulu hingga hilir.

Guna mendukung peningkatan iklim investasi di bidang transportasi dan logistik, maka Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah proses perizinan berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha transportasi dan logistik.

Baca Juga: Kemenhub Bangun Terminal Bus Tipe A Baru di Purworejo

Suharto menjelaskan juga bahwa perlu adanya kolaborasi secara sinergis antara pemerintah bersama pelaku usaha jasa transportasi dan logistik dan pengguna jasa logistik sebagai upaya memperbaiki sistem logistik di Indonesia.

“Sesuai prediksi, puncak arus balik kedua jatuh pada hari Minggu kemarin dan lonjakannya masih akan tinggi hingga Senin hari ini,” ungkap Adita Irawat selaku Juru Bicara Kemenhub mengutip keterangan resminya pada Selasa (2/5/2023).

Baca Juga: Jasa Marga Catat 1 Juta Lebih Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Mudik Lebaran

Pada Posko Angkutan Lebaran Terpadu tahun ini, titik pergerakan penumpang dan kendaraan dipantau dari 111 terminal, 18 pelabuhan penyeberangan, 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, 13 daop/divre perkeretaapian, 42 gerbang tol, dan 20 ruas jalan arteri.

Adapun pergerakan penumpang terbesar pada H+7 didominasi oleh penumpang angkutan udara, yaitu sebanyak 288.633 atau 29,52% dari total pengguna angkutan umum. Disusul oleh angkutan penyeberangan 215.339 orang (22,02%), angkutan jalan (AKAP) 214.941 orang (21,983%), angkutan kereta api 174.941 orang (17,90%), dan angkutan laut 83.848 orang (8,58%).

Sementara itu, jumlah penumpang angkutan umum secara kumulatif mulai H-8 s.d H+7 mencapai 14.722.305 orang. Jumlah ini meningkat 7,18% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 lalu sebesar 13.735.773 orang.

Baca Juga: 5.544 Pemudik Nikmati 126 Bus Balik Gratis dari Kemenhub

Jumlah penumpang angkutan udara menjadi yang tertinggi, yaitu sebanyak 4.151.238 orang, kemudian disusul angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) sebesar 3.622.015 orang, angkutan jalan 2.998.921 orang, angkutan kereta api 2.712.971 orang, dan angkutan laut 1.226.005 orang.

Pada masa arus mudik yang dipantau mulai H-8 s.d H1 Lebaran, jumlah pengguna angkutan umum mencapai 7.347.537 orang. Sedangkan pada masa arus balik yang dipantau mulai H2 s.d H+7 Lebaran jumlahnya mencapai 7.770.234 orang. Terdapat selisih 422.697 orang atau 5,75% lebih banyak pada masa arus balik dibanding arus mudik.

Baca Juga: Faktor yang Menyebabkan Mobil Kehilangan Tenaga Saat Mesin Panas

Adapun pergerakan penumpang pada H+4 kemarin didominasi oleh penumpang angkutan udara yaitu sebanyak 240.983 atau 28,54 %, disusul angkutan jalan 205.010 orang (24,28%), angkutan kereta api 166.533 orang (19,73%), angkutan penyeberangan 163.887 orang (19,41%), dan angkutan laut 67.881 orang (8,03%).

Baca Juga: Tarif Bus Arus Balik Lebaran ke Jakarta

Pada Posko Angkutan Lebaran Terpadu tahun ini, titik pergerakan penumpang dan kendaraan dipantau dari 111 terminal, 18 Pelabuhan Penyeberangan, 51 Bandar Udara, 110 Pelabuhan Laut, 13 Daop/Divre perkeretaapian, 42 Gerbang Tol dan 20 ruas Jalan Arteri.

Kendati demikian, Adita Irawati selaku Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memprediksi bahwa pergerakan pengguna angkutan umum masih akan terus meningkat hingga 1 Maret 2023 karena adanya long weekend.

“Diprediksi lonjakan arus balik penumpang angkutan umum masih akan terjadi pada akhir pekan ini sampai dengan Senin, 1 Mei 2023 nanti,” ungkap Adita mengutip keterangan resminya pada Sabtu (29/4/2023).

Sementara itu, jumlah penumpang angkutan umum secara kumulatif mulai H-8 s.d H+4 kemarin mencapai 11.087.014 orang. Jumlah ini meningkat 0,87% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 lalu sebesar 10.991.882 orang.

Baca Juga: Sambut Arus Balik Lebaran, Transjakarta Tambah 6 Rute dari Terminal Pulogebang

Jumlah penumpang angkutan udara menjadi yang tertinggi yaitu 3.267.081 orang, kemudian disusul angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) sebesar 2.454.498 orang, angkutan jalan 2.243.750 orang, angkutan kereta api 2.197.322 orang, dan angkutan laut 942.343 orang.

Disisi lain, PT Jasa Marga (Persero) Tbk juga telah mencatat pada Senin-Kamis (24-27 April 2023) / H+1 sampai H+4 sebanyak 903.169 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek atau 56,4 persen dari jumlah total prediksi arus balik sebesar 1,6 juta kendaraan.

Menanggapi hal tersebut, Adita Irawati juga turut memprediksikan bahwa sebanyak 43,6% atau sekitar 699.000 kendaraan yang sebelumnya melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya masih belum kembali ke Jabotabek.

“Untuk menghindari kepadatan di jalan tol maupun arteri, sebaiknya melakukan perjalanan balik sebelum hari Minggu dan Senin (30 April dan 1 Mei 2023) yang diprediksi menjadi puncak arus balik kedua,” pungkas Adita.

Baca Juga: 55,8% Kendaraan Pemudik Belum Kembali ke Jakarta, Kemenhub: Masih Ada Lebaran Ketupat