Menyadari pentingnya aspek keselamatan di jalan, kegiatan rampcheck kali ini dilakukan pada sejumlah angkutan umum dan pariwisata di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur.

Baca Juga: Begini Strategi Isuzu Tekankan Maraknya Insiden Kecelakaan Truk Di Jalan Raya

Menurut Renhard Ronald, Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Timur, sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan untuk masyarakat selaku pengguna jasa tentang keselamatan dalam menggunakan angkutan umum maupun pariwisata.

“Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan kendaraan angkutan umum dan pariwisata memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

Lebih lanjut, Ronald juga menyebut bahwa sektor transportasi dinilai sangat penting untuk kebutuhan mobilitas masyarakat namun juga menyimpan risiko yang dapat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.

Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan angkutan penumpang berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Baca Juga: Tekan Kecelakaan, Ini Sejumlah Tips Berkendara Angkutan Barang Yang Aman

“Pelaksanaan ini juga berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” imbuhnya.

Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan alat keselamatan serta bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah berencana melakukan rampcheck pada 10.000 unit armada angkutan umum dan angkutan pariwisata menjelang pelaksanaan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Baca Juga: PO Bus Yang Tidak Berizin dan Tidak Laik Jalan Dilarang Beroperasi

Untuk itu, menanggapi peristiwa tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan pentingnya setiap Perusahaan Otobus (PO) melakukan uji berkala armada.

Baca Juga: Pertama di Indonesia, Hino Resmikan Fasilitas Uji KIR Terintegrasi

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubat), Hendro Sugiatno menyatakan bahwa Bus Trans Putera Fajar pada aplikasi Mitra Darat tercatat tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala (BLU-e) yang berlaku hingga 6 Desember 2023.

Dengan kata lain kendaraan tersebut tidak dilakukan uji berkala perpanjangan yang dimbau setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana yang ada di dalam ketentuan Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

“Kami meminta agar setiap PO bus dapat secara rutin melakukan uji berkala sesuai dengan yang tercantum pada Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, telah dinyatakan bahwa Uji Berkala (KIR) wajib dilakukan oleh pemilik,” tegasnya mengutip siaran resminya, Senin (13/5/2024).

“Bagi kendaraan yang telah beroperasi tentunya secara berkala yakni setiap 6 (enam) bulan wajib dilakukan uji berkala (KIR) perpanjangan,” jelas Dirjen Hendro.

Baca Juga: Kemenhub Imbau Masyarakat Cek Kelaikan Bus Sebelum Melakukan Perjalanan

Tak hanya itu, Ditjen Hubdat juga turut mengimbau untuk para pengguna transportasi baik pribadi maupun umum untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan demi mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan.

Ia menambahkan jika pada saat awal keberangkatan kendaraan dirasa ada yang tidak sesuai atau tidak benar, diimbau agar tidak memaksakan perjalanan. Tentunya hal ini wajib dilakukan demi mengedepankan aspek keselamatan di jalan.

Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat), tercatat sejak tanggal 8-9 Februari 2024 kemarin, sebanyak 118 unit bus pariwisata di wilayah DKI Jakarta, Banten dan juga Jawa Barat telah diperiksa.

Baca Juga: Menperin Minta Produsen Rakit Truk Tambang Secara Lokal di Indonesia

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dinas Perhubungan Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten) di area-area wisata di setiap daerah.

Direktur Lalu Lintas, Ahmad Yani mengatakan bahwa pada masa liburan kemarin (8-9 Februari 2024), Ditjen Hubdat telah melaksanakan komitmennya untuk melakukan pengawasan yang lebih gencar pada bus-bus pariwisata demi keselamatan massyarakat.

“Tidak hanya di sekitar ibu kota, tapi kami telah menyurati (BPTD) seluruh Indonesia guna melakukan monitoring dan pengawasan terhadap bus pariwisata yang beroperasi ke lokasi wisata di setiap daerah,” ujarnya mengutip siaran resminya, Selasa (13/2/2024).

Adapun dari hasil pemeriksaan didapati 36% atau sektiar 66 unit bus telah memenuhi persyaratan administrasi, sisanya ditemukan tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti status KIR dan Kartu Pengawasan (KPS) yang mati maupun tidak terdaftar.

Baca Juga: 9 Masalah Umum Pada Kendaraan Niaga yang Gunakan Cairan AdBlue

“Kami menemukan di lapangan masih banyak bus-bus pariwisata yang tidak memenuhi syarat administrasi, ada 26 bus yang KIR-nya mati dan ada 45 bus yang KPS-nya mati, sedangkan sisanya ada juga yang tidak terdaftar sebagai bus pariwisata,” urai Yani.

Kemudian, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan dan pemanggilan pimpinan perusahaan untuk klarifikasi dan pemberian sanksi adminsitratif sesuai dengan ketentuan berlaku bagi bus pariwisata yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Adapun, untuk kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan pariwisata, Ia juga menegaskan telah melakukan pemanggilan terhadap pimpinan Perusahaan Otobus (PO) yang terlibat kecelakaan untuk mengklarifikasi terkait manajemen keselamatan yang diterapkan.

“PO tersebut akan diberikan pembinaan berupa sanksi administratif meliputi pembekuan izin dan pengembangan usaha. Kegiatan ini merupakan wujud pelayanan Ditjen Hubdat dalam memberi pengawasan demi menciptakan transportasi yang selamat,” tuturnya.

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan, Kemenhub Segera Revitalisasi Terminal Tipe A Cicaheum

Ke depan, Ditjen Hubdat juga mengundang stakeholders terkait secara terbatas, seperti Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Organisasi Angkutan Darat (Organda), hingga unit kerja internal terkait untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang harus diterapkan.

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi dan pengawasan seperti ini semua pemilik angkutan pariwisata dapat memprioritaskan seluruh aspek keselamatan dan keamanan pengguna angkutan umum,” pungkas Ahmad Yani.