Pemilik Perusahaan Otobus (PO) Eurostar, Eurolendra, mengungkapkan bahwa ada baiknya calon konsumen wajib mengunjungi lokasi garasi untuk melihat kesiapan dan tingkat keamanan serta keselamatan dari bus yang akan di sewanya nanti.

“Kalau dari sudut pandang pemilik PO Bus Pariwisata, yang pertama kita lihat track recordnya bagaimana, kemudian soal penjadwalan seperti customer pesan bus A apakah yang datang benar bus A atau malah yang datang diganti bus yang lain,” katanya kepada MobilKomersial.com beberapa waktu lalu.

Baca juga: Kaca Film Berkualitas Bikin Kabin Mobil Lebih Sejuk

Menurut pria yang akrab disapa Euro ini, yang tak kalah penting adalah kelengkapan keselamatan berkendara dari bus tersebut seperti memiliki perlengkapan P3K dan apar, kemudian dari uji KIR yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya.

“Lalu dari segi pelayanannya seperti apa, kru busnya bagaimana, ramah atau tidak, lalu bagaimana cara berkendara dan ketepatan waktu dalam perjalanan. Itu memengaruhi setiap PO Bus Pariwisata agar customer bisa menentukan mana pelayanan yang terbaik,” ujarnya.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan pentingnya setiap Perusahaan Otobus (PO) melakukan uji berkala armada.

Baca juga: Penjualan Chery Omoda E5 Naik 48%, Kokohkan Diri Sebagai EV Terlaris di Indonesia

Bagi kendaraan yang telah beroperasi tentunya secara berkala yakni setiap 6 (enam) bulan wajib dilakukan uji berkala (KIR) perpanjangan, kemudian untuk para pengguna transportasi baik pribadi maupun umum untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan demi mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan.

Ditjen Hubdat juga mengungkapkan bila ditemukan kendaraan yang dibuat, dirakit, atau dimodifikasi oleh karoseri tidak sesuai dengan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) maka akan ditindaklanjuti oleh pihak  Kemenhub.

Baca juga: PO Agra Mas Tambah Dua Bus Baru Pakai Bodi Suites Family

“Dari 984 unit bus yang diperiksa, terdapat 445 bus atau 45 persen yang memenuhi aspek administrasi dan persyaratan teknis,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam keterangannya, Senin (28/5/2024).

Menurut Hendro, dari hasil pemeriksaan tersebut masih banyak bus yang tidak memenuhi aspek administrasi dan persyaratan teknis yaitu sebanyak 539 bus atau 55 persen dari total kendaraan yang diperiksa.

Baca juga:  Menhub Dorong Percepatan Penggunaan Bus Listrik di Perkotaan

“Temuan di lapangan, bus yang tidak memenuhi aspek administrasi dan persyaratan teknis tersebut sebagian besar karena tidak melakukan perpanjangan uji kir. Untuk bus yang belum melakukan perpanjangan uji kir saat pengawasan dilakukan rampcheck oleh para penguji kendaraan untuk kelayakan operasional serta diberikan sanksi tilang,” ujarnya.

Untuk yang hasil rampcheck kata Hendro, menunjukkan secara teknis kendaraan tidak laik jalan serta diminta untuk mengganti kendaraannya. Kemudian, tindakan selanjutnya yakni akan memanggil perusahaan-perusahaan angkutan pariwisata yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak sesuai ketentutan untuk diberi sanksi administratif dan dilakukan pembinaan.

“Ke depan pengawasan dan pemeriksaan secara acak atau random checking akan terus dilakukan di seluruh daerah melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Tidak hanya memeriksa izin operasional dan kelaikan armada bus, melainkan juga akan dilakukan pengecekan dan pendataan karoseri beserta hasil produksinya,” ungkapnya.

Baca juga: PO Sinar Jaya Buka Rute Baru Rajeg-Wonosari Pakai Bus Eksekutif

Pada kegiatan ini, lanjut Hendro, juga dilakukan sosialisasi kepada para penumpang atau pengguna jasa terkait penggunaan aplikasi Mitra Darat dan website mitradarat.dephub.go.id sebagai salah satu media pengecekan izin dan kelaikan armada bus.

“Ke depan pengawasan dan pemeriksaan secara acak terhadap bus akan terus dilakukan di seluruh daerah melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Tidak hanya memeriksa izin operasional dan kelaikan armada bus, melainkan juga akan dilakukan pengecekan dan pendataan karoseri beserta hasil produksinya,” imbuhnya.

Apabila ditemukenali kendaraan yang dibuat, dirakit, atau dimodifikasi oleh karoseri tidak sesuai dengan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) maka akan ditindaklanjuti.

“Saya berharap semua pemangku kepentingan dapat terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk melakukan monitoring, pemeriksaan, hingga penegakkan hukum pada PO Bus dan/atau pengemudi yang melanggar ketentuan yang berlaku agar memberikan efek jera,” tambahnya.

Baca juga:  Mitsubishi Fuso Lahirkan 12 Mekanik Profesional dari Program SMART