Dengan kenaikan yang harga kendaraan yang bakal terjadi, dan daya beli masyarakat yang menurun tentu akan berdampak langsung pada penjualan industri otomotif pada tahun 2025 mendatang.

Baca Juga: Seluruh Truk UD Trucks Aman Tenggak BBM Biodiesel B40 Mulai Tahun Depan

Namun, berkaitan dengan hal tersebut, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan bahwa kenaikan PPN 12% diyakini tidak akan berpengaruh signifikan pada penjualan mobil, khususnya pada tahun 2025.

Menurut Yohanes Nangoi selaku Ketua Umum Gaikindo, kenaikan PPN yang sekaligus dengan adanya inisiatif fiscal dari pemerintah di yakini akan membantu meredam dampak negatif berkaitan dengan kenaikan PPN 12% tersebut.

“Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 mendatang tidak akan berdampak negatif pada potensi penjualan, dan bahkan dapat diabaikan,” ungkapnya dalam keterangannya kepada MobilKomersial.com, Kamis (25/12/2024).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mempertimbangan dampak dari kenaikan PPN tersebut, sehingga akan memberikan insentif berupa pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3% untuk mobil bermesin hibrida mulai 1 Januari 2025.

Baca Juga: Laris Manis di 2024, Suzuki Pertahankan Tren Mobil Hybrid Tahun Depan

“Gaikindo sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah sebagai respon cepat untuk menjaga kelangsungan industri kendaraan bermotor Indonesia yang tengah mengalami tekanan karena berbagai hal sejak tahun lalu,” tuturnya.

“Oleh karena itu, keluarnya kebijakan insentif dari Pemerintah bagi kendaraan hybrid, merupakan berita baik yang diharapkan mampu memulihkan dan menggairahkan kembali industri kendaraan bermotor Indonesia,” sambung Yohanes Nangoi.

Selain itu, pemerintah melanjutkan pemberian insentif berupa PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan baterai listrik (BEV) impor dalam bentuk completely knocked down (CKD) serta PPnBM DTP sebesar 15% untuk BEV impor dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU).

Baca Juga: Gandeng Indomobil, Jeep Siapkan Wrangler Rubicon Terbaru Tahun Depan

Menurutnya lagi, kebijakan pemberian insentif untuk kendaraan BEV serta pemberian insentif fiskal untuk kendaraan hybrid ini menjadi langkah Pemerintah Indonesia untuk mendorong daya saing kendaraan tersebut agar mampu meningkatkan penetrasinya di pasar nasional.

“Hadirnya kebijakan pemberian insentif yang diberikan kepada industri otomotif Indonesia, utamanya kendaraan-kendaraan HEV dan BEV akan dapat mengeliminasi kekhawatiran pemain industri kendaraan bermotor akan resiko kenaikan PPN 12% pada 2025 mendatang,” pungkanya.

Seperti diketahui, saat ini baru mobil listrik yang dirakit secara lokal dengan nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40%, yang bisa mendapat insentif, dimana konsumen hanya dibebankan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 1% dari seharusnya 11%.

Baca Juga: Wuling BinguoEV Resmi Dipasarkan, Harga Mulai Rp358 Juta

Saat ini, diketahui sebelumnya hanya ada dua model mobil listrik yang mendapat insentif, yakni Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air ev. Sehingga harga kedua kendaraan listrik berbasis baterai itu menjadi lebih murah dan terjangkau.

Namun, kabar terbaru datang dimana mobil listrik CBU alias impor langsung dari luar negeri juga akan mendapat insentif, dimana kebijakan ini diharapkan mampu mempermudah investor dan juga membuat seluruh harga mobil listrik semakin terjangkau.

Kendati demikian, untuk mempercepat penyebaran mobil listrik, pemerintah tengah mempersiapkan regulasi yang mengatur mengenai insentif mobil listrik CBU. Tetapi, regulasi tersebut dipastikan berbeda dan tidak lebih menguntungkan ketimbang mobil listrik buatan lokal.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan bahwa mengenai insentif mobil listrik CBU itu tercipta karena ada sejumlah kasus yang berbeda, namun dirinya memastikan bahwa semua tujuan utamanya untuk sama-sama percepatan kendaraan listrik di Indonesia.

Baca Juga: Mitsubishi Mulai Produksi Minicab L100 EV di Indonesia

“Memang ada dua kasus, pertama ada perusahaan yang sudah eksis duluan setelah itu baru melakukan CBU, meski dia sudah menuju 40% TKDN,” ungkapnya di sela peluncuran mobil listrik Wuling BinguoEV di Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2023).

“Setelah itu terdapat juga kasus kedua, dimana ada perusahaan baru yang akan membangun di Indonesia, menggunakan skemanya CBU terlebih dulu tapi berencana akan segera membangun pabriknya sendiri di Indonesia,” sambungnya.

Sementara, dalam kesempatan yang sama, Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, mengungkapkan aturan terbaru mengenai insentif mobil listrik bisa keluar dalam waktu dekat.

“Untuk teman-teman yang baru akan membuat pabrik di Indonesia kita berikan waktu 2 tahun, sampai akhir 2025 mendatang. Perpresnya sudah keluar, nanti kita buatkan peraturan turunannya semoga bisa selesai akhir tahun ini,” paparnya.

Baca Juga: Rakit Omoda E5 Secara CKD, Chery Kucurkan Dana Investasi Sebesar Rp250 Miliar

Sebagai informasi, dalam Perpres terbaru menyatakan bahwa mobil listrik CBU akan dibebaskan bea masuk dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah). Namun, ada kuota yang ditentukan dan tidak semua model mobil listrik CBU masuk dalam programtersebut.

“Bagi yang hendak berkomitmen membuat pabrik di Indonesia, kita akan berikan keringanan waktu sampai akhir 2025, PPnBM dan bea masuknya kami berikan 0%, tapi, PPN-nya masih 11% supaya jadi pembeda dengan yang di dalam (lokal) dan yang belum,” pungkas Rachmat.