Perhelatan IIMS 2025 sendiri sebagai upaya mendukung kebijakan stimulus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional sekaligus menjadi platform yang ideal bagi para pelaku industri untuk memamerkan inovasi dan teknologi terbaru.

Baca Juga: Denza dan Geely Akan Lakoni Debutnya Di IIMS 2025

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian RI, Dodiet Prasetyo menyambut positif gelaran IIMS 2025, dalam upaya terus mendukung pertumbuhan industri otomotif Indonesia.

Berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja industri otomotif Indonesia akan mengalami pertumbuhan dan transformasi besar, seiring dengan terbukanya peluang pasar ekspor hingga tingginya permintaan konsumen pada kendaraan ramah lingkungan.

“Saya mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi kepada suluruh jajaran yang terlibat dalam kegiatan IIMS 2025. IIMS menjadi salah satu ajang bagi pelaku industri untuk berkolaborasi,” terangnya saat ditemui MobilKomersial.com, baru-baru ini.

Dodiet mengungkap, Pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang fokus mendorong industri otomotif seperti diskon potongan harga PPnBM 3% untuk kepemilikan kendaraan hibrida (hybrid) yang telah memenuhi kualifikasi kebijakan.

Baca Juga: Modifikasi Seres E1 Karya Gofar Hilman Bakal Mejeng di IIMS 2025

Kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah adalah diskon Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10%, sehingga PPN yang dibayar oleh konsumen hanya sebesar 2% saja dari harga pembelian untuk jenis kendaraan listrik.

“Oleh karena itu, di ajang IIMS ini, pemerintah sangat mengharapkan serta mendorong khususnya partisipan untuk dapat memberikan diskon yang istimewa dan spesial sehingga mampu memenuhi ekspektasi daya beli masyarakat,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan Dyandra Promosindo selalu bersedia menjadi katalisator akselerator dalam mendukung kebijakan pemerintahan Indonesia melalui gelaran IIMS 2025.

Menurutnya, IIMS diklaim dapat menjadi salah satu pendongkrak industri otomotif Indonesia yang signifikan, karena menjadi melting pot seluruh stakeholder dunia otomotif dari berbagai kalangan skala nasional dan internasional.

Baca Juga: SEVA Ungkap Tren Mobil Bekas Masih Terus Tumbuh Di Tahun 2025

“Kami meyakini, segala kerja keras yang dilakukan untuk menyukseskan IIMS 2025 adalah upaya sebagai pelaku industri kreatif di bidang MICE, untuk dapat terlibat dan berpartisipasi aktif dalam mendorong dan mendukung segala kebijakan pemerintah,” ujarnya.

“Oleh sebab itu, kami sangat menyambut baik upaya Pemerintah dalam menyediakan berbagai insentif dan subsidi yang manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat luas,” tambah Daswar Marpaung, dalam kesempatan yang sama.

Dengan kenaikan yang harga kendaraan yang bakal terjadi, dan daya beli masyarakat yang menurun tentu akan berdampak langsung pada penjualan industri otomotif pada tahun 2025 mendatang.

Baca Juga: Seluruh Truk UD Trucks Aman Tenggak BBM Biodiesel B40 Mulai Tahun Depan

Namun, berkaitan dengan hal tersebut, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan bahwa kenaikan PPN 12% diyakini tidak akan berpengaruh signifikan pada penjualan mobil, khususnya pada tahun 2025.

Menurut Yohanes Nangoi selaku Ketua Umum Gaikindo, kenaikan PPN yang sekaligus dengan adanya inisiatif fiscal dari pemerintah di yakini akan membantu meredam dampak negatif berkaitan dengan kenaikan PPN 12% tersebut.

“Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 mendatang tidak akan berdampak negatif pada potensi penjualan, dan bahkan dapat diabaikan,” ungkapnya dalam keterangannya kepada MobilKomersial.com, Kamis (25/12/2024).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mempertimbangan dampak dari kenaikan PPN tersebut, sehingga akan memberikan insentif berupa pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3% untuk mobil bermesin hibrida mulai 1 Januari 2025.

Baca Juga: Laris Manis di 2024, Suzuki Pertahankan Tren Mobil Hybrid Tahun Depan

“Gaikindo sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah sebagai respon cepat untuk menjaga kelangsungan industri kendaraan bermotor Indonesia yang tengah mengalami tekanan karena berbagai hal sejak tahun lalu,” tuturnya.

“Oleh karena itu, keluarnya kebijakan insentif dari Pemerintah bagi kendaraan hybrid, merupakan berita baik yang diharapkan mampu memulihkan dan menggairahkan kembali industri kendaraan bermotor Indonesia,” sambung Yohanes Nangoi.

Selain itu, pemerintah melanjutkan pemberian insentif berupa PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan baterai listrik (BEV) impor dalam bentuk completely knocked down (CKD) serta PPnBM DTP sebesar 15% untuk BEV impor dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU).

Baca Juga: Gandeng Indomobil, Jeep Siapkan Wrangler Rubicon Terbaru Tahun Depan

Menurutnya lagi, kebijakan pemberian insentif untuk kendaraan BEV serta pemberian insentif fiskal untuk kendaraan hybrid ini menjadi langkah Pemerintah Indonesia untuk mendorong daya saing kendaraan tersebut agar mampu meningkatkan penetrasinya di pasar nasional.

“Hadirnya kebijakan pemberian insentif yang diberikan kepada industri otomotif Indonesia, utamanya kendaraan-kendaraan HEV dan BEV akan dapat mengeliminasi kekhawatiran pemain industri kendaraan bermotor akan resiko kenaikan PPN 12% pada 2025 mendatang,” pungkanya.

Hal tersebut menjadi angin segar bagi para produsen kendaraan listrik, salah satunya produsen bus listrik dalam negeri, PT Mobil Anak Bangsa (MAB) yang menyebut bahwa perusahaannya tengah bersikeras untuk meningkatkan TKDN untuk mendapatkan bantuan insentif tersebut.

Baca Juga: PEVS 2023 Resmi Digelar, Moeldoko: Ini Menjadi Media Sosialisasi Kendaraan Listrik Ke Masyarakat

Direktur Utama PT MAB, Kelik Irwantono mengatakan, bantuan subsidi untuk bus listrik dinilai sangat penting untuk berkompetitif dengan sehat secara harga. Sehingga konsumen bisa membeli bus listrik dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipangkas.

“Kalau TKDN bus itu 20% bisa mengurangi PPN 5%. Kalau TKDN 40% maka PPN bisa berkurang sekitar 10%. Kalau bus kita baterainya masih impor, sehingga TKDN masih sekitar 30%, jadi kita masih terus proses sertifikasi TKDN,” ucapnya di PEVS 2023, Rabu (18/5/2023).

“Apa yang dilakukan pemerintah ini mendorong industri lokal, apalagi yang diberikan subsidi yang komponen lokalnya tinggi. Ini bagus sebenarnya bagi pemain lokal. Atau brand luar di sini, sehingga masyarakat banyak pilihan,” sambungnya.

Lebih lanjut Kelik membeberkan bahwa sertifikasi TKDN bus listrik tersebut akan mencakup semua model bus listrik PT MAB, baik bus medium maupun bus besar. Saat ini, penjualan bus MAB sendiri di periode 2022 tercatat sekitar 40 unit.

Baca Juga: PT MAB Kenalkan Pikap Listrik P50E E-Double Cabin, Siap Dipasarkan Tahun Ini

“Kapasitas produksi kita masih kecil, 150 sampai 200 unit per tahun. Kalau mau naikin, kita butuh ekspansi. Jadi, pelanggan kami rata-rata masih swasta sedangkan yang butuh sertifikasi TKDN itu dari pemerintah dan BUMN. Jadi, saat ini penjualan kami sekitar 60% masih dari swasta,” ujarnya.

Adapun untuk menaikkan sertifikasi TKDN tersebut, Kelik mengungkapkan bahwa PT MAB kini tengah menelusuri dan mencari berbagai mitra atau lembaga yang telah memproduksi berbagai komponen kendaraan listrik secara lokal.

“Sebenarnya kita sudah ada controller di sini, jadi ya itu kita masih impor. Kalau ada satu perusahaan, lembaga apapun yang memproduksi komponen kendaraan listrik. Produk kami (MAB) akhirnya bisa disebut 100% lokal,” kata Kelik.

Baca Juga: Bus Listrik Dengan TKDN 20 Persen Dapat Intensif PPN-DTP

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan bahwa pemberian insentif tersebut berhak diberikan dengan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40% untuk mobil listrik dan TKDN minimal 20% untuk bus listrik.

Baca Juga: Spesifikasi Lengkap Bus Listrik Buatan MAB dan UI, Punya Tingkat TKDN Yang Tinggi

“Terdapat dua model KBLBB Roda Empat dengan nilai TKDN yang mencapai kriteria minimal 40% sehingga dapat memanfaatkan PPN-DTP, sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan Menteri Perindustrian No 1641,” ucapnya mengutip siaran resminya, Jum’at (12/5/2023).

Kebijakan tersebut dituangkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut, Kementerian Perindustrian juga mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian No 1641 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang atas Penyerahannya Dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

“Saat ini, Kemenperin tengah menunggu hasil sertifikasi TKDN dari 5 model bus listrik yang telah dirakit di Indonesia dengan perkiraan TKDN minimal 20%. Kemenperin akan memperbarui daftar lampiran Keputusan Menteri dengan memasukkan model bus listrik apabila telah memiliki sertifikasi TKDN,” tambahnya.

Baca Juga: Pameran Kendaraan Listrik PEVS 2023 Sediakan Shuttle Bus Listrik Bagi Pengunjung

Febri menyebutkan, setelah implementasi program PPN-DTP tersebut, terjadi kenaikan penjualan yang cukup signifikan pada industri KBLBB Roda empat. Pada periode bulan April, terjadi kenaikan penjualan untuk mobil listrik sebesar 1.345 unit, meningkat sebesar 44% dibandingkan penjualan periode maret sebesar 928 unit.

“Pemberian insentif KBLBB, baik berupa PPN-DTP maupun Program Bantuan Pembelian oleh Pemerintah, diharapkan dapat mendorong adopsi massal KBLBB serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh KBLBB dengan harga yang lebih terjangkau,” pungkasnya.

Pemberian intensif ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Baca Juga: Mudik Gratis 2023, Polri Sediakan 500 Bus Untuk Warga Jakarta

Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bahwa tak hanya meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik, kebijakan ini juga ditetapkan untuk percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik.

“Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik, perluasan kesempatan kerja, percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik sehingga kedepan diharapkan akan mempercepat pengurangan emisi sekaligus efisiensi subsidi energi,” ujarnya mengutip keterangan resminya pada Rabu (5/4/2023).

Adapun pemberian insentif PPN tersebut akan ditujukan pada Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat dan Bus dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40%, akan diberikan PPN DTP sebesar 10% sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1%;

Baca Juga: Digunakan Untuk Transjakarta, Bakrie And Brothers Serahkan 22 Bus Listrik ke Mayasari Bakti

Selanjutnya, pemberian insentif PPN tersebut juga ditujukan pada KBL Berbasis Baterai Bus dengan 20% kurang dari TKDN 40% akan diberikan PPN DTP sebesar 5%, sehingga PPN yang harus dibayar sebesar 6%.

Model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang Atas Penyerahannya Dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memperhatikan keselarasan dengan Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 serta roadmap program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari Kemenperin.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier memastikan, kriteria nilai TKDN memerhatikan keselarasan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 serta roadmap program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari Kemenperin.

Baca Juga: Bus Listrik Mercedes-Benz Dipastikan Hadir Di Indonesia Pada Kuartal 2 Tahun Ini

“Dengan berjalannya program fasilitasi PPN DTP untuk KBLBB roda empat tertentu dan bus tertentu, pemerintah berharap minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik meningkat, dan mendukung penciptaan ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Dalam tahap awal, diperkirakan sebanyak 35.862 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik (dapat terjual) pada tahun 2023” ujar Taufiek.

Untuk teknis pelaksanaan fasilitasi perpajakan tersebut, dirjen ILMATE Kemenperin akan melakukan pengawasan atas kesesuaian nilai TKDN. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh dirjen ILMATE.