Hal tersebut dilakukan dengan mencampur Pertalite dengan Ethanol 7% sehingga menjadi Pertamax Green 92. Namun, kajian yang dinamakan Program Langit Biru Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan.

Baca Juga: Atasi Polusi Udara, Gaikindo Mau Tingkatkan Standar Emisi ke Euro 5 Hingga Euro 6

“Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, mengutip siaran persnya, Kamis (31/8/2023).

Menurut Nicke, kejian tersebut dilakukan untuk menghasilkan kualitas BBM yang lebih baik, karena bahan bakar dengan kadar oktan yang lebih tinggi tentu akan menurunkan tingkat emisi gas buang sehingga semakin ramah lingkungan.

“Dengan octan number yang lebih baik, sehingga untuk mesin juga akan lebih baik, sehingga emisi puna juga bisa menurun. Namun, perlu diingatkan lagi bahwa ini baru usulan sehingga tidak untuk menjadi perdebatan,” jelas Nicke.

Lebih lanjut, Nicke menambahkan bahwa jika usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi salah satu program pemerintah sebagai solusi mengatasi polusi udara, harganya pun tentu akan diatur atau mendapat penyesuaian oleh pemerintah.

Baca Juga: Pangkas Emisi di Sektor Tambang, PTBA Operasikan Dump Truck Hybrid dan Bus Listrik

“Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya,” terangnya.

Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini masih merupakan kajian internal di Pertamina. Untuk implementasinya, akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.

Diketahui, Pertamina sendiri telah berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission tahun 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s).

Baca Juga: Penggunaan Oli yang Baik dan Merawat Kendaraan Secara Rutin Bisa Cegah Polusi Udara

Berdasarkan data Kementerian Lingkunan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menyebutkan bahwa sumber pencemar udara utama di Indonesia disumbang oleh sektor transportasi yang mencapai 44%, disusul industri 31%, manufaktur 10%, perumahan 14%, serta komersial 1%.

Baca Juga: Pangkas Emisi di Sektor Tambang, PTBA Operasikan Dump Truck Hybrid dan Bus Listrik

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pun juga turut mengakui bahwa kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang berkontribusi besar dalam pencemaran udara yang terjadi di Ibukota saat ini.

“Memang benar saat ini jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia, khususnya Jakarta meningkat, baik mobil penumpang, maupun kendaraan komersial,” ungkapnya kepada MobilKomersial.com, Sabtu (26/8/2023).

Dengan begitu, Gaikindo menegaskan bahwa berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan untuk meminimalkan efek yang disebabkannya, salah satunya dengan memperketat standar emisi gas buang yang saat ini harus minimal berstandar Euro 4.

Standar Euro 4 sendiri telah diterapkan sejak 2018 yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 20/Setjen/Kum.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.

Baca Juga: Diminati Perusahaan Logistik, Mitsubishi Pasarkan Truk Listrik eCanter di Indonesia Tahun Depan

Menurut Nangoi penggunaan teknologi mesin standar Euro 4 yang menghasilkan emisi rendah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara, jika didukung dengan penggunaan bahan bakar yang sesuai dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh KLHK.

Namun, dirinya menegaskan, agar upaya penurunan emisi gas buang dari kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bahan bakarnya pun harus sesuai dengan ketentuan standard Euro 4 yang berlaku.