Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut ditujukan hanya untuk kendaraan pribadi tidak termasuk kendaraan niaga seperti bus dan truk serta kendaraan umum penumpang lainnya.

“Pemerintah memberlakukan efisiensi penggunaan energi melalui pembelian wajar, atau pembatasan pembelian JBKP (Pertalite subsidi) dan untuk pembelian JBT (solar subsidi) maksimal 50 liter per hari per kendaraan,” kata Bahlil dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Baca juga: Damri Catat 114 Ribu Masyarakat Gunakan Layanan Bus Bandara Periode Lebaran 2026

Penerapan program mandatori Biodiesel 50 persen (B50), kata Bahlil campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar, pada tahun ini juga diperkirakan akan menciptakan surplus stok gasoil di dalam negeri.

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga akan mempercepat kajian kebijakan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan harga energi dunia yang bergerak cepat, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas).

“Stabilitas ini tidak bisa dijaga sendiri okeh pemerintah. Perlu dukungan dan kerja sama seluruh masyarakat dengan menggunakan BBM secara bijak. Kita ikut menjaga ketersediaan energi tetap aman dan merata untuk semua,” ujarnya.

Baca juga: Spesifikasi Singkat Hino 300 Series Varian 136 HD yang Bantu Program Kopdes Merah Putih

Sebelumnya, aturan terbaru yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2024 lalu menyatakan bahwa pembeliaan BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan yang sudah memiliki barcode Pertamina yang didaftarkan melalui aplikasi MyPertamina.

Untuk bus dan truk, serta kendaraan umum penumpang lainnya tidak mengikuti peraturan baru, kendaraan niaga tersebut masih bisa membeli BBM subsidi solar maksimal 200 liter per hari per kendaraan, sementara pertalite maksimal 80 liter per hari per kendaraan.

Hal tersebut dilakukan dengan mencampur Pertalite dengan Ethanol 7% sehingga menjadi Pertamax Green 92. Namun, kajian yang dinamakan Program Langit Biru Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan.

Baca Juga: Atasi Polusi Udara, Gaikindo Mau Tingkatkan Standar Emisi ke Euro 5 Hingga Euro 6

“Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, mengutip siaran persnya, Kamis (31/8/2023).

Menurut Nicke, kejian tersebut dilakukan untuk menghasilkan kualitas BBM yang lebih baik, karena bahan bakar dengan kadar oktan yang lebih tinggi tentu akan menurunkan tingkat emisi gas buang sehingga semakin ramah lingkungan.

“Dengan octan number yang lebih baik, sehingga untuk mesin juga akan lebih baik, sehingga emisi puna juga bisa menurun. Namun, perlu diingatkan lagi bahwa ini baru usulan sehingga tidak untuk menjadi perdebatan,” jelas Nicke.

Lebih lanjut, Nicke menambahkan bahwa jika usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi salah satu program pemerintah sebagai solusi mengatasi polusi udara, harganya pun tentu akan diatur atau mendapat penyesuaian oleh pemerintah.

Baca Juga: Pangkas Emisi di Sektor Tambang, PTBA Operasikan Dump Truck Hybrid dan Bus Listrik

“Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya,” terangnya.

Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini masih merupakan kajian internal di Pertamina. Untuk implementasinya, akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.

Diketahui, Pertamina sendiri telah berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission tahun 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s).

Baca Juga: Penggunaan Oli yang Baik dan Merawat Kendaraan Secara Rutin Bisa Cegah Polusi Udara