Karena pada periode sebelumnya (14-16 Mei 2024) pihak Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) dan beberapa stakeholder menjaring 205 kendaraan besar yang terindikasi ODOL  di KM 120 B ruas tol Cipularang arah Jakarta.

Target operasi ODOL ini berfokus pada kendaraan yang melebihi kapasitas dimensi dan berat. Untuk kendaraan yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan penindakan berupa tilang oleh pihak Kepolisian.

Baca juga: Isuzu D-Max Facelift Siap Meluncur di GIIAS 2024?, Ini Kata IAMI

Senior Manager Representative Office 3 (JMT), Agni Mayvinna dalam keteranganya mengatakan bahwa 205 kendaraan besar yang terjaring operasi ODOL pada periode 14-16 Mei 2024 telah ditemukan 48 kendaraan besar yang melanggar kelebihan kapasitas Berat ( over load ).

“Kemudian ada tujuh kendaraan besar yang melebihi kapasitas Dimensi ( over dimension), enam kendaraan besar yang melanggar kelebihan kapasitas berat dan kapasitas Dimensi ( over dimension and over load ) dan 13 kendaraan tidak memiliki dokumen lengkap (SIM, STNK dan KIR),” katanya.

Baca juga: Sebanyak 8.392 Truk Mitsubishi Fuso Terjual Pada Kuartal Pertama 2024, Canter Terlaris

Menurut Agni, Jasa Marga bersama dengan pihak-pihak terkait seperti Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) dan BPTD Kementerian Perhubungan, melaksanakan operasi ini untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta mempertimbangkan kelancaran lalu lintas di jalan tol.

“Kegiatan operasi untuk truk ODOL ini dilaksanakan di tempat istirahat dan pelayanan KM 72 A ruas tol Cipularang arah Jakarta, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat kegiatan tersebut. Diimbau kepada pengguna jalan agar mengatur waktu perjalanan, perbaharui informasi jalan tol Jasa Marga Group melalui one call center Jasa Marga 24 jam di 14080, media sosial Jasamarga Metropolitan Tollroad, dan Aplikasi Travoy.

Baca juga: Kemenhub Awasi Bus Pariwisata Menjelang Libur Panjang Waisak 2024

Berdasarkan data penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) seluruh Indonesia pada tahun 2023, rata-rata kendaraan yang masuk dan diperiksa hanya berkisar di angka 5% dan sebanyak 27,95% melakukan pelanggaran.

Baca Juga: Menperin Minta Produsen Rakit Truk Tambang Secara Lokal di Indonesia

Sementara, dari data pelanggaran tersebut, sebanyak 69% melanggar kelebihan muatan dan sisanya sebanyak 31% melanggar ketentuan dokumen. Mayoritas kendaraan yang melanggar daya angkut, kelebihan muatannya di atas 5% sampai 20%.

Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani mengatakan bahwa kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di UPPKB dan tingginya friksi sosial yang terjadi di lapangan sudah selayaknya pengawasan dilaksanakan secara digital untuk mendapat bukti elektronik sebagai dasar.

Adapun saat ini lokasi pengawasan kendaraan barang maupun orang telah dilakukan di UPPKB, Terminal dan juga ruas jalan. Sementara, untuk kendaraan barang akan dilakukan pengecekan jumlah muatan dan pemeriksaan perizinan.

Sedangkan pengawasan kendaraan angkutan orang seperti travel dan bus akan dilakukan di sejumlah terminal dengan melalui rampcheck dan juga perizinan. Dimana, apabila adanya pelanggaran tentunya akan dilakukan penindakan.

Baca Juga: Gaikindo Ungkap Tantangan Industri Kendaraan Komersial di Indonesia

Namun, pihaknya menganggap kini pengawasan dan penindakan yang dilakukan secara langsung di lapangan sudah kurang efektif mengingat banyaknya kejadian yang membahayakan petugas seperti ancaman dan friksi sosial.

Selain itu, Ahmad Yani juga mengaku adanya permasalahan lain seperti potensi terjadinya kolusi, jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang kurang memadai, dan pertumbuhan kendaraan angkutan barang yang terus meningkat.

“Maka, sudah saatnya kita bertransformasi menuju sistem digital. Kami telah melakukan tahapan pembangunan sistem penegakan hukum secara elektronik dan diharapkan dapat terimplementasi pada akhir tahun ini,” ucapnya mengutip siaran resminya, Jum’at (23/2/2024).

Ia juga mengatakan pihaknya telah mendukung perangkat dan sistem digital seperti Jembatan Timbang Online (JTO) dan Weigh In Motion (WIM), Ateria Traffic Management System (ATMs) dan juga aplikasi MitraDarat untuk data e-BLU, e-SRUT, e-manifest, e-Tilang, serta SPIONAM.

Baca Juga: Marak Pencurian Ban Serep, Begini Antisipasi Sopir Truk Agar Tak Disalahkan Perusahaan

Pada kesempatan yang sama, Staf Utama Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Konektivitas, Budi Setiyadi memaparkan perlunya upaya penanganan yang serius baik dari sisi regulasi, pemilik barang, operator, sampai dengan kolaborasi seluruh pihak.

“Ada beberapa rekomendasi aksi mitigasi pelanggaran ODOL, seperti perlunya optimalisasi dan transformasi UPPKB. Artinya, bukan hanya dari bangunannya, tapi teknologi yang memudahkan petugas sehingga tidak terjadi lagi keributan antara petugas dan pengemudi,” katanya.

Di sisi lain, Pengamat Transportasi sekaligus pemilik operator, Dr. Kyatmaja Lookman menanggapi pentingnya penggunaan teknologi digital, namun perlu juga dilakukan perbaikan pengelolaan data kendaraan secara komprehensif.

“Penggunaan teknologi memang sudah tidak bisa dikesampingkan dewasa ini, hanya saja perlu ditindaklanjuti juga dengan law enforcement yang kuat. Dan sebaiknya semua pemangku kepentingan bersama-sama berkolaborasi demi terwujudnya keselamatan di jalan,” pungkasnya.

Baca Juga: Sebelum Kirim Muatan, Ini yang Harus Diperhatikan Sopir Truk Logistik