Kendaraan yang telah dirancang dengan spesifikasi dari pabrikan itu justru diakali dengan menambah dimensi atau ukuran serta memuat kapasitas yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dengan tujuan mempertebal keuntungan pihak tertentu.

Kendaraan yang keluar dari pabrik telah dirancang memiliki kemampuan yang telah disesuaikan dengan spesifikasi dan daya kendaraan tersebut. Apabila jumlah muatan melebihi kapasitas, dan dimensi kendaraan tersebut dimodifikasi, maka akan banyak risiko yang mengintai.

Berdasarkan keterangan yang diunggah oleh Kementerian Perhubungan berikut ini adalah beberapa risiko yang ditimbulkan akibat kendaraan ODOL:

1. Memperpendek usia kendaraan. Muatan yang berlebih otomatis akan meningkatkan beban kendaraan yang berdampak pada masa pakai suku cadang kendaraan yang lebih singkat. As roda dan suspensi, merupakan salah satu suku cadang yang paling sering rusak ketika kendaraan membawa muatan berlebih.

Baca juga: Pemkab Tangerang Operasikan Empat Bus Sekolah Gratis, Simak Rute yang Dilewati

2. Konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Pabrikan telah merancang kendaraannya seefisien mungkin, namun hal tersebut akan sia-sia jika muatan atau dimensi kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga mengakibatkan konsumsi bahan bakar yang berlebih.

3. Menjadi salah satu penyebab kecelakaan yang menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa. Ketentuan dimensi dan jumlah berat yang diizinkan pada suatu kendaraan telah disesuaikan dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrikan kendaraan. Berat yang berlebih dapat mengakibatkan kinerja rem semakin barat bahkan tidak berfungsi hingga menyebabkan kecelakaan fatal.

4. Dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan. Kendaraan over dimension over loading, dapat memberi tekanan berlebih pada permukaan jalan sehingga jalan lebih mudah rusak.

Baca juga: Damri Berikan Potongan Harga Tiket Bus AKAP Rp 50.000 Selama Satu Bulan

Pengawasan dan penegakkan hukum nantinya dilakukan pada angkutan barang yang melanggar operasional baik administratif maupun teknis yang menjadi penyebab awal dari suatu kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 hingga saat ini pelaksanaan pengawasan dan penegakkan hukum dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Baca juga: 7.709 Unit Mobil Honda Terjual di Bulan Juli 2024, Brio dan WR-V Terlaris

“Harapannya dengan ada kegiatan pengawasan dan gakkum serentak ini akan lebih menertibkan operator barang, pemilik barang serta pengemudi. Selain itu kegiatan ini dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta menekan fatalitas kecelakaan yang melibatkan angkutan barang,”kata Risyapudin.

Menurut Risyapudin, pemerintah secara bertahap akan mendorong pelayanan angkutan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas Over Dimension Over Loading (ODOL).

“Sampai saat ini, berdasarkan data kendaraan barang yang masuk ke UPPKB, jenis pelanggaran didominasi oleh pelanggaran muatan sebesar 65% dan lainnya merupakan pelanggaran administrasi berupa dokumen kendaraan, terutama tidak dilengkapi dengan bukti lulus uji elektronik (BLU-e),” ujarnya.

Baca juga: Toyota Corolla Jadi Mobil Angkut Barang di Inggris, Begini Spesifikasinya

Adapun kegiatan ini, kata Risyapudin, akan dilakukan bersama-sama dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota serta didukung oleh apparat TNI. Ke depannya Dinas Perhubungan di masing-masing wilayah juga dapat secara rutin dan mandiri melakukan pengawasan dan penegakkan hukum pada kendaraan angkutan barang.

“Pelaksanaan pengawasan dan gakkum secara serentak dengan seluruh stakeholder terkait akan dilaksanakan secara berkesinambungan di waktu mendatang baik terhadap angkutan barang maupun angkutan orang disamping kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang bersifat insidentil,” ungkapnya.

Baca juga: Tambah Nyaman, 4 Sleeper Bus Baru PO Bintang Zahira Gunakan Kursi Mirip Sofa

Direktur Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan, Suharto menyatakan bahwa melalui webinar tersebut diharapkan diperoleh sejumlah masukan dan input terkait sistem transportasi cerdas serta mengenai regulasi truk.

Baca juga: UD Trucks Quester Euro 5 Bisa Tenggak Biodiesel B35

“Intelligent Transportation System (ITS) atau sistem transportasi cerdas merupakan elemen penting dalam manajemen transportasi dan selalu menjadi perhatian utama kita. Di Indonesia, sistem ini tertuang dalam Permenhub nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata Suharto dalam keterangannya.

Menurut Suharto, kemacetan merupakan isu global yang kerap mendapat perhatian akhir-akhir ini salah satunya akibat tidak seimbangnya jumlah kendaraan dan ketersediaan jalan.

“Peningkatan jumlah pembangunan jalan termasuk jalan tol di Jakarta dan sekitarnya menjadi contoh bahwa jumlah jalan tidak proporsional sesuai dengan kenaikan jumlah kendaraan. Hal ini menyebabkan kemacetan terutama di jam-jam sibuk,” ujarnya.

Baca juga: Mengintip Persiapan Truk Logistik Sebelum Berangkat Mengirim Muatan

Untuk mengatasi masalah kemacetan tersebut, kata Suharto, perlu ada inovasi terbaru dalam bidang IT yang dapat menciptakan fasilitas maupun infrastruktur transportasi yang lebih informatif, aman, nyaman, berkelanjutan, serta mendorong penggunaan transformasi digital di Indonesia.

“Saat ini, program revitalisasi angkutan massal yang hadir melalui program Buy The Service (BTS) juga telah mengimplementasikan teknologi transportasi cerdas untuk meningkatkan keamanan, sistem pengawasan, serta kenyamanan para penggunanya selama menggunakan transportasi umum,” ungkapnya.

Selain itu, terkait kendaraan ODOL, lanjut Suharto, yang setiap hari melintas di jalan tol dan jalan non tol dinilai telah menyebabkan kerusakan jalan dan emisi yang cukup tinggi. Lalu juga memicu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan banyak korban jiwa.

Baca juga: Dishub Pekanbaru Pasang Rambu Larangan Masuk Kota Bagi Truk Tonase Besar

“Sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas kendaraan ODOL, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Polri dan Pemda telah melakukan upaya serius, termasuk normalisasi kendaraan,” imbuhnya.

President Indonesia Road Safety Partnership (IRSP), Elly Sinaga menambahkan bahwa penerapan penggunaan sistem transportasi cerdas di Indonesia salah satunya melalui ATCS telah dilakukan di lebih dari 100 kota se-Indonesia serta sistem pembayaran jalan tol tanpa kartu atau multi lane free flow.

“Sementara terkait manajemen pengelolaan angkutan barang saat ini di Indonesia masih mencari bentuk teknologi dan regulasi yang tepat untuk diterapkan, terutama untuk menghindari adanya truk ODOL,” tambahnya.

Baca juga: Tempuh Perjalanan 1.281 Km, Segini Harga Tiket Bus Jakarta-Padang