Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa agar lebih cepat dan efektif dalam mendeteksi pelanggaran over dimension over load perlu melakukan pengawasan berbasis teknologi dan data secara digital.

“Saat ini pengawasan masih parsial dan konvensional, personil kami terbatas dan harus mengawasi sekian banyak kendaraan ODOL, kami akan maksimalkan pemanfaatan data yang ada di kementerian dan lembaga lainnya,” kata Aan dalam keterangannya dikutip hari ini, Rabu (15/4/2026).

Baca juga: Truk ODOL Masih Meresahkan, Kemenhub Tangani dari Hulu ke Hilir

Menurut Aan, pihaknya bersama kementerian dan lembaga lain seperti Korlantas Polri, Kementerian PU, BUJT, Kemenperin hingga Kemendag tengah melakukan transformasi pengawasan berbasis digital melalui integrasi data lintas stakeholders.

“Transformasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti kamera ETLE ataupun jembatan timbang Weigh in Motion (WIM) guna mempermudah proses pengawasan hingga penegakan hukum terhadap kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan,” ujanrnya.

Dengan adanya pengawasan berbasis teknologi, kata Aan nantinya pemilik barang maupun transporter juga bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran lebih dimensi dan lebih muatan tersebut.

Baca juga: Truk ODOL Masih Banyak Berkeliaran, Kemenhub Tindak 214.553 Kendaraan

“Selama ini kalau ada pelanggaran, pengemudi kerap jadi kambing hitam padahal ada pemilik barang atau pemilik kendaraan yang kalau mereka aware dengan keselamatan seharusnya tidak boleh memuat barang sebanyak itu,” ungkapnya.

Sistem pengawasan berbasis digital, lanjuta Aan mampu mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) karena akan mengurangi interaksi antara petugas dengan pengemudi di lapangan, dan pihaknya tegas terhadap pelanggaran tersebut.

“Kami juga tengah menjalankan masa transisi menuju penerapan Zero ODOL melalui sosialisasi dengan asosiasi pengemudi serta operator angkutan barang. Hal ini dilakukan agar seluruh pihak memahami kebijakan yang akan diterapkan serta mampu beradaptasi dengan pengawasan hingga penegakan hukum berbasis digital, sehingga harapannya target Zero ODOL 2027 dapat tercapai,” tambahnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa banyak yang melihat masalah truk ODOL hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, tetapi kita harus melihat ini sebagai persoalan keselamatan yang perlu ditangani dari hulu ke hilir karena ada ekosistem angkutan logistik di dalamnya.

“Diperlukan komitmen dari seluruh pihak baik dari kementerian dan lembaga, operator angkutan logistik, hingga masyarakat untuk merealisasikan Zero ODOL 2027,” kata Aan dalam keterangannya dikutip hari ini, Senin (13/4/2026).

Baca juga: Truk ODOL Masih Banyak Berkeliaran, Kemenhub Tindak 214.553 Kendaraan

Menurut Aan, saat ini semua stakeholder yang terlibat tengah memproses langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam ekosistem angkutan logistik, agar masalah truk lebih dimensi dan muatan dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Sebenarnya kita sudah punya roadmap atau rencana aksi tidak hanya dari sisi pengawasan dan penegakan hukum tapi semua yang terlibat dalam ekosistem ini, mulai dari kesejahteraan para pengemudi sedang disusun oleh kementerian terkait,” ujarnya.

Masalah regulasi, kata Aan, sedang berproses di DPR dan sedang diperbaiki untuk disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem angkutan logistik saat ini, seperti pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang mematuhi dan yang melanggar.

Baca juga: Berlaku Mulai 2 Januari 2026, Kemenhub Berlakukan SIM PKB Fullcycle untuk Kendaraan Niaga

“Dari sisi pengawasan, pemerintah juga perlu terlibat sejak awal untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis hingga nantinya bisa menerapkan penegakan hukum yang lebih konsisten. Pengawasan harus dimulai dari titik pemuatan barang, lalu diperkuat dengan deteksi digital di jalan, integrasi data, dan penegakan hukum,,” ujarnya.

Penanganannya menyeluruh dari hulu ke hilir, lanjut Aan bukan sekadar menindak tetapi menata ekosistemnya. Dengan roadmap dan sistem yang sedang dibangun, nantinya tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke pengemudi, tapi juga operator atau pemilik barang juga dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

“Oleh karena itu, dengan adanya rencana aksi yang menyeluruh serta kolaborasi semua kementerian, lembaga, hingga stakeholder yang terlibat dalam ekosistem angkutan logistik, Aan pun optimistis target Zero ODOL 2027 dapat direalisasikan,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi para operator angkutan barang yang telah mendukung dan mematuhi kebijakan pengaturan operasional distribusi logistik.

“Mari kita sama-sama wujudkan keselamatan bersama, kami juga menertibkan kendaraan yang melakukan pelanggaran. Pengawasan dilakukan melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di Indonesia,” kata Aan, Minggu (5/4/2026).

Baca juga: Kemenhub Larang Operasional 7.131 Unit Bus Selama Periode Lebaran 2026

Menurut Aan, dari jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ditemukan sebanyak 214.553 yang terdiri dari pelanggaran daya angkut sebanyak 104.043 kendaraan (48,49%), pelanggaran dimensi sebanyak 5.785 kendaraan (2,70%), pelanggaran dokumen sebanyak 104.011 kendaraan (48,48%), pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 4 kendaraan dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 710 kendaraan (0,33%).

“Pada tahun ini dari tanggal 1 Januari hingga 3 April tercatat sebanyak 606.799 kendaraan telah diperiksa. Dari angka tersebut sejumlah 157.821 kendaraan atau sekitar 26,01 persen melakukan pelanggaran. Sementara 448.978 kendaraan lainnya atau 73,99 persen dinyatakan tidak melanggar,” ujarnya.

Pada masa sosialisasi, kata Aan menuju Zero ODOL 2027 ini, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Penindakan yang dilakukan di antaranya pemberian peringatan sebanyak 45.545 kendaraan (92,94%), sanksi tilang sebanyak 1.924 kendaraan (3,93%), sanksi tilang kepolisian pada 1 kendaraan dan tilang UPPKB lainnya sebanyak 1.533 (3,13%).

Baca juga: Kemenhub Uji Coba Penindakan Truk ODOL di Lima Lokasi

“Dari hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat lima komoditi muatan angkutan barang dengan pelanggaran tertinggi di antaranya barang campuran sebanyak 10.833 kendaraan, Pasir sebanyak 9.760 kendaraan, barang paket sebanyak 8.702 kendaraan, perkebunan sebanyak 5.397 kendaraan, dan semen sebanyak 4.234 kendaraan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Aan menjelaskan, sebanyak lima perusahaan dengan pelanggar tertinggi yaitu PT. SIL sebanyak 508 kendaraan, PT. IP dengan 464 kendaraan, CV. JK sebanyak 382 kendaraan, PT. SA sebanyak 363 kendaraan dan PT. SBJ dengan 363 kendaraan.

“Ke depan, menuju Zero ODOL 2027 akan dilakukan percepatan perbaikan dan optimalisasi sistem Jembatan Timbang Online (JTO) dan Weigh In Motion (WIM) di UPPKB untuk meningkatkan kualitas pengawasan serta meningkatkan kepatuhan administrasi melalui integrasi data pengawasan dan penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait,” imbuhnya.

Dari angka tersebut terdapat bus yang tidak laik beroperasi seperti Peringatan Perbaikan (Melanggar Teknis Penunjang) sebanyak 13.116 unit atau 21,52%. Mendapat sanksi Tilang dan Dilarang Operasional (Melanggar Administrasi) sebanyak 1.941 unit atau 3,18% dan Dilarang Operasional (Melanggar Teknis Utama) sebanyak 7.131 unit ata 11,70%.

Baca juga: Perjalanan Arus Balik Lebaran 2026, Kemenhub Imbau Operator Bus Utamakan Keselamatan di Jalan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, mengatakan berdasarkan hasil rampcheck dari tanggal 23 Februari 2026 hingga 23 Maret 2026 sebanyak 60.946 unit bus telah dilakukan rampcheck dengan rincian status Diijinkan Operasional sebanyak 38.758 unit atau 63,59 persen.

“Yang diperiksa, sebanyak 27.635 atau 45,34 persennya adalah armada AKAP, sebanyak 27.461 atau 45,06 persen adalah kendaraan AKDP, angkutan pariwisata sebanyak 2.651 atau 4,35 persen dan kategori lainnya sebanyak 3.199 atau 5,25 persen,” kata Aan, Selasa (24/3/2026).

Menurut Aan, saat melakukan inspeksi keselamatan atau rampcheck pihaknya menyebut pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada kendaraan melainkan kepada para pengemudi. Telah diperiksa kesehatan sekitar 683 pengemudi.

Baca juga: Redam Angka Kecelakaan, Kemenhub Sediakan 401 Bus Mudik Gratis

“Sebagian besar pengemudi yang diperiksa itu sehat dan laik untuk berkendara yaitu 634 orang atau sekitar 92,83 persen. Sementara 40 orang atau 5,86 persen laik berkendara dengan catatan dan 9 pengemudi dinyatakan tidak laik berkendara,” ungkapnya.

Ia mengimbau agar seluruh operator bus dapat bekerja sama mendukung aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat di momen besar perayaan Idul Fitri ini dengan mengoperasionalkan armada yang laik jalan dan menyediakan pengemudi yang sehat serta prima.

Sejak H – 8 hingga Hari H Lebaran 1447 H, berdasarkan data Jasa Marga sebanyak 3.968 kendaraan angkutan barang dialihkan di 17 ruas pada 54 lokasi di antaranya Tol Dalam Kota, Jagorawi, JORR E, Jakarta-Tangerang dan Cipularang, JORR W2U.

Selain itu pengalihan juga terdapat di ruas Jakarta – Cikampek, Palikanci, Batang – Semarang, Semarang ABC, Semarang – Solo, Solo – Ngawi, Ngawi – Kertosono, Surabaya – Gempol, Gempol – Pandaan, Gempol – Pasuruan, dan Pandaan – Malang.

Baca juga: Korlantas Tindak Tegas Truk yang Nekat Masuk Tol saat Arus Mudik Lebaran 2026

“Berdasarkan data RFID di KM 54 B ruas JORR E pada 13 Maret hingga 21 Maret 2026 terdapat 158 kendaraan angkutan barang sumbu 3 sampai 5 yang melintas saat masa pembatasan angkutan barang dan kendaraan tersebut terdeteksi Over Dimension Over Loading (ODOL),” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, dalam keterangannya dikutip hari ini, Selasa (24/3/2026).

Menurut Aan, penerapan pembatasan angkutan barang sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) pada H-8 sampai dengan hari H Lebaran menurunkan volume kendaraan angkutan barang golongan III–V sebesar 69,83%, dari 131.267 kendaraan menjadi 39.608 kendaraan.

“Sampai dengan hari Senin tercatat ada sebanyak 124 pemilik truk angkutan barang yang melakukan pelanggaran pembatasan operasional angkutan barang dan ada yang melanggar hingga tiga kali,” ujarnya.

Baca juga: Nekat Beroperasi, Polres Cianjur Tilang 17 Truk di Jalur Mudik Lebaran 

Kendaraan yang paling sering melanggar, kata Aan yaitu milik PT SIL, PT MUPM, PT IWE, PT FRI, dan PT PF, kemudian bagi para pelanggar, Ditjen Hubdat Kemenhub secara resmi memberikan sanksi administratif.

“Sanksi tersebut berupa peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran operasional kembali dan meminta pelanggar untuk membuat Surat Pernyataan secara tertulis agar tidak melakukan pelanggaran serupa,” ungkapnya.

Aan juga mewajibkan seluruh perusahaan logistik dapat mematuhi aturan pembatasan angkutan barang yang tertuang dalam SKB yang berlaku bagi kendaraan sumbu tiga ke atas, kendaraan dengan kereta gandengan dan tempelan serta kendaraan pengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

“Apabila sanksi peringatan juga tidak diindahkan maka kami memberlakukan sanksi pembekuan izin. Hal ini kami lakukan untuk memperlancar arus kendaraan menjelang puncak arus balik mudik Lebaran. Kami mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan,” imbuhnya.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya meminta seluruh operator memastikan armada dalam kondisi laik operasi, mematuhi standar keselamatan, serta memperhatikan kondisi cuaca di sepanjang lintasan.

“Selain itu, kondisi fisik dan kesehatan awak kendaraan harus benar-benar dijaga agar tetap prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pentingnya pemenuhan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi sebagai upaya mencegah kelalahan yang berisiko terhadap keselamatan perjalanan,” kata Dudy, Senin (23/3/2026).

Baca juga: Redam Angka Kecelakaan, Kemenhub Sediakan 401 Bus Mudik Gratis

Menurut Dudy, pengemudi diimbau untuk beristirahat secara cukup sesuai regulasi, tidak memaksakan diri saat lelah, serta memanfaatkan rest area yang tersedia. Untuk perjalanan jarak jauh, operator juga wajib memastikan adanya pengemudi cadangan bagi perjalanan dengan waktu tempuh lebih dari 8 Jam.

“Sopir wajib istirahat minimal 1 jam sebelum melanjutkan perjalanan untuk memastikan adanya pergantian pengemudi secara berkala sehingga kondisi tetap optimal selama perjalanan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret pengawasan terhadap keselamatan, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan rampcheck dan inspeksi secara masif di seluruh moda transportasi. Hingga 23 Maret 2026, sebanyak 60.946 unit kendaran umum moda transportasi darat telah menjalani uji kalaikan jalan.

Baca juga: Korlantas Tindak Tegas Truk yang Nekat Masuk Tol saat Arus Mudik Lebaran 2026

Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat untuk secara aktif memantau informasi terkini terkait kondisi arus balik melalui kanal resmi pemerintah, termasuk perkembangan lalu lintas dan operasional transportasi di berbagai simpul perjalanan. Selain itu, masyarakat diminta untuk memperhatikan informasi prakiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar perencanaan perjalanan.

“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, operator, dan masyarakat, diharapkan arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan selamat, aman, dan nyaman,” tambah Dudy.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pembatasan kendaraan angkutan barang berlaku bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

“Berdasarkan SKB, truk sumbu tiga ke atas dilarang melintasi jalan tol dan jalan non-tol selama periode angkutan lebaran yakni dari tanggal 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga tanggal 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat,” kata Dudy, Minggu (15/3/2026).

Baca juga: Nekat Beroperasi, Polres Cianjur Tilang 17 Truk di Jalur Mudik Lebaran

Menurut Dudy, pembatasan ini diberlakukan untuk memberi ruang bagi jutaan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik agar lebih selamat, aman, lancar, dan nyaman, serta kendaraan pengangkut barang tertentu yang mendapat pengecualian, seperti BBM, sembako, pupuk, ternak, dan kebutuhan vital lainnya.

“Jika tidak termasuk kategori tersebut, truk sumbu tiga ke atas seharusnya tidak beroperasi selama periode pembatasan. Saya masih temukan truk sumbu tiga ke atas yang beroperasi di jalan tol selama periode angkutan Lebaran 2026. Kebijakan ini harus dipatuhi demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas,” ujarnya.

Pada tinjauan Sabtu malam hingga Minggu dini hari kemarin, Dudy menghentikan beberapa kendaraan logistik yang tidak sesuai ketentuan untuk melakukan pengecekan. Ia memberikan edukasi dan penjelasan secara langsung kepada para pengemudi mengenai aturan pembatasan operasional truk yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca juga: Redam Angka Kecelakaan, Kemenhub Sediakan 401 Bus Mudik Gratis

“Adapun bagi yang melanggar, kami berkolaborasi dengan Korlantas Polri bahwa akan dilakukan tindakan tegas berupa pemberian sanksi. Hal ini dilakukan demi mementingkan keselamatan dan kemanusiaan bagi masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman untuk merayakan lebaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dudy mengajak seluruh pihak untuk mendukung keselamatan dan kelancaran penyelenggaraan angkutan Lebaran. Ia menekankan tanpa pengaturan lalu lintas dan pembatasan seperti ini, berpotensi menimbulkan kemacetan parah sehingga akan menyebabkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar, termasuk keterlambatan distribusi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap unit kendaraan yang mengaspal dalam kondisi prima melalui inspeksi keselamatan atau ramp check yang ketat dan menyeluruh.

Baca Juga: Pemerintah Batasi Lalu Lintas Truk saat Mudik Lebaran 2026, Catat Waktunya

“Tidak ada ruang kompromi bagi pelanggaran standar teknis transportasi. Keselamatan masyarakat selama masa Angkutan Lebaran harus jadi prioritas utama,” ungkap Menhub Dudy mengutip keterangan resminya, Kamis (12/3/2026).

Beliau menginstruksikan seluruh jajaran Kemenhub untuk konsisten melakukan ramp check di seluruh moda transportasi pada masa angkutan Lebaran 2026 untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan selama periode tersebut.

“Terkait hal ini, saya telah menginstruksikan seluruh jajaran Kemenhub untuk melakukan ramp check secara konsisten dan sesuai prosedur, sehingga semua sarana transportasi yang beroperasi benar-benar dalam kondisi laik jalan,” sambungnya.

Kemenhub pun telah bergerak cepat dengan menyisir kelaikan ribuan bus di berbagai terminal dan pangkalan armada di seluruh Indonesia guna meminimalisir risiko kecelakaan dan menjamin kelancaran pergerakan jutaan pemudik

Terhitung sejak 23 Februari 2026, sebanyak 27.664 unit bus telah menjalani pemeriksaan teknis secara mendalam. Hasilnya, petugas memberikan lampu hijau operasional bagi 17.516 unit bus yang dinyatakan memenuhi standar keamanan.

Baca Juga: Jalan Non Tol yang Diberlakukan Pembatasan Truk Saat Mudik Lebaran 2026

Sementara itu, ribuan unit lainnya terpaksa diberikan teguran keras, dilarang beroperasi, hingga dijatuhi sanksi tilang karena ditemukan ketidaksesuaian prosedur keselamatan yang berpotensi membahayakan nyawa penumpang.

Fokus besar pada angkutan bus ini sangat beralasan mengingat tingginya minat masyarakat terhadap program mudik gratis maupun layanan bus reguler. Kondisi ini menuntut kesiapan armada yang tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga unggul secara kualitas. 

Oleh sebab itu pula, Menhub mengingatkan para operator bus agar tidak abai dalam melakukan perawatan rutin dan memastikan seluruh komponen kendaraan berfungsi optimal sebelum dilepas ke jalan raya.

Uji kelaikan telah dilakukan pada 832 unit kapal laut, 220 kapal penyeberangan, 372 unit pesawat, hingga ribuan sarana perkeretaapian. Upaya masif ini merupakan bentuk pelayanan negara untuk menghadirkan rasa tenang bagi para pelancong.

“Semua transportasi publik harus menjamin keselamatan penumpang dan wajib memberikan pelayanan yang optimal. Ini penting agar para penumpang merasa aman dan nyaman selama di perjalanan,” ungkap Menhub.

Baca Juga: Daftar Jalan Tol yang Diberlakukan Pembatasan Truk Saat Lebaran 2026

Menhub Dudy menutup keterangannya dengan optimisme tinggi menghadapi lonjakan pergerakan nasional yang diprediksi mencapai 143,91 juta orang, dengan Jawa Tengah sebagai titik tujuan utama.

Melalui sinergi antar lembaga dan pengawasan ramp check yang tanpa celah, pemerintah berharap tradisi pulang kampung tahun ini dapat bertransformasi menjadi perjalanan yang aman, nyaman, dan terkendali bagi seluruh lapisan masyarakat..

Pembatasan kendaraan angkutan barang berlaku bagi mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Baca juga: Daftar Jalan Tol yang Diberlakukan Pembatasan Truk Saat Lebaran 2026

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan bahwa pembatasan operasional angkutan barang pada masa angkutan lebaran diberlakukan secara berkelanjutan mulai tanggal 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga tanggal 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat.

“Pengaturan tersebut berlaku baik di jalan tol maupun jalan non tol atau arteri. Sama halnya seperti angkutan lebaran tahun lalu ataupun nataru kemarin,” kata Aan, dalam keterangannya dikutip hari ini, Senin (9/3/2026).

Menurut Aan, saat lebaran nanti, diprediksi akan ada lonjakan pergerakan masyarakat dan untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta meningkatkan aspek keselamatan jalan perlu ada pengaturan pada kendaraan – kendaraan logistik.

Baca juga: Jalan Non Tol yang Diberlakukan Pembatasan Truk Saat Mudik Lebaran 2026

“Distribusi barang tetap dapat dilakukan dengan kendaraan dengan dua sumbu terkecuali untuk barang – barang hasil galian seperti tanah, pasir, batu, hasil tambang dan bahan bangunan seperti besi, semen dan kayu,” ujarnya.

Kendaraaan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi dengan sumbu 3 ke atas kata Aan yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, serta barang pokok dengan syarat kendaraan yang digunakan tidak lebih muatan dan tidak lebih dimensi.

“Untuk kendaraan yang boleh beroperasi tetap harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan yaitu diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang,” ungkapnya.

Dari kendaraan yang diperiksa, sebanyak 8.680 unit (63,90%) diijinkan operasional, sebanyak 2.844 unit (20,94%) peringatan perbaikan, sebanyak 1.645 unit (12,11%) dilarang operasional dan sebanyak 415 unit (3,06%) tilang serta dilarang operasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pelaksanaan inspeksi keselamatan akan terus dilakukan hingga tanggal 29 Maret 2026 di Terminal Tipe A, Pool Bus, Rest Area, Exit Tol, serta daerah – daerah yang rawan kecelakaan.

Baca juga: Redam Angka Kecelakaan, Kemenhub Sediakan 401 Bus Mudik Gratis

“Selain itu, Kemenhub juga membuka kuota mudik gratis dengan harapan mengurangi pemudik dengan sepeda motor melalui program mudik gratis dengan kuota 110.112 orang dengan bus, kereta api dan kapal laut dan 12.140 sepeda motor yang diangkut dengan truk dan kereta api,” kata Aan dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).

Menurut Aan, pada tahun ini sebanyak 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan mudik, angka tersebut sekitar 50 persen dari populasi yang ada di Indonesia maka diperlukan serangkaian pengaturan dan kebijakan.

“Untuk menyiapkan penyelenggaraan angkutan Lebaran ini sangat diperlukan sinergi dan kolaborasi antar K/L, BUMN, Swasta bahkan masyarakat agar terwujudnya kelancaran dan keselamatan bersama. Seperti adanya stimulus diskon tiket transportasi yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, para operator transportasi dan sebagainya,” ujarnya.

Baca juga: Berlaku Mulai 2 Januari 2026, Kemenhub Berlakukan SIM PKB Fullcycle untuk Kendaraan Niaga

Aan juga mengatakan bahwa bersama Kementerian PU dan Korlantas Polri juga menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang di dalamnya tertuang aturan pembatasan angkutan barang, pengaturan lalu lintas berupa one way, contra flow, dan ganjil-genap, serta pengaturan pada penyeberangan.

“Aturan pembatasan angkutan barang dilakukan untuk keselamatan jutaan masyarakat yang akan pergi mudik dan bukan untuk membatasi usaha melainkan mengatur agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang bisa sama – sama berjalan dengan lancar dan selamat,” ungkapnya.

Saat ini tambah Aan, pihaknya tengah mengecek keseiapan jalur mudik, melakukan perbaikan jalan Provinsi dan Kabupaten Kota serta keselamatan kapal, membuat kebijakan pengendalian fenomena lokal pasar tumpah, lokasi wisata dan perlintasan sebidang.

“Koordinasi dengan berbagai pihak dibutuhkan agar terbentuk sinkronisasi yang lebih baik antar pengambil kebijakan dalam kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026,” tambahnya.