Hal tersebut menjadi angin segar bagi para produsen kendaraan listrik, salah satunya produsen bus listrik dalam negeri, PT Mobil Anak Bangsa (MAB) yang menyebut bahwa perusahaannya tengah bersikeras untuk meningkatkan TKDN untuk mendapatkan bantuan insentif tersebut.

Baca Juga: PEVS 2023 Resmi Digelar, Moeldoko: Ini Menjadi Media Sosialisasi Kendaraan Listrik Ke Masyarakat

Direktur Utama PT MAB, Kelik Irwantono mengatakan, bantuan subsidi untuk bus listrik dinilai sangat penting untuk berkompetitif dengan sehat secara harga. Sehingga konsumen bisa membeli bus listrik dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipangkas.

“Kalau TKDN bus itu 20% bisa mengurangi PPN 5%. Kalau TKDN 40% maka PPN bisa berkurang sekitar 10%. Kalau bus kita baterainya masih impor, sehingga TKDN masih sekitar 30%, jadi kita masih terus proses sertifikasi TKDN,” ucapnya di PEVS 2023, Rabu (18/5/2023).

“Apa yang dilakukan pemerintah ini mendorong industri lokal, apalagi yang diberikan subsidi yang komponen lokalnya tinggi. Ini bagus sebenarnya bagi pemain lokal. Atau brand luar di sini, sehingga masyarakat banyak pilihan,” sambungnya.

Lebih lanjut Kelik membeberkan bahwa sertifikasi TKDN bus listrik tersebut akan mencakup semua model bus listrik PT MAB, baik bus medium maupun bus besar. Saat ini, penjualan bus MAB sendiri di periode 2022 tercatat sekitar 40 unit.

Baca Juga: PT MAB Kenalkan Pikap Listrik P50E E-Double Cabin, Siap Dipasarkan Tahun Ini

“Kapasitas produksi kita masih kecil, 150 sampai 200 unit per tahun. Kalau mau naikin, kita butuh ekspansi. Jadi, pelanggan kami rata-rata masih swasta sedangkan yang butuh sertifikasi TKDN itu dari pemerintah dan BUMN. Jadi, saat ini penjualan kami sekitar 60% masih dari swasta,” ujarnya.

Adapun untuk menaikkan sertifikasi TKDN tersebut, Kelik mengungkapkan bahwa PT MAB kini tengah menelusuri dan mencari berbagai mitra atau lembaga yang telah memproduksi berbagai komponen kendaraan listrik secara lokal.

“Sebenarnya kita sudah ada controller di sini, jadi ya itu kita masih impor. Kalau ada satu perusahaan, lembaga apapun yang memproduksi komponen kendaraan listrik. Produk kami (MAB) akhirnya bisa disebut 100% lokal,” kata Kelik.

Baca Juga: Bus Listrik Dengan TKDN 20 Persen Dapat Intensif PPN-DTP

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan bahwa pemberian insentif tersebut berhak diberikan dengan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40% untuk mobil listrik dan TKDN minimal 20% untuk bus listrik.

Baca Juga: Spesifikasi Lengkap Bus Listrik Buatan MAB dan UI, Punya Tingkat TKDN Yang Tinggi

“Terdapat dua model KBLBB Roda Empat dengan nilai TKDN yang mencapai kriteria minimal 40% sehingga dapat memanfaatkan PPN-DTP, sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan Menteri Perindustrian No 1641,” ucapnya mengutip siaran resminya, Jum’at (12/5/2023).

Kebijakan tersebut dituangkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut, Kementerian Perindustrian juga mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian No 1641 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang atas Penyerahannya Dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

“Saat ini, Kemenperin tengah menunggu hasil sertifikasi TKDN dari 5 model bus listrik yang telah dirakit di Indonesia dengan perkiraan TKDN minimal 20%. Kemenperin akan memperbarui daftar lampiran Keputusan Menteri dengan memasukkan model bus listrik apabila telah memiliki sertifikasi TKDN,” tambahnya.

Baca Juga: Pameran Kendaraan Listrik PEVS 2023 Sediakan Shuttle Bus Listrik Bagi Pengunjung

Febri menyebutkan, setelah implementasi program PPN-DTP tersebut, terjadi kenaikan penjualan yang cukup signifikan pada industri KBLBB Roda empat. Pada periode bulan April, terjadi kenaikan penjualan untuk mobil listrik sebesar 1.345 unit, meningkat sebesar 44% dibandingkan penjualan periode maret sebesar 928 unit.

“Pemberian insentif KBLBB, baik berupa PPN-DTP maupun Program Bantuan Pembelian oleh Pemerintah, diharapkan dapat mendorong adopsi massal KBLBB serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh KBLBB dengan harga yang lebih terjangkau,” pungkasnya.

Pemberian intensif ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Baca Juga: Mudik Gratis 2023, Polri Sediakan 500 Bus Untuk Warga Jakarta

Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bahwa tak hanya meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik, kebijakan ini juga ditetapkan untuk percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik.

“Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik, perluasan kesempatan kerja, percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik sehingga kedepan diharapkan akan mempercepat pengurangan emisi sekaligus efisiensi subsidi energi,” ujarnya mengutip keterangan resminya pada Rabu (5/4/2023).

Adapun pemberian insentif PPN tersebut akan ditujukan pada Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat dan Bus dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40%, akan diberikan PPN DTP sebesar 10% sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1%;

Baca Juga: Digunakan Untuk Transjakarta, Bakrie And Brothers Serahkan 22 Bus Listrik ke Mayasari Bakti

Selanjutnya, pemberian insentif PPN tersebut juga ditujukan pada KBL Berbasis Baterai Bus dengan 20% kurang dari TKDN 40% akan diberikan PPN DTP sebesar 5%, sehingga PPN yang harus dibayar sebesar 6%.

Model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang Atas Penyerahannya Dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memperhatikan keselarasan dengan Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 serta roadmap program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari Kemenperin.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier memastikan, kriteria nilai TKDN memerhatikan keselarasan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 serta roadmap program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari Kemenperin.

Baca Juga: Bus Listrik Mercedes-Benz Dipastikan Hadir Di Indonesia Pada Kuartal 2 Tahun Ini

“Dengan berjalannya program fasilitasi PPN DTP untuk KBLBB roda empat tertentu dan bus tertentu, pemerintah berharap minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik meningkat, dan mendukung penciptaan ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Dalam tahap awal, diperkirakan sebanyak 35.862 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik (dapat terjual) pada tahun 2023” ujar Taufiek.

Untuk teknis pelaksanaan fasilitasi perpajakan tersebut, dirjen ILMATE Kemenperin akan melakukan pengawasan atas kesesuaian nilai TKDN. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh dirjen ILMATE.