Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengawasi dan memeriksa bus-bus pariwisata. Bus yang beroperasi tentunya harus berizin dan laik jalan.

“Sebisa mungkin kita berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan dalam hal pengawasan dan pengecekan hingga penegakkan hukum,” kata Hendro dalam keterangannya, dikutip hari ini Rabu, (22/5/2024).

Baca juga: IIMS Surabaya Siap Digelar, Tampilkan 26 Merek Kendaraan

Menurut Hendro, saat ini pihaknya tengah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk menertibkan operasional bus pariwisata dan mencegah terjadinya kecelakaan bus berulang, seperti akan dirumuskannya regulasi mengenai jual – beli bus.

“Nanti akan diatur bagaimana penjual dan pembeli bus wajib memastikan kelaikan kendaraannya sebelum melakukan transaksi. Kemudian, penjual dan pembeli wajib melaporkan pengalihan kepemilikan kendaraan untuk proses klarifikasi perizinan,” ujarnya.

Untuk ke depannya, kata Hendro, pihak Kemenhub juga melakukan integrasi data uji berkala kendaraan bermotor berbasis aplikasi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan.

Baca juga: Jual 3.434 Unit, Brio Jadi Mobil Terlaris Honda Pada April 2024

“Kami juga bersama Korlantas Polri telah membahas penyesuaian regulasi terkait usulan Kartu Pengawasan dan Bukti Lulus Uji Berkala (BLU-e) sebagai syarat dalam menerbitkan perpanjangan STNK,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Hendro, Kemenhub bersama stakeholders terkait akan membentuk proyek percontohan di enam provinsi yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

“Tujuannya untuk dilakukan pendataan, evaluasi, dan sosialisasi keselamatan bus pariwisata dan bus umum, termasuk prosedur rampcheck. Ini semua dilakukan sebagai upaya untuk menertibkan operasional bus-bus pariwisata serta bus umum dengan mengutamakan aspek keselamatan jalan,” imbuhnya.

Baca juga: Sapa Customer di Surabaya, Wealthy Jelaskan Peran Oli Berkualitas

Di samping dari upaya-upaya tersebut, tambah Hendro, diharapkan juga kepada para pengguna jasa bisa berperan serta melakukan pengecekan izin dan kelaikan jalan armada bus melalui aplikasi Mitra Darat dan spionam.dephub.go.id.

“Kami tidak pernah bosan untuk mengajak serta masyarakat atau pengguna kendaraan bus umum untuk mengecek kondisi kendaraannya sebelum keberangkatan. Caranya cukup mudah hanya dengan memasukkan nomor polisi kendaraan yang akan digunakan. Pastikan kendaraan tersebut laik jalan agar tidak menimbulkan kekhawatiran,” tambahnya.

Baca juga: DFSK dan Seres Catat 218 Surat Pemesanan Pada PEVS 2024

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa salah satu penyebab tidak efisiensinya kinerja angkutan barang, khususnya di Indonesia yaitu masih didominasi melalui jalan atau darat.

Baca Juga: Naik Bus Batik Solo Trans , Menhub Minta Masyarakat Terus Gunakan Angkutan Umum

Menurut Data Badan Pusat Statistik tahun 2019, moda share angkutan barang melalui angkutan jalan sebesar 87,57%, angkutan laut sebesar 12,16%, angkutan perkeretaapian sebesar 0,26%, dan sisanya terbagi dalam angkutan udara serta angkutan sungai dan penyeberangan.

“Dominasi ini menyebabkan sejumlah masalah di antaranya yaitu tingginya angka kecelakaan, kemacetan, Over Dimension Overload (ODOL), kerusakan infrastruktur jalan, dan polusi udara,” ungkapnya mengutip siaran resminya, Senin (7/8/2023).

Oleh karenanya, lanjut Kemenhub, pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu bersungguh-sungguh memperbaiki tingkat keselamatan dan kinerja angkutan barang, baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, infrastruktur, dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Permasalahan angkutan barang seperti ODOL, tingginya angka kecelakaan dan kriminalitas, kemacetan, kerugian ekonomi, efisiensi perjalanan, dan lain sebagainya adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Perhubungan,” ucapnya.

Baca Juga: Banyak Pengguna Mobil Listrik, PLN Sebut Pemasangan Home Charging Meningkat

Adapun sejumlah strategi penanganan permasalahan angkutan barang yang telah disiapkan oleh Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat, diantaranya:

1. Mewajibkan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (SMKPAU) khususnya angkutan barang.

2. Mendorong integrasi multimoda untuk mengurangi beban jalan dalam transportasi barang.

3. Mensubsidi angkutan barang perintis melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mendukung program tol laut.

4. Pengembangan sistem dan aplikasi perizinan Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM V.2).

5. Peningkatan kualitas SDM angkutan barang berbahaya, peningkatan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor, serta menyusun spesifikasi teknis kendaraan barang yang efisien yaitu muatan besar, tidak merusak jalan, dan kecepatan memenuhi syarat minimum jalan tol.

Baca Juga: Jasa Marga Catat Peningkatan Volume Lalu Lintas Hingga 3,47 Juta Kendaraan Usai Covid-19

Selain itu, Kemenhub juga melakukan upaya lainnya khusus untuk menangani angkutan barang ODOL, di antaranya pengawasan dan penegakkan hukum ODOL melalui tilang, transfer muatan, normalisasi kendaraan, serta penindakan penyidikan.

Kemudian, mewajibkan penggunaan bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor, mendorong implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, serta membangun kemitraan terkait peningkatan aspek keselamatan.

“Layanan transportasi yang andal semakin menjadi tuntutan di tengah persaingan global. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia saat ini masih menghadapi tantangan dalam penataan transportasi khususnya angkutan barang,” tegas Kemenhub.

Baca Juga: Fuso Driver Gathering 2023 Berlanjut ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, 200 Pengemudi Truk Belajar Teknik Aman Berkendara