Berdasarkan data penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) seluruh Indonesia pada tahun 2023, rata-rata kendaraan yang masuk dan diperiksa hanya berkisar di angka 5% dan sebanyak 27,95% melakukan pelanggaran.

Baca Juga: Menperin Minta Produsen Rakit Truk Tambang Secara Lokal di Indonesia

Sementara, dari data pelanggaran tersebut, sebanyak 69% melanggar kelebihan muatan dan sisanya sebanyak 31% melanggar ketentuan dokumen. Mayoritas kendaraan yang melanggar daya angkut, kelebihan muatannya di atas 5% sampai 20%.

Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani mengatakan bahwa kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di UPPKB dan tingginya friksi sosial yang terjadi di lapangan sudah selayaknya pengawasan dilaksanakan secara digital untuk mendapat bukti elektronik sebagai dasar.

Adapun saat ini lokasi pengawasan kendaraan barang maupun orang telah dilakukan di UPPKB, Terminal dan juga ruas jalan. Sementara, untuk kendaraan barang akan dilakukan pengecekan jumlah muatan dan pemeriksaan perizinan.

Sedangkan pengawasan kendaraan angkutan orang seperti travel dan bus akan dilakukan di sejumlah terminal dengan melalui rampcheck dan juga perizinan. Dimana, apabila adanya pelanggaran tentunya akan dilakukan penindakan.

Baca Juga: Gaikindo Ungkap Tantangan Industri Kendaraan Komersial di Indonesia

Namun, pihaknya menganggap kini pengawasan dan penindakan yang dilakukan secara langsung di lapangan sudah kurang efektif mengingat banyaknya kejadian yang membahayakan petugas seperti ancaman dan friksi sosial.

Selain itu, Ahmad Yani juga mengaku adanya permasalahan lain seperti potensi terjadinya kolusi, jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang kurang memadai, dan pertumbuhan kendaraan angkutan barang yang terus meningkat.

“Maka, sudah saatnya kita bertransformasi menuju sistem digital. Kami telah melakukan tahapan pembangunan sistem penegakan hukum secara elektronik dan diharapkan dapat terimplementasi pada akhir tahun ini,” ucapnya mengutip siaran resminya, Jum’at (23/2/2024).

Ia juga mengatakan pihaknya telah mendukung perangkat dan sistem digital seperti Jembatan Timbang Online (JTO) dan Weigh In Motion (WIM), Ateria Traffic Management System (ATMs) dan juga aplikasi MitraDarat untuk data e-BLU, e-SRUT, e-manifest, e-Tilang, serta SPIONAM.

Baca Juga: Marak Pencurian Ban Serep, Begini Antisipasi Sopir Truk Agar Tak Disalahkan Perusahaan

Pada kesempatan yang sama, Staf Utama Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Konektivitas, Budi Setiyadi memaparkan perlunya upaya penanganan yang serius baik dari sisi regulasi, pemilik barang, operator, sampai dengan kolaborasi seluruh pihak.

“Ada beberapa rekomendasi aksi mitigasi pelanggaran ODOL, seperti perlunya optimalisasi dan transformasi UPPKB. Artinya, bukan hanya dari bangunannya, tapi teknologi yang memudahkan petugas sehingga tidak terjadi lagi keributan antara petugas dan pengemudi,” katanya.

Di sisi lain, Pengamat Transportasi sekaligus pemilik operator, Dr. Kyatmaja Lookman menanggapi pentingnya penggunaan teknologi digital, namun perlu juga dilakukan perbaikan pengelolaan data kendaraan secara komprehensif.

“Penggunaan teknologi memang sudah tidak bisa dikesampingkan dewasa ini, hanya saja perlu ditindaklanjuti juga dengan law enforcement yang kuat. Dan sebaiknya semua pemangku kepentingan bersama-sama berkolaborasi demi terwujudnya keselamatan di jalan,” pungkasnya.

Baca Juga: Sebelum Kirim Muatan, Ini yang Harus Diperhatikan Sopir Truk Logistik

Digitalisasi ini mencakup pengintegrasian berbagai layanan perizinan online, layanan Teman Bus dan BisKita, tracking bus, serta operasional transportasi darat melalui satu platform atau aplikasi yaitu MitraDarat.

Baca Juga: Berdiri Sejak 1955, Pemerintah Revitalisasi Fasilitas Terminal Bus Tipe A Pakupatan Lebih Lengkap

Sekretaris Ditjen Hubdat, Amirulloh mengatakan adanya digitalisasi layanan ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan mobilisasi. Dimana, mobilitas masyarakat yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan merupakan tujuan Ditjen Hubdat.

“Upaya digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti pengelolaan armada dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas dengan menggunaan kemajuan teknologi yang bisa memberi informasi real time,” ujarnya mengutip siaran resminya, Kamis (1/2/2024).

Saat ini aplikasi MitraDarat tersebut sudah terintegrasi dengan layanan Teman Bus di 10 kota dan BisKita di Kota Bogor, sehingga para pengguna aplikasi bisa langsung mengecek rute dan juga tracking bus secara up-to-date dan realtime.

Kini Ditjen Perhubungan Darat memiliki sejumlah aplikasi dan web perizinan, yaitu Spionam (Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda), VTA Online, SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) Online dan SRUT-RB (Sertifikat Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun) Online.

Baca Juga: BlueBird Luncurkan Armada Taksi Baru Toyota Transmover, Lebih Nyaman dan Modern

Ada juga SiAndalan, AIR-SDP (Aplikasi Informasi dan Registrasi Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan), E-SMK, dan TDBUPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Perlengkapan Jalan), TemanBus, MyPerintis, MyKSPN, DIPASS, e-Tilang, SIwasOps, SIPAJA, dan yang lainnya.

Layanan-layanan online tersebut melayani berbagai macam perizinan mulai dari izin angkutan orang dan barang, permohonan perusahaan karoseri, hingga sertifikasi uji tipe kendaraan, pengawasan angkutan penyeberangan, dan lain sebagainya.

Demi memberikan kemudahan bagi masyarakat, Ditjen Hubdat berencana akan menggabungkan berbagai macam layanan perizinan tersebut ke dalam satu pintu, sehingga semua proses perizinan dapat dilakukan melalui MitraDarat.

Ke depan, Ditjen Hubdat juga akan melakukan portalisasi aplikasi perizinan yaitu pembangunan portal atau antarmuka yang tujuannya memudahkan proses perizinan secara online, sehingga dapat memberikan kemudahan akses bagi para pemohon perizinan.

Baca Juga: Cegah Pencurian di Kabin, PO Rosalia Indah Siapkan Kotak Aman

“Digitalisasi yang sedang kita lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dan positif bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan dan kenyamanan dalam melakukan mobilitas menggunakan transportasi darat,” pungkasnya.

Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Dewanto Purnacandra mengungkapkan di era yang serba digital Pemerintah terus bertransformasi sesuai amanat Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Baca juga: Jasa Marga Prediksi Jutaan Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek Saat Libur Idul Adha 2023

“Perkembangan masyarakat digital yang serba cepat memerlukan suatu upaya sistematis dan strategis dalam penanganannya, maka dari itu kami melakukan sosialisasi penerapan penerbitan Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe (e-SRUT) Rancang Bangun Kendaraan yang dihadiri 50 Perusahaan Karoseri,”katanya.

Pemberlakuan e-SRUT ini, kata Dewanto, akan dimulai per tanggal 1 Juli 2023 dan hanya dapat diakses melalui website www.ujitiperb.dephub.go.id, latar belakang e-SRUT adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pada proses simpul input dan output yang menekankan pada aspek keamanan.

Baca juga: Fitur Layanan Connected Car Service Hyundai Capai 10 Juta Pengguna di Seluruh Dunia

“Selain itu juga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses penerbitan, pengiriman hingga diterima oleh perusahaan karoseri kendaraan bermotor. Melalui kegiatan ini saya berharap akan dapat meningkatkan pemahaman bersama dan kolaborasi antara Pemerintah, Perusahaan Karoseri dan Masyarakat dalam penyelenggaraan e-SRUT,” ujarnya.

Menurut Dewanto, sertifikat elektronik memberikan jaminan otentikasi data, jaminan keutuhan data, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data.

Baca juga: Dua Mobil Hybrid Honda Siap Meluncur di Indonesia Dalam Waktu Dekat