Diberlakukan tarif tersebut sesuai dengan keputusan Wali Kota Medan No.550/16.K yang meyatakan bahwa mulai 1 Januari 2025 Pemko Medan telah menetapkan tarif angkutan perkotaan sebesar Rp.5000 untuk penumpang umum sedangkan balita (dibawah lima tahun) gratis.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar mengungkapkan bahwa untuk yang mendapatkan subsidi khusus harus terlebih dahulu melakukan registrasi sebelum melakukan perjalanan. Registrasi tersebut dapat dilakukan di Terminal Amplas, Terminal Pinang Baris, J City, Belawan, Stasiun Bandar Kalifah, Terminal Lau Cih Tuntungan dan Plaza Medan Fair.

Baca juga: Kado Tahun Baru, Harga BBM Non-Subsidi Resmi Naik Per 1 Januari 2025, Ini Daftarnya

“Disitu nanti ada petugas kita, silahkan daftarkan dengan membawa kartu elektronik yang akan digunakan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), kartu pelajar ataupun kartu mahasiswa,”kata Iswar dalam keterangannya, dikutip hari ini, Kamis (2/1/2025).

Menurut Iswar, terhadap tarif ini berlaku dalam satu system, artinya untuk setiap perjalanan yang memakan waktu kurang dari 75 menit, untuk transaksi keduanya tidak dikenakan tarif angkutan alias gratis. Kemudian untuk kedepanya Dishub Kota Medan akan menetapkan system One Man One Ticket atau satu orang satu kartu.

“Misalnya kita dari Amplas ingin menuju ke Belawan, untuk transaksi pertamanya kita dikenakan tarif Rp.5.000 untuk umum, anggap perjalanan kita 45 menit, lalu disitu kita kan turun di lapangan merdeka setelah itu kita naik bus yang menuju ke Belawan itu otomatis tranksaksi keduanya gratis,”ujarnya.

Baca juga: PO Al Hijrah Hadirkan 12 Bus Baru dari Karoseri Laksana

Terkait sytem One Man One Ticke, kata Iswar, kedepan satu orang menggunakan satu kartu untuk setiap melakukan transaksi. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan e-wallet apapun seperti Qris, dana, gopay dan kartu elektronik lainya.

“Kami berharap dengan tarif angkutan yang tergolong murah tersebut masyarakat semakin banyak yang beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Ini merupakan salah satu upaya dari Wali Kota Medan untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas dengan menghadirkan layanan transportasi umum yang nyaman, aman dan murah bagi masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga: Sepanjang 2024, Wealthy Terus Berikan Edukasi Pentingnya Menggunakan Pelumas Berkualitas

Menurut Menhub, hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024.

Baca Juga: Agar Bisa Beroperasi, Bus Pariwisata Harus Miliki Izin Laik Jalan

“Kementerian Perhubungan selalu memprioritaskan pengadopsian transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara. Karena itu, kami mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik yakni penggunaan bus listrik untuk kawasan perkotaan,” ujar Menhub dalam keterangan tertulis pada acara Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide, Selasa (21/5/2024) kemarin.

Budi mengatakan, pemerintah pusat serius mengembangkan kendaraan listrik, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Atas dasar itu, Kemenhub sedang menyusun Peta Jalan Implementasi E-Mobility untuk program transportasi massal berbasis BRT di Indonesia seperti layanan bus BTS listrik di Bandung dan Surabaya, serta rencana penggunaan bus listrik di kota Medan dan Bandung.

Sehingga, sejumlah tantangan dalam pengembangan aspek tersebut perlu segera diselesaikan. Seperti, kurangnya komitmen pemerintah daerah serta kurangnya sarana dan prasarana kesiapan armada bus listrik (charging station).

Baca Juga: Menhub Tekankan Kualitas dan Keselamatan Dalam Produksi Bus  

“Menurut saya, salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam kendaraan listrik adalah baterai. Karena itu, saya berharap ITDP (Institute for Transportation and Development) atau pihak-pihak lain yang berkepentingan bisa melakukan riset bagaimana cara mendapatkan baterai dengan harga yang terjangkau,” kata Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menerima hasil studi ITDP Indonesia terkait “Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” untuk mendukung akselerasi elektrifikasi bus di perkotaan.

Studi tersebut menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah masih rendah dalam penyelenggaraan transportasi publik yang baik, dan tingginya biaya investasi adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi sejumlah hambatan utama elektrifikasi transportasi publik perkotaan.

Studi ITDP juga merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, yaitu mulai dari Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor, dan Padang.

Baca Juga: Damri Sebut Bus Double Decker Imperial Suites Rute Jakarta-Malang Diminati Masyarakat

Studi tersebut menyebutkan bahwa untuk mendorong program elektrifikasi yang tepat sasaran dan menjamin ketersediaan anggaran, elektrifikasi transportasi publik di 11 kota prioritas tersebut perlu dicantumkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Selain mengganti armada bus yang sudah ada atau model konvensional menjadi bus listrik, kota juga perlu menambah armada bus secara gradual untuk menjamin ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik nol emisi.