Hal tersebut disampaikan Menhub saat menjadi pembicara kunci dalam FGD ‘Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Seluruh Wilayah Perkotaan Indonesia’, di Jakarta, Selasa (9/7).

Baca Juga: Kemenhub Periksa 388 Bus Pariwisata Saat Libur Sekolah, Masih Ditemukan Pelanggaran

Menhub menyampaikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberikan stimulus kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) serta sejumlah daerah lain di Indonesia.

Dimana, menurut Budi Karya Sumadi, stimulus tersebut bertujuan untuk mewujudkan layanan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, nyaman, serta terjangkau melalui program membeli layanan/buy the service atau BTS.

“Sebagai stimulus, maka program tersebut harus berkesinambungan, sehingga tugas pemerintah kabupaten/kota agar melanjutkan program tersebut,” terangnya kepada MobilKomersial.com, mengutip keterangan tertulisnya, Kamis (11/7/2024).

Oleh karena itu, lanjut Menhub, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten/kota untuk melanjutkan program BTS yang juga disertai dengan adanya politik anggaran yang berpihak ke pengembangan angkutan umum.

Baca Juga: Miliki Inovasi dan Teknologi Ramah Lingkungan, PO Juragan 99 Trans Raih Dua Rekor MURI

“Agar dapat memberi layanan yang baik, pemerintah daerah (Pemda) harus bisa memahami tata kelola angkutan umum modern. Secara operasional, Pemda dapat membentuk institusi yang akan diserahi untuk menyelenggarakan angkutan umum massal dengan sistem BTS,” ucap Menhub.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk memperbesar ruang fiskal bagi pengembangan angkutan umum massal.

Sebab, jelas Menhub, peraturan pemerintah tersebut talah mengamanatkan bahwa sekitar 10 persen pendapatan pajak kendaraan dapat dimanfaatkan atau lebih tepatnya, dialokasikan untuk mengelola pembangunan angkutan umum.

Budi mencontohkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah menerapkan PP tersebut dengan memanfaatkan 5 persen APBD untuk mengembangkan angkutan umum. Selain itu, beberapa kota lainnya juga telah menjalankan program sejenisnya melalui APBD secara mandiri.

Baca Juga: Resahkan Masyarakat, PO SAN Minta Pemerintah Bantu Berantas Penipuan Tiket Bus

Kendati demikian, Menhub turut mengakui bahwa membangun layanan transportasi umum modern bukanlah hal mudah. Maka dari itu, diharapkan terdapat kesepemahaman yang kuat mengenai pentingnya penyelenggaraan angkutan umum massal melalui program BTS.

“Kesadaran bahwa angkutan umum perkotaan sangatlah penting, menjadi hal utama dari Pemda. Ini adalah jangkar dari perubahan di perkotaan. Kalau jangkarnya tidak baik, maka angkutan yang tidak semestinya hadir di situ,” pungkas Menhub.

Hal tersebut disampaikan Menhub pada sambutannya di acara Seminar ‘Menjaga Keselamatan dan Penerapan Digitalisasi pada Manajemen Transportasi Darat’ yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), di Jakarta (8/3/2024).

Baca Juga: Truk ODOL Masih Sulit Diurai, Ini Kata DCVI

Menurut Menhub, transformasi digital merupakan suatu hal yang harus segera disesuaikan dan dioptimalkan penggunaannya, termasuk dalam manajemen perusahaan transportasi angkutan barang, diantaranya dalam hal digitalisasi layanan.

“Penyelenggaraan pelayanan angkutan barang merupakan tanggung jawab yang besar, tidak hanya barang yang harus sampai tujuan dengan selamat, tetapi angkutan barang juga harus mengadopsi kemajuan teknologi melalui penerapan transformasi digital,” ujar Menhub.

Menhub pun memberi contoh, di Sektor Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Pehubungan Darat (Ditjen Hubdat) memiliki Aplikasi ‘MitraDarat’ yang memiliki fitur Fleet Management System (FMS) yang berfungsi agar masyarakat dapat memantau jadwal dan kedatangan bus.

“Kementerian Perhubungan terus mendorong digitalisasi layanan di seluruh sektor transportasi di Indonesia. Digitalisasi merupakan solusi tepat untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta memastikan adanya proses transparansi,” jelas Menhub.

Baca Juga: Kelengkapan Fitur Jadi Tantangan Baru Industri Bus di Indonesia

Saat ini FMS sendiri sudah diterapkan di lebih dari 15 layanan BRT dengan cakupan 20 kota dan lebih dari 1.500 unit bus. Sehingga diharapkan FMS kedepannya akan diterapkan pada angkutan barang, baik angkutan barang komersil maupun angkutan barang perintis.

Selain itu, Menhub juga berpesan agar seluruh pihak berkolaborasi untuk menekan resiko kecelakaan angkutan barang yang biasa disebabkan oleh 3 faktor mulai dari kondisi jalan yang dilalui, kondisi SDM pengemudi, serta kondisi kendaraan yang dioperasikan.

Beberapa contoh penekananya, yakni memberi pelatihan bagi pengawas dan awak kendaraan angkutan barang, pemeliharaan kendaraan angkutan barang secara berkala, kepatuhan terhadap peraturan keselamatan, dan pengawasan terhadap operasional angkutan barang.

“Tentu dalam menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi antar sektor dan pihak yang berkepentingan sangatlah penting guna memastikan penyelenggaraan angkutan barang dapat berjalan dengan lancar, aman dan selamat,” tutup Menhub.

Baca Juga: Begini Cara Astra UD Trucks Ciptakan Tenaga Kerja Produktif dan Berkualitas

Hal tersebut tercatat dimana salah satu Terminal Tipe A Pulo Gebang, Jakarta telah dipadati oleh para penumpang meskipun bukan masa puncak Angkutan Nataru.

Baca Juga: Kemenhub Tingkatkan Fasilitas Terminal Bus Tipe A di Indonesia

“Tercatat pergerakan penumpang bus di Terminal Pulo Gebang meningkat sekitar 70% dan pergerakan bus juga meningkat sekitar 50%” ucap Menhub dalam peninjauannya ke Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Jumat (29/12) kemarin.

Lebih lanjut Menhub menyampaikan apresiasinya atas pelayanan di terminal bus Pulo Gebang yang semakin baik mulai dari penerapan sistem pemesanan tiket secara daring/online, tertatanya alur keberangkatan hingga kedatangan, dan gerbang masuk/gate yang sudah digital.

“Sekarang penumpang berangkat dan datang terverifikasi secara jelas. Darimana keberangkatan dan kedatangannya, beli tiket dimana, semua sudah secara online. Dengan pelayanan yang semakin baik, penumpang akan semakin nyaman,” tutur Menhub.

Pada kunjungan tersebut pula, Menhub juga turut mengecek kegiatan ramp check yang sedang berlangsung. Yaitu pengecekan pada bus PO Pandawa 87 jurusan Wonosari-Yogyakarta-Jakarta untuk memastikan kelaikan operasional bus.

Baca Juga: Pemko Medan Operasikan Bus Listrik Gratis Awal Tahun 2024

“Sesuai amanah Presiden Joko Widodo, Kami bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi lintas sektoral agar penyelenggaraan libur Nataru berjalan aman, nyaman, selamat,” pungkas Menhub Budi Karya Sumadi.