Menanggapi hal itu, Damri menyatakan bahwa informasi yang beredar tersebut dinilai kurang tepat. Pasalnya, Damri telah konsisten berkomitmen untuk memberikan penjaminan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Positif, Penggunaan Angkutan Umum Naik Lebih Dari 5 Persen Salam Nataru 2024/2025

“Operasional layanan Damri KSPN tetap berlanjut di tahun 2025 yang bersinergi dengan Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di setiap provinsi,” ucap Atikah Abdullah, Head of Corporate Communication Damri, dalam keterangannya, Jum’at (10/1/2024).

Lebih lanjuh, Atikah mengatakan bahwa informasi tersebut perlu diluruskan karena Damri KSPN tetap berlanjut tak hanya sekedar melayani masyarakat, melainkan juga untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dalam negeri.

“Pengoperasian layanan ini akan terus berlangsung sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Damri sebagai operator akan memastikan kebutuhan mobilisasi masyarakat ke daerah pariwisata terakomodir dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” lanjut Atikah.

Baca Juga: DCVI Kelola Langsung Pemeliharan Truk Tangki BBM Pertamina, Lancarkan Distribusi Energi Ke Seluruh Indonesia

Diketahui, Damri KSPN telah mengaspal di beberapa destinasi seperti Tj. Lesung, Danau Toba, Tj. Kelayang, Bukittinggi, Candi Borobudur, Likupang, Tondano, Mandalika, Kawah Ijen, Wakatobi, Gunung Bromo, Pacitan, dan Labuan Bajo.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin mengungkapkan dari awal layanannya pada tahun 2019 pihaknya terus memberikan subsidi bekerja sama dengan Perum Damri yang menyuguhkan layanan dari dan ke destinasi pariwisata untuk mendorong sektor pariwisata dan perekonomian nasional.

“Adapun pada tahun 2024 ini telah dilayani sebanyak 57 unit angkutan antarmoda di wilayah pariwisata prioritas. Rinciannya sebanyak 3 unit bus melayani 3 trayek di wilayah KSPN Danau Toba, sebanyak 4 unit bus melayani 4 trayek di wilayah KSPN Bukittinggi,” kata Risyapudin.

Baca juga: PO Manggala Trans Tambah 2 Sleeper Bus Baru Pakai Bodi Skylander R22 Aero 8 SLR

Menurut Risyapudin, selain itu pihaknya juga menghadirkan 4 unit bus melayani masing-masing 2 trayek di wilayah KSPN Tanjung Kelayang, 2 unit bus melayani 2 trayek di wilayah KSPN Tanjung Lesung, 4 unit bus melayani 2 trayek di wilayah KSPN Karst Pacitan, 2 unit bus melayani 2 trayek di wilayah KSPN Likupang dan KSPN Tondano.

“Jumlah armada bus dan trayek terbanyak ada pada KSPN Borobudur yaitu sebanyak 13 unit dan 5 trayek mengingat banyaknya wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut. Kemudian 8 unit bus melayani 4 trayek di wilayah KSPN Mandalika,” ujarnya.

Selain itun kata Risyapudin, pada KSPN Bromo Tengger Semeru dan KSPN Kawah Ijen masing-masing terdapat 3 trayek yang dilayani oleh 6 unit bus angkutan KSPN. Saat ini masih terdapat wilayah pariwisata yang dilayani oleh 1 trayek angkutan KSPN di antaranya KSPN Labuan Bajo dan KSPN Wakatobi.

Baca juga: Canggihnya Fitur Baru Scania ProDriver, Sopir Truk Kini Punya ‘Dosen’ Virtual

“Layanan ini tentu akan dikaji dan dievaluasi terus. Apabila ada permintaan yang banyak, kami akan mengupayakan adanya penambahan trayek atau armada, dengan hadirnya layanan ini diharapkan dapat membuat para wisatawan dapat menjangkau kawasan – kawasan pariwisata prioritas dengan mudah, aman, nyaman, dan terintegrasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada tahun ini, Ditjen Perhubungan Darat memberikan subsidi angkutan KSPN sebesar Rp. 32 Milyar. Dan hingga bulan agustus 2024 telah melayani 133.811 orang penumpang dengan rata-rata penumpang 22.301 orang per bulan.

Terdapat peningkatan load factor sejak layanan angkutan KSPN diluncurkan tahun 2019, setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 55% hingga Agustus Tahun 2024 yang artinya pada bulan Desember nanti akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Baca juga: Dapat Penyegaran Interior dan Ekterior, Mitsubishi New Pajero Sport Dibuat Lebih Nyaman

Tentu dengan adanya peningkatan jumlah penumpang setiap tahunnya menandakan layanan ini mampu meningkatkan konektivitas dan rasa aman serta kepercayaan dari para wisatawan yang menggunakannya.

“Saat ini Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mempromosikan layanan angkutan antarmoda KSPN agar dapat lebih memaksimalkan jumlah permintaan masyarakat,” imbuhnya.

Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat), tercatat sejak tanggal 8-9 Februari 2024 kemarin, sebanyak 118 unit bus pariwisata di wilayah DKI Jakarta, Banten dan juga Jawa Barat telah diperiksa.

Baca Juga: Menperin Minta Produsen Rakit Truk Tambang Secara Lokal di Indonesia

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dinas Perhubungan Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten) di area-area wisata di setiap daerah.

Direktur Lalu Lintas, Ahmad Yani mengatakan bahwa pada masa liburan kemarin (8-9 Februari 2024), Ditjen Hubdat telah melaksanakan komitmennya untuk melakukan pengawasan yang lebih gencar pada bus-bus pariwisata demi keselamatan massyarakat.

“Tidak hanya di sekitar ibu kota, tapi kami telah menyurati (BPTD) seluruh Indonesia guna melakukan monitoring dan pengawasan terhadap bus pariwisata yang beroperasi ke lokasi wisata di setiap daerah,” ujarnya mengutip siaran resminya, Selasa (13/2/2024).

Adapun dari hasil pemeriksaan didapati 36% atau sektiar 66 unit bus telah memenuhi persyaratan administrasi, sisanya ditemukan tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti status KIR dan Kartu Pengawasan (KPS) yang mati maupun tidak terdaftar.

Baca Juga: 9 Masalah Umum Pada Kendaraan Niaga yang Gunakan Cairan AdBlue

“Kami menemukan di lapangan masih banyak bus-bus pariwisata yang tidak memenuhi syarat administrasi, ada 26 bus yang KIR-nya mati dan ada 45 bus yang KPS-nya mati, sedangkan sisanya ada juga yang tidak terdaftar sebagai bus pariwisata,” urai Yani.

Kemudian, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan dan pemanggilan pimpinan perusahaan untuk klarifikasi dan pemberian sanksi adminsitratif sesuai dengan ketentuan berlaku bagi bus pariwisata yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Adapun, untuk kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan pariwisata, Ia juga menegaskan telah melakukan pemanggilan terhadap pimpinan Perusahaan Otobus (PO) yang terlibat kecelakaan untuk mengklarifikasi terkait manajemen keselamatan yang diterapkan.

“PO tersebut akan diberikan pembinaan berupa sanksi administratif meliputi pembekuan izin dan pengembangan usaha. Kegiatan ini merupakan wujud pelayanan Ditjen Hubdat dalam memberi pengawasan demi menciptakan transportasi yang selamat,” tuturnya.

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan, Kemenhub Segera Revitalisasi Terminal Tipe A Cicaheum

Ke depan, Ditjen Hubdat juga mengundang stakeholders terkait secara terbatas, seperti Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Organisasi Angkutan Darat (Organda), hingga unit kerja internal terkait untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang harus diterapkan.

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi dan pengawasan seperti ini semua pemilik angkutan pariwisata dapat memprioritaskan seluruh aspek keselamatan dan keamanan pengguna angkutan umum,” pungkas Ahmad Yani.