Jakarta, MobilKomersial.com - Guna mengakselerasi pengembangan Elektric Vehicle (EV), pemerintah menyusun sejumlah langkah strategis. Beberapa langkah yang bakal diambil adalah penyusunan peta jalan pengembangan EV, pemberian berbagai insentif, hingga pengembangan ekosistem EV di Indonesia. Saat ini industri alat transportasi menjadi prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. 

“Indonesia telah menetapkan roadmap atau peta jalan pengembangan EV melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap EV, dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (14/7).

Agar dapat berperan lebih di sektor ini, pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari produsen, produsen baterai, pilot project, konsumen, dan infrastruktur seperti charging station. Pemerintah menargetkan produksi EV pada 2030 dapat mencapai 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih, dan untuk roda dua dapat mencapai hingga 2,45 juta unit.

Agus juga mengungkapkan, dengan diproduksinya kendaraan listrik, diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua. Pemerintah memperkirakan pembelian kendaraan listrik untuk roda empat akan mencapai 132.983 unit, sedangkan untuk kendaraan listrik roda dua akan mencapai 398.530 unit.

Agar populasi kendaraan listrik kian cepat, pemerintah bakal menetapkan peraturan tentang roadmap pembelian EV di instansi pemerintahan. Selain itu, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi konsumen EV, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah PPnBM sebesar 0% melalui Peraturan Pemerintah No 74/2021, pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor (BBN-KB) sebesar 0% untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 3/2020.

Kemudian BBN-KB sebesar 10% Mobil Listrik dan 2,5% Sepeda Motor Listrik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 9/2019, uang muka minimum sebesar 0% dan suku bunga rendah untuk kendaraan listrik melalui Peraturan Bank Indonesia No. 22/13/PBI/2020, diskon penyambungan dan penambahan daya listrik, dan lainnya.

“Produsen EV juga dapat memanfaatkan berbagai keuntungan seperti Tax Holiday, Mini Tax Holiday melalui Undang-undang 25/2007, Peraturan Menteri Keuangan (PMK 130/2020), Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 7/2020, tax allowance (PP 18/2015 Jo PP 9/2016, Permenperin 1/2018), Pembebasan Bea Masuk (PMK 188/2015), Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, dan Super Tax Deduction untuk kegiatan R&D (PP 45/2019, dan PMK No.153/2020),” jelas Menperin. 

Share :

FLYND Kenalkan Transport Management System pada Perusahaan Logistik

PT FLYND Teknologi Indonesia bergabung dalam Program Digitalisasi UMKM Pos dan Logistik. Program jangka panjang ini diinisiasi oleh Biro Perencanaan Kominfo bersama Impactto untuk membantu pengembangan bisnis para pemilik UKM logistik secara digital.

Read More
Produsen Ban Paling Ramah Lingkungan, Hankook Meraih Sertifikasi ISSC

Hankook Tire meraih International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) Plus atau Sertifikasi Sustainabilitas dan Karbon Internasional.

Read More
Cek, Ini Tarif Bus AKAP Jurusan Bandung - Yogyakarta

Bagi konsumen yang ingin melakukan perjalanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari Bandung menuju Yogyakarta, ada beberapa bus dengan kelas Patas hingga Eksekutif yang dapat dipilih dengan kenyamanan yang cukup.

Read More
honda

Terkini

Terpopuler