Jakarta, MobilKomersial.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Keuangan akan membahas kemungkinan perluasan dan pendalaman program relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah untuk kendaraan bermotor. 

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (15/3/2021).

“Sesuai arahan Bapak Presiden, time frame atau waktu pelaksanaan kebijakan ini akan dievaluasi. Kemudian, formula aturannya bisa berdasarkan besaran kapasitas isi silinder dikombinasikan dengan local purchase, atau hanya berdasarkan aturan local purchase saja,” jelas Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, dalam keterangan resminya, Selasa (16/3/2021).

Baca juga: Kemenperin Klaim Permintaan Mobil Meningkat Setelah 2 Pekan Realisasi PPnBM

Sebelumnya, presiden menyampaikan keinginan agar kendaraan bermotor (KBM) roda empat dengan kapasitas 2.500 cc juga bisa mendapatkan insentif pajak di masa pandemi ini, asalkan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 70%.

“Kami melihat data purchase order KBM roda 4 meningkat rata-rata sebesar 140,8% untuk produk-produk yang mendapatkan stimulus PPnBM,” jelas Menperin. 

Terkait pertimbangan TKDN untuk mendapat insentif, pemerintah mengimbau produsen segera meningkatkan utilisasi agar bisa memenuhi permintaaan pasar yang naik tinggi. 

”Ini agar penurunan harga kendaraan dapat sesuai dengan harapan dan efektif pelaksanaannya,” jelas Agus.

Baca juga: Ada PPnBM Nol Persen, Gaikindo Targetkan Bisa Jual 80 Ribu Unit Kendaraan per Bulan

Untuk diketahui, kebijakan relaksasi PPnBM yang mulai berjalan sejak 1 Maret 2021 diberikan untuk segmen KBM roda empat segmen sedan dan 4x2 dengan kapasitas mesin di bawah 1500 cc, diproduksi di dalam negeri, serta harus memenuhi persyaratan pembelian lokal (local purchase) yang meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70 persen.

Kebijakan ini akan berlaku hingga akhir tahun. Pemberian keringanan dilakukan secara bertahap, yakni diskon pajak 100% pada Maret-Mei, 50% di bulan Juni-Agustus, dan diskon pajak 25% pada Oktober-Desember 2021.

 

Share :

FLYND Kenalkan Transport Management System pada Perusahaan Logistik

PT FLYND Teknologi Indonesia bergabung dalam Program Digitalisasi UMKM Pos dan Logistik. Program jangka panjang ini diinisiasi oleh Biro Perencanaan Kominfo bersama Impactto untuk membantu pengembangan bisnis para pemilik UKM logistik secara digital.

Read More
Produsen Ban Paling Ramah Lingkungan, Hankook Meraih Sertifikasi ISSC

Hankook Tire meraih International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) Plus atau Sertifikasi Sustainabilitas dan Karbon Internasional.

Read More
Cek, Ini Tarif Bus AKAP Jurusan Bandung - Yogyakarta

Bagi konsumen yang ingin melakukan perjalanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari Bandung menuju Yogyakarta, ada beberapa bus dengan kelas Patas hingga Eksekutif yang dapat dipilih dengan kenyamanan yang cukup.

Read More
honda

Terkini

Terpopuler