Namun, kata dia, hingga saat ini, pemerintah belum ada kebijakan akan konsekuensi mengenai peraturan penghentian aktivitas bus AKAP.

Dia menegaskan, para pengemudi beserta kernet bus tentu diistirahatkan hingga waktu yang belum ditentukan, menyesuaikan kembali normalnya aktivitas operasional.

Setidaknya terdapat 60 ribu sopir bus dan kernet di Indonesia. Mereka termasuk pekerja yang upahnya dibayar harian dan akan kehilangan mata pencariannya ketika bus tidak beroperasi.

"Pemerintah harusnya memberi bantuan langsung tunai (BLT) untuk menjamin kehidupan pekerja yang terdampak. Dengan penyetopan operasional ini juga belum ada," imbuhnya. 

Simak juga : Cegah Covid-19 Meluas, Perum PPD Hentikan Beberapa Rute JA Connexion

Di sisi lain, pihaknya juga membutuhkan kelonggaran di berbagai bidang karena penutupan ini berdampak langsung terhadap aktivitas bisnis mereka. Dirinya juga meminta ada keringanan terkait kredit bank, pajak, dan BPJS.

"Sampai saat ini badan pembiayaan masih banyak yang belum memberikan relaksasi untuk penangguhan cicilan. Dengan alasan BI (Bank Indonesia) belum memberikan relaksasi ke mereka, BPJS masih belum menggubris permintaan perusahaan untuk penangguhan pembayaran iuran," tutup Sani.

Share :

Dishub DKI Sediakan Bus Sekolah Gratis, Antisipasi Lonjakan Penumpang KRL

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan puluhan bus sekolah, untuk mengangkut sebagian penumpang KRL

Read More
Hyundai Luncurkan Minibus Listrik, Baterainya Bisa Tempuh 250 Kilometer

Hyundai Motor Company memperkenalkan County Electric untuk pasar Korea

Read More
Hari Ini TransJakarta Kembali Operasikan 107 Rute Tambahan, Berikut Daftarnya

Mulai tanggal 1 juli 2020, TransJakarta kembali mengoperasikan 107 rute yang sempat dihentikan karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Read More