Jakarta, MobilKomersial.com - Hingga saat ini, masalah untuk kendaraan over dimension over loading (ODOL) tak kunjung menemukan solusi. Pemerintah lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang memundurkan Zero ODOL menjadi tahun 2022, tapi bukan berarti permasalahan tersebut selesai.

Setiap harinya, truk ODOL melintas di jalan raya. Bahkan jika melintas di jalan tol, kendaraan ODOL dapat menghambat arus kendaraan serta dapat menimbulkan kecelakaan, akibat jumlah muatan yang berlebih, sehingga kecepatan tidak dapat optimal. Rata-rata tidak lebih dari 40 kilometer per jam.

Sementara itu jika dilihat lebih lanjut, pengendalian ODOL melalui penertiban angkutan barang yang ODOL, justru bisa berdampak pada kenaikan harga produk minimal 18 persen. Hal inilah yang seolah membuat penerapan Zero ODOL seperti buah simalakama.

Baca Juga : Kemenhub Undur Kebijakan Zero ODOL Jadi Tahun 2022

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, lewat keterangan resminya menyebut, memperbanyak jumlah UPPKB atau Jembatan Timbang bisa jadi solusi jangka panjang untuk membantu menerapkan Zero ODOL.

UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap bisa juga diterapkan pada kawasan industri, sentra produksi, pelabuhan, jalan tol, dan lokasi strategis lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 201 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Sekarang ini, UPPKB baru berada di jalan nasional, jalan tol dan pelabuhan. Sementara di sentra produksi dan kawasan industri belum dilakukan. Padahal sebelumnya, menteri perindustrian justru mengusulkan agar kebijakan bebas ODOL ditunda.

“Alangkah baiknya, jika Menteri Perindustrian menyegerakan keberadaan UPPKB di sentra produksi dan kawasan industri, ketimbang meminta pelambatan kebijakan bebas ODOL,” tukas Djoko.

Arah untuk pemberlakuan Zero ODOL dirasa semakin tepat. Hal tersebut dilihat dari berkurangnya pelanggaran kendaraan ODOL yang beroperasi di jalan raya. 

Baca Juga : Duh! Truk ODOL Rugikan Negara Puluhan Triliun

Berdasarkan data UPPKB Ditjen Perhubungan Darat disebutkan bahwa, selama Februari 2019 pelanggaran semakin berkurang. Pelanggaran masih didominasi over loading sebanyak 90 persen, pelanggaran administrasi 9 persen dan pelanggaran over dimension 1 persen.

Agar kendaraan tidak over dimension, saat uji kir perlu pengetatan sesuai aturan. Agar tidak over loading, saat penimbangan di UPPKB tidak perlu toleransi kelebihan. Untuk itulah dirasa sangat perlu penambahan lokasi UPPKB atau Jembatan Timbang di beberapa wilayah.

 

(Denny)

Share :

Scania Hadir di MINExpo 2021, Tawarkan Truk Tambang Minim Emisi

Semua truk pertambangan Scania dapat ditenagai oleh mesin Euro 5 atau 6

Read More
Daimler Indonesia Kenalkan Fitur Keselamatan Baru Pada Truk Mercedes-Benz

PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) memperkenalkan fitur keselamatan baru pada truk heavy duty Mercedes-Benz Actros dan Arocs. Fitur-fitur keselamatan tersebut antara lain MirrorCam, yang membantu pen

Read More
Hino Kenalkan Truk Listrik Sel Bahan Bakar Hidrogen Kelas 8

Hino Trucks mengumumkan bahwa mereka sedang membangun truk listrik sel bahan bakar hidrogen Kelas 8.

Read More
honda

Terkini

Terpopuler