Medan, MobilKomersial.com - Ketersediaan transportasi massal pastinya menjadi solusi terbaik untuk kemacetan di kota-kota besar. Efek positifnya, banyak kota-kota besar di Indonesia mulai membangun BRT (Bus Rapid Transit) sebagai fasilitas transportasi massal.

Kota Medan salah satunya yang berencana akan mengoperasikan BRT pada April 2020 nanti. Tapi, untuk menjalankan sebuah transportasi massal di tengah kota, tentu bukanlah hal yang mudah.

Itu menjadi tanggungan beberapa pihak, seperti Dinas Perhubungan dan Organda untuk merancang sedemikian rupa agar BRT menjadi solusi terbarukan di Medan.

Menyusul rencana pengoperasian BRT, Ketua Organda Medan, Mont Gomery Munthe melalui laman resminya menyebut, proyek BRT yang dirancang bersamaan dengan MRT Kota Medan semoga tidak bernasib seperti Bus Trans Mebidang (Medan, Binjai dan Deliserdang) yang sepi dan kurang diminati.

"Jenis busnya jangan yang besar seperti bus Trans Mebidang. Itu akan menambah kemacetan dan tidak efektif. Lebih baik gunakan bus yang lebih kecil, serta dibangun infrastruktur berupa jalur, sehingga jelas rute nya,” tukasnya.

Baca juga : BRT Tayo Tangerang Tambah Armada Baru Bermesin Isuzu

Dilansir dari medanbisnisdaily, Kepala DInas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis menyebut, Dishub Medan tidak memiliki anggaran untuk membangun halte atau bus stop guna mendukung operasional BRT.

Sedangkan alokasi anggaran yang diberikan Kementerian Perhubungan, tidak mencakup pembangunan halte.

“Ada beberapa alternatif untuk membangun halte tanpa memberatkan APBD Kota Medan, misalnya satu halte itu butuh Rp 40 juta maka 400 titik butuh Rp 16 miliar. Kita akan cari sponsor, CSR atau apapun," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa BRT di Kota Medan akan di luncurkan pada 19 April 2020. Ada sekitar 81 BRT yang akan beroperasi di 5 koridor.

Di tahun ini, rencananya masyarakat Medan tidak akan dikenakan biaya alias gratis saat menaiki BRT Kota Medan ini.

 

(Denny)

Share :

Penghentian Operasional Bus Jurusan Jakarta, Kemenhub Sebut Masih Imbauan

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi masih akan mengkaji ulang mengenai penghentian operasional bus AKAP di Jakarta

Read More
Presiden Jokowi: Ada 14 Ribu Penumpang Bus Keluar dari Jabodetabek

Jokowi menyebut angka tersebut diakumulasikan dengan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi atau moda transportasi lainnya. Untuk itu, dia meminta agar ada pergerakan untuk membatasi jumlah orang yang berpindah ke tempat lain.

Read More
Mulai Sore Ini, Dishub DKI Hentikan Layanan Bus Jurusan Jakarta

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerbitkan surat penghentian layanan bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan bus Pariwisata, guna mencegah penyebaran wabah virus corona.

Read More