Jakarta, MobilKomersial.com - Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot) menggelar diskusi pintar bertemakan ‘Road to Zero ODOL Trucks on The Roads’. Kegiatan ini bertujuan untuk membedah bagaimana cara pemerintah menghilangkan truk kelebihan dimensi dan muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) sesuai target yaitu pada 2021.

Acara yang digelar pada Kamis (3/10/2019) di Kawasan Jakarta Selatan ini, turut hadir, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, Kasubditwal & PJR Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol. Bambang Sentot Widodo, dan Presiden Direktur PT. Isuzu Astra Motor Indonesia Jap Ernando Demily.

“Kami sudah mendeklarasikan bahwa pada 2021 tidak ada lagi truk ODOL,” ucap Budi Setiyadi dalam diskusi.

Adapun strategi yang digalakkan oleh Kementerian Perhubungan, menurut dia, adalah dengan mempersempit ruang gerak para pengusaha yang tidak taat aturan melalui kerjasama antara lain dengan kepolisian maupun dengan para pengelola jalan tol.

Baca juga : Diskusi Pintar FORWOT: Tahun 2021 Dicanangkan Bebas Truk ODOL di Jalan Raya

Sinergi antara kementerian dengan penegak hukum dilakukan dengan melakukan digitalisasi pembuatan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sehingga tidak bisa dipalsukan lagi.

Sebagai latarbelakang, Budi menginformasikan truk yang keluar dari dealer, saat dibeli oleh pengusaha, masih berbentuk sasis. Sasis tersebut kemudian dibangun di perusahaan karoseri rekanan sesuai rancang bangun yang sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan.

Umumnya, saat sedang digarap oleh karoseri itulah kenakalan terjadi dan truk dibangun tidak sesuai dengan rancang bangun semula. Pengusaha pun tidak meminta berita acara dari Badan Pengelola Transportasi Darat (BPDT) karena pasti ketahuan. SRUT palsu menjadi solusi mereka.

“SRUT didaftarkan di SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap). Permasalahannya, petugas bisa tidak tahu kalau itu SRUT palsu. Berikutnya ini akan kita ganti gunakan aplikasi. Kita sedang bangun satu sistem saling terintegrasi antara Menhub dan Kepolisian sehingga nanti tidak perlu dokumen seperti ini," ungkap Budi.

Simak juga : Awas di Penjara! Operasikan Truk Tribal Bisa Dikenakan Pasal

Budi mengatakan bahwa ‘kebocoran’ bisa pula terjadi di SAMSAT. Ia mengakui bahwa di lapangan masih ada anggota yang ‘masih memakai paradigma lama dan pihaknya terus memperketat pengawasan untuk menghilangkan hal itu. Masih banyak lagi inisiatif yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

Mereka, menurut Budi, dalam waktu dekat bakal mengumumkan tarif logistik per kilometer untuk berbagai komoditas. Ada pula jembatan timbang online mulai 2020 untuk menghilangkan suap maupun pungutan liar.

"Terakhir, kami sedang berkoordinasi dengan BPJT untuk mengaplikasikan jembatan online di jalan-jalan tol yang bernama Weight In Motion pada tahun yang sama," tutur Budi.

Di kesempatan yang sama, Ernando, mengatakan bahwa pihaknya telah menerapkan sistem yang membuat para konsumen mereka tidak bisa membuat truk Isuzu yang ODOL. Di antaranya adalah sertifikasi perusahaan karoseri rekanan plus sanksi hilangnya garansi.

"Kami menaruh Electronic Control Unit (ECU) di truk sebagai bentuk pengawasan apakah dalam penggunaan sehari-sehari Gross Vehicle Weight (GVW) atau enggak, over load enggak. Saat terjadi klaim garansi, kami cek dulu. Kalau dari ECU menunjukkan penggunaannya tidak sesuai dengan yg direkomendasikan, maka garansi gugur," papar dia.

Share :

Mudahkan Pelanggan, DCVI Beri Kemudahan Layanan Purna Jual

PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) memberikan berbagai kemudahan bagi para pelanggan kendaraan niaga Mercedes-Benz yang ingin kembali beroperasi

Read More
Hino Jual Truk dan Bus Lewat Tokopedia, DP Ringan dan Banyak Promo

Layanan ini sesuai dengan tagline #HinoAlwaysWithYOU yang siap melayani kebutuhan pelanggan akan armada bisnis kapanpun dan dimanapun.

Read More
Kebijakan Euro4 Diundur, Isuzu Ikut Tunda Peluncuran Produk Baru

PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) terpaksa harus menunda peluncuran produk terbarunya

Read More